11 April 2010
Jejak Silang Budaya LARANTUKA
Kompas, Minggu, 11 April 2010
Benteng itu sudah lama hancur. Yang masih tersisa hanya fondasi yang tertutup lumut, dengan beberapa bongkah batu di atasnya. Sebuah meriam tua tergeletak di tanah, tertimbun dedaunan kering. Inilah fortaleza (benteng pertahanan), salah satu jejak kedatangan Portugis di Pulau Solor, Nusa Tenggara Timur, hampir 500 tahun lalu.
Setelah menaklukkan Maluku sekitar tahun 1511, kapal-kapal Portugis pertama kali merapat ke Pulau Solor, sekitar 80 kilometer dari Larantuka, pada tahun 1556. Solor menjadi incaran karena pulau ini kaya akan kayu cendana meskipun saat ini tak ada lagi bekasnya. Kayu cendana sudah punah di sana. Kalaupun ada, tinggal beberapa batang pohon yang tumbuh alamiah di hutan-hutan sekitar.
Kekuasaan Portugis tak bertahan lama di Solor karena harus berhadapan dengan kekuatan kolonial lain, pasukan Belanda. Mereka lantas bergeser dari Pulau Solor ke Larantuka.
Pergeseran ini membuat sejumlah tradisi Lamaholot (Flores Timur daratan, Pulau Adonara, Solor, Lembata, dan Pulau Alor) terpengaruh. Budaya Portugis—yang kental dengan ritual agama Katolik—mengakar dalam kehidupan sehari-hari warga lokal.
Raja Larantuka saat itu, Ola Ado Bala (raja ke-11), pun mengubah namanya menjadi Don Fransisco Ola Ado Bala Diaz Viera Deo Godinho (DVG), atau lebih dikenal sebagai Don Fransisco Ola Ado Bala DVG. Gelar DVG kemudian dikenakan kepada raja-raja sesudahnya, sampai Raja Andreas Martinho DVG (saat ini).
Setelah Raja mengganti namanya, warga Larantuka pun beramai-ramai menggunakan nama-nama Portugis. Sebanyak 13 suku di Larantuka yang tadinya menggunakan nama suku Lamaholot berubah menjadi suku Fernandez, suku Da Silva, suku De Rosari, suku Da Costa. Juga Da Santo, Gonzales, Ribeiru, Skera, atau De Ornay.
Sejumlah tradisi Lamaholot pun berangsur berubah atau malah hilang, seperti kepercayaan kepada "Rera Wulan Tana Ekan" (penguasa langit dan bumi) dan penghormatan ke Gunung Ile, yang dianut masyarakat di wilayah itu jauh sebelum Portugis menginjakkan kaki di Larantuka. Kepercayaan ini meluas di seluruh masyarakat Lamaholot dan menjiwai seluruh kehidupan mereka, baik dalam pembacaan mantra, syair, maupun pantun tradisional.
Titik temu
Tokoh masyarakat Larantuka, Pieter Da Santo, di Kupang, Kamis (8/4), menyebutkan, dalam bahasa Lamaholot, Larantuka berarti "jalan tengah" atau "titik temu". Hal itu pas dengan kondisi saat ini, yaitu Larantuka menjadi titik pertemuan masyarakat dari Pulau Adonara, Lembata, Solor dan masyarakat dari daratan Pulau Flores. "Larantuka juga menjadi pusat pertemuan budaya Lamaholot, Portugis, dan Melayu yang dibawa para pedagang," katanya.
Dari sisi tradisi, Larantuka juga menjadi magnet bagi masyarakat sekitarnya. Meski secara politik pulau-pulau sekitar Larantuka ingin memisahkan diri dan menjadi kabupaten mandiri, pada perayaan-perayaan keagamaan, masyarakat dari pulau-pulau sekitar tetap menganggap Larantuka sebagai "pusat".
Dr Theresia Kumanireng, mantan dosen Universitas Nusa Cendana Kupang, yang melakukan penelitian khusus mengenai pengaruh bahasa dan budaya asli Larantuka dengan budaya Portugis dan Melayu, menemukan bahwa Portugis dan para penyiar agama juga memperkenalkan bahasa Melayu ke Larantuka. Bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa Larantuka tampak dari penggalan-penggalan kalimat seperti "beri torang ae dike se" (beri kita orang air sedikit), "pagari" (pagi hari), dan juga "kelao- kedara" (ke laut dan ke darat).
Bisa dikatakan, bahasa Larantuka merupakan "campuran" 70 persen bahasa Melayu, 20 persen bahasa Portugis, 0,5 persen bahasa Belanda, serta sisanya merupakan bahasa Lamaholot, Latin, dan Arab. Penguasaan bahasa Melayu, pendidikan dan kesehatan yang diperkenalkan Portugis pada masa lalu membuat warga Larantuka saat itu merasa diri sebagai kelompok cerdik-pandai, berbudaya, dan modern.
Kini warga Lamaholot di Adonara, Solor, Lembata, dan sekitarnya sudah jauh berkembang. Di Pulau Adonara, misalnya, dengan jumlah penduduk 120.000 jiwa, saat ini telah ada 29 doktor dari berbagai disiplin ilmu yang mengabdi sebagai dosen di sejumlah perguruan tinggi di NTT.
Larantuka dan sekitarnya merupakan kepingan kecil dari wajah Indonesia yang secara kultural terbentuk dari pergaulan lintas budaya, lintas bangsa.
(KORNELIS KEWA AMA/ARBAIN RAMBEY)
Benteng itu sudah lama hancur. Yang masih tersisa hanya fondasi yang tertutup lumut, dengan beberapa bongkah batu di atasnya. Sebuah meriam tua tergeletak di tanah, tertimbun dedaunan kering. Inilah fortaleza (benteng pertahanan), salah satu jejak kedatangan Portugis di Pulau Solor, Nusa Tenggara Timur, hampir 500 tahun lalu.
Setelah menaklukkan Maluku sekitar tahun 1511, kapal-kapal Portugis pertama kali merapat ke Pulau Solor, sekitar 80 kilometer dari Larantuka, pada tahun 1556. Solor menjadi incaran karena pulau ini kaya akan kayu cendana meskipun saat ini tak ada lagi bekasnya. Kayu cendana sudah punah di sana. Kalaupun ada, tinggal beberapa batang pohon yang tumbuh alamiah di hutan-hutan sekitar.
Kekuasaan Portugis tak bertahan lama di Solor karena harus berhadapan dengan kekuatan kolonial lain, pasukan Belanda. Mereka lantas bergeser dari Pulau Solor ke Larantuka.
Pergeseran ini membuat sejumlah tradisi Lamaholot (Flores Timur daratan, Pulau Adonara, Solor, Lembata, dan Pulau Alor) terpengaruh. Budaya Portugis—yang kental dengan ritual agama Katolik—mengakar dalam kehidupan sehari-hari warga lokal.
Raja Larantuka saat itu, Ola Ado Bala (raja ke-11), pun mengubah namanya menjadi Don Fransisco Ola Ado Bala Diaz Viera Deo Godinho (DVG), atau lebih dikenal sebagai Don Fransisco Ola Ado Bala DVG. Gelar DVG kemudian dikenakan kepada raja-raja sesudahnya, sampai Raja Andreas Martinho DVG (saat ini).
Setelah Raja mengganti namanya, warga Larantuka pun beramai-ramai menggunakan nama-nama Portugis. Sebanyak 13 suku di Larantuka yang tadinya menggunakan nama suku Lamaholot berubah menjadi suku Fernandez, suku Da Silva, suku De Rosari, suku Da Costa. Juga Da Santo, Gonzales, Ribeiru, Skera, atau De Ornay.
Sejumlah tradisi Lamaholot pun berangsur berubah atau malah hilang, seperti kepercayaan kepada "Rera Wulan Tana Ekan" (penguasa langit dan bumi) dan penghormatan ke Gunung Ile, yang dianut masyarakat di wilayah itu jauh sebelum Portugis menginjakkan kaki di Larantuka. Kepercayaan ini meluas di seluruh masyarakat Lamaholot dan menjiwai seluruh kehidupan mereka, baik dalam pembacaan mantra, syair, maupun pantun tradisional.
Titik temu
Tokoh masyarakat Larantuka, Pieter Da Santo, di Kupang, Kamis (8/4), menyebutkan, dalam bahasa Lamaholot, Larantuka berarti "jalan tengah" atau "titik temu". Hal itu pas dengan kondisi saat ini, yaitu Larantuka menjadi titik pertemuan masyarakat dari Pulau Adonara, Lembata, Solor dan masyarakat dari daratan Pulau Flores. "Larantuka juga menjadi pusat pertemuan budaya Lamaholot, Portugis, dan Melayu yang dibawa para pedagang," katanya.
Dari sisi tradisi, Larantuka juga menjadi magnet bagi masyarakat sekitarnya. Meski secara politik pulau-pulau sekitar Larantuka ingin memisahkan diri dan menjadi kabupaten mandiri, pada perayaan-perayaan keagamaan, masyarakat dari pulau-pulau sekitar tetap menganggap Larantuka sebagai "pusat".
Dr Theresia Kumanireng, mantan dosen Universitas Nusa Cendana Kupang, yang melakukan penelitian khusus mengenai pengaruh bahasa dan budaya asli Larantuka dengan budaya Portugis dan Melayu, menemukan bahwa Portugis dan para penyiar agama juga memperkenalkan bahasa Melayu ke Larantuka. Bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa Larantuka tampak dari penggalan-penggalan kalimat seperti "beri torang ae dike se" (beri kita orang air sedikit), "pagari" (pagi hari), dan juga "kelao- kedara" (ke laut dan ke darat).
Bisa dikatakan, bahasa Larantuka merupakan "campuran" 70 persen bahasa Melayu, 20 persen bahasa Portugis, 0,5 persen bahasa Belanda, serta sisanya merupakan bahasa Lamaholot, Latin, dan Arab. Penguasaan bahasa Melayu, pendidikan dan kesehatan yang diperkenalkan Portugis pada masa lalu membuat warga Larantuka saat itu merasa diri sebagai kelompok cerdik-pandai, berbudaya, dan modern.
Kini warga Lamaholot di Adonara, Solor, Lembata, dan sekitarnya sudah jauh berkembang. Di Pulau Adonara, misalnya, dengan jumlah penduduk 120.000 jiwa, saat ini telah ada 29 doktor dari berbagai disiplin ilmu yang mengabdi sebagai dosen di sejumlah perguruan tinggi di NTT.
Larantuka dan sekitarnya merupakan kepingan kecil dari wajah Indonesia yang secara kultural terbentuk dari pergaulan lintas budaya, lintas bangsa.
(KORNELIS KEWA AMA/ARBAIN RAMBEY)
Mennakertrans: Polisi agar Segera Periksa Penipu 31 Calon TKI
Kompas, Minggu, 11 April 2010
Jakarta, Kompas - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta agar polisi segera bertindak dengan memeriksa orang yang melakukan penipuan terhadap 31 calon tenaga kerja asal Indramayu, Jawa Barat, yang dijanjikan bekerja di Selandia Baru. Untuk keperluan itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Indramayu.
