Kamis, 30 April 2009
Entikong, Pemeriksaan Lintas Batas RI-Malaysia di Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, menjadi salah satu pintu favorit calon tenaga kerja Indonesia menyeberang ke Malaysia. Petugas perbatasan di Malaysia sangat jarang memeriksa dokumen warga negara Indonesia (WNI) yang masuk ke sana. Kondisi ini merupakan salah satu faktor yang menghambat upaya pencegahan TKI liar.Pemerintah Indonesia bertekad meningkatkan koordinasi antar-instansi untuk mengatasi kendala tersebut.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat mengungkapkan hal tersebut saat meninjau Pos Pemeriksaan Lintas Batas RI-Malaysia di Entikong pada hari Rabu (29/4). Sebelumnya, Jumhur meresmikan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) yang berjarak 3,5 kilometer dari Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) RI-Malaysia.
"Malaysia sangat memudahkan orang kita melintas masuk. Hal ini menunjukkan, Malaysia sangat membutuhkan orang Indonesia untuk bekerja di sana. Yang kami minta, mereka jangan bertindak semena-mena terhadap TKI yang sudah berjasa membangun di sana," ujar Jumhur.
Saat berada di pos pemeriksaan RI, Jumhur mendapat laporan dari petugas imigrasi. Petugas tersebut mengatakan, aparat Malaysia sangat jarang memeriksa dokumen WNI yang masuk ke sana.
Jumhur menegaskan, BNP2TKI telah mendirikan P4TKI untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan dokumen calon TKI. Dengan cara ini, pemerintah berharap jumlah calon TKI yang berangkat tanpa dokumen resmi bisa berkurang secara bertahap. Aktivitas penyeberangan memuncak pada pukul 05.00, saat petugas mulai membuka pintu perbatasan. Biasanya, bus- bus penumpang umum yang berangkat dari Pontianak pu- kul 21.00 sudah tiba di depan pintu sebelum pukul 05.00. Jumlah pelintas di PPLB Entikong mencapai 600 orang per hari.
Wakil Bupati Sanggau Paulus Hadi menyambut positif pendirian P4TKI di Entikong. Hadi berharap, pemerintah pusat dan daerah semakin kuat bersinergi dalam menjalankan pelayanan publik.
Hal senada juga disampaikan pendiri lembaga swadaya masyarakat Anak Bangsa, Arsinah. Aktivis buruh migran yang menjadi tumpuan semua kalangan di Entikong sampai Kuching, Malaysia, apabila ada TKI bermasalah meminta pemerintah lebih serius menjalankan penegakan hukum untuk menghentikan arus masuk TKI tak berdokumen ke Malaysia. (ham)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar