Pemkot Jakarta Barat Tertibkan Kios di Tanjung Duren Utara

Pemkot Jakarta Barat Tertibkan Kios di Tanjung Duren UtaraJAKARTA--MI: Pemerintah Kota Jakarta Barat membongkar kios dan bangunan tempat usaha yang didirikan di atas aset Pemprov di Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kamis (26/2). Pembongkaran secara paksa di bekas kantor RW 03 Tanjung Duren Utara tersebut dilakukan karena pemilik bangunan tidak menghiraukan larangan mendirikan bangunan di atas lahan sengketa yang telah disampaikan berkali-kali oleh pihak kecamatan setempat. Sekitar 60 petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP yang dikerahkan ke lokasi, langsung membongkar seluruh bangunan yang ada di lahan tersebut. Setidaknya delapan bangunan semi permanen yang terdiri dari tujuh tempat usaha dan satu bangunan posko penjagaan diratakan dengan tanah. Penertiban berlangsung lancar tanpa ada perlawanan. Puluhan orang berpakaian serba hitam, dengan mengatasnamakan organisasi masyarakat tertentu yang sudah berjaga-jaga sejak pagi terlihat hanya mengawasi, saat petugas merobohkan bangunan yang selama ini mereka jaga tersebut. "Kami telah memberi tiga kali peringatan sejak akhir Januari lalu, tapi tidak digubris," ujar Zeri Ronazy Wakil Camat Grogol Petamburan. Menurut Zeri, bangunan yang didirikan diatas lahan eks RW 03 itu tidak memiliki ijin. Hal ini tentu menyalahi Peraturan Daerah (perda) No 7 tahun 1991, tentang pendirian bangunan. Selain itu, pendirian bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha ini juga melanggar perda No 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum.  "Pembongkaran ini didasarkan atas hal-hal tersebut," katanya. Zeri menegaskan, setelah dibongkar pihaknya akan terus mengawasi lahan tersebut agar tidak kembali disalahgunakan pihak-pihak tertentu. "Saya tidak akan membiarkan kembali ada bangunan di lahan ini sebelum proses sengketa selesai," tandasnya. Roso, salah seorang pemilik warung ayam bakar mengaku tidak mengetahui lahan yang disewanya seharga Rp 700 ribu per bulan tersebut adalah lahan sengketa. "Sejak tiga bulan lalu, saya menyewa tempat ini kepada orang bernama Dedi, dan tidak pernah diberi tahu kalau lahan ini bermasalah," ujarnya. Ia mengatakan tak pernah menyangka tempat usahanya akan diratakan dengan tanah. Roso mengaku sedih melihat warungnya dibongkar, menurut penuturannya, selama tiga bulan berdagang di lokasi tersebut ia belum kembali modal karena sepinya pengunjung.  Hal yang sama disampaikan Alung, pemilik usaha pencucian mobil dan motor. Bahkan Alung harus mengeluarkan biaya sewa sebesar Rp 1,5 juta setiap bulan. Belum lagi modal untuk membeli terpal dan tenda besi serta mesin penyedot air yang dikeluarkanya. "Saya menyesal menyewa di sini," katanya. Syahruddin, koordinator penjaga eks RW 03, yang juga penanggung jawab pedagang mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab terhadap pedagang dan berjanji akan mengembalikan uang milik pedagang yang menyewa tempat itu. "Saya akan kembalikan uang mereka," tuturnya. Pernyataan yang mengejutkan datang dari Syahruddin, dia bertekat kembali mendirikan bangunan di atas lahan itu. Hal tersebut karena pemilik sah tanah Suzi Natarahardja telah memberinya kuasa untuk menempati dan memanfaatkan lahan.  "Kita nggak perduli, dan akan tetap menempati lahan karena ini adalah hak kita," pungkasnya. Lahan eks kantor RW 03 seluas 865 meter persegi milik Pemprov DKI di klaim oleh Suzi Natarahardja sejak Mei 2008. Tak ingin asetnya kembali jatuh ke tangan pihak lain, Pemkot Jakarta Barat kemudian menyampaikan gugatan melalui PN Jakbar. Sejak tiga bulan lalu, dia atas lahan yang masih berada proses sengketa tersebut didirikan tempat usaha berupa bangunan permanen dan semi permanen, mulai dari  tempat pencucian mobil dan motor, warung makan, agen bus, warung rokok, serta posko penjagaan ormas tertentu. (Jui/OL-03) http://www.mediaindonesia.com/read/2009/02/02/62622/37/5/Pemkot_Jakarta_Barat_Tertibkan_Kios_di_Tanjung_Duren_Utara

Pedagang Pun Minta Perlindungan KPK Oleh Jonder Sihotang BEKASI - Nasib pedagang di negeri ini masih tetap diwarnai aksi teror para pemilik modal. Setidaknya itulah yang kini dialami sekitar 320 pedagang Pasar Pusat Pertokoan Bekasi. Demi kepentingan penguasa dan pengusaha, pedagang di sana digempur teror. “Kami tidak ingin menjadi korban kesewenang-wenangan penguasa dan pengusaha. Jangan sampai terjadi tragedi Pasar Pondok Gede jilid dua. Kami tidak mau jadi korban. Jangan jadikan pedagang Pasar Pusat Pertokoan Bekasi ini sengsara hanya untuk kepentingan penguasa dan pengusaha. Hentikan intimidasi yang terus meneror pedagang sejak April 2008 ketika kami diminta tanda tangan di atas meterai tanpa melalui proses musyawarah.” Demikian ungkapan hati sekitar 320 pedagang Pasar Pusat Pertokoan Bekasi dalam suratnya terkait rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang akan merenovasi pasar tradisional yang berlokasi di Jalan Juanda Kota Bekasi itu. Surat pengaduan ratusan pedagang tadi ditujukan kepada Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad. Mereka kecewa dan memprotes kebijakan pemkot setempat yang sangat merugikan para pedagang kecil. Tidak tanggung-tanggung, surat pengaduan tersebut ditembuskan ke Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Surat pengaduan yang juga ditembuskan kepada Ketua DPRD Kota Bekasi itu ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum Perwakilan Rukun Warga Pasar Pusat Pertokoan Bekasi, Ny Hj Yarnis dan Erwin Sinarta. Terkait protes dan rasa kecewa, ratusan pedagang Pasar Pusat Pertokoan Bekasi, Senin (23/2) siang, menggelar aksi unjuk rasa di dalam pasar. Aksi itu, menurut H Wardi, juru bicara pedagang, sebagai tanda protes mereka atas kebijakan Pemkot Bekasi yang merugikan pedagang. “Bukan kami tidak setuju dilakukan renovasi Pasar Pusat Pertokoan Bekasi ini kendati masih ada masa hak guna pakai (HGP) hingga 2015. Tetapi, yang kami sesalkan dan protes, pedagang sama sekali tidak dilibatkan dalam musyawarah untuk menentukan harga kios, termasuk pembagian lokasi. Tiba-tiba, lewat SK Wali Kota Bekasi, harga kios sudah dipatok mulai harga Rp 20-35 juta per meter,” ungkapnya. Hal itu, katanya, sama sekali tidak adil. Penentuan harga kios per meter hanya untuk kepentingan penguasa dan pengusaha dengan mengorbankan pedagang yang sudah puluhan tahun berdagang di pasar ini. “Kami ini jangan dijadikan sebagai korban seperti yang dialami ribuan pedagang di Pasar Pondok Gede,” ungkap H Wardi yang diaminkan pedagang lainnya. Janji Wakil Wali Kota Para pedagang ini juga mengakui, awal Januari 2009 lalu, pihaknya sempat mendatangi Kantor Pemkot Bekasi dan bertemu Wakil Wali Kota Rahmat Effendi. Setelah pedagang mengadukan keluhan, Rahmat Effendi menjanjikan akan mengundang pedagang untuk membahas masalah ini. Ternyata, hingga saat ini, sudah dua bulan, sama sekali tidak ada undangan dari Rahmat yang saat ini berjanji akan mengundang para pedagang. “Inilah yang menambah rasa kecewa kami sebagai pedagang, selain sikap pemerintah yang sama sekali tidak melibatkan pedagang dalam menentukan harga. Kalau ada pejabat yang mengaku sudah ada musyawarah soal harga dengan pedagang, itu bohong. Yang ada hanya sosialisasi yang tiba-tiba sudah ada penetapan harga dan bukan musyawarah, “ tegas Wardi. Terkait rencana renovasi Pasar Pusat Pertokoan Bekasi itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Bekasi Supriyanto kepada SH mengakui, pemerintah daerah sebagai pemilik pasar akan melakukan renovasi dengan pihak ketiga dari PT Aneka Sumber Daya Energi dalam bentuk kerja sama investasi. Soal tuntutan pedagang yang tidak diajak musyawarah dalam penetapan harga, dia mengaku kurang tahu. “Silakan tanya kepada Dinas Perekonomian yang membidangi pasar,” katanya. Yang membuat miris, mereka diintimidasi melalui surat dari Kepala Unit Pasar tersebut yang berisi agar semua pedagang selambatnya, tanggal 9 Januari 2009 lalu, mendaftarkan diri dan membayar uang booking Rp 2 juta. Jika tidak mendaftar dan membayar uang booking, dianggap mengundurkan diri dan semua haknya hilang. “Ini yang membuat kami miris dan ketakutan,” kata pedagang itu. Ya, nasib wong cilik di negeri ini memang tidak pernah mulus! n