Mennakertrans menyampaikan hal itu dalam layanan pesan singkat (SMS), kepada Kompas, ketika dimintai tanggapannya, Sabtu (10/4) petang.
Ia menanggapi tentang terkatung-katungnya nasib 31 calon TKI Indramayu yang dijanjikan bekerja di Selandia Baru. Para calon TKI yang semuanya laki-laki itu dijanjikan diberangkatkan pada Oktober 2009. Lalu, mereka dijanjikan lagi diberangkatkan sekitar Februari-April 2010. Terakhir, pekan lalu, mereka dijanjikan diberangkatkan pada Mei hingga Agustus 2010 (Kompas, 10/4).
Menurut Muhaimin, dari hasil pertemuan dengan Duta Besar Indonesia di Selandia Baru, informasi tentang pengiriman TKI itu tidak benar. "Itu palsu. Kami sudah minta polisi segera bertindak memeriksa yang melakukan penipuan," katanya.
Namun, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Indramayu Ajun Komisaris Andry Kurniawan, ketika menghubungi Kompas, Sabtu malam, menyatakan belum mengetahui ada permintaan resmi tentang hal itu. Andry menyatakan masih hendak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Indramayu.
Kasus lain
Ketika ditanya mengapa Polres Indramayu tidak segera merespons permintaan Mennakertrans pada Januari lalu agar polisi segera mengusut kasus penipuan terhadap 31 calon TKI itu, Andry menyatakan, pihaknya sudah melakukan pengusutan.
Namun, pengusutan yang dilakukan Polres Indramayu tersebut terkait kasus lain. Pengusutan yang dilakukan adalah dilaporkannya Rony Meseni, Manajer Riset dan Pengembangan Bursa Kerja Luar Negeri (BKLN) Wira Ayu Mandiri (WAM) Indramayu karena telah menyalahgunakan jabatannya saat merekrut 31 calon TKI itu. Dengan mengaku sebagai pemimpin BKLN WAM, Rony bekerja sama dengan BKLN Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) untuk memberangkatkan para pencari kerja itu. Kerja sama lalu diputuskan BKLN PPM Desember 2009, setelah tahu Rony bukan pemimpin WAM.
Pengusutan kasus itu juga berjalan tersendat meski telah dilaporkan ke Polres Indramayu sejak Desember lalu. Terkait itu, Andry menyatakan, pemeriksaan tersendat karena Koordinator Nasional BKLN PPM Maria Budi Fatani tidak datang meski telah dua kali dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi.
Saat ditanya kapan panggilan kedua dikirim ke Maria, Andry mengaku lupa karena sudah lama. "Kami sibuk mengurus masalah lain," katanya, seraya menambahkan akan melayangkan panggilan ketiga kepada Maria.
Saat hendak dikonfirmasi kemarin melalui SMS ke dua nomor telepon selulernya, Maria tidak memberi jawaban.
Mengenai perekrutan 31 calon TKI yang disebut Mennakertrans sebagai penipuan itu, Andry menyatakan, pihaknya pasti akan melakukan pengusutan dan menindak pelaku penipunya. (mul)
Jakarta, Kompas - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta agar polisi segera bertindak dengan memeriksa orang yang melakukan penipuan terhadap 31 calon tenaga kerja asal Indramayu, Jawa Barat, yang dijanjikan bekerja di Selandia Baru. Untuk keperluan itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Indramayu.
Mennakertrans menyampaikan hal itu dalam layanan pesan singkat (SMS), kepada Kompas, ketika dimintai tanggapannya, Sabtu (10/4) petang.
Ia menanggapi tentang terkatung-katungnya nasib 31 calon TKI Indramayu yang dijanjikan bekerja di Selandia Baru. Para calon TKI yang semuanya laki-laki itu dijanjikan diberangkatkan pada Oktober 2009. Lalu, mereka dijanjikan lagi diberangkatkan sekitar Februari-April 2010. Terakhir, pekan lalu, mereka dijanjikan diberangkatkan pada Mei hingga Agustus 2010 (Kompas, 10/4).
Menurut Muhaimin, dari hasil pertemuan dengan Duta Besar Indonesia di Selandia Baru, informasi tentang pengiriman TKI itu tidak benar. "Itu palsu. Kami sudah minta polisi segera bertindak memeriksa yang melakukan penipuan," katanya.
Namun, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Indramayu Ajun Komisaris Andry Kurniawan, ketika menghubungi Kompas, Sabtu malam, menyatakan belum mengetahui ada permintaan resmi tentang hal itu. Andry menyatakan masih hendak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Indramayu.
Kasus lain
Ketika ditanya mengapa Polres Indramayu tidak segera merespons permintaan Mennakertrans pada Januari lalu agar polisi segera mengusut kasus penipuan terhadap 31 calon TKI itu, Andry menyatakan, pihaknya sudah melakukan pengusutan.
Namun, pengusutan yang dilakukan Polres Indramayu tersebut terkait kasus lain. Pengusutan yang dilakukan adalah dilaporkannya Rony Meseni, Manajer Riset dan Pengembangan Bursa Kerja Luar Negeri (BKLN) Wira Ayu Mandiri (WAM) Indramayu karena telah menyalahgunakan jabatannya saat merekrut 31 calon TKI itu. Dengan mengaku sebagai pemimpin BKLN WAM, Rony bekerja sama dengan BKLN Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) untuk memberangkatkan para pencari kerja itu. Kerja sama lalu diputuskan BKLN PPM Desember 2009, setelah tahu Rony bukan pemimpin WAM.
Pengusutan kasus itu juga berjalan tersendat meski telah dilaporkan ke Polres Indramayu sejak Desember lalu. Terkait itu, Andry menyatakan, pemeriksaan tersendat karena Koordinator Nasional BKLN PPM Maria Budi Fatani tidak datang meski telah dua kali dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi.
Saat ditanya kapan panggilan kedua dikirim ke Maria, Andry mengaku lupa karena sudah lama. "Kami sibuk mengurus masalah lain," katanya, seraya menambahkan akan melayangkan panggilan ketiga kepada Maria.
Saat hendak dikonfirmasi kemarin melalui SMS ke dua nomor telepon selulernya, Maria tidak memberi jawaban.
Mengenai perekrutan 31 calon TKI yang disebut Mennakertrans sebagai penipuan itu, Andry menyatakan, pihaknya pasti akan melakukan pengusutan dan menindak pelaku penipunya. (mul)
TKI, Derita Tiada Akhir
Kompas, Minggu, 11 April 2010
Tangis menyayat hati pecah di sudut kamar jenazah RS Bhayangkara, Surabaya, Rabu (7/4). Jenazah Musdi (38), Abdul Sunu (39), dan Muchlis (25), yang dinyatakan tewas oleh Polis Diraja Malaysia pada 16 Maret 2010, telah kaku. Jenazah-jenazah itu diotopsi ulang oleh ahli forensik untuk memastikan penyebab kematian mereka.
Kematian mereka menimbulkan kontroversi karena menurut media Malaysia yang mengutip keterangan resmi Polis Diraja Malaysia (PDRM), ketiga pria asal Sampang, Madura, Jawa Timur, itu dituduh telah berkali-kali merampok. Bahkan, saat PDRM mengaku menangkap mereka, Selasa (16/3) pukul 03.30 di Kota Puteri, ketiga pria yang tercatat sebagai TKI itu menyerang polisi dengan pistol dan parang sehingga ditembak mati.
Namun, sebaliknya, menurut keterangan sesama TKI yang bekerja bersama Musdi, Abdul Sunu, dan Muchlis, teman mereka dijemput polisi dari sebuah warnet di Lantai I Wisma Harmoni di Selangor, Selasa pukul 00.30.
"Tahu-tahu mereka dikabarkan tewas, Selasa pukul 03.30, setelah terjadi kejar-mengejar mobil. Padahal, sesama TKI yang bekerja bersama mereka mengaku ketiga WNI yang tewas itu tidak bisa memandu kereta (mengemudi mobil). Banyak keterangan yang ganjil dalam kasus itu," ujar Atase Penerangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur Widyarka Ryananta yang dihubungi dari Jakarta, Jumat.
Ketiga WNI yang tewas ditembak merupakan puncak gunung es penderitaan TKI di Malaysia. Sepanjang tahun 2009, tercatat 1.170 kasus TKI bermasalah di KBRI Kuala Lumpur.
Kepala Bidang LO dan Perbatasan National Central Bureau (NCB) Mabes Polri Komisaris Besar Minton Mariati Simanjuntak, Jumat, mengatakan, mayoritas kasus soal tenaga kerja adalah gaji yang tidak dibayar. "Kasus terbanyak adalah TKI yang tidak menerima gaji, yakni sebanyak 60 persen, tenaga kerja di bawah umur mencapai 20 persen, korban penganiayaan mencapai 10 persen, dan korban pelecehan seksual serta dilacurkan masing-masing lima persen," ujar Simanjuntak.
Rincian dari kasus TKI bermasalah adalah 211 orang yang gajinya tidak dibayar, pekerja di bawah usia (56 kasus), penyiksaan dan gaji yang tidak dibayar (114 kasus), kondisi kerja yang tidak sesuai (380 orang), pelecehan (53 kasus), status imigrasi ilegal (177 kasus), dan lain-lain (179 kasus).
Jumlah kasus TKI bermasalah yang dilaporkan ke KBRI Kuala Lumpur rata-rata 3-4 kasus per hari. Itu belum termasuk laporan TKI meninggal karena pelbagai sebab yang mencapai dua orang per hari.
Untuk itu, KBRI dan perwakilan Polri, yakni Senior Liason Officer (SLO), berusaha memberikan pelbagai upaya bantuan bagi TKI bermasalah. Sebagian besar kasus yang terjadi, ujar Minton Simanjuntak, menimpa para TKI di sektor informal, seperti pembantu rumah tangga. "Mereka hanya berpendidikan SD dan SLTP, bahkan tak lulus SD."
Kini TKI bermasalah dan imigran gelap yang dideportasi turun dari 30.816 orang pada tahun 2008 menjadi 29.966 orang pada tahun 2009.
Belum lagi kasus yang terjadi di negara bagian lain yang bukan berada di wilayah kerja KBRI Kuala Lumpur.
Nota Diplomatik
KBRI Kuala Lumpur mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Kerajaan Malaysia terkait tewasnya tiga WNI yang ditembak PDRM di Kota Puteri (16/3) karena diduga menjadi perampok.
"Nota diplomatik juga ditembuskan ke Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Malaysia dan PDRM," ujar Widyarka.
Nota disampaikan karena ada keterangan berbeda antara Pemerintah Malaysia (PDRM) dan informasi dari para TKI rekan kerja WNI yang tewas.
Menurut Widyarka, KBRI meminta Pemerintah Kerajaan Malaysia memberi jaminan keselamatan bagi para saksi TKI yang melapor ke polisi. Mereka memberikan keterangan yang berlawanan dengan informasi resmi PDRM di media massa. (ONG)
Tangis menyayat hati pecah di sudut kamar jenazah RS Bhayangkara, Surabaya, Rabu (7/4). Jenazah Musdi (38), Abdul Sunu (39), dan Muchlis (25), yang dinyatakan tewas oleh Polis Diraja Malaysia pada 16 Maret 2010, telah kaku. Jenazah-jenazah itu diotopsi ulang oleh ahli forensik untuk memastikan penyebab kematian mereka.
