Perbankan Diminta Bantu Pengelolaan Uang TKI

Berita Kota Sabtu, 25 April 2009

JAKARTA Perbankan nasional diminta untuk meningkatkan program sosialisasi aneka layanan perbankan dan pemanfaatan kemudahan remitansi kepada TKI dan keluarganya, baik yang masih berada di negara penempatan maupun yang tinggal di daerah asal. Sementara untuk TKI yang sudah kembali ke daerah asalnya, pemerintah akan berusaha mengarahkan mereka agar bisa memanfaatkan uang kerjanya untuk modal usaha. Hal ini ditegaskan Menakertrans Erman Suparno, usai penandatanganan MoU antara Depnakertrans dengan PT Bank Mandiri di Jakarta, Jumat (24/4). Menurut Erman, potensi pemberdayaan ekonomi yang berasal dari TKI dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional sebenarnya sangat besar. Pada 2006 misalnya, jumlah remitansi mencapai 5,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp56 triliun. Pada 2007 meningkat menjadi 6 miliar dolar AS atau sekitar Rp60 triliun. Sedangkan pada 2008 mencapai sekitar 6,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp67 triliun. Kata Erman, dalam upaya membantu mempermudah pengelolaan keuangan dan remitansi TKI itulah, pihaknya melakukan kerjasama dengan perbankan. Ada beberapa bank yang selama ini memberikan kredit kepada TKI, di antaranya, Bank Mandiri TBK, BPR Kulonprogo, BPR Harta Tana Mas (Jakarta dan Bekasi), BPR Cilacap, BPR NTT, Bank Chinatrust Indonesia, Hua Nan Bank, First Commercial Bank, dan Sunny Commercial. Menurut Erman, sebagai implementasi dari MoU dengan perbankan, pihaknya mengharapkan perbankan melakukan sosialiasi aneka layanan perbankan yang bisa dimanfaatkan TKI, termasuk sosialisasi ke daerah-daerah yang merupakan kantong TKI. Pemerintah lanjut Erman, juga tetap berkomitmen untuk membantu keberadaan TKI Purna (yang telah habis kontrak) agar bisa mandiri. Keterlibatan pemerintah dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, membuka sistem binaan atau mitra bisnis yang melibatkan bank, pengusaha swasta, dan TKI Purna. Selain itu, diberikan pula kesempatan dan proteksi khusus, berupa subsidi dan sejenisnya, terutama untuk pengusaha kecil agar bisa bersaing memasarkan produksinya. Bahkan Erman menegaskan, pihaknya secara khusus mendorong pembentukan Paguyuban dan Koperasi TKI Purna. Diharapkan kemandirian TKI purna memberikan kontribusi pada perbaikan ekonomi nasional, yang nantinya berujung pada upaya mengurangi ketergantungan bekerja di luar negeri, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta membuka lapangan kerja baru. O did