Pedagang Pun Minta Perlindungan KPK Oleh Jonder Sihotang BEKASI - Nasib pedagang di negeri ini masih tetap diwarnai aksi teror para pemilik modal. Setidaknya itulah yang kini dialami sekitar 320 pedagang Pasar Pusat Pertokoan Bekasi. Demi kepentingan penguasa dan pengusaha, pedagang di sana digempur teror. "Kami tidak ingin menjadi korban kesewenang-wenangan penguasa dan pengusaha. Jangan sampai terjadi tragedi Pasar Pondok Gede jilid dua. Kami tidak mau jadi korban. Jangan jadikan pedagang Pasar Pusat Pertokoan Bekasi ini sengsara hanya untuk kepentingan penguasa dan pengusaha. Hentikan intimidasi yang terus meneror pedagang sejak April 2008 ketika kami diminta tanda tangan di atas meterai tanpa melalui proses musyawarah." Demikian ungkapan hati sekitar 320 pedagang Pasar Pusat Pertokoan Bekasi dalam suratnya terkait rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang akan merenovasi pasar tradisional yang berlokasi di Jalan Juanda Kota Bekasi itu. Surat pengaduan ratusan pedagang tadi ditujukan kepada Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad. Mereka kecewa dan memprotes kebijakan pemkot setempat yang sangat merugikan para pedagang kecil. Tidak tanggung-tanggung, surat pengaduan tersebut ditembuskan ke Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Surat pengaduan yang juga ditembuskan kepada Ketua DPRD Kota Bekasi itu ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum Perwakilan Rukun Warga Pasar Pusat Pertokoan Bekasi, Ny Hj Yarnis dan Erwin Sinarta. Terkait protes dan rasa kecewa, ratusan pedagang Pasar Pusat Pertokoan Bekasi, Senin (23/2) siang, menggelar aksi unjuk rasa di dalam pasar. Aksi itu, menurut H Wardi, juru bicara pedagang, sebagai tanda protes mereka atas kebijakan Pemkot Bekasi yang merugikan pedagang. "Bukan kami tidak setuju dilakukan renovasi Pasar Pusat Pertokoan Bekasi ini kendati masih ada masa hak guna pakai (HGP) hingga 2015. Tetapi, yang kami sesalkan dan protes, pedagang sama sekali tidak dilibatkan dalam musyawarah untuk menentukan harga kios, termasuk pembagian lokasi. Tiba-tiba, lewat SK Wali Kota Bekasi, harga kios sudah dipatok mulai harga Rp 20-35 juta per meter," ungkapnya. Hal itu, katanya, sama sekali tidak adil. Penentuan harga kios per meter hanya untuk kepentingan penguasa dan pengusaha dengan mengorbankan pedagang yang sudah puluhan tahun berdagang di pasar ini. "Kami ini jangan dijadikan sebagai korban seperti yang dialami ribuan pedagang di Pasar Pondok Gede," ungkap H Wardi yang diaminkan pedagang lainnya. Janji Wakil Wali Kota Para pedagang ini juga mengakui, awal Januari 2009 lalu, pihaknya sempat mendatangi Kantor Pemkot Bekasi dan bertemu Wakil Wali Kota Rahmat Effendi. Setelah pedagang mengadukan keluhan, Rahmat Effendi menjanjikan akan mengundang pedagang untuk membahas masalah ini. Ternyata, hingga saat ini, sudah dua bulan, sama sekali tidak ada undangan dari Rahmat yang saat ini berjanji akan mengundang para pedagang. "Inilah yang menambah rasa kecewa kami sebagai pedagang, selain sikap pemerintah yang sama sekali tidak melibatkan pedagang dalam menentukan harga. Kalau ada pejabat yang mengaku sudah ada musyawarah soal harga dengan pedagang, itu bohong. Yang ada hanya sosialisasi yang tiba-tiba sudah ada penetapan harga dan bukan musyawarah, " tegas Wardi. Terkait rencana renovasi Pasar Pusat Pertokoan Bekasi itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Bekasi Supriyanto kepada SH mengakui, pemerintah daerah sebagai pemilik pasar akan melakukan renovasi dengan pihak ketiga dari PT Aneka Sumber Daya Energi dalam bentuk kerja sama investasi. Soal tuntutan pedagang yang tidak diajak musyawarah dalam penetapan harga, dia mengaku kurang tahu. "Silakan tanya kepada Dinas Perekonomian yang membidangi pasar," katanya. Yang membuat miris, mereka diintimidasi melalui surat dari Kepala Unit Pasar tersebut yang berisi agar semua pedagang selambatnya, tanggal 9 Januari 2009 lalu, mendaftarkan diri dan membayar uang booking Rp 2 juta. Jika tidak mendaftar dan membayar uang booking, dianggap mengundurkan diri dan semua haknya hilang. "Ini yang membuat kami miris dan ketakutan," kata pedagang itu. Ya, nasib wong cilik di negeri ini memang tidak pernah mulus! n http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/26/jab06.html

218 Keluarga TKI Ikut Transmigrasi

SUARA PEMBARUAN DAILY 218 Keluarga TKI Ikut Transmigrasi [JAKARTA] Lokasi transmigrasi Simanggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur dihuni sekitar 620 keluarga, 218 keluarga diantaranya merupakan eks TKI asal Tawau, Malaysia. Kini, para transmigran, yang kebanyakan berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, bekerja di perkebunan sawit di lokasi transmigrasi. "Para eks TKI yang pernah bekerja di Malaysia sangat antusias menyambut program transmigrasi ini. Bahkan, mereka meminta saya selaku Mennakertrans memperjuangkan agar lahan di kawasan transmigrasi dapat diperluas dan dikembangkan," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno, kepada SP, lewat telepon dari Nunukan, Kalimantan Timur, Kamis Rabu (25/2). Sepanjang Rabu itu, Erman bersama rombongan meninjau lokasi transmigrasi Simanggaris, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Erman mengatakan, salah satu langkah nyata yang telah dilakukannya adalah menempatkan eks TKI Malaysia untuk ikut program transmigrasi di kawasan perbatasan tersebut. Erman Suparno bertekad mengembangkan program transmigrasi di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat transmigran dan masyarakat lokal di sekitar lokasi transmigrasi. "Kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia harus tetap kita jaga kedaulatannya agar tidak diincar dan diklaim oleh negara lain. Oleh karena itu, saya akan menggalakkan program transmigrasi di wilayah-wilayah itu, yang kebanyakan kondisinya tertinggal dan terbengkalai agar dapat dimanfaatkan secara optimal," kata Erman. Dengan adanya program transmigrasi di kawasan perbatasan ini, tambah Menakertrans, diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk menampung TKI asal Malaysia yang terkena PHK akibat krisis ekonomi global. "Dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Depnakertrans, para eks TKI itu bisa dilatih untuk menambah keahlian ataupun alih profesi, sehingga mereka tidak perlu pulang ke kampung halamannya," kata Menakertrans. Dalam kunjungannya kerjanya ke lokasi transmigrasi Simanggaris, Erman mengadakan dialog langsung dengan transmigran dan meninjau sekolah bagi anak-anak transmigran. [E-8] Last modified: 26/2/09

6 TKI di Singapura Dapat Santunan Rp 2,4 Miliar SP/Elly Burhaini Faizal Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Teguh Wardoyo (kiri), menyerahkan santunan kepada salah satu keluarga enam WNI yang mengalami kecelakaan kerja di Singapura. Santunan sebesar Rp 2,4 miliar diterima oleh ahli waris TKI. [JAKARTA] Sebanyak enam tenaga kerja Indonesia (TKI) di Singapura yang mengalami kecelakaan kerja, mendapat santunan yang berasal dari asuransi sebesar 326.469 dolar Singapura atau sekitar Rp 2,4 miliar. Pemberian santunan diharapkan dapat menopang kehidupan keluarga mendiang. Secara lebih khusus, santunan diharapkan dapat menopang biaya pendidikan anak-anak mereka. Harapan tersebut disampaikan oleh Dubes RI untuk Singapura Wardana, dalam penyerahan santunan asuransi kepada para ahli waris enam TKI yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di Singapura, di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI), Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (25/2). Enam WNI yang meninggal dunia di Singapura tersebut adalah dua pekerja sektor domestik, yakni Gustati dan Lili Sudiyana, serta empat pelaut yakni Hasanudin, Didik Prasetyo Edi, Edi Sulistyo, Tri Mulyono, dan Agustinus Manurung. Selain Singapura, ikut diserahkan pula klaim asuransi kematian bagi Sunaidi bin Carwiyah, seorang WNI yang meninggal dunia akibat kecelakaan di Doha, Qatar. Jumlah santunan asuransi bagi enam WNI yang mengalami kecelakaan kerja di Singapura tersebut mencapai 326.496 dolar Singapura atau lebih dari Rp 2,4 miliar. Sementara santunan bagi almarhum TKI di Doha tidak disebutkan atas permintaan keluarga. Insiden Rusia Sementara itu, Pemerintah Indonesia dalam hal ini KBRI di Moskwa sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Rusia untuk meminta kejelasan nasib satu WNI anak buah kapal Tiongkok bernama New Star berbendera Sierra Leone yang hingga kini belum diketahui, pascainsiden penembakan oleh aparat Rusia beberapa waktu lalu. "Kami juga meminta jaminan bagi lima anak buah kapal yang merupakan warga Indonesia yang selamat agar diberi perlakuan dengan semestinya," kata Teguh. "Hingga kini, komunikasi kami terus berlanjut. Pada Selasa (24/2), Direktorat Perlindungan WNI dan BHI menerima staf dari Kedubes Tiongkok di Jakarta untuk melakukan upaya-upaya perlindungan. Sebab musibah itu akibat tindakan di lapangan yang membutuhkan langkah-langkah penanganan secara bersama untuk mencapai solusi yang lebih baik," ujar Teguh lebih baik. Lima WNI yang selamat hingga kini berada di Nakhodka, Rusia. "Kami sedang berupaya menyelesaikan masalah, supaya ada kejelasan. Setelah selesai masalah hukum dan hak-hak mereka, kami akan upayakan kepulangan," ia menandaskan. [E-9] Last modified: 26/2/09 http://202.169.46.231/spnews/News/2009/02/26/index.html

Kasus Gizi Buruk Anak Kembali Merebak

Kasus Gizi Buruk Anak Kembali Merebak TPGIMAGES Penderita gizi buruk makin meningkat di beberapa wilayah Indonesia / Rabu, 25 Februari 2009 | 17:30 WIB Laporan wartawan Yoga Putra WATES, RABU - Kasus gizi buruk pada anak kembali merebak di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta . Selama dua bulan terakhir, puluhan anak dilaporkan telah menderita gizi buruk, bahkan salah seorang di antaranya sampai dirawat di rumah sakit daerah karena kondisinya kritis.   Di Kecamatan Kokap, misalnya, terdapat 23 anak yang menderita gizi buruk. Camat Kokap Santoso, Rabu (25/2), mengatakan angka itu diperoleh dari hasil laporan petugas Puskesmas Kokap I sebanyak 16 anak dan Puskesmas Kokap II sebanyak tujuh anak. Sementara itu di Kecamatan Sentolo, terutama di Desa Demangrejo, Srikayangan, Tuksono, dan Salamrejo, sebanyak delapan anak dilaporkan telah menderita gizi buruk. Selain itu, masih ada 32 anak lain yang saat ini berstat us rawan gizi buruk. Keempat desa tersebut merupakan wilayah dengan jumlah warga miskin terbanyak di Sentolo. Seorang penderita gizi buruk dari Kecamatan Girimulyo bahkan sampai harus dilarikan ke RSUD Wates karena kondisi tubuhnya terus melemah. Sejak Jumat pekan lalu, Aan Nugroho (5) , warga Dusun Ngesong, Desa Purwosari, dirawat di ruang isolasi Bangsal Cempaka RSUD Wates karena sakit demam dan berat tubuhnya hanya 9,2 kilogram. Tidak hanya itu, Aan juga menderita sariawan akut yang menyebar di bi bir hingga rongga dalam mulut. Staf perawat RSUD Wates Yogo mengatakan sariawan itu membuat Aan sulit makan. Kami juga sudah berupaya memberi makan pasien dengan memasang selang melalui hidung. Akan tetapi, pasien terus melawan, sehingga saat ini pemenuhan nutrisinya murni mengandalkan cairan infus, kata Yogo. Ayah Aan, Parjiyo (40), mengaku tidak mampu memenuhi gizi anaknya karena pendapatannya sebagai pemulung sampah sangat tidak mencukupi. Sehari-hari, Parjiyo hanya mendapat uang kurang dari R p 10.000. Uang itu hanya cukup untuk membeli nasi dan sayur dengan lauk seadanya. Parjiyo dan Aan pun hanya makan 1-2 kali sehari. Direktur RSUD Wates Bambang Haryatno menjamin seluruh biaya perawatan Aan hingga ia sembuh. Menurut Bambang, ia akan menggunakan dana dari pos pembiayaan pasien miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan masyarakat . Tahun 2009, pemerintah daerah menganggarkan Rp 600 juta dalam APBD untuk pos tersebut. Dinas Kesehatan Kulon Progo mencatat sepanjang tahun 2008, dari jumlah 26.852 anak berusia di bawah lima tahun, sebanyak 704 di antaranya menderita kekurangan gizi. Kepala Dinas Kesehatan Lestaryono mengatakan pihaknya sudah berusaha mengantisipasi peningkatan jumlah penderita gi zi buruk dengan mengintensifkan program pemberian makanan tambahan melalui posyandu-posyandu di setiap dusun. Penanganan kasus gizi buruk atau kekurangan gizi, lanjut Lestaryono, harus dilakukan bertah ap. Sebab, bisa jadi gizi buruk merupakan akibat dari penyakit lain yang diidap oleh anak tersebut. Jika benar demikian, maka penyakit itu harus disembuhkan terlebih dulu, baru kemudian anak diberikan makanan yang bergizi cukup dan seimbang. Faktor kemiskinan keluarga juga berpengaruh. Namun, apabila orangtua memiliki pengetahuan yang cukup akan cara pemenuhan gizi anak dari berbagai sumber makanan yang ada di lingkungan sekitar rumahnya, maka anak akan terhindar dari ancaman gizi buruk, kata Lestaryono. http://kesehatan.kompas.com/read/xml/2009/02/25/17302236/Kasus.Gizi.Buruk.Anak.Kembali.Merebak.