Kematian mereka menimbulkan kontroversi karena menurut media Malaysia yang mengutip keterangan resmi Polis Diraja Malaysia (PDRM), ketiga pria asal Sampang, Madura, Jawa Timur, itu dituduh telah berkali-kali merampok. Bahkan, saat PDRM mengaku menangkap mereka, Selasa (16/3) pukul 03.30 di Kota Puteri, ketiga pria yang tercatat sebagai TKI itu menyerang polisi dengan pistol dan parang sehingga ditembak mati.
Namun, sebaliknya, menurut keterangan sesama TKI yang bekerja bersama Musdi, Abdul Sunu, dan Muchlis, teman mereka dijemput polisi dari sebuah warnet di Lantai I Wisma Harmoni di Selangor, Selasa pukul 00.30.
"Tahu-tahu mereka dikabarkan tewas, Selasa pukul 03.30, setelah terjadi kejar-mengejar mobil. Padahal, sesama TKI yang bekerja bersama mereka mengaku ketiga WNI yang tewas itu tidak bisa memandu kereta (mengemudi mobil). Banyak keterangan yang ganjil dalam kasus itu," ujar Atase Penerangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur Widyarka Ryananta yang dihubungi dari Jakarta, Jumat.
Ketiga WNI yang tewas ditembak merupakan puncak gunung es penderitaan TKI di Malaysia. Sepanjang tahun 2009, tercatat 1.170 kasus TKI bermasalah di KBRI Kuala Lumpur.
Kepala Bidang LO dan Perbatasan National Central Bureau (NCB) Mabes Polri Komisaris Besar Minton Mariati Simanjuntak, Jumat, mengatakan, mayoritas kasus soal tenaga kerja adalah gaji yang tidak dibayar. "Kasus terbanyak adalah TKI yang tidak menerima gaji, yakni sebanyak 60 persen, tenaga kerja di bawah umur mencapai 20 persen, korban penganiayaan mencapai 10 persen, dan korban pelecehan seksual serta dilacurkan masing-masing lima persen," ujar Simanjuntak.
Rincian dari kasus TKI bermasalah adalah 211 orang yang gajinya tidak dibayar, pekerja di bawah usia (56 kasus), penyiksaan dan gaji yang tidak dibayar (114 kasus), kondisi kerja yang tidak sesuai (380 orang), pelecehan (53 kasus), status imigrasi ilegal (177 kasus), dan lain-lain (179 kasus).
Jumlah kasus TKI bermasalah yang dilaporkan ke KBRI Kuala Lumpur rata-rata 3-4 kasus per hari. Itu belum termasuk laporan TKI meninggal karena pelbagai sebab yang mencapai dua orang per hari.
Untuk itu, KBRI dan perwakilan Polri, yakni Senior Liason Officer (SLO), berusaha memberikan pelbagai upaya bantuan bagi TKI bermasalah. Sebagian besar kasus yang terjadi, ujar Minton Simanjuntak, menimpa para TKI di sektor informal, seperti pembantu rumah tangga. "Mereka hanya berpendidikan SD dan SLTP, bahkan tak lulus SD."
Kini TKI bermasalah dan imigran gelap yang dideportasi turun dari 30.816 orang pada tahun 2008 menjadi 29.966 orang pada tahun 2009.
Belum lagi kasus yang terjadi di negara bagian lain yang bukan berada di wilayah kerja KBRI Kuala Lumpur.
Nota Diplomatik
KBRI Kuala Lumpur mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Kerajaan Malaysia terkait tewasnya tiga WNI yang ditembak PDRM di Kota Puteri (16/3) karena diduga menjadi perampok.
"Nota diplomatik juga ditembuskan ke Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Malaysia dan PDRM," ujar Widyarka.
Nota disampaikan karena ada keterangan berbeda antara Pemerintah Malaysia (PDRM) dan informasi dari para TKI rekan kerja WNI yang tewas.
Menurut Widyarka, KBRI meminta Pemerintah Kerajaan Malaysia memberi jaminan keselamatan bagi para saksi TKI yang melapor ke polisi. Mereka memberikan keterangan yang berlawanan dengan informasi resmi PDRM di media massa. (ONG)
09 April 2010
Pangan Nonberas Wujudkan Ketahanan Pangan
Harian Equator, Jum'at, 09 April 2010
Oleh : Pa'du Palimbong
DAPAT dikatakan sekitar 90 persen masyarakat Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Sedikit sekali yang menjadikan ubi kayu, ubi jalar, jagung dan sukun sebagai bahan pangan yang sesungguhnya.
Daerah yang menjadikan pangan nonberas sebagai makanan pokok adalah Papua. Pun demikian, fisik mereka bagus, sehat dan banyak pintar. Tidak kalah dengan daerah lain yang pangan utamanya beras. Demikian juga saudara-saudara kita dari sebagian Pulau Ambon juga sangat terkenal dengan sagu atau papeda. Coba lihat. Mereka sangat terkenal dalam segala bentuk kehidupan ini. Suara merdu ketika menyanyi. Di bidang olahraga, tidak disangsikan lagi. Bahkan di tingkat dunia, seperti Ellyas Pical dan lain-lain telah berhasil menorehkan prestasi di bidang olahraga.
Pada dasarnya kandungan karbohidrat protein, gizi dan mineral kimia bermanfaat lain dari ubi kayu, jagung, sukun dan ubi jalar tidak jauh berbeda dengan beras. Khususubi kayu, bukan hanya umbinyan yang dapat diolah menjadi makanan, akan tetapi dauna juga bisa dijadikan sayur.
Jagung, selain karbohidrat dapat juga memiliki banyak manfaat. Demikian juga sukun. Buah maupun daunnya dapat digunakan sebagai bahan makanan. Sebagai bahan pangan yang dapat menggantikan atau mengurangi ketergantungan masyarakat dari beras sebagai makanan pokok.
Masyarakat sangat perlu mengetahui kandungan apa saja yang terdapat bahan pangan nonberas. Kandungan kimia beras berbeda-beda. Tergantung varietas dan cara pengolahannya.
Selain sebagai sumber energi dan protein, beras juga mengandung berbagai unsur mineral dan vitamin. Sebagian besar karbohidrat beras adalah pati sekitar 85 persen. Sebagian kecil mengandung prutosan, sellulosa dan gula.
Protein adalah komponen kedua terbesar beras setelah pati. Sekitar 80 persen protein beras merupakan fraksi yang tidak larut dalam air yang disebut protein glutelin.
Bagaimana dengan kandungan mineral ubi kayu sebagai pangan nonberas. Kandungan mineral ubi kayu/100 gram adalah 146 kalori, protein 1,2 grm, lemak 0,2 grm, hidrat arang 34,7 grm, kalsium 33 mg, fosfor 40 mg serta zat besi 0,7 mg. Selain umbi ubi kayu buah ubi kayu per 100 gram mengandung antara lain vitamin B1 0,06 mg, vit C 30 mg dan 75 persen bagian buah dapat dimakan. Daun ubi kayu juga mengandung banyak mineral (per 100 grm) seperti Vit-A 11.000 Si, Vit C 275 mg, Vit B1 0,12 mg, kalsium 165 mg, kalori 73 kal, Fosfor 54 mg, protein 6,8 mg, lemak 1,2 grm , hidrat arang 13 grm, sat besi 2 mg dan 87 persen bagian daun ubi kayu dapat dimakan.
Sedangkan buah sukun dapat diolah dalam berbagai bentuk makanan dapat digunakan sebagai bahan pangan pendamping beras karena pada dasarnya buah sukun memiliki kandungan mineral yang relatif sama dengan beras. Tidak kalah dengan jagung ubi kayu dan ubi jalar maupun kentang.
Kandungan gizi buah sukun cukup baik yaitu karbohidrat, protein, lemak, Vit B1, Vit B2, Vit C serta mineral kalsium, fosfor dan zat besi. Tepung sukun dengan kandungan pati sampai 75 persen, 21 persen gula, 5 persen protein dan 2 persen lemak. Demikian juga halnya dengan jagung. Dapat dikonsumsi sebagai pendamping atau pengganti beras sebagai bahan pangan.
Kandungan jagung sangat banyak antara lain karbohidrat, kalsium, serat, asam folat, zat besi, fosfor, Vit.B12, kalium, protein, Vit A, Vit C dan yang sangat dibutuhkan saat ini adalah kandungan antioksidan, yaitu Likopen dan Vit C yang merupakan kandungan yang dapat merawat kulit dari dalam dan kesehatan rambut.
Bukan itu saja rambut jagung yang berwarna kuning dan cokelat juga dapat mengatasi problem klasik manusia, yaitu gangguan buang air kecil, mengobati pembengkakan kandungan kemih, tekanan darah tinggi, serta mengurangi pendarahan pada waktu melahirkan yang disebabkan oleh kandungan Vit K. Dari uraian tersebut di atas dan dengan kandungan berbagai mineral dari ubi kayu, buah sukun, jagung jelas dapat digunakan sebagai pendamping, atau substitusi pangan beras, sehingga kita tidak perlu memiliki ketergantungan sangat besar akan beras sebagai bahan pangan pokok.
Mengonsumsi ubi kayu, buah sukun dan jagung nilainya relatif sama dengan beras. Jadi jangan khawatir mengonsumsi bahan pangan ini akan menyebabkan kesehatan dan kekuatan kita menurun. Menurut saya, yang perlu ditingkatkan di masyarakat adalah bagaimana mengolah bahan ini sehingga rasanya nikmat, menarik dan tidak membosankan. (Penulis adalah Kepala Dinas Pertanian Landak)
Oleh : Pa'du Palimbong
DAPAT dikatakan sekitar 90 persen masyarakat Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Sedikit sekali yang menjadikan ubi kayu, ubi jalar, jagung dan sukun sebagai bahan pangan yang sesungguhnya.
Daerah yang menjadikan pangan nonberas sebagai makanan pokok adalah Papua. Pun demikian, fisik mereka bagus, sehat dan banyak pintar. Tidak kalah dengan daerah lain yang pangan utamanya beras. Demikian juga saudara-saudara kita dari sebagian Pulau Ambon juga sangat terkenal dengan sagu atau papeda. Coba lihat. Mereka sangat terkenal dalam segala bentuk kehidupan ini. Suara merdu ketika menyanyi. Di bidang olahraga, tidak disangsikan lagi. Bahkan di tingkat dunia, seperti Ellyas Pical dan lain-lain telah berhasil menorehkan prestasi di bidang olahraga.
Pada dasarnya kandungan karbohidrat protein, gizi dan mineral kimia bermanfaat lain dari ubi kayu, jagung, sukun dan ubi jalar tidak jauh berbeda dengan beras. Khususubi kayu, bukan hanya umbinyan yang dapat diolah menjadi makanan, akan tetapi dauna juga bisa dijadikan sayur.
Jagung, selain karbohidrat dapat juga memiliki banyak manfaat. Demikian juga sukun. Buah maupun daunnya dapat digunakan sebagai bahan makanan. Sebagai bahan pangan yang dapat menggantikan atau mengurangi ketergantungan masyarakat dari beras sebagai makanan pokok.
Masyarakat sangat perlu mengetahui kandungan apa saja yang terdapat bahan pangan nonberas. Kandungan kimia beras berbeda-beda. Tergantung varietas dan cara pengolahannya.
Selain sebagai sumber energi dan protein, beras juga mengandung berbagai unsur mineral dan vitamin. Sebagian besar karbohidrat beras adalah pati sekitar 85 persen. Sebagian kecil mengandung prutosan, sellulosa dan gula.
Protein adalah komponen kedua terbesar beras setelah pati. Sekitar 80 persen protein beras merupakan fraksi yang tidak larut dalam air yang disebut protein glutelin.
Bagaimana dengan kandungan mineral ubi kayu sebagai pangan nonberas. Kandungan mineral ubi kayu/100 gram adalah 146 kalori, protein 1,2 grm, lemak 0,2 grm, hidrat arang 34,7 grm, kalsium 33 mg, fosfor 40 mg serta zat besi 0,7 mg. Selain umbi ubi kayu buah ubi kayu per 100 gram mengandung antara lain vitamin B1 0,06 mg, vit C 30 mg dan 75 persen bagian buah dapat dimakan. Daun ubi kayu juga mengandung banyak mineral (per 100 grm) seperti Vit-A 11.000 Si, Vit C 275 mg, Vit B1 0,12 mg, kalsium 165 mg, kalori 73 kal, Fosfor 54 mg, protein 6,8 mg, lemak 1,2 grm , hidrat arang 13 grm, sat besi 2 mg dan 87 persen bagian daun ubi kayu dapat dimakan.
Sedangkan buah sukun dapat diolah dalam berbagai bentuk makanan dapat digunakan sebagai bahan pangan pendamping beras karena pada dasarnya buah sukun memiliki kandungan mineral yang relatif sama dengan beras. Tidak kalah dengan jagung ubi kayu dan ubi jalar maupun kentang.
Kandungan gizi buah sukun cukup baik yaitu karbohidrat, protein, lemak, Vit B1, Vit B2, Vit C serta mineral kalsium, fosfor dan zat besi. Tepung sukun dengan kandungan pati sampai 75 persen, 21 persen gula, 5 persen protein dan 2 persen lemak. Demikian juga halnya dengan jagung. Dapat dikonsumsi sebagai pendamping atau pengganti beras sebagai bahan pangan.
Kandungan jagung sangat banyak antara lain karbohidrat, kalsium, serat, asam folat, zat besi, fosfor, Vit.B12, kalium, protein, Vit A, Vit C dan yang sangat dibutuhkan saat ini adalah kandungan antioksidan, yaitu Likopen dan Vit C yang merupakan kandungan yang dapat merawat kulit dari dalam dan kesehatan rambut.
Bukan itu saja rambut jagung yang berwarna kuning dan cokelat juga dapat mengatasi problem klasik manusia, yaitu gangguan buang air kecil, mengobati pembengkakan kandungan kemih, tekanan darah tinggi, serta mengurangi pendarahan pada waktu melahirkan yang disebabkan oleh kandungan Vit K. Dari uraian tersebut di atas dan dengan kandungan berbagai mineral dari ubi kayu, buah sukun, jagung jelas dapat digunakan sebagai pendamping, atau substitusi pangan beras, sehingga kita tidak perlu memiliki ketergantungan sangat besar akan beras sebagai bahan pangan pokok.
Mengonsumsi ubi kayu, buah sukun dan jagung nilainya relatif sama dengan beras. Jadi jangan khawatir mengonsumsi bahan pangan ini akan menyebabkan kesehatan dan kekuatan kita menurun. Menurut saya, yang perlu ditingkatkan di masyarakat adalah bagaimana mengolah bahan ini sehingga rasanya nikmat, menarik dan tidak membosankan. (Penulis adalah Kepala Dinas Pertanian Landak)
08 April 2010
From May, settling-in programme for new maids
Today Online, Mar 13, 2010
SINGAPORE - With 28 per cent of maid employers last year terminating
the contracts of their new help within three months, new measures will
take effect by mid-year to better match employers and maids, as well
as help new ones adjust better.
Last year, accreditation bodies received 154 complaints against
employment agencies for poor job matching or inaccurate biodata.
The level of biodata detail provided varied across agencies and not
always with all the information employers need, noted Mr Hawazi Daipi,
Senior Parliamentary Secretary for Manpower.
The Ministry of Manpower will be working with the Association of
Employment Agencies (Singapore) and CaseTrust to create a standard
biodata template.
To be ready by June, it would, for example, require agencies to
"indicate if and how they attempted to verify" claims about the
foreign domestic worker's skills and experience.
Come May, employers can also send their new maids for a "Settling-In
Programme" that "includes lessons on Singapore's culture, norms,
financial management and stress management", said Mr Hawazi.
Courses will be held on weekends at some community centres. Employers
keen on signing their maids up can log on next month to the website of
the Foreign Domestic Worker Association for Skills Training (Fast), at
www.fast.org.sg.
During the four-month pilot run, the course fees will be absorbed by
Fast. Participants will be expected to complete all four half-day
modules, said the non-profit organisation.
Last year, the ministry received 1,280 complaints from employers,
foreign workers and members of the public about employment agency
malpractices - 80 per cent more than the year before.
To strengthen the management of foreign workers here, for a start, it
will be made an offence to knowingly engage an unlicensed employment
agency.
"We intend to break the collusions involving kickbacks between
employment agencies and errant employers," explained Minister of State
for Manpower Lee Yi Shyan.
The ministry is also increasing penalties for some offences.
Currently, the maximum penalty for operating an employment agency
without a licence is $5,000 - a sum that "pales in comparison to the
fees that some foreign workers pay to come to Singapore", said Mr Lee,
who revealed that more changes to the regulatory framework will be
made this year.
SINGAPORE - With 28 per cent of maid employers last year terminating
the contracts of their new help within three months, new measures will
take effect by mid-year to better match employers and maids, as well
as help new ones adjust better.
Last year, accreditation bodies received 154 complaints against
employment agencies for poor job matching or inaccurate biodata.
The level of biodata detail provided varied across agencies and not
always with all the information employers need, noted Mr Hawazi Daipi,
Senior Parliamentary Secretary for Manpower.
The Ministry of Manpower will be working with the Association of
Employment Agencies (Singapore) and CaseTrust to create a standard
biodata template.
To be ready by June, it would, for example, require agencies to
"indicate if and how they attempted to verify" claims about the
foreign domestic worker's skills and experience.
Come May, employers can also send their new maids for a "Settling-In
Programme" that "includes lessons on Singapore's culture, norms,
financial management and stress management", said Mr Hawazi.
Courses will be held on weekends at some community centres. Employers
keen on signing their maids up can log on next month to the website of
the Foreign Domestic Worker Association for Skills Training (Fast), at
www.fast.org.sg.
During the four-month pilot run, the course fees will be absorbed by
Fast. Participants will be expected to complete all four half-day
modules, said the non-profit organisation.
Last year, the ministry received 1,280 complaints from employers,
foreign workers and members of the public about employment agency
malpractices - 80 per cent more than the year before.
To strengthen the management of foreign workers here, for a start, it
will be made an offence to knowingly engage an unlicensed employment
agency.
"We intend to break the collusions involving kickbacks between
employment agencies and errant employers," explained Minister of State
for Manpower Lee Yi Shyan.
The ministry is also increasing penalties for some offences.
Currently, the maximum penalty for operating an employment agency
without a licence is $5,000 - a sum that "pales in comparison to the
fees that some foreign workers pay to come to Singapore", said Mr Lee,
who revealed that more changes to the regulatory framework will be
made this year.
Why maids don’t measure up
By GOH CHIN LIAN
Why are so many employers in Singapore sending back their maids? It
could be that the maid is slow, the agent pushy or the employer
demanding.
WHEN a new maid fails to live up to her employer's expectations, it
may not just be her shortcomings.
The blame could fall on an agent so bent on pushing deals and earning
commissions that he overlooks his customer's needs.
Or the problem could stem from the employer. He may have high
expectations of the maid's ability to understand English and cook
well, while also caring for Junior and grandma.
Add to this mix a better-educated maid who knows her rights and will
not give in so easily to unreasonable demands.
The end result? Last year, 28% of employers terminated the contracts
with their maids within three months. It was 27% on average from 2005
to last year, the Manpower Ministry (MOM) told The Sunday Times. Only
one in five was a first-time employer, it added.
Earlier this month, it outlined measures to tackle the problem in a
country where roughly one in every five households has a maid.
The measures: Introduce a template for biodata of maids so employers
are better informed; and run a settling-in programme for new maids.
The 196,000 maids largely come from Indonesia and the Philippines,
attracted by a monthly pay of S$320 to S$420 (RM750 - RM1,000).
Employers pay a monthly levy of S$265 (RM600). They give up their new
maids for reasons such as they are forgetful, tardy or unhygienic,
said Association of Employment Agencies (Singapore) president Shirley
Ng.
Those who let go of an experienced maid complain that she has poor
attitude, is always on the phone and gets into boyfriend problems, she
added.
But Ng felt the problem can also lie with employers having high expectations.
Employers may also fail to recognise that it will take months for
their maids to adapt to a new environment.
What an employer considers as slowness may be the normal pace of
kampung life that the maid is used to. Forgetfulness may just be her
unfamiliarity with multi-tasking.
Take the case of an employer who accused the new maid of lying when
she did not prepare a vegetable dish, recalled the secretary of
non-profit group Foreign Domestic Worker Association for Skills
Training, William Chew.
She said there were no more vegetables in the fridge. The employer
showed her the bunch of kangkong (convolvulus) inside, only to be told
by the maid that it was for feeding pigs.
Other issues include young employers being unable – unlike their
parents – to speak basic Malay to their Indonesian maids, and
employers not giving instructions on how they want things to be done.
Maid agencies also felt that the MOM requirement that maids pass a
multiple-choice written English test here does not ensure that they
can understand English, and may have a negative effect.
MOM introduced the test in 2005 to raise the quality of first-time
maids, who must pass the test here before they can start work.
Maid agencies observed that most agents in the home country now spend
more time teaching English to the maids, instead of job skills.
The result? The language proficiency of the maid could be limited to
dealing with the sample 400 questions from MOM, and they could have
poor housekeeping skills.
On their part, industry folk said maid agencies could do better to
understand the needs and backgrounds of their customers.
Caring for a baby is different from, say, looking after an elderly
person. A maid who is a mother could be a good babysitter, but to
provide care for the elderly, she should have experience and
compassion, Ng said.
John Gee, president of Transient Workers Count Too, an advocacy group
for migrant workers, is in favour of the biodata template, which he
said will allow employers to make informed choices.
The MOM is working with maid agency accreditation bodies, like the
Association of Employment Agencies (Singapore) and Case- Trust, to
develop the template by June.