Pemeriksaan TKI

Pemeriksaan TKI Tenaga kerja Indonesia yang dideportasi menjalani pemeriksaan oleh petugas imigrasi di Pelabuhan Internasional Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kamis (26/2). Sebanyak 152 TKI asal Indonesia dideportasi dari Malaysia setelah menjalani proses hukum akibat tak memiliki surat izin bekerja. Tribun Batam/Iman Suryanto (ISU) 26-02-2009 http://images.kompas.com/detail_news.php?id=16750 http://images.kompas.com/detail_news.php?id=16750

Deportasi TKI

Deportasi TKI Tenaga kerja Indonesia yang dideportasi menjalani pemeriksaan oleh petugas imigrasi di Pelabuhan Internasional Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kamis (26/2). Sebanyak 152 TKI asal Indonesia dideportasi dari Malaysia setelah menjalani proses hukum akibat tak memiliki surat izin bekerja. Tribun Batam/Iman Suryanto (ISU) 26-02-2009 http://images.kompas.com/detail_news.php?id=16752

Belum Ada Anggaran untuk "Trafficking"

PERDAGANGAN ORANG Belum Ada Anggaran untuk "Trafficking" Jumat, 27 Februari 2009 | 00:52 WIB Jakarta, Kompas - Meski Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah terbentuk, hingga saat ini belum ada anggaran yang solid untuk mengatasi perdagangan orang atau trafficking. Padahal, korban perdagangan orang kian bertambah. "Gugus Tugas belum ada penganggaran yang solid. Setiap pekerjaan ada dananya. Departemen Sosial menyediakan dana untuk trafficking sebesar Rp 2 miliar tahun 2008 dan Rp 3 miliar tahun 2009," kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta Swasono seusai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Perdagangan Orang di Jakarta, Kamis (26/2). Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie menyatakan, pemerintah memiliki sikap politik jelas, yakni melindungi warga negaranya yang ada di luar negeri. "Kami berunding dengan Malaysia dan menjelaskan hukum-hukumnya. Harus dibedakan TKI ilegal dengan perdagangan orang," katanya. Berdasarkan laporan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) tahun 2005-2007, mereka memulangkan 3.127 korban perdagangan orang baik di dalam negeri maupun luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Arab Saudi, Jepang, Kuwait, Suriah, Taiwan, dan Jordania. Dari 3.127 korban, lima orang adalah bayi, 801 anak, 2.321 dewasa, dan sebagian besar korban adalah perempuan (88,9 persen). Akar permasalahan perdagangan orang adalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu, upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak harus sejalan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja dan lapangan kerja. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Irjen Hadi Atmoko menyebutkan, jumlah kasus perdagangan orang terus meningkat. Tahun 2004 ada 76 kasus, 2005 sebanyak 71 kasus, 2006 ada 84 kasus, 2007 ada 177 kasus dan sudah divonis 84 kasus, tahun 2007 ada 199 kasus, divonis 74 kasus. Pada umumnya mereka memalsukan data-data pribadi para korban. (LOK) http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/27/00520461/Belum.Ada.Anggaran.untuk.Trafficking

Malaysia Usir 152 TKI Ilegal

Malaysia Usir 152 TKI Ilegal / Jumat, 27 Februari 2009 | 04:06 WIB KUALA LUMPUR, KAMIS - Pemerintah Malaysia mengusir 152 TKI ilegal melalui Pelabuhan Pasir Gudang, Malaysia, menuju Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri, Kamis (26/2), sekitar pukul 13.30 WIB. TKI ilegal tersebut terdiri dari pria sebanyak 94 orang, perempuan 56 orang dan dua bayi. "Pemerintah Malaysia mengusir TKI bermasalah sebanyak dua hingga empat kali dalam setiap minggu," kata Kasubsi Lintas Batas Imigrasi Kota Tanjungpinang, Ispaisah. TKI tersebut ditangkap oleh aparat yang berwenang di Malaysia karena tidak memiliki dokumen yang lengkap sebagai pekerja asing di negara tersebut. "Jumlah TKI ilegal yang diusir dari Malaysia mencapai ribuan orang dalam setiap bulan. Januari 2009 saja TKI ilegal yang diusir sebanyak 2.973 orang," katanya. Ispaisah mengimbau agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri menggunakan dokumen yang lengkap sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum. "Sebaiknya menggunakan dokumen yang lengkap jika ingin bekerja di luar negeri sehingga dapat kerja dengan tenang," ujarnya. TKI ilegal tersebut dipenjara beberapa bulan sebelum diusir dari Malaysia.  "Sebelum dikembalikan ke Indonesia, mereka dipenjara," katanya. Sekitar empat TKI ilegal yang merasa kurang sehat langsung diperiksa tenaga medis di ruangan khusus di pelabuhan yang disiapkan pemerintah.  "Mereka tidak dikenakan biaya," katanya. Untuk sementara waktu mereka tinggal di penampungan TKI bermasalah di Jalan Transito Kota Tanjungpinang.  "Mereka selanjutnya akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing dengan kapal Pelni yang dibiayai oleh negara," tuturnya. Salah seorang TKI asal Jawa Timur, Umi (26), ditangkap petugas kepolisian Malaysia karena visa yang dimilikinya tidak berlaku lagi.  "Saya tetap bekerja, meskipun visa telah habis masa berlakunya," kata Umi yang sempat dipenjara selama dua bulan di Malaysia sebelum dipulangkan ke Indonesia.  Umi mengaku mendapat upah bekerja di restoran sebesar 25 ringgit Malaysia per hari. "Saya sempat mengirim uang ke kampung," ujarnya. Sementara TKI asal Sulawesi Selatan, Ahmad Azis (23), ditangkap karena hanya bermodalkan paspor untuk bekerja di Malaysia.  Dia tidak memiliki hasil selama bekerja di Malaysia, karena setiap hari diburu aparat. "Saya bekerja sebagai buruh. Selalu berpindah-pindah untuk menghindari kejaran polisi," katanya.  Dia ditangkap ketika sedang bekerja di rumah warga Malaysia. "Saya dipenjara selama sekitar sembilan bulan," ujar Ahmad yang berniat tidak mau bekerja lagi di Malaysia. Sumber : Antara http://internasional.kompas.com/read/xml/2009/02/27/0406163/Malaysia.Usir.152.TKI.Ilegal

Kios di Lahan Sengketa Tanjung Duren Dibongkar Kamis, 26 Februari 2009 | 13:07 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah delapan kios dan satu tempat cucian motor dan mobil di Jalan Tanjung Duren Utara IV, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja Grogol Petamburan, Kamis (26/2) siang. Penyewa kios tidak bisa berbuat apa-apa. "Semalam memang sudah diingatkan lagi, tapi saya pikir masih ada toleransi," kata Roso Mulyoto, salah satu pedagang ikan bakar di tempat itu, kepada wartawan, Kamis (25/2) siang. Untuk berjualan di kios tersebut, dia harus membayar uang sewa sejumlah Rp 700 ribu per bulan kepada pengurus organisasi Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi). Padahal, menurut dia, lokasi itu sepi. "Dari jam 10 pagi sampai 10 malam rata-rata dapat Rp 500 ribu," ujarnya. Menurut Wakil Camat Grogol Petamburan Zeri Ronazy bangunan tersebut tidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga dibongkar. Dia membantah pembongkaran ini terkait sengketa lahan antara pemilik, Suzy Nataraharja, dengan Dinas Pertamanan yang masih dalam proses peradilan. "Saya tidak mempermasalahkan tanah, tapi bangunannya," Zery menegaskan. Salah satu anggota Forum Komunikasi Anak Betawi, Syahrudin, akan protes melalui jalur hukum menanggapi aksi pembongkaran siang ini. "Ini bentuk arogansi aparat, katanya mau merapikan kok jadi pembongkaran?" kata dia kepada Tempo di lokasi.  Menurut Syahrudin, Forum Komunikasi Anak Betawi menjadi pengelola lahan itu atas izin Suzy berdasarkan surat yang jelas. "Kalau diklaim milik Dinas Pertamanan, tunjukkan surat-suratnya," dia menjelaskan dengan nada tinggi. Mengenai nasib para pedagang, kata dia, Forkabi akan memindah tempat usaha mereka ke tempat lain. "Mungkin ke lahan UKM (Unit Kegiatan Masyarakat)," kata dia. http://www.tempointeraktif.com/hg/tata_kota/2009/02/26/brk,20090226-162170,id.html

Propinsi | Rabu, 25/02/2009 13:08 WIB Sumbar Kirim TKI Hanya ke Malaysia dan Brunei Padang, (ANTARA) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar melalui Kepala Bidang Penempatan dan Pengembangan, Zulkifli N SE, mengatakan untuk penggirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Sumbar hanya mengirim ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Permintaan tenaga kerja asal Sumbar setiap tahun terjadi peningkatan. Hal ini disebabkan karena kedua negara merupakan satu rumpun, satu ras, satu agama dengan orang Minang. TKI Sumbar umumnya berkerja pada perusahaan sebagai operator dan perusahaan elektronik. Sebelum berangkat, semua tenaga kerja yang akan diberangkatkan diberi pelatihan dan pembekalan bagaimana cara etika dalam bekerja, kata Zulkifli kepada antara-sumbar.com, kemarin. Di Malaysia, jumlah tenaga kerja asal Sumbar sebanyak 9.000 orang. Tersebar di provinsi bahagian negara Malaysia. Kelebihan posisi kerja dari tenaga kerja asal Sumbar, mereka tidak ditempatkan pada pekerjaan kasar seperti pembantu rumah tangga dan buruh perkebunan. Kata dia, untuk Negara Brunei Darussalam, pengiriman terhenti pada tahun 2003, akibat belum ada MoU baru. Pada tahun 2007 baru ada penanda tangganan MOU lanjutan. "Negara Brunei sangat makmur, dan perusahaan di daerah tersebut tidak terlalu banyak," kata Zulkifli. Selain ke dua negara tersebut, Pemprov tidak melakukan kerja sama. Hanya kerjasama magang ke Negara Jepang dan Korea. Untuk pengiriman TKI keluar negri, ada lembaga yang menggurus keberangkatannya. Lembaga keberangkatan seperti Perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PPJTKI) setiap tahunnya mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, kata Zulkifli. (cpw3,cpw10/wij). http://www.antara-sumbar.com/id/index.php?mod=berita&d=1&id=17071