But agencies felt that it was one thing to have a template, and
another to ensure the biodata is accurate.
Agencies said maids tend to give model answers in order to secure a
job, and home-country agents are unable to verify their past work
experience.
One way around the problem is for agencies here to make trips overseas
to interview and suss out the candidates.
Nation Employment, which used to see 30% of its customers terminate
their contracts within three months, has cut the rate to 15% over more
than a decade.
It focused on improving the skills of its maids through in-house
training after they arrived here, said Nation's managing director Gary
Chin.
Ultimately, employers need to be understanding.
Housewife Goh Li Lian, 44, for example, said she was tempted last year
to change her new maid from Myanmar for being slow, but decided
against it.
"I understand that when the maids first start, we need to have tonnes
of patience to give both sides time to adjust to each other. So I
stuck it out," said Madam Goh, who has had four Indonesian maids, all
of whom finished two-year contracts. – The Sunday Times/ANN
07 April 2010
Help for new maids
The Straits Times, Mar 13, 2010
A NEW 'settling-in' programme will be launched in May to help new foreign maids ease into life in Singapore.
It will include courses on Singapore's culture and social norms, financial management and stress management.
Employers can enrol their foreign domestic workers for the courses, which will be held on weekends at selected community centres.
The Ministry of Manpower (MOM) will engage the Foreign Domestic Worker Association for Skills Training (Fast) to run the pilot programme, said the ministry's Senior Parliamentary Secretary Hawazi Daipi.
He announced the new initiative in Parliament yesterday, in response to a question from Mr Seng Han Thong (Yio Chu Kang) on its plans to help new foreign maids transit better into working life here.
Mr Hawazi pointed out that these workers are already required to attend a safety awareness course, which trains them on working in Singapore homes and safe practices in high-rise residences.
Read the full story in Saturday's edition of The Straits Times.
KOR KIAN BENG
Latest comments
I need to remind the public that it should be the duty of the agency to sent the maids to be trained before we hire them and not the other way around.
Posted by: sg_unemployed at Sun Mar 14 14:03:26 SGT 2010
A NEW 'settling-in' programme will be launched in May to help new foreign maids ease into life in Singapore.
It will include courses on Singapore's culture and social norms, financial management and stress management.
Employers can enrol their foreign domestic workers for the courses, which will be held on weekends at selected community centres.
The Ministry of Manpower (MOM) will engage the Foreign Domestic Worker Association for Skills Training (Fast) to run the pilot programme, said the ministry's Senior Parliamentary Secretary Hawazi Daipi.
He announced the new initiative in Parliament yesterday, in response to a question from Mr Seng Han Thong (Yio Chu Kang) on its plans to help new foreign maids transit better into working life here.
Mr Hawazi pointed out that these workers are already required to attend a safety awareness course, which trains them on working in Singapore homes and safe practices in high-rise residences.
Read the full story in Saturday's edition of The Straits Times.
KOR KIAN BENG
Latest comments
I need to remind the public that it should be the duty of the agency to sent the maids to be trained before we hire them and not the other way around.
Posted by: sg_unemployed at Sun Mar 14 14:03:26 SGT 2010
False rape report: Maid jailed
False rape report: Maid jailed:
Apr 5, 2010
By Elena Chong
AN INDONESIAN maid who made a false report that she had been raped by her male employer was jailed for four months on Monday.
Jumiati, 24, admitted to giving false information at Bedok North Neighbourhood Police Centre on May 16 last year.
The court heard that she became intimate with her male employer less than a month after starting work in January last year.
Her male boss treated her well and promised to help her financially after she confided her family problems to him.
In mid-May, she was taken back by her agency after he failed to pay her salary promptly to the agency. Jumiati felt cheated and lodged the false report the following day that she had been raped.
She later admitted that she had given false information. She could have been jailed for up to one year and/or fined up to $5,000.
Apr 5, 2010
By Elena Chong
AN INDONESIAN maid who made a false report that she had been raped by her male employer was jailed for four months on Monday.
Jumiati, 24, admitted to giving false information at Bedok North Neighbourhood Police Centre on May 16 last year.
The court heard that she became intimate with her male employer less than a month after starting work in January last year.
Her male boss treated her well and promised to help her financially after she confided her family problems to him.
In mid-May, she was taken back by her agency after he failed to pay her salary promptly to the agency. Jumiati felt cheated and lodged the false report the following day that she had been raped.
She later admitted that she had given false information. She could have been jailed for up to one year and/or fined up to $5,000.
05 April 2010
Middle man system in the Health Delivery must stop!
The Star Onlne, Wednesday, February 24, 2010
Posted by: illawara
Ponder about it, folks (may our common sense prevail)
If you had hand injury, would you rather be under the care of a) the hand surgeon and the physical-occupational specialists or b) pay the rehabdoc to link you to the physical-occupational staff?
If your relatives are diagnosed with rheumatic disorder, would you rather pay to be under the a) rheumatologist and the physical and occupational specialists for rehab care and wellbeing or be ) pay to
be coordinated by the rehab doc to access these services - via the made-in-malaysia's 'Ali Baba' system?
If your relatives had stroke, would you rather be under the care of the a) neurologist and neurosurgeon and the physical and occupational and also the speech therapists for rehab care and overall care or b)
pay to be coordinated by the rehab doc to access these services - via the made-in-malaysia's 'Ali Baba' system?
If your parents are having dementia and old age, would you rather be under the gerontologist and the occupational specialist, for rehab and overall care or b) pay to be coordinated by the rehab doc to access
these services - via the made-in-malaysia's 'Ali Baba' system?
If your friend is having psychotic conditions, would you advise to see a psychiatrist and the occupational specialists for total psychosocial care or under the rehab doc? OR...pay to be coordinated by the rehab
doc to access these services - via the made-in-malaysia's 'Ali Baba' system?
In today's era of health evidence, timeliness, cost effectiveness and many other factors, choosing option (a) is the right thing to do. Ever wonder why the other countries step-up the number of these useful specialists, and not some outdate, redundant, world-war two services??
Are they smarter or perhaps they are never expose or accustom to the ALI-BABA SYSTEM that is so prevalent in Malaysia. It is really made in Malaysia concept - One person sow, another person reap!
What the gov. need to do is have more of these useful specialities and upgrade ALL the therapy specialists. In addition, the MOH needs to upgrade the nursing personnel as well for an equitable, affordable and cost effective total health care !! This will ensure at the least our aging parents and relatives have access to efficient health care, and not tax further by redundant middle man system.
Posted by: illawara
Ponder about it, folks (may our common sense prevail)
If you had hand injury, would you rather be under the care of a) the hand surgeon and the physical-occupational specialists or b) pay the rehabdoc to link you to the physical-occupational staff?
If your relatives are diagnosed with rheumatic disorder, would you rather pay to be under the a) rheumatologist and the physical and occupational specialists for rehab care and wellbeing or be ) pay to
be coordinated by the rehab doc to access these services - via the made-in-malaysia's 'Ali Baba' system?
If your relatives had stroke, would you rather be under the care of the a) neurologist and neurosurgeon and the physical and occupational and also the speech therapists for rehab care and overall care or b)
pay to be coordinated by the rehab doc to access these services - via the made-in-malaysia's 'Ali Baba' system?
If your parents are having dementia and old age, would you rather be under the gerontologist and the occupational specialist, for rehab and overall care or b) pay to be coordinated by the rehab doc to access
these services - via the made-in-malaysia's 'Ali Baba' system?
If your friend is having psychotic conditions, would you advise to see a psychiatrist and the occupational specialists for total psychosocial care or under the rehab doc? OR...pay to be coordinated by the rehab
doc to access these services - via the made-in-malaysia's 'Ali Baba' system?
In today's era of health evidence, timeliness, cost effectiveness and many other factors, choosing option (a) is the right thing to do. Ever wonder why the other countries step-up the number of these useful specialists, and not some outdate, redundant, world-war two services??
Are they smarter or perhaps they are never expose or accustom to the ALI-BABA SYSTEM that is so prevalent in Malaysia. It is really made in Malaysia concept - One person sow, another person reap!
What the gov. need to do is have more of these useful specialities and upgrade ALL the therapy specialists. In addition, the MOH needs to upgrade the nursing personnel as well for an equitable, affordable and cost effective total health care !! This will ensure at the least our aging parents and relatives have access to efficient health care, and not tax further by redundant middle man system.
New programme to deal with stress of housework
The Star Online, Sunday March 28, 2010
DON'T be surprised if the new maid rubs the area under her collarbone every morning or sits occasionally with two fingers on her forehead.
She may just be relieving stress using techniques taught by a new settling-in programme for maids.
From May, employers can send their maids for lessons covering topics like personal hygiene, money management and Singapore's culture and norms, said the non-profit Foreign Domestic Worker Association for Skills Training (Fast).
The Ministry of Manpower (MOM) said it had engaged Fast to run the programme on weekends at selected community centres.
The target is new maids and those who have been here for less than a year, said Fast secretary William Chew. It plans to promote the programme through employment agents and newsletters that MOM sends to employers of maids.
But will employers bite?
Chew said it has designed the programme to be conducted over four half-days, so it should not take up a lot of the maid's time. Employers will ultimately benefit from having their maids know the expectations of Singaporeans, he said.
"A happier, better adjusted maid is a better worker," he added.
A source of stress for maids is the need to multitask, from cooking and cleaning to caring for a baby, said the trainer for the stress management session, Khiryati Kairi.
"We've heard of maids always taking Panadol, or always having a headache or a tummy ache. These are signs of stress," said Kairi, the chief executive officer of I-Skills Learning.
Her Brain Gym techniques will involve body movements to keep maids positive, clear minded and energetic.
She will also cover work ethics, emphasising values such as honesty and responsibility. The personal hygiene session will teach maids to care for their hair, hands and body, said trainer AllenJoey Chng, a former nurse.
He will drive home the difficulty of keeping long hair given the housework they must do. They also need to trim their nails to avoid contaminating food, said Chng, the director of training at Grace Management & Consultancy who has trained maids for over six years.
Maids will learn to set their own goals as well and start saving, said Veronica Gamez, executive director of Aidha, a non-profit group that runs finance and entrepreneurship courses for maids.
It could be to buy a cow, invest in land back home or set up a new business like a bakery or a hairdressing salon, she said.
It also means teaching maids to talk to their family about controlling expenses to reach their goal, and to refrain from remitting all their earnings home.
Employers can sign up their maids from next month online at OnePA.gov.sg. Fast will absorb the course fees during the four-month pilot run. – GOH CHIN LIAN
DON'T be surprised if the new maid rubs the area under her collarbone every morning or sits occasionally with two fingers on her forehead.
She may just be relieving stress using techniques taught by a new settling-in programme for maids.
From May, employers can send their maids for lessons covering topics like personal hygiene, money management and Singapore's culture and norms, said the non-profit Foreign Domestic Worker Association for Skills Training (Fast).
The Ministry of Manpower (MOM) said it had engaged Fast to run the programme on weekends at selected community centres.
The target is new maids and those who have been here for less than a year, said Fast secretary William Chew. It plans to promote the programme through employment agents and newsletters that MOM sends to employers of maids.
But will employers bite?
Chew said it has designed the programme to be conducted over four half-days, so it should not take up a lot of the maid's time. Employers will ultimately benefit from having their maids know the expectations of Singaporeans, he said.
"A happier, better adjusted maid is a better worker," he added.
A source of stress for maids is the need to multitask, from cooking and cleaning to caring for a baby, said the trainer for the stress management session, Khiryati Kairi.
"We've heard of maids always taking Panadol, or always having a headache or a tummy ache. These are signs of stress," said Kairi, the chief executive officer of I-Skills Learning.
Her Brain Gym techniques will involve body movements to keep maids positive, clear minded and energetic.
She will also cover work ethics, emphasising values such as honesty and responsibility. The personal hygiene session will teach maids to care for their hair, hands and body, said trainer AllenJoey Chng, a former nurse.
He will drive home the difficulty of keeping long hair given the housework they must do. They also need to trim their nails to avoid contaminating food, said Chng, the director of training at Grace Management & Consultancy who has trained maids for over six years.
Maids will learn to set their own goals as well and start saving, said Veronica Gamez, executive director of Aidha, a non-profit group that runs finance and entrepreneurship courses for maids.
It could be to buy a cow, invest in land back home or set up a new business like a bakery or a hairdressing salon, she said.
It also means teaching maids to talk to their family about controlling expenses to reach their goal, and to refrain from remitting all their earnings home.
Employers can sign up their maids from next month online at OnePA.gov.sg. Fast will absorb the course fees during the four-month pilot run. – GOH CHIN LIAN
31 Maret 2010
PKL Jatinegara Akan Sering Kena Penertiban
Senin, 08 Maret 2010
TEMPO Interaktif, JAKARTA - Rencana penertiban pedagang kaki lima ataupun parkir liar di kawasan ramai di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, akan berlanjut pekan ini. Kawasan di sepanjang area sekitar Pasar Regional Jatinegara akan menjadi target terdekat. Menurut rencana, penertiban yang merupakan kerja sama pemerintah daerah bersama dengan polisi lalu lintas dan dinas pekerjaan umum itu mengincar tepi Jalan Jatinegara Barat di sisi Kanan sampai dengan Jalan Matraman Raya. Camat Jatinegara Andri Yansyah menyatakan bahwa area itu setidaknya akan disisir sebanyak dua kali. "Yang pertama akan dilakukan pada Rabu (10/3) nanti, dan selanjutnya akan dilakukan pada akhir April," katanya.
Andri menyatakan bahwa penertiban seperti ini perlu dilakukan untuk menciptakan area yang lebih nyaman bagi para pengguna jalan. "Karena kawasan itu sering dilanda kemacetan akibat banyaknya pedagang yang beraktivitas di trotoar," katanya.
Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan penertiban pedagang asongan di kawasan pasar grosir itu pada Sabtu pekan lalu. Penertiban terutama dilakukan di jembatan penyeberangan yang berada di depan pasar itu.
Selain di sekitar Pasar Jatinegara, penertiban juga akan dilakukan di kawasan padat aktivitas perdagangan lain. Beberapa di antaranya adalah Jalan Otista Raya terutama di kawasan pertokoan onderdil mobil dan motor, Jalan Bekasi Barat di sekitar Stasiun Jatinegara, dan Jalan I Gusti Ngurah Rai. EZTHER LASTANIA
Penggusuran PKL Diwarnai Adu Mulut
Teguh Hadi Prayitno
11/03/2010
Liputan6.com, Semarang: Penggusuran pedagang kaki lima di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (11/3) diwarnai adu mulut. Para pedagang memprotes tindakan petugas yang dinilai pilih kasih. Sebab, selama ini para PKL selalu dipungut biaya retribusi dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Penggusuran PKL oleh polisi pamong praja ini dilakukan di daerah Sampangan, Semarang.
Kendati demikian, protes itu tidak mengubah keputusan pemerintah setempat. Lapak milik para pedagang tetap dibongkar. Penggusuran sendiri dilakukan untuk menertibkan kawasan hijau dan daerah aliran sungai untuk mencegah banjir sekaligus menciptakan susana bersih.(BJK/ADO)
11/03/2010
Liputan6.com, Semarang: Penggusuran pedagang kaki lima di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (11/3) diwarnai adu mulut. Para pedagang memprotes tindakan petugas yang dinilai pilih kasih. Sebab, selama ini para PKL selalu dipungut biaya retribusi dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Penggusuran PKL oleh polisi pamong praja ini dilakukan di daerah Sampangan, Semarang.
Kendati demikian, protes itu tidak mengubah keputusan pemerintah setempat. Lapak milik para pedagang tetap dibongkar. Penggusuran sendiri dilakukan untuk menertibkan kawasan hijau dan daerah aliran sungai untuk mencegah banjir sekaligus menciptakan susana bersih.(BJK/ADO)
Kerugian Kebakaran Pasar Senen Sembilan Miliar
Kamis, 11 Maret 2010
Jakarta (ANTARA News) - Kerugian yang disebabkan kebakaran di Pasar Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis dinihari, ditaksir mencapai Rp8,5 miliar. Pasar Senen mengalami kebakaran pada Kamis (10/3), sekitar pukul 00.30 WIB. Kobaran api baru berhasil dipadamkan pada pukul 03.00 WIB, setelah 250 kios dan 80 lapak pedagang kaki lima (PKL) musnah terbakar.
"Kerugian dari bangunan fisik diperkirakan mencapai Rp3 miliar, dan sisanya barang milik pedagang," kata Kepala PD Pasar Jaya, Djangga Lubis, di Jakarta, Kamis.
Hingga Kamis sore, Djangga menyebut relokasi pedagang yang terkena dampak kebakaran belum dilakukan PD Pasar Jaya.
"Sampai sekarang, kami masih membereskan puing-puing bangunan sisa kebakaran," katanya.
Menurut Djangga, kebakaran diduga terjadi bukan karena adanya korsleting listrik dari ruko-ruko yang berada di pasar tersebut, tetapi karena api dari PKL yang berada di luar ruko.
"Tapi penyebab pastinya masih diselidiki oleh polisi," ujarnya.
Kecurigaan bahwa kebakaran itu disengaja memang sempat beredar di kalangan pedagang di Pasar Senen, karena mereka sempat menolak rencana renovasi pasar yang akan segera dilakukan PD Pasar Jaya, namun Djangga menyangkal adanya hal seperti itu.
"Kami sudah mengumpulkan para pedagang, supaya tidak saling tuding dan saling curiga. Jangan sampai mereka berpikir, pasar sengaja dibakar karena ada proyek baru di atas lahan tersebut," katanya.
Meskipun demikian, Djangga mengakui rencana renovasi itu telah disiapkan sejak lama, dan sempat mengalami hambatan karena adanya penolakan pedagang.
"Rencana ini sudah ada sejak 2004, namun baru 70 persen pedagang yang setuju terhadap rencana itu," katanya.
Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran membutuhkan hingga 30 mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api di Pasar Senen tersebut.
Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran Risanto mengatakan api cepat membesar karena banyaknya barang yang mudah terbakar seperti plastik, kain dan karet.
"Selain itu, kami mengalami kesulitan memadamkan api karena asap tebal, keadaan gelap, dan pintu ruko berbentuk rolling door," katanya.
(T.A043/R009)
Jakarta (ANTARA News) - Kerugian yang disebabkan kebakaran di Pasar Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis dinihari, ditaksir mencapai Rp8,5 miliar. Pasar Senen mengalami kebakaran pada Kamis (10/3), sekitar pukul 00.30 WIB. Kobaran api baru berhasil dipadamkan pada pukul 03.00 WIB, setelah 250 kios dan 80 lapak pedagang kaki lima (PKL) musnah terbakar.
"Kerugian dari bangunan fisik diperkirakan mencapai Rp3 miliar, dan sisanya barang milik pedagang," kata Kepala PD Pasar Jaya, Djangga Lubis, di Jakarta, Kamis.
Hingga Kamis sore, Djangga menyebut relokasi pedagang yang terkena dampak kebakaran belum dilakukan PD Pasar Jaya.
"Sampai sekarang, kami masih membereskan puing-puing bangunan sisa kebakaran," katanya.
Menurut Djangga, kebakaran diduga terjadi bukan karena adanya korsleting listrik dari ruko-ruko yang berada di pasar tersebut, tetapi karena api dari PKL yang berada di luar ruko.
"Tapi penyebab pastinya masih diselidiki oleh polisi," ujarnya.
Kecurigaan bahwa kebakaran itu disengaja memang sempat beredar di kalangan pedagang di Pasar Senen, karena mereka sempat menolak rencana renovasi pasar yang akan segera dilakukan PD Pasar Jaya, namun Djangga menyangkal adanya hal seperti itu.
"Kami sudah mengumpulkan para pedagang, supaya tidak saling tuding dan saling curiga. Jangan sampai mereka berpikir, pasar sengaja dibakar karena ada proyek baru di atas lahan tersebut," katanya.
Meskipun demikian, Djangga mengakui rencana renovasi itu telah disiapkan sejak lama, dan sempat mengalami hambatan karena adanya penolakan pedagang.
"Rencana ini sudah ada sejak 2004, namun baru 70 persen pedagang yang setuju terhadap rencana itu," katanya.
Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran membutuhkan hingga 30 mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api di Pasar Senen tersebut.
Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran Risanto mengatakan api cepat membesar karena banyaknya barang yang mudah terbakar seperti plastik, kain dan karet.
"Selain itu, kami mengalami kesulitan memadamkan api karena asap tebal, keadaan gelap, dan pintu ruko berbentuk rolling door," katanya.
(T.A043/R009)
Pemkot Segera Tertibkan PKL Bermobil
Solo, CyberNews.
Pemkot Surakarta segera menertibkan para pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan mobil. Pasalnya, keberadaan mereka dianggap tidak sesuai dengan tata ruang Kota Bengawan. Penertiban terhadap para PKL akan dilakukan sejumlah instansi terkait seperti Dinas Pengelola Pasar (DPP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Kepala Dinas Pengelola Pasar, Subagiyo menganggap keberadaan para PKL bermobil ini mengganggu dinamika perdagangan di pasar. "Seharusnya kan semua kegiatan dilakukan di dalam pasar. Mereka sudah memotong jalur distribusi dan tidak memberikan kenyamanan bagi para konsumen karena semua transaksi dilakukan di pinggir jalan," kata dia pada Suara Merdeka CyberNews.Pemkot Surakarta segera menertibkan para pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan mobil. Pasalnya, keberadaan mereka dianggap tidak sesuai dengan tata ruang Kota Bengawan. Penertiban terhadap para PKL akan dilakukan sejumlah instansi terkait seperti Dinas Pengelola Pasar (DPP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Menurutnya para pelaku usaha tersebut telah mengubah fungsi dari alat transportasi yang digunakannya. Selain itu dari sisi retribusi pun mereka hanya memberikan kontribusi melalui pembayaran uang parkir. "Sama juga mereka mengkamuflasekan lahan parkir. Kami tidak memungut retribusi dari mereka," imbuhnya.