26/02/09 03:45 Petugas Gabungan Karawang Kembali Bongkar Warung PKL Karawang (ANTARA News) - Petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polres Karawang, dan TNI, Rabu, kembali membongkar warung permanen milik pedagang kaki lima (PKL) di beberapa titik jalan Ahmad Yani, Kecamatan Karawang Barat hingga Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur. Sejumlah PKL sempat menolak aksi pembongkaran yang dilakukan petugas gabungan tersebut, karena merasa telah membayar retribusi ke Dinas Bina Marga dan Pengairan setempat. "Saya sudah bayar mahal ke Dinas Bina Marga dan Pengairan untuk mendapatkan izin berjualan di pinggir jalan. Tapi, kenapa dibongkar," kata seorang pemilik warung permanen di Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Elin Rosnia (39), di Karawang, Rabu. Elin yang sehari-hari berjualan berbagai jenis bunga di pinggir jalan raya Klari, Desa Warung Bambu, mengaku, telah membayar retribusi ke Dinas Bina Marga dan Pengairan sebesar Rp300 ribu per tahun. Selain itu, ada lagi retribusi yang harus dibayar setiap bulan, karena Elin menggunakan tanah seluas 1.000 m2 di pinggir jalan. Namun, ketika petugas Satpol PP meminta agar memperlihatkan surat izin, Elin tidak bisa menunjukkannya. Ia mengaku surat izin itu disimpan di rumahnya. Atas hal tersebut, petugas gabungan langsung membongkar warung permanen milik Elin. Di lokasi tempat berjualan, Elin mendirikan bangunan permanen dan digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari. Dengan begitu, petugas menilai bangunan tersebut merupakan bangunan liar karena tidak bisa menunjukkan surat izin. Kepala Satpol PP Karawang, Acep Jamhuri, mengatakan, aksi pembongkaran yang dilakukan itu bertujuan untuk menciptakan suasana tertib, bersih dan indah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Karawang Nomor 3 tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban.(*) http://www.antara.co.id/arc/2009/2/26/petugas-gabungan-karawang-kembali-bongkar-warung-pkl/

18 Bangunan Lokalisasi di Cileungsi Dibakar

BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor sedang getol membersihkan daerahnya dari sarang prostitusi. Hari ini yang menjadi sasaran operasi penertiban adalah lokalisasi di Desa Situsari Cileungsi. Sekira 18 bangunan semi permanen di tempat itu ditertibkan puluhan petugas gabungan dari Satpol PP, Polsek Cileungsi dan Linmas serta anggota TNI, mulai pukul 13.00 WIB. Dalam penertiban, petugas tidak hanya merobohkan bangunan namun juga membakar bangunan. Para pemilik bangunan yang terkejut dengan tindakan petugas berusaha mengeluarkan barang - barang mereka namun sebagian pemilik tidak bisa menyelamatkan barang - barang mereka karena api yang membakar bangunan tersebut cepat membesar. Selain itu, petugas juga menyisir ke tengah perkampungan untuk menertibkan bangunan - bangunan yang juga dijadikan sarang prostitusi. Menurut Camat Cileungsi Dace Supriyadi, di lokasi ini terdapat 18 bangunan dan 50 pekerja seks komersil yang setiap harinya beroperasi di wilayah ini. "Setelah dilakukan penertiban kami akan memantau lokasi ini agar  tempat - tempat seperti ini tidak muncul kembali," terang Dace, di sela -sela penertiban, Kamis (26/2/2009). Sementara itu pemerintah Kabupaten Bogor juga berencana membongkar paksa ratusan tempat hiburan prostitusi di Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi pada 3 Maret 2009. Dalam penertiban nanti, diperkirakan para pemilik tempat hiburan akan melakukan perlawanan seperti yang terjadi pada 2006 lalu. Untuk diketahui, lokalisasi Limusnunggal termasuk tempat prostitusi terbesar di Bogor. Tempat ini menurut Dace Supriadi sudah ada sejak 30 tahun lalu.   (Endang Gunawan/Global/fit) http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/02/26/1/196615/18-bangunan-lokalisasi-di-cileungsi-dibakar

Trafficking Meningkat, Pemerintah Didik TKI untuk

Kamis, 26/02/2009 20:23 WIB Trafficking Meningkat, Pemerintah Didik TKI untuk Pencegahan Iif Rahmat Fauzi - detikNews Jakarta - Perdagangan orang (trafficking) yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun.  Pemerintah pun mengutamakan pencegahan dengan mendidik para TKI. "Bagaimana melakukan pencegahan antara lain melalui sosialisasi pendidikan pada masyarakat. Mereka (TKI) yang dikembalikan ke Indonesia kita berikan pendidikan yang baik," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie. Aburizal menyampaikan hal itu dalam jumpa pers usai Rakor Kesra di Kantor Menko Kesra di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2009). Sedangkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perlindungan sosial para TKI yang terjebak trafficking, aturannya masih dirumuskan. Perundingan pun masih berlangsung dengan negara tujuan TKI yang rawan praktek trafficking seperti Malaysia dan Suriah. "Sikap politik kita sudah jelas. Perdagangan orang itu tentu dilarang, memang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan," ujar dia.  Susah Diungkap Sementara itu Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Irjen Pol Hadiatmoko mengatakan kasus trafficking merupakan kasus yang susah diungkap, karena perbedaan pandangan hukum antara Indonesia dan negara tujuan TKI. "Pengungkapan kasus ini susah, karena aturan yang dipakai kedua negara berbeda. Di sini dianggap melanggar hukum, di sana tidak. Di sini digaji, di sana tidak. Hingga untuk memprosesnya sulit," ujar Hadiatmoko. Dia pun memaparkan data trafficking yang meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2004 terdapat 76 kasus, tahun 2005 terdapat 71 kasus, kemudian meningkat menjadi 86 kasus di tahun 2006. Kasus itu melonjak dua kali lipat menjadi 177 kasus pada tahun 2007 dan meningkat lagi menjadi 88 kasus pada tahun 2008. "Tahun 2007, 88 kasus sudah divonis. Tahun 2008, 74 kasus sudah divonis, dan kasus yang lainnya tersangkanya tidak jelas ke mana," ujar Hadiatmoko. (nwk/nwk) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda! http://www.detiknews.com/read/2009/02/26/202308/1091273/10/trafficking-meningkat,-pemerintah-didik-tki-untuk-pencegahan

Angka Trafficking Terus Meningkat

JAKARTA --- Kasus trafficking atau perdagangan manusia di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat. Berdasarkan paparan Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri saat Rapat Koordinasi di Menteri Koordinator Kesejahteraan di Jakarta, Kamis (26/2), tercatat dari tahun 2004 hingga 2008 terus meningkat. ''Sampai saat ini kasus trafficking memang terus meningkat,'' kata Wakil Kepala Bareskrim Mabes Polri, Irjen Pol Hadiatmoko, kepada wartawan. Kenaikan signifikan terjadi antara tahun 2006 hingga 2007. Jika pada tahun 2006 tercatat 84 kasus maka pada 2007 menjadi 177 kasus. Sedangkan untuk tahun 2008 tercatat 199 kasus.. Untuk menangani kasus perdagangan manusia ini,pemerintah di bawah koordinasi Menko Kesra telah membuat gugus tugas pusat dan daerah dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia sesuai Perpres No.69 tahun 2008. Sebagai tindak lanjut pencegahan terhadap perdagangan manusia yang sudah berlangsung selama lima tahun,pemerintah kembali berkomitmen dalam dalam implementasi rencana aksi nasional 2009-2013 berkaitan dengan hal ini. ''Program memang sudah terlaksana sejak lima tahun lalu meski masih ada hambatan.Tapi karena kasus semakin meningkat dan permasalahan semakin kompleks maka kami berkomitmen kembali mensolitkan bidang yang terkait,'' jelas Menko Kesra,Aburizal Bakri saat jumpa pers. Gugus tugas meliputi Departemen Hukum dan HAM, Departemen Sosial,Departemen Pendidikan Nasional dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan. fia/ism http://www.republika.co.id/berita/34141/Angka_Trafficking_Terus_Meningkat

Singapore court confirms life sentence for Indonesian maid

Singapore - The Singapore High Court confirmed on Thursday a life imprisonment for an Indonesian maid who killed her employer's 75-year-old mother in 2005, media reports said. The maid, who was identified as Barokah, 29, pushed Wee Keng Wah from their ninth-floor flat after the elderly woman scolded her for sneaking out to meet a man. In 2007, the maid was sentenced to life imprisonment and appealed. However, a re-hearing into the case did not change the judge's mind, the online edition of the Straits Times newspaper reported. The second hearing was ordered to evaluate if the life sentence was appropriate. Barokah, had escaped the death sentence when the original murder charge was reduced to manslaughter after she was diagnosed by psychiatrists to be moderately depressed. In the re-hearing the judge noted that Barokah's depression was largely self-induced by her choice to have affairs with men and that she had created the situation leading to the crime by sneaking out of her employer's flat that fateful night. http://www.earthtimes.org/articles/show/257561,singapore-court-confirms-life-sentence-for-indonesian-maid.html

Deplu Koordinasi Lindungi TKI Korban Pasutri Asal RI

Jumat, 27/02/2009 08:02 WIB Eksploitasi TKI Ilegal di AS Deplu Koordinasi Lindungi TKI Korban Pasutri Asal RI Nograhany Widhi K - detikNews Ilustrasi (Foto: phaseloop.com) Jakarta - Departemen Luar Negeri (Deplu) akan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Washington, Amerika Serikat (AS), untuk mencari tahu dan melindungi para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban eksploitasi pasangan suami istri asal RI, Soripada Lubis-Siti Chadjidjah Siregar. "Saya akan koordinasi dulu dengan KBRI di sana (AS). Karena belum tentu KBRI kita diberi tahu. Kita tunggu klarifikasi dari pemerintah AS, karena belum tentu data yang ada di paspor itu data dia (TKI)," ujar Direktur Perlindungan WNI Deplu Teguh Wardoyo saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (27/2/2009). Jika memang ada korban TKI, maka Deplu akan memberikan perlindungan. Tak hanya kepada korban, bantuan Deplu juga akan diberikan kepada Siti Chadidjah Siregar yang masih tercatat menjadi warga negara Indonesia (WNI). "Perlindungan (kepada Siti Chadidjah) itu bukan berarti menghapuskan tindak pidananya, tetapi menjamin bagaimana hak-haknya (sebagai tersangka) tetap berlaku, bukan berarti membebaskan," tegas Teguh. Sebelumnya, seperti dilansir dari AFP, berdasar data Departemen Kehakiman AS, pasangan Soripada Lubis-Siti Chadidjah Siregar mengaku bersalah karena mengeksploitasi TKI wanita sejak tahun 2000. Mereka mengeksploitasi 6-24 orang TKI yang ditempatkan di bawah basement tempat tinggal mereka yang sempit, di Falls Church, Virginia, di luar Washington. Para TKI itu sehari-harinya dipekerjakan di keluarga kaya di Washington, dan dijemput kembali untuk ditaruh di basement pasutri itu pada akhir pekan. Pasutri itu kemudian memeras para TKI US$ 375 atau Rp 4,5 juta per bulan per orang, untuk digunakan sebagai sewa tempat tinggal, membayar pajak dan mengirimkan uang pada keluarga pasutri itu di Indonesia. Selama lebih dari 5 tahun mengeksploitasi, pasutri itu mengumpulkan US$ 90 ribu atau sekitar Rp 1 miliar. (nwk/nrl) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda! http://www.detiknews.com/read/2009/02/27/080216/1091357/10/deplu-koordinasi-lindungi-tki-korban-pasutri-asal-ri