Penertiban para PKL, lanjutnya, perlu dilakukan agar dikemudian hari jumlahnya tidak semakin bertambah. Saat ini dari pendataan yang dilakukan DPP setidaknya sudah ada puluhan PKL bermobil yang tersebar di Kota Solo. Mereka tersebar dengan melakukan usaha menjual produk sandang dan pangan.
"Perkembangan jumlah mereka sampai saat ini cukup pesat terutama sejak tahun lalu. Kalau tidak ditata akan semakin sulit nantinya," tegas mantan Kepala Kantor Satpol PP ini.
( Gading Persada / CN14 )
Penghasilan PKL Kalibata Turun Drastis
Jum'at, 19 Maret 2010
Pedagang Kali Lima (Foto: Koran SI)
JAKARTA - Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bisa mangkal di sekitar Taman Makam Pahlawan (TPM) Kalibata mengaku omzetnya turun akibat kebijakan penggusuran tersebut.
Mereka dilarang berjualan di kawasan itu terkait persiapan kedatangan Presiden Amerika Barack Obama yang awalnya pada Maret ini, namun akhirnya ditunda hingga pertengahan Juni mendatang. Menurut Wiwi (38), seorang PKL Kalibata yang tinggal di Bojonggede, dirinya tidak mengetahui sampai kapan penertiban lapak jualan ini berlanjut.
Akibat penertiban tersebut, Wiwi mengaku omzet penjualannya turun drastis. "Hasil dari penjualan minuman dingin turun drastis, yang biasanya sehari bisa Rp100.000, sekarang cuma Rp25.000," keluh dia yang sudah berjualan di tempat itu sejak lima tahun lalu, kepada okezone, Jumat (19/3/2010).
Wiwi menuturkan, hasil jerih payahnya berjualan di sekitar TMP Kalibata dapat menyekolahkan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "Dengan berjualan, saya bisa membiayai sekolah anak, tapi kalau sehari dapat Rp25.000, itu hanya cukup untuk ongkos naik kereta," ucapnya sambil menangis.
(ram)
Pedagang Kali Lima (Foto: Koran SI)
JAKARTA - Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bisa mangkal di sekitar Taman Makam Pahlawan (TPM) Kalibata mengaku omzetnya turun akibat kebijakan penggusuran tersebut.
Mereka dilarang berjualan di kawasan itu terkait persiapan kedatangan Presiden Amerika Barack Obama yang awalnya pada Maret ini, namun akhirnya ditunda hingga pertengahan Juni mendatang. Menurut Wiwi (38), seorang PKL Kalibata yang tinggal di Bojonggede, dirinya tidak mengetahui sampai kapan penertiban lapak jualan ini berlanjut.
Akibat penertiban tersebut, Wiwi mengaku omzet penjualannya turun drastis. "Hasil dari penjualan minuman dingin turun drastis, yang biasanya sehari bisa Rp100.000, sekarang cuma Rp25.000," keluh dia yang sudah berjualan di tempat itu sejak lima tahun lalu, kepada okezone, Jumat (19/3/2010).
Wiwi menuturkan, hasil jerih payahnya berjualan di sekitar TMP Kalibata dapat menyekolahkan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "Dengan berjualan, saya bisa membiayai sekolah anak, tapi kalau sehari dapat Rp25.000, itu hanya cukup untuk ongkos naik kereta," ucapnya sambil menangis.
(ram)
Penertiban PKL di Jatinegara Ricuh
22/03/2010
Liputan6.com, Jakarta: Penertiban pedagang kaki lima di Jatinegara, Jakarta Timur, oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Senin (22/3), diwarnai aksi protes dan caci maki pedagang. Eni, salah seorang pedagang memaki petugas yang akan mengeksekusi lapaknya. Tak hanya Eni, beberapa pedagang lainnya yang tak sudi barang dagangannya diangkut juga ikut protes.Razia yang digelar siang tadi, menyisiri kawasan Jalan Mayjen Sutoyo, Universitas Kristen Indonesia (UKI), Pasar Jatinegara, dan Stasiun Jatinegara. Menurut Wakil Camat Jatinegara Ali Murtado, pihaknya sudah beberapa kali memberi peringatan, namun tak pernah diindahkan. Razia tersebut dilakukan menjelang penilaian Adipura terhadap lima wilayah di DKI Jakarta.(BJK/IAN)
Demi Adipura Puluhan PKL Ditertibkan
okezone
Selasa, 23 Maret 2010
JAKARTA - Puluhan pedagang kaki lima, gerobak pedagang, reklame, ditertibkan petugas di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur.
Penertiban dilakukan dalam rangka Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur mempertahankan piala Adipura. Aksi ini sempat memicu kekesalan pedagang yang tidak terima dengan aksi petugas.
Sedikitnya 100 petugas gabungan dari polisi, Dinas Perhubungan, dan Satuan Petugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Sudin Kebersihan diterjunkan ke lokasi. Kegiatan kali ini dipusatkan pada jalan protokol yang ada di kawasan Jatinegara, ungkap Wakil Camat Jatinegara Ali Murthado.
Penertiban ini menurutnya selain dalam rangka penilaian adipura juga merupakan kegiatan rutin.
Penertiban yang dimulai sekitar pukul 07.00 WIB dilakukan dengan menyisiri Jalan DI Panjaitan arah Cawang. Dilanjutkan dengan menertibkan di Jalan Otto Iskandar Dinata (Otista), Jalan Jatinegara Barat, dan di Jalan Bekasi Raya.
"Sedikitnya 20 gerobak, 30 reklame dan 5 warung PKL ditertibkan petugas," ungkap Camat Jatinegara Andriyansah, Senin (22/3/2010).
Banyak juga pedagang yang melarikan diri dan membongkar barang dagangannya sendiri. Surat pemberitahuan juga sudah dilakukan sebelumnya oleh petugas.
Kawasan yang paling banyak ditertibkan adalah Jalan Otista dan di depan stasiun Kereta Api (KA) Jatinegara. Kawasan tersebut terkenal yang paling semrawut selama ini. Karena selain terdapat Stasiun KA Jatinegara juga terdapat Pasar Rawa Bening. Sedangkan penertiban reklame paling banyak terdapat di Teminal Kampung Melayu.
Di depan Stasiun KA Jatinegara, keberadaan gerobak pedagang dan PKL membuat kawasan stasiun dan sekitarnya tampak semrawut. Sedangkan banyaknya parkir di sepanjang bahu jalan serta angkutan umum yang menunggu di badan jalan membuat kawasan tersebut selalu macet.
Kekisruhan terjadi saat ada beberapa pedagang yang marah karena dagangannya diangkut petugas. Terjadi tarik-menarik barang dagangan dengan petugas. Sumpah serapah juga keluar dari pedagang yang gagal mempertahankan barang dagangan mereka.
Seperti yang dialami oleh Yani (32), pedagang teh botolan yang ditemui di depan Stasiun Jatinegara. Dirinya marah saat sebuah etalase dan boks kerat minuman teh botolannya diangkut. "Saya sumpahin kalian (petugas) tujuh turunan sengsara," ungkap Devi.
Ibu dua anak ini mengaku telah berdagang di sana sejak 2007. "Kenapa baru kali saya ditertibkan," ungkapnya. Sejak ditinggal suaminya berjualan minuman adalah satu-satunya usaha untuk memberi makan kedua anaknya.
Hal yang paling dia sesalkan adalah tidak adanya pemberitahuan dari petugas sebelum dilakukan penertiban. Menurutnya, pihaknya akan kembali berjualan lagi kalau petugas mulai pergi dari lokasi. "Ya saya tetap akan berjualan lagi nanti," uajrnya.
(Isfari Hikmat/Koran SI/ram)
Wah, Senen Raya Telah Steril dari PKL
Selasa, 23 Maret 2010
JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah sempat tertunda, petugas Satpol PP Kecamatan Senen dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat akhirnya menertibkan para pedagang kaki lima yang berdagang di bahu Jalan Senen Raya atau tepat di depan Blok VI Pasar Senen pascakebakaran Pasar Senen beberapa waktu lalu.
Dengan mengerahkan sekitar 100 personel Satpol PP, petugas sudah berjaga-jaga dengan membuat barisan di lokasi tersebut sejak pukul 06.00, Selasa (23/3/2010).
Saat para pedagang hendak menggelar dagangannya, petugas pun langsung menghalau dan mengimbau pedagang untuk berdagang di pelataran depan Blok VI Pasar Senen yang telah disediakan PD Pasar Jaya. Penertiban pun berjalan lancar.
Sebelumnya, pihak Kecamatan Senen juga telah mengimbau kepada para pedagang untuk berjualan di pelataran depan Blok VI Pasar Senen dan meninggalkan bahu Jalan Senen Raya yang sebelumnya ditempati oleh pedagang sehingga menimbulkan kesan kesemrawutan dan kemacetan di wilayah tersebut. Alhasil, kini Jalan Senen Raya pun terlihat steril dari para PKL.
"Petugas tiba dan mulai berjaga untuk menertibkan sejak pukul 06.00 saat pedagang belum membuka daganganya. Jadi, ketika pedagang datang, kami langsung imbau untuk tidak berjualan di bahu jalan, tapi silakan pindah ke pelataran Blok VI," ujar Harry Hariansyah, Kepala Satgas Satpol PP Kelurahan Senen, Selasa.
Dia mengaku bahwa ada beberapa pedagang yang menolak relokasi. Namun, aksi penolakan berhasil diredam petugas.
"Secara umum, tidak ada pedagang yang menolak, tapi sempat juga ada penolakan dari satu-dua pedagang, tapi karena kami persuasif, mereka akhirnya bersedia tidak lagi berjualan di bahu jalan," kata Harry Hariansyah.
Langkah selanjutnya, Harry mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan penjagaan di kawasan Jalan Senen Raya atau tepatnya di depan Blok VI Pasar Senen. Pihaknya akan berpatroli dan beberapa petugas akan ditempatkan untuk melakukan penjagaan hingga situasi benar-benar kondusif.
"Yang jelas untuk satu atau dua hari ke depan, kami akan tetap berjaga-jaga di bahu jalan untuk mengantisipasi kembalinya pedagang berjualan di sini," kata Harry.
JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah sempat tertunda, petugas Satpol PP Kecamatan Senen dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat akhirnya menertibkan para pedagang kaki lima yang berdagang di bahu Jalan Senen Raya atau tepat di depan Blok VI Pasar Senen pascakebakaran Pasar Senen beberapa waktu lalu.
Dengan mengerahkan sekitar 100 personel Satpol PP, petugas sudah berjaga-jaga dengan membuat barisan di lokasi tersebut sejak pukul 06.00, Selasa (23/3/2010).
Saat para pedagang hendak menggelar dagangannya, petugas pun langsung menghalau dan mengimbau pedagang untuk berdagang di pelataran depan Blok VI Pasar Senen yang telah disediakan PD Pasar Jaya. Penertiban pun berjalan lancar.