Pererat Hubungan Indonesia-Malaysia Lewat Media Malindo

Jum'at, 27 Februari 2009 , 07:59:00 Pererat Hubungan Indonesia-Malaysia Lewat Media Malindo MEDIA MALINDO: Kapendam Letkol Andi Suyuti bersama Pejabat Perwakilan Tentera Malaysia Balikpapan-Kaltim MEJ Ahmad Mahzan Bin Manap, memberikan keterangan pers. EPFRIZAN/PONTIANAKPOST Tentera Darat Malaysia berusaha mempererat hubungan dengan Indonesia, masyarakat Kalbar dan Katim khususnya dan mengklarifikasi beragam persoalan yang terjadi di perbatasan. Untuk itu, Kodam VI Tanjungpura, Markas I Divisyen Angkatan Tentera Malaysia melakukan program bersama Media Malaysia-Indonesia yang diadakan selama tiga hari 27 Februari-1 Maret 2009.Dari Kalbar, sedikitnya15 media diundang untuk ikut dalam program ini, Pontianak Post salah satunya. Juga turut serta dari media Kalimantan Timur seperti Kaltim Post (Jawa Post Group). Dalam persiapan sebelum keberangkatan menuju Kuching Malaysia Kamis (26/2) di Aula Pertemuan Korem 121 ABW Pontianak, Pejabat Perwakilan Tentera Malaysia Balikpapan-Kaltim MEJ Ahmad Mahzan Bin Manap mengatakan bahwa selama ini hubungan militer antara Indonesia-Malaysia sudah terjalin mesra. "Perhubungan militer Malaysia Indonesia juga amat baik di mata dunia. Ini menunjukkan saling keakraban yang berlaku, baik di atasan maupun para bawahan (prajurit). TDM dan TNI tak ada masalah," kata Mahzan. Untuk menyorot masalah perbatasan Indonesia—Malaysia dan mendapatkan informasi yang sebenarnya, kata dia, diperlukan keterlibatan pers untuk menginformasikan kondisi ini secara utuh ke masyarakat mengenai fakta yang terjadi di lapangan. "Karena itu ada program inisiatif panglima I Divisi dan Kodam yang melibatkan wartawan dari Kalbar dan Kaltim yang berbatasan langsung dengan Malaysia," katanya. Karena melibatkan juga media dari Sarawak, Malaysia, maka program 1 Divisyen bersama media ini diubah menjadi 'Program I Div. Bersama Media Malindo'. Kelak, dari media Malaysia juga akan melakukan kunjungan balasan ke Kalbar."Kita punya perbatasan panjang yang banyak keterkaitan baik itu ketentaraan, ekonomi, budaya dan sosial politik yang berlaku di kedua negara. Perkara-perkara (persoalan) yang banyak ini perlu diketahui publik mana yang betul dan mana yang tidak," katanya. Dalam acara kali ini, pihak Malaysia juga mengajak media dari Indonesia untuk melihat dari dekat aktifitas sekitar kawasan pos perbatasan dan berkunjung ke Pasar Minggu Serikin. Seperti diketahui, di pasar itu menjadi tempat bagi banyak masyarakat Indonesia melakukan aktifitas perekonomian. Selain itu, media dari Kalbar dan Kaltim juga menjadi tamu kehormatan untuk menghadiri hari ulang tahun ke-76 Tentera Darat Malaysia Ahad 1 Maret 2009. (zan) http://www.pontianakpost.com/?mib=berita.detail&id=15597#

Sekolah Khusus Anak TKI di Malaysia

27/02/2009 06:52 - Pendidikan Sekolah Khusus Anak TKI di Malaysia Liputan6.com, Kinabalu: Anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (YKI) yang bekerja di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, kini dapat menikmati pendidikan dengan layak. Sebuah sekolah khusus warga Indonesia berdiri di kota tersebut. Sekitar 274 siswa dan tujuh pengajar aktif mengadakan proses belajar-mengajar setiap harinya. Semangat dan kebanggaan para siswa Indonesia itu semakin bertambah ketika mereka dapat menyanyikan lagu "Indonesia Raya" di negeri orang. Terbukti, walau jauh dari negeri sendiri para siswa ini tetap menyimpan rasa cinta terhadap Indonesia. Hingga kini, masih ada sekitar 340 calon murid yang mengantre untuk bersekolah. Beberapa guru saat ini tengah diusahakan datang dari Indonesia.(OMI/Noviar Jamal) http://www.liputan6.com/news/?id=173522&c_id=9

Ratusan Ribu TKI Jalani Pemutihan Dokumen

Selasa, 24 Februari 2009 19:35 WIB Ratusan Ribu TKI Jalani Pemutihan Dokumen Penulis : Andreas Timothy KINABALU--MI: Sejumlah 217.373 Tenaga Kerja Indonesia (TKI), termasuk istri dan anak, yang bekerja di Malaysia telah menjalani proses pemutihan dan pelengkapan dokumen terkait Program Pendaftaran Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI), bekerjasama Pemerintah Negeri Sabah Malaysia. Pihak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) telah menyiapkan 150 ribu paspor dengan biaya 22 ringgit per paspor untuk melengkapi dokumen para TKI tersebut. "Sampai saat ini telah terdaftar sebanyak 217.373 TKI termasuk dependent (istri dan anak) yang telah melakukan proses pemutihan dan pelayanan kelengkapan dokumen dilakukan di pelayanan satu atap di KJRI Kota Kinabalu," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno saat meninjau proses pemutihan TKI yang tidak memiliki dokumen di kantor Konjen RI Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, Selasa (24/2). Dalam peninjauan tersebut Menakertrans didampingi Konjen RI Kota Kinabalu Rudhito Widagdo, Plt. Dirjen Binapenta I Gusti Made Arke, Staf khusus Menteri Eva Yuliana, Kapus AKLN Depnakertrans Guntur Witjaksono dan Atase Ketenagakerjaan Malaysia Teguh Hendro Cahyono. Erman menjelaskan, para TKI yang kebanyakan bekerja di ladang tersebut umumnya berdomisili di Kota Kinabalu, Tawau, Sandaan, Lahat Datu, Sempurna, Sipitang, Keningau, Kudat dan Tenong. Dalam proses pemutihan ini, kata dia, diharapkan para WNI/TKI di Sabah berkontribusi aktif dengan segera mengurus kelengkapan dokumen dimaksud. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan 3.300.000 ringgit untuk 150.000 paspor dengan biaya 22 Ringgit per paspor (24 halaman). Menurut Erman, pendaftaran dan pemutihan TKI yang termasuk kategori PATI merupakan tindak lanjut kerjasama pemerintah RI dengan Pemerintah Malaysia khususnya di Negeri Sabah, sekaligus menindaklanjuti hasil pertemuan Menakertrans dengan Ketua Menteri Sabah pada bulan Nopember 2008. Namun, Erman meminta dalam proses pemutihan dan pelengkapan dokumen hendaknya dilakukan dengan tidak melanggar HAM, tidak menggunakan kekerasan serta tidak merugikan WNI/TKI legal yang tidak termasuk kategori PATI. Saat disinggung mengenai adanya kemungkinan adanya pemulangan TKI asal Sabah, Erman menegaskan bahwa Pemerintah Sabah tidak melakukan pemulangan dan tidak berencana memulangkan TKI ke Indonesia karena relatif sektor yang menonjol di wilayah tersebut adalah sektor perkebunan yang selalu membutuhkan Tenaga Kerja. Ia memprediksi justru pihak Sabah akan menambah jumlah TKI untuk bekerja di sana. Dalam kunjungan kerja di Sabah, Malaysia, Erman juga melakukan kunjungan ke sekolah pendidikan anak TKI yang merupakan realisasi program pendidikan anak-anak TKI, yang merupakan program kerjasama antara kedua negara sebagai hasil tindak lanjut kesepakatan/MoU antara Menakertrans RI dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia pada tanggal 10 Mei 2006. (*/OL-02)

Sarjana Menganggur di Indonesia Hampir Sejuta Selasa, 24 Februari 2009 | 17:06 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Berdasarkan data di Departemen Pendidikan Nasional terhitung Agustus 2008 terdapat 961 ribu penganggur terdidik  di Indonesia. Jumlah itu, kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Fasli Jalal, turun dari periode Februari 2008 lalu yang mencapai 1.146 juta orang. Jumlah penganggur yang 961 ribu itu, kata Fasli, terbagi dari 598 ribu penganggur sarjana dan 362 ribu penganggur diploma. Jumlah penganggur, kata dia, sangat tergantung pada perkembangan ekonomi, struktur investasi, dan kreativitas perguruan tinggi. "Harus ada pendidikan keterampilan yang diajarkan terus menerus kepada mahasiswa," kata dia saat ditemui di sela Rembuk Nasional Pendidikan 2009, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Pendidikan Nasional, Depok (24/2). Untuk mengatasi jumlah pengangguran terdidik, menurut Fasli,  pemerintah menyediakan dana Rp 108 miliar untuk pendidikan kewirausahaan. "Bukan hanya untuk perguruan tinggi negeri, tapi juga perguruan tinggi swasta, koordinasi perguruan tinggi swasta, dan politeknik," kata dia. Rektor Universitas Gajah Mada Sudjarwadi menyatakan untuk menghindari bertambahnya penganggur terdidik, perguruan tinggi yang dipimpinnya melakukan perbaikan di tingkat kegiatan kokurikuler/kemahasiswaan. Di Wonosobo dan Sleman, ia melanjutkan, mahasiswa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat memanfaatkan sampah serbuk kayu sengon. "Serbuk dibuat jadi produk bahan bakar dan dikirim ke Eropa," katanya. Rektor Universitas Negeri Jakarta Bedjo Sujanto menyatakan di kampusnya terdapat mata kuliah kewirausahaan, dan ada pula bantuan dasar modal usaha untuk 50 orang mahasiswa per tahunnya yang diberikan atas kerja sama dengan salah satu bank swasta. REH ATEMALEM SUSANTI http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2009/02/24/brk,20090224-161806,id.html

Tiga Balita Menderita Gizi Buruk di Depok

DEPOK - Gizi buruk tidak hanya terjadi di daerah-daerah pelosok saja. Dekat dari Ibu Kota Jakarta, tepatnya Depok, tiga bayi juga menderita gizi buruk. Tiga balita tersebut saat ini dirawat di Panti Gizi Buruk, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Pasalnya kondisi fisik ketiganya sangat lemah dan menunjukkan ciri-ciri gizi buruk. Ketiga balita tersebut adalah Fathan (3) dengan berat badan 8,8 kilogram, Levi Al Asyar (1,5) dengan berat badan 6,6 kilogram dan Deska Riyani yang baru berusia 14 bulan dengan berat badan hanya 6,4 kilogram. Karena menderita radang paru-paru, Deska terpaksa harus dirujuk ke RSUD Sawangan, Depok. "Mereka hanya bisa diberi makan cair karena kondisinya minus tiga di bawah standar WHO. Ciri-cirinya perut membuncit, mata sayu dan rambut menguning," ujar Ahli Gizi Dinkes Depok Bari Wintoro, Selasa (24/2/2009). Menurut dia, gizi buruk tersebut disebabkan kondisi ekonomi keluarga yang lemah. Padahal, tingkat pendidikan orang tua mereka cukup tinggi. "Mereka sedang diberikan makanan tambahan dan orang tua sedang diberi pengetahuan gizi," katanya.(lam) (uky) http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/02/24/1/195869/tiga-balita-menderita-gizi-buruk-di-depok

Tiga Balita Menderita Gizi Buruk di Depok

DEPOK - Gizi buruk tidak hanya terjadi di daerah-daerah pelosok saja. Dekat dari Ibu Kota Jakarta, tepatnya Depok, tiga bayi juga menderita gizi buruk. Tiga balita tersebut saat ini dirawat di Panti Gizi Buruk, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Pasalnya kondisi fisik ketiganya sangat lemah dan menunjukkan ciri-ciri gizi buruk. Ketiga balita tersebut adalah Fathan (3) dengan berat badan 8,8 kilogram, Levi Al Asyar (1,5) dengan berat badan 6,6 kilogram dan Deska Riyani yang baru berusia 14 bulan dengan berat badan hanya 6,4 kilogram. Karena menderita radang paru-paru, Deska terpaksa harus dirujuk ke RSUD Sawangan, Depok. "Mereka hanya bisa diberi makan cair karena kondisinya minus tiga di bawah standar WHO. Ciri-cirinya perut membuncit, mata sayu dan rambut menguning," ujar Ahli Gizi Dinkes Depok Bari Wintoro, Selasa (24/2/2009). Menurut dia, gizi buruk tersebut disebabkan kondisi ekonomi keluarga yang lemah. Padahal, tingkat pendidikan orang tua mereka cukup tinggi. "Mereka sedang diberikan makanan tambahan dan orang tua sedang diberi pengetahuan gizi," katanya.(lam) (uky) http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/02/24/1/195869/tiga-balita-menderita-gizi-buruk-di-depok

Propinsi | Selasa, 24/02/2009 22:37 WIB TKI Asal Sumbar Harus Berbasis Keahlian Padang , (ANTARA) - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar melalui Kepala Bidang Penempatan, Zulkifli N mengatakan proses pengiriman TKI dari Sumbar ke luar negeri akan diperketat agar tenaga kerja yang dikirim lebih berkualitas. Hal itu dikatakan Zulkifli N kepada antara-sumbar.com, Selasa(24/2). Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan, TKI yang dikirimkan tersebut harus mengetahui bahasa negara tujuan, mempunyai disiplin kerja yang tinggi dan paham budaya setempat karena jika hal ini tidak dimiliki maka akan sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan. "Ke depan para calon TKI harus memeliki sertifikasi keahlian di bidang tertentu, misalnya keahlian menjahit, membordir dan bertukang karena Depnakertrans tidak hanya mengirim untuk pembantu rumah tangga tapi tenaga kerja profesional pada bidangnya," katanya. Lanjutnya, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh TKI yang akan dikirim ke luar negeri, diantaranya mempunyai pengetahuan yang luas, mempunyai keahlian pada bidang tertentu dan mempunyai etika kerja yang baik. Hal itu bertujuan agar tenaga kerja tesebut lebih produktif. Keberadaan TKI di luar negeri sangat menguntungkan karena usaha sektor rill akan meningkat, pendapatan negara naik dan pengangguran berkurang, paparnya. Terkait dengan pemulangan TKI dari negara Malaysia merupakan dampak krisis global yang melanda negara tersebut. Keputusan itu juga akan dilakukan ketika Indonesia mengalami hal serupa, kata Zul mengakhiri. http://www.antara-sumbar.com/id/index.php?mod=berita&d=1&id=17043

Banyak Pihak “Peras” PKL

Banyak Pihak "Peras" PKL JAKARTA-Konsep pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Ibu Kota Jakarta belum jelas. Padahal, Pemda Jakarta telah membentuk Dinas Koperasi dan UKM. Tidak adanya konsep pembinaan PKL yang jelas itu menyebabkan munculnya pungutan yang mengatasnamakan retribusi PKL. Tragisnya lagi, hal itu tidak hanya dilakukan aparat pemda, tetapi juga aparat lainnya, seperti polisi, preman, dan tentara. Pungutan itu berkisar antara Rp 20.000-50.000 per hari. Terkait persoalan PKL dan pungutan itu, berikut wawancara SH dengan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Sabtu (21/2) siang. Fakta pernah membuat studi khusus tentang keberadaan PKL di DKI tahun 2004 lalu. Berikut petikannya. Bagaimana Anda melihat konsep pembinaan PKL di Jakarta? Jujur saja, hingga kini Pemda Jakarta belum mempunyai konsep yang jelas terkait pembinaan PKL. Kalaupun ada Dinas Koperasi dan UKM, tetap saja konsep pembinaan PKL tidak jelas. Saya tidak tahu kenapa. Bisa saja hal itu dilakukan karena selama ini PKL dijadikan sapi perah oleh sejumlah pihak yang mengeruk keuntungan dengan kehadiran PKL. Artinya, selain aparat Pemda Jakarta, ada pihak lain yang memeras PKL? Ya, dan itu bukan rahasia umum lagi. Selain aparat pemda, ada juga aparat lainnya, seperti polisi, preman, dan tentara. Bayangkan saja, hingga Desember 2008 jumlah PKL di Jakarta mencapai 550.000 PKL. Per hari, satu pedagang bisa dikutip antara Rp 20.000-50.000. Jadi, berapa besar uang kutipan tidak resmi dari PKL dalam satu tahun? Tentunya, sebuah angka yang besar dan anehnya kondisi ini terus tidak teratasi hingga kini. Gubernur Fauzi Bowo kabarnya akan menertibkan retribusi PKL, pendapat Anda? Saya setuju dengan rencana itu. Namun, yang jauh lebih penting adalah konsep pembinaan PKL dulu yang harusnya terintegral dengan instansi lainnya, misalnya dengan Tramtib Jakarta yang diakui atau tidak juga sering mengutip pungutan mengatasnamakan retribusi PKL. Selama konsep pembinaan PKL belum ada, persoalan PKL tidak pernah selesai, termasuk soal pungutan terhadap mereka. Bagaimana sebenarnya konsep pembinaan PKL? Sebenarnya, Pemda Jakarta bisa meniru konsep yang dilakukan di Taiwan. Di sana, keberadaan PKL sangat diakui oleh pengelola kota. Mereka memperkenalkan konsep pembinaan PKL dengan kebijakan menggelar pasar malam di sejumlah lokasi usaha. Para PKL di Taiwan dibebaskan untuk menjual barang dagangannya dalam konsep pasar malam itu. Setelah mengikuti pasar malam, para pedagang membersihkan lokasi berdagang mereka sehingga tidak tersisa sampah. Semasa Gubernur Wiyogo Atmodarminto juga pernah ada konsep seperti itu yang dikenal dengan istilah Sunday Market? Ya. Itu konsep yang baik. Tetapi, kini tidak berjalan lagi dan Pemda Jakarta tidak menyadari itu. Satu lagi yang perlu diingat, PKL merupakan katup pengaman yang paling jitu ketika krisis ekonomi terjadi dan ini telah terbuktikan ketika negeri ini dilanda krisis ekonomi tahun 1997 lalu. Karena itu, sudah saatnya pembinaan PKL yang sesungguhnya segera diwujudkan. Apalagi para pengamat ekonomi memperkirakan tahun 2009 ini merupakan masa kritis, terutama di sektor ekonomi. Pembinaan bagi PKL tetap dalam koridor membuka ruang publik seluas-luasnya bagi mereka. (norman meoko) http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/23/jab06.html

“Mesin Uang” Itu Bernama PKL

"Mesin Uang" Itu Bernama PKL  JAKARTA-"Sudah diberi uang tetap saja digusur," begitulah keluhan Jamal (bukan nama sebenarnya-red), pedagang buah jeruk di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, ketika disapa SH, Sabtu (21/2) siang. Pria asli Malang, Jawa Timur, ini mengaku bahwa dirinya bisa leluasa berdagang di dekat Stasiun Kereta Api (SKA) Jatinegara karena telah membayar sejumlah uang, baik kepada petugas ketertiban kecamatan, preman di kawasan tersebut, maupun pihak kepolisian. "Dalam sehari, bisa hingga tujuh kali pungutan yang ditarik. Katanya sih untuk biaya kebersihan, lalu datang yang lain dan mengatakan katanya untuk uang keamanan. Tiap hari orang yang menagih berganti-ganti," ungkapnya. Jamal mengaku, besarnya pungutan bervariasi antara Rp 5.000-10.000 per hari. Pungutan itu belum termasuk uang bulanan yang harus disetor kepada sejumlah petugas ketertiban. "Penagih biasanya datang setiap akhir bulan. Ya, bisa antara Rp 100.000-150.000. Saya beri aja agar aman berdagang di sini," tuturnya. Tetapi, tambahnya, jika ada penertiban dadakan, misalnya saja kunjungan pejabat atau orang dari DKI (Balai Kota Jakarta-red), Jamal serta sejumlah pedagang buah lainnya tetap terkena penertiban. "Mungkin orang yang menertiban itu bukan dari petugas ketertiban kecamatan yang biasa mengutip uang dari kami pedagang buah di sini," tambahnya. Cerita senada juga dilontarkan Deden (juga bukan nama sebenarnya-red), pedagang buah di sekitar Terminal Bus Senen, Jakarta Pusat. Menurutnya, pungutan itu tidak hanya ditarik oleh petugas ketertiban, tetapi juga oleh petugas keamanan di sekitar terminal bus. Tidak jarang preman Senen juga meminta uang agar aman berdagang di sekitar Terminal Bus Senen."Saya beri aja ketimbang tidak bisa berdagang," tuturnya. Ketika ditanya besarnya pungutan yang ditarik itu, pria asal Indramayu, Jawa Barat, itu enggan menyebutnya. Yang pasti, katanya, setiap hari dirinya bisa ditarik kutipan hingga tujuh kali. "Itu belum termasuk preman dan petugas terminal yang seenaknya saja mengambil jeruk yang saya jual. Kalau begitu terus mah kapan untungnya," keluhnya. Bagaimana kalau tidak membayar kutipan? Deden secara blak-blakan mengatakan, gerobak buahnya bisa dibalik, terutama oleh preman sekitar Terminal Bus Senen, Jakarta Pusat. Susanti (bukan nama sebenarnya-red), pedagang minuman, mengamini pengakuan Jamal dan Deden. Di sekitar Terminal Bus Kampung Melayu, Jakarta Timur, ia mengaku sudah membayar sejumlah uang, tetapi tetap saja diburu petugas Tramtib. Biasanya yang menertiban itu adalah petugas lain yang tidak pernah mengutip. Dia cepat-cepat mengamankan dagangan jika ada penertiban. Susanti biasanya dibantu petugas busway dan teman-teman sopir untuk mengamankan dagangannya ke dalam mikrolet. Dia mulai berdagang sejak pagi hari. Setiap harinya, Susanti meraup untung Rp 30.000 dari rokok dan minuman yang dijualnya di sekitar terminal. Kondisi serupa terlihat di perempatan Jalan Bulungan dan Mahakam. Keberadaannya telah dikenal banyak orang dengan sebutan "gultik" dari singkatan gule tikungan. Letaknya strategis karena bisa dipandang dari empat penjuru sehingga mudah menemukannya, yaitu tepat di belakang Blok M Plaza. Didiek, sebut saja begitu, adalah salah satu pedagang dari 10 pedagang gultik di tempat itu. Omzetnya satu kali sif Rp 300.000 untuk setengah panci kuah gule. Bila habis, omzetnya mencapai Rp 500.000 per 12 jam. Namun, tambahnya, dirinya juga wajib membayar retribusi kepada petugas Satpol PP Rp 200.000 per bulan. "Ya, harus bayar kalau dagang di sini," tuturnya. PKL Binaan Kepala Bagian Perpasaran dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Biro Perekonomian Jakarta Subaning Rustriantono dalam sebuah kesempatan mengatakan, pihaknya hanya mengawasi pembinaan, penataan, dan pelatihan terhadap PKL binaan karena ternyata ada PKL liar, yakni PKL yang bukan binaan Pemda Jakarta. Dia menyatakan, tidak semua PKL diawasi, ditata, serta dibina. Mereka yang dibina awalnya merupakan pedagang yang berjualan di luar yang kemudian dimasukkan dalam lokasi tertentu lalu dibina. Hingga kini, terdapat 20 lokasi binaan dengan 3.408 pedagang dan 5.469 tempat usaha. Selain itu, terdapat PKL binaan yang bersifat sementara. Mereka menempati lokasi-lokasi yang dikenal dengan JP, JU, JS, JB, dan JT. Jumlahnya sekitar 13.358 pedagang dengan 13.729 tempat usaha di 266 lokasi di lima wilayah Jakarta. Terdapat juga lokasi terkendali yang juga digunakan PKL. Jumlahnya sekitar 4.517 pedagang dengan 4.517 tempat usaha di 70 lokasi. Lokasi terkendali ini ditentukan wali kota setempat, tetapi dikelola masyarakat, seperti pasar kaget atau pasar senggol. Di luar PKL binaan, pedagang kaki lima sementara dan lokasi pedagang kaki lima terkendali adalah liar. "Pemda tidak berurusan dengan mereka dan jumlahnya sangat banyak sekitar 65.400 berdasarkan data BPS 2005. Jumlah ini tentu terus bertambah dari tahun ke tahun," katanya. Dia menambahkan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pun tidak mungkin menampung semua pedagang yang jumlahnya puluhan ribu. Oleh karena itu, upaya pemda bekerja sama dengan swasta agar bisa menampung di sekitar usahanya. Misalnya, di ITC Mangga Dua disediakan lokasi bagi PKL.(norman meoko) http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/23/jab05.html

“Bunga Trotoar”, Anak Tiri di Ibu Kota

"Bunga Trotoar", Anak Tiri di Ibu Kota  Pengantar Redaksi: Persoalan pedagang kaki lima (PKL) tetap menjadi pekerjaan rumah yang hingga kini tidak pernah tuntas. Tragisnya, Pemda Jakarta tidak mempunyai konsep yang jelas mengenai hal itu. Berikut laporan khusus tentang PKL dan permasalahannya yang juga tersaji di halaman 10. JAKARTA – Gubernur Jakarta Fauzi Bowo, seusai menutup Konferensi Nasional Perhimpunan Masyarakat Melayu Baru Indonesia (Mabin) di Jakarta, Rabu (18/2), menegaskan bahwa pihaknya akan menertibkan retribusi pedagang kaki lima (PKL), terutama di lokasi binaan yang izin operasinya tidak diperpanjang. Penegasan itu disampaikan Fauzi Bowo menanggapi keluhan para pedagang, terutama di Batu Tulis, Paseban, dan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, yang mempertanyakan pemungutan retribusi, padahal status lokasi tempat mereka berdagang tidak diperpanjang sejak tahun 2007. Kejadian ini setidaknya menggambarkan bahwa nasib PKL yang digambarkan penyanyi Iwan Fals sebagai "bunga trotoar" di Ibu Kota hingga kini tetap menjadi objek pemerasan yang dilakukan aparat Pemda Jakarta. Bayangkan, di lokasi PKL binaan saja pemungutan retribusi dapat terjadi. Padahal, jelas-jelas lokasi tersebut akan segera digusur. Bagaimana dengan PKL liar yang pasti bukan binaan Pemda Jakarta? Mereka tentunya menjadi "mesin uang" mulai dari aparat ketertiban, polisi hingga preman. Padahal, diakui atau tidak, PKL merupakan katup pengamanan yang telah teruji ketika negeri ini terkena imbas krisis ekonomi 1997. Tidak bisa dimungkiri, PKL adalah bagian dari aktivitas sektor informal yang tidak dapat dipisahkan begitu saja dari perkembangan sebuah kota. Harganya yang terjangkau, tempat berjualan yang fleksibel, dan dekat dengan konsumen membuat PKL menjadi sandaran hidup sekaligus tempat alternatif berbelanja makanan dan barang bagi sebagian besar warga kota, termasuk juga di Ibu Kota Jakarta. Satu lagi yang tidak pernah dipikirkan pengelola kota, seperti Jakarta, PKL merupakan sektor yang paling banyak dipilih warga ketika mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kepala Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Dwi Oentoro di Jakarta, Jumat (20/2) siang, memperkirakan pada akhir tahun 2009 angka kasus PHK di Jakarta bakal mencapai 42.804 orang akibat dampak krisis keuangan global. Secara tidak langsung, kondisi akan menambah jumlah PKL di Ibu Kota. Mereka yang di-PHK itu akan memilih berusaha di sektor informal. Singkat kata, PKL amat cocok membantu mengatasi masalah pengangguran yang dengan sendirinya menaikkan tingkat perekonomian kota. Jumlah ini bisa terus bertambah asal ada pemberdayaan yang baik. Namun, yang terjadi sekarang ini malah sebaliknya. Pemda Jakarta memandang sebelah mata pada usaha kerakyatan. Hal ini bisa dibuktikan bagaimana Pemda Jakarta lebih berpaham kapitalis dibanding paham ekonomi kerakyatan. Pemda Jakarta dengan royalnya memberi izin bagi pasar-pasar modern, supermarket, pasar swalayan, mal, dan hipermarket untuk tumbuh subur di berbagai badan kota. Di sisi lain, Pemda Jakarta malah menggusur dan mengobrak-abrik PKL Perusak Keindahan Kota Selama ini, Pemda Jakarta menganggap PKL hanyalah dipandang sebatas pelanggar ketertiban, perusak keindahan kota, dan biang kemacetan sehingga Pemda Jakarta belum mengategorikan PKL sebagai rakyat yang berhak atas kehidupan yang lebih baik. Dengan sikap seperti ini, otomatis Pemda Jakarta menaruh PKL di luar pikiran yang membutuhkan perhatian serius sekaligus menafikan PKL sebagai rakyat yang butuh perlindungan dan pengayoman. Sepatutnya paradigma penertiban diubah menjadi pemberdayaan karena sebenarnya banyak keberadaan PKL yang dapat menjadi daya tarik pariwisata. Salah satu buktinya adalah Pasar Bunga Rawa Belong di Jakarta Barat dan Pasar Barang Antik di Jalan Surabaya, Jakarta Pusat. Pemda Jakarta sebenarnya bisa melihat potensi PKL dari sisi ini. Di Singapura, penataan PKL diintegrasikan dengan pengembangan pusat perbelanjaan, selain ada juga zona-zona tertentu untuk PKL. Jadi, kita tidak akan menemukan PKL di Singapura. Bukan karena tidak ada, tetapi alokasi ruang untuk PKL telah diintegrasikan dengan ruang publik untuk mal. Sementara itu, di Bangkok PKL telah dijadikan sebagai bagian dari budaya masyarakat. Pemerintah Bangkok benar-benar memanfaatkan PKL untuk mendukung pariwisata di kota itu dengan menerapkan model beragam dalam penataan PKL, di antaranya mereka menerapkan sistem zona, yaitu daerah-daerah tertentu yang dialokasikan untuk PKL, menerapkan waktu berdagang seperti week end (yang hanya buka pada Sabtu-Minggu), pasar malam (yang buka pada jam 15.00-24.00), mengintegrasikan PKL dengan mal atau pusat perbelanjaan, serta memberi izin PKL di pedestrian, sekitar taman dan trotoar dengan persyaratan tertentu. Kalau Singapura dan Bangkok bisa bersahabat dengan PKL, mengapa Pemda Jakarta tidak bisa? Malah sebaliknya, PKL dianggap sebagai musuh bebuyutan yang harus disingkirkan dari Ibu Kota karena dianggap sebagai biang kerok keindahan kota. Jujur saja, mana yang lebih baik, PKL yang selalu dituding merusak keindahan kota, tetapi survive ketika krisis ekonomi datang atau petugas ketertiban dan gengnya yang terus mengutip pungutan dari PKL hingga yang tersisa hanya seperti ampas parutan kelapa? Ternyata dalam hal pembinaan PKL, Pemda Jakarta masih setengah hati! (norman meoko) http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/23/jab04.html

23 Balita di Kulon Progo Menderita Gizi Buruk Senin, 23 Februari 2009 | 18:35 WIB TEMPO Interaktif, Yogyakarta: 23 anak balita di Kecamatan Kokap, Kulonprogo, dilaporkan menderita gizi buruk, sementara 139 balita lainnya masuk kategori memiliki berat badan di bawah garis merah (BGM). "Rinciannya, Puskesmas I Kokap ada 16 orang dan Puskesmas II ada tujuh orang," kata Santoso, Camat Kokap, Kulon Progo, saat dihubungi, Senin (23/2). Untuk kasus bayi dengan kategori di bawah garis merah di Puskesmas I sebanyak 45 orang, sedangkan bayi di bawah garis merah di Puskesmas II lebih banyak lagi. "Ada 94 balita," kata Santoso. Menurutnya, kegiatan posyandu khusus di kecamatannya dilakukan seminggu sekali di 68 lokasi. Terkait penyebab gizi buruk dan BGM itu, Santoso mengatakan masih akan mengevalusinya. "Mungkin kurang konsumsi susu, nanti kami evaluasi," ujarnya. Informasi soal gizi buruk ini diungkapkan anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Noor Harish, kepada wartawan. Noor Harish mengatakan penderita gizi buruk itu tersebar di tiga desa, yakni Desa Hargorejo, Kalirejo, dan Hargotirto. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak para penderes gula kelapa. "Kehidupan keluarga penderes memang masih memprihatinkan," ujarnya. Kasus gizi buruk yang sebagian besar terjadi di pedesaan itu, menurut Noor Harish, membuktikan bahwa program pembangunan kawasan pedesaan hanya terhenti pada dokumen kebijakan umum Rancangan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah. "Kegiatan anggaran untuk pedesaan sangat kecil. Ini harus diubah kalau tidak ingin penderita gizi buruk terus bertambah," kata dia. Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DI Yogyakarta Setyoso Hardjowisastro mengatakan akan meneliti lebih lanjut penyebab terjadinya gizi buruk di Kulonprogo itu. Menurut dia, ada beberapa faktor yang kerap menjadi penyebab gizi buruk.  "Ada faktor ekonomi tidak mampu membeli makanan yang bergizi," ujarnya. Faktor lainnya si anak kena flek (paru-paru basah) sehingga makannya sulit. "Sehingga terkena gizi buruk," ujarnya. http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/02/23/brk,20090223-161659,id.html

23/02/09 11:45 Korsel Beri Kuota 5.000 TKI Untuk 2009 Banyuwangi (ANTARA News) - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) memberi kuota sebanyak 5.000 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk ditempatkan ke negeri ginseng itu dalam tahun 2009. "Kuotanya menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat dalam dialog dengan para calon TKI ke Korsel di Banyuwangi, Jatim, Senin. Jumhur menyebutkan Korsel pada 2006 memberi kuota sebanyak 8.000 TKI dan yang ditempatkan ke negeri itu sebanyak 1.243 orang. Pada 2007 Korsel memberi kuota sebanyak 8.500 orang TKI dan yang bisa ditempatkan sebanyak 4.304 orang. Sementara pada 2008 Korsel memberi kuota sebanyak 9.000 orang TKI dan yang bisa ditempatkan melonjak tinggi mencapai 11.885 orang. Sedangkan untuk 2009, kata Jumhur, kuota yang diberikan Korsel turun lagi karena Korsel terkena dampak krisis ekonomi global. "Kuotanya `drop` (menurun) karena industri di sana harus mengurangi jumlah tenaga kerjanya," kata Jumhur. Ia juga menyatakan sekitar ratusan TKI yang bekerja di sektor industri di Korsel terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2008 tetapi mereka bisa dipekerjakan lagi di perusahaan lain di Korsel. "Sampai sekarang saya belum mendengar ada TKI yang terkena PHK di Korsel dipulangkan ke Indonesia," katanya. Jumhur mengatakan, Korsel pada April mendatang akan menyelenggarakan tes kemampuan berbahasa Korea sebagai syarat utama kelulusan bagi calon TKI yang ingin bekerja di Korsel. Nilai yang harus dipenuhi untuk lulus bahasa Korea adalah 120, kata Jumhur, sedangkan nilai kelulusan kemampuan teknis untuk bekerja di berbagai perusahaan di Korsel rata-rata 80. Penempatan TKI ke Korsel merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Korsel (government to government). Para TKI yang bekerja di Korsel rata-rata menerima gaji sebesar Rp8,5 juta per bulan belum termasuk uang lembur. Jumhur juga mengingatkan kepada masyarakat terutama calon TKI yang berminat bekerja di Korsel untuk berhati-hati terhadap pihak-pihak tertentu yang mengaku kenal dekat dirinya atau yang memiliki foto dengan dirinya. "Nama dan foto saya banyak `dijual` untuk menipu. Tolong lapor ke saya atau kantor BNP2TKI bila ada orang yang mengaku dekat dengan saya dan memungut uang untuk mengurus kerja ke Korsel," katanya. (*)

23/02/09 15:33 Menaker RI dan Mendagri Malaysia Bahas Pemulangan TKI Kuala Lumpur (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno dan Menteri Dalam Negeri Malaysia Syed Hamid Albar bertemu dan membahas dampak dari krisis ekonomi global dan PHK terhadap TKI, di Putrajaya, Senin. "Kami memahami kebijakan pemerintah Malaysia yang terkena dampak krisis ekonomi global dan memprioritaskan serta melindungi warga dan pekerjanya jika ada pengurangan pekerja," kata Menaker Erman Suparno didampingi Dubes RI untuk Malaysia Dai Bachtiar. Menteri Dalam Negeri Malaysia Syed Hamid Albar mengatakan, dampak krisis ekonomi belum begitu dirasakan di Malaysia. Jadi belum banyak warga dan pekerja Malaysia kehilangan pekerjaan. Tapi banyak warga Malaysia yang bekerja di Singapura terkena PHK. "Oleh sebab itu, kami akan mencarikan lapangan kerja bagi mereka. Jika ada pekerja asing yang kontraknya sudah habis maka tidak akan diperpanjang kemudian digantikan pekerja Malaysia. Ini kebijakan pemerintah Malaysia dan tuntutan dari berbagai macam organisasi serikat pekerja," katanya. Sementara itu, Mendagri Malaysia Syed Hamid Albar menegaskan pemerintah Malaysia membolehkan TKI atau pekerja asing yang berada di bawah naungan perusahaan outsourcing bekerja di perusahaan lain jika perusahaan pertama memutuskan kontrak kerja karena krisis ekonomi. "Jika kontrak kerja habis tapi perusahaan outsourcing masih mencarikan peluang kerja dan mendapatkan dukungan atau legalitas dari imigrasi Malaysia maka bisa saja pekerja asing atau TKI beralih profesi atau tempat kerjanya," kata Syed Hamid. Menaker Erman Suparno juga mengatakan, bahwa tidak semua negara mengurangi pekerja Indonesia karena krisis. "Beberapa negara Timur Tengah malah perlu tambahan pekerja Indonesia misalnya Arab Saudi, Qatar, Uni Emirates yang kini sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur ekonominya, eksploitasi minyak, pariwisata atau perhotelan," katanya. "Kami bertemu dengan PM Kuwait. Mereka perlu satu juta pekerja Indonesia. Arab Saudi perlu 5.000 TKI untuk membangun pembangkit listriknya. Jadi masih banyak negara lain perlukan pekerja Indonesia," katanya. Oleh sebab itu, "Kami telah menyiapkan pelatihan-pelatihan untuk TKI yang kena PHK kemudian berminat kerja di negara tersebut. Kapasitas balai latihan kami sekitar 200.000 hingga 300.000 orang per tahun," katanya. Menurut Menaker Erman, pemerintah telah mengirim TKI baru ke mancanegara pada tahun 2008 sebanyak 2,2 juta orang.(*) http://www.antara.co.id/arc/2009/2/23/menaker-ri-dan-mendagri-malaysia-bahas-pemulangan-tki/

South Korea lowers Indonesian worker quota The Jakarta Post ,  Jakarta   |  Mon, 02/23/2009 1:16 PM  |  National Hidayat added that in 2008 and 2007, the South Korean government had allotted 9,000 and 8,500 placements for Indonesian laborers, respectively. "They've decreased the quota this year due to the global economic downturn, which has affected the manufacturing sector," he said. He added that hundreds of laborers currently working in South Korea were laid off last year, but were able to find other jobs in the country. "I have yet to hear of an Indonesian worker being sent back due to a lay-off," Hidayat said. According to Hidayat, apart from a decreased work quota, the South Korean government has also introduced a language requirement for potential workers. "As of April, all candidates will need to pass a language exam in Korean. This applies to everyone seeking work in South Korea," he said. He added that the average monthly salary of an Indonesian laborer in Korea is Rp 8.5 million, not inclusive of overtime bonuses.   http://www.thejakartapost.com/news/2009/02/23/south-korea-lowers-indonesian-worker-quota.html

Fire engulfs house in Pisangan Baru The Jakarta Post ,  Jakarta   |  Mon, 02/23/2009 2:49 PM  |  Jakarta A house in Pisangan Baru, East Jakarta, burned down Monday afternoon. "The fire occurred in East Jakarta behind Jatinegara train station around Pisangan Baru, at least one house was hit but we don't know how many houses were affected for sure," Kardi, an officer from the Central Jakarta Fire Department said, as quoted by state news agency Antara. He added that the East Jakarta Fire Department sent at least seven fire engines to the scene. No injuries or casualties have been reported so far. http://www.thejakartapost.com/news/2009/02/23/fire-engulfs-house-pisangan-baru.html

Korsel Beri Kuota 5.000 TKI Untuk 2009

Korsel Beri Kuota 5.000 TKI Untuk 2009 Posted: Mon, 23 Feb 2009 17:45 +0700 TERKINI – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) memberi kuota sebanyak 5.000 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk ditempatkan ke negeri ginseng itu dalam tahun 2009. http://terkini.com/2009/02/23/korsel-beri-kuota-5000-tki-untuk-2009.html

Ratusan TKI di Malaysia Menganggur

KI - 2009-02-24 06:01:36 Ratusan TKI di Malaysia Menganggur Krisis global telah mengakibatkan gelombang PHK di banyak negara, tak terkecuali di Malaysia. Banyaknya manufaktur atau industri di Malaysia yang tutup akibat krisis mengakibatkan ratusan TKI menganggur dan harus dipulangkan ke Indonesia. http://www.liputan6.com/news/?id=173350&c_id=9

Seorang TKW Lari Sebelum Dijual ke Malaysia

Kamis, 19 Februari 2009 16:30 WIB PONTIANAK--MI: Siti Rahmah Binti Rahman, 32, seorang tenaga kerja wanita asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat, melarikan diri dari tempat penampungan di Kota Pontianak, sebelum dijual suaminya ke salah satu agen penyalur TKW ilegal di Malaysia. "Saya sudah 11 hari berada di Pontianak bersama suami Yusuf Supriatna. Masih ada delapan orang lainnya yang juga ditampung di Pontianak," kata Siti Rahman, di Pontianak, Kamis (19/2). Ia menjelaskan, sebenarnya tidak mau bekerja di Malaysia, tetapi suaminya selalu memaksa. Malah suaminya itu tidak segan-segan menggunakan kekerasan jika ia menolak. "Suami saya sampai mengancam akan menceraikan saya kalau tidak mau bekerja di Malaysia," ujarnya. Siti mengatakan, ketika berada di penampungan, mereka tidak boleh keluar rumah oleh pengelola rumah penampungan. Alasannya takut ditangkap polisi karena belum memiliki paspor. "Ketika saya mandi pagi tadi, sekitar pukul 05.00 WIB, delapan teman saya ditangkap polisi karena tidak memiliki paspor. Informasi itu menurut suami saya. Karena mendengar itu, begitu ada kesempatan saya melarikan diri melalui jendela," katanya. Sementara itu, Ketua Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) Kota Pontianak, Devi Tiomana, mengatakan Siti Rahmah merupakan korban perdagangan manusia yang dilakukan suaminya sendiri. "Sebenarnya kedelapan temannya tidak ditangkap polisi, melainkan sudah dibawa ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai PSK (pekerja seks komersial).  Itu dibuktikan setelah kami mengecek langsung pada Kepolisian Sektor Utara yang mengatakan tidak ada TKW yang ditahan," katanya. Devi menjelaskan, korban ditemukan di sekitar Terminal Batu Layang ketika sedang kebingungan karena tidak tahu mau kemana. "Kita sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian Jabar dan mengatakan memang benar Siti Rahmah salah satu warganya. Sementara di Polsek Utara korban sudah dimintai keterangan," katanya.  Setelah proses administrasi selesai, Siti Rahmah akan dipulangkan ke kampung halamannya atas biaya Yayasan Nanda Dian Nusantara. (Ant/OL-02) http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NjE1MTk=