Sebelumnya, pihak Kecamatan Senen juga telah mengimbau kepada para pedagang untuk berjualan di pelataran depan Blok VI Pasar Senen dan meninggalkan bahu Jalan Senen Raya yang sebelumnya ditempati oleh pedagang sehingga menimbulkan kesan kesemrawutan dan kemacetan di wilayah tersebut. Alhasil, kini Jalan Senen Raya pun terlihat steril dari para PKL.
"Petugas tiba dan mulai berjaga untuk menertibkan sejak pukul 06.00 saat pedagang belum membuka daganganya. Jadi, ketika pedagang datang, kami langsung imbau untuk tidak berjualan di bahu jalan, tapi silakan pindah ke pelataran Blok VI," ujar Harry Hariansyah, Kepala Satgas Satpol PP Kelurahan Senen, Selasa.
Dia mengaku bahwa ada beberapa pedagang yang menolak relokasi. Namun, aksi penolakan berhasil diredam petugas.
"Secara umum, tidak ada pedagang yang menolak, tapi sempat juga ada penolakan dari satu-dua pedagang, tapi karena kami persuasif, mereka akhirnya bersedia tidak lagi berjualan di bahu jalan," kata Harry Hariansyah.
Langkah selanjutnya, Harry mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan penjagaan di kawasan Jalan Senen Raya atau tepatnya di depan Blok VI Pasar Senen. Pihaknya akan berpatroli dan beberapa petugas akan ditempatkan untuk melakukan penjagaan hingga situasi benar-benar kondusif.
"Yang jelas untuk satu atau dua hari ke depan, kami akan tetap berjaga-jaga di bahu jalan untuk mengantisipasi kembalinya pedagang berjualan di sini," kata Harry.
Demi Adipura, PKL Ditertibkan
Kamis, 25 Maret 2010
Jakarta, Kompas - Lebih dari 41 lapak pedagang kaki lima di Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Sungai Bambu, Jakarta Utara, ditertibkan. Selain itu, 10 becak yang beroperasi di simpang lima Semper, Koja, Jakarta Utara, juga disita Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Utara, Rabu (24/3).
Dari Kelurahan Cilincing, petugas menyita 29 lapak PKL yang beroperasi di Jalan Raya Sungai Landak, sedangkan dari Kelurahan Sungai Bambu ditertibkan 12 lapak di Jalan RE Martadinata. Sebelumnya, petugas sudah menertibkan 150 lapak pedagang bambu yang berjualan di sepanjang Jalan RE Martadinata.
"Mereka kami tertibkan karena lapak mereka berdiri di atas saluran air serta berdekatan dengan jalan raya, termasuk rel kereta api jurusan Tanjung Priok- Kota. Selain membuat kumuh, keberadaan mereka sudah melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum," kata Dwi Haryanto, Wakil Camat Tanjung Priok.
Secara terpisah, Lurah Cilincing Tulus Harjo mengatakan, para pedagang ditertibkan karena berdagang di jalur penilaian Adipura.
"Jalan Sungai Landak-Jalan Marunda adalah jalan yang berada di jalur titik penilaian Adipura," ujarnya.
Siti, salah seorang pedagang yang lapaknya terkena penertiban, menuntut agar satpol PP tak hanya menertibkan pedagang, tetapi juga sopir angkot yang mangkal di Jalan Sungai Landak.
"Kami berdagang di sini karena ramai. Banyak orang butuh makan di sini, dari sopir angkot sampai calon penumpang. Pemerintah seharusnya jangan pilih kasih. Angkot juga ditertibkan dong," kata Siti.
Menanggapi permintaan itu, Tulus mengatakan sudah menyurati dinas perhubungan mengenai keberadaan angkot. "Masalah angkot bukan wewenang kami," kata Tulus.
Sementara itu, penertiban becak di Semper nyaris terjadi bentrokan. Para penarik becak menolak becaknya disita untuk dibuang ke Cakung, Jakarta Timur. Namun, karena jumlah petugas satpol PP lebih banyak, mereka pun pasrah.
Serang
Satpol PP Kota Serang, Provinsi Banten, sudah tiga kali menertibkan PKL. Penertiban pertama dan kedua dilakukan di seputar Alun-Alun Kota Serang. Penertiban ketiga dilaksanakan di sekitar kawasan pertokoan Royal di ruas Sultan Ageng Tirtayasa dan sekitar Pasar Lama.
"Sehari sebelum operasi penertiban, kami sudah mengeluarkan surat pemberitahuan agar PKL membongkar sendiri tempat berjualannya. Kalau masih bandel, kami yang akan membongkarnya," kata Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Serang Misri.
Penertiban PKL tersebut untuk menciptakan Kota Serang tertib, rapi, dan indah. "Penertiban kami lakukan secara persuasif, tetapi kami minta pedagang juga mengerti dan mematuhi aturan," katanya. (CAS/ARN)
13 Bangunan Dibongkar, 35 Disegel
Poskota, Rabu, 3 Maret 2010
JAKARTA – Warga RW 03 Kel. Kebayoran Lama Utara menilai jajaran Sudin Pengawas dan Penataan Bangunan (P2B) Jaksel tebang pilih dalam penghentian maupun penertiban bangunan bermasalah. Selama Pebruari 2010, sekitar 13 unIt bangunan dibongkar paksa.
"Sudah lama surat keluhan dan protes berkaitan dengan pembangunan rumah di lingkungan ini disampaikan, tapi tak ditanggapi serius seksi P2B kecamatan," kata Ny. Tina, warga RW 03, Kel. Kebayoran Lama Utara, Rabu (3/3).
Keluhan berkaitan dengan maraknya bangunan bermasalah sudah sering terjadi di wilayah ini kurang mendapatkan perhatian, ujarnya kesal dan minta perhatian serius.
Menanggapi keluhan dan protes warga tersebut, Kasie P2B Kec. Kebayoran Lama Indra, mengatakan sudah mengirimkan surat penghentian proyek pekerjaan pembangunan (SP4) ke bangunan bermasalah di RW 03 Kel. kebayoran Lama Utara.
13 UNIT DIBONGKAR PAKSA
Sedangkan Kasudin P2B Jaksel, Widyo didampingi Kasie Pengawasan Beri, menambahkan kurun waktu Pebruari 2010 di sepuluh kecamatan, sekitar 13 unit bangunan bermasalah dibongkar paksa dan sedikitnya 35 segel dikeluarkan.
"Bangunan yang dibongkar paksa termasuk empat unit town house di Jl. H. Aseli, Jagakarsa," tambahnya yang mengaku kegiatan itu akan terus dilakukan guna menegakan aturan serta memberikan efek jera terhadap warga yang membangun tanpa izin.
Pemberian 35 surat segel terhadap bangunan bermasalah, tambah dia, termasuk bangunan yang berubah fungsi di kawasan Kebayoran Baru maupun Cilandak.
(anton/sir)
JAKARTA – Warga RW 03 Kel. Kebayoran Lama Utara menilai jajaran Sudin Pengawas dan Penataan Bangunan (P2B) Jaksel tebang pilih dalam penghentian maupun penertiban bangunan bermasalah. Selama Pebruari 2010, sekitar 13 unIt bangunan dibongkar paksa.
"Sudah lama surat keluhan dan protes berkaitan dengan pembangunan rumah di lingkungan ini disampaikan, tapi tak ditanggapi serius seksi P2B kecamatan," kata Ny. Tina, warga RW 03, Kel. Kebayoran Lama Utara, Rabu (3/3).
Keluhan berkaitan dengan maraknya bangunan bermasalah sudah sering terjadi di wilayah ini kurang mendapatkan perhatian, ujarnya kesal dan minta perhatian serius.
Menanggapi keluhan dan protes warga tersebut, Kasie P2B Kec. Kebayoran Lama Indra, mengatakan sudah mengirimkan surat penghentian proyek pekerjaan pembangunan (SP4) ke bangunan bermasalah di RW 03 Kel. kebayoran Lama Utara.
13 UNIT DIBONGKAR PAKSA
Sedangkan Kasudin P2B Jaksel, Widyo didampingi Kasie Pengawasan Beri, menambahkan kurun waktu Pebruari 2010 di sepuluh kecamatan, sekitar 13 unit bangunan bermasalah dibongkar paksa dan sedikitnya 35 segel dikeluarkan.
"Bangunan yang dibongkar paksa termasuk empat unit town house di Jl. H. Aseli, Jagakarsa," tambahnya yang mengaku kegiatan itu akan terus dilakukan guna menegakan aturan serta memberikan efek jera terhadap warga yang membangun tanpa izin.
Pemberian 35 surat segel terhadap bangunan bermasalah, tambah dia, termasuk bangunan yang berubah fungsi di kawasan Kebayoran Baru maupun Cilandak.
(anton/sir)
Rumah Bermasalah Belum Disegel
Kamis, 4 Maret 2010
KEBAYORAN LAMA (Pos Kota) – Warga RW 03 Kel. Kebayoran Lama Utara menilai Sudin Pengawas dan Penataan Bangunan (P2B) Jaksel tebang pilih dalam penertiban bangunan bermasalah. Selama Februari 2010 cuma 13 unit bangunan dibongkar paksa.
"Sudah lama surat keluhan dan protes berkaitan dengan pembangunan rumah di lingkungan ini disampaikan tapi tak ditanggapi serius seksi P2B kecamatan," kata Ny. Tina, warga RW 03, Kel. Kebayoran Lama Utara, Rabu (3/3).
Keluhan berkaitan dengan maraknya bangunan bermasalah sudah sering terjadi di wilayah ini kurang mendapatkan perhatian, ujarnya kesal dan minta perhatian serius.
Kasie P2B Kec. Kebayoran Lama Indra, mengatakan sudah mengirimkan surat penghentian proyek pekerjaan pembangunan (SP4) ke bangunan bermasalah di RW 03 Kel. Kebayoran Lama Utara.
Kasudin P2B Jaksel Widyo didampingi Kasie Pengawasan Beri, menyebut selama Februari 2010 di sepuluh kecamatan, 13 bangunan bermasalah di bongkar paksa dan 35 lainnya disegel. "Bangunan yang dibongkar paksa termasuk empat unit town house di Jl. H. Aseli, Jagakarsa," jelasnya.
Pemberian 35 surat segel terhadap bangunan bermasalah, termasuk bangunan yang berubah fungsi di kawasan Kebayoran Baru maupun Cilandak. (anton/B)
KEBAYORAN LAMA (Pos Kota) – Warga RW 03 Kel. Kebayoran Lama Utara menilai Sudin Pengawas dan Penataan Bangunan (P2B) Jaksel tebang pilih dalam penertiban bangunan bermasalah. Selama Februari 2010 cuma 13 unit bangunan dibongkar paksa.
"Sudah lama surat keluhan dan protes berkaitan dengan pembangunan rumah di lingkungan ini disampaikan tapi tak ditanggapi serius seksi P2B kecamatan," kata Ny. Tina, warga RW 03, Kel. Kebayoran Lama Utara, Rabu (3/3).
Keluhan berkaitan dengan maraknya bangunan bermasalah sudah sering terjadi di wilayah ini kurang mendapatkan perhatian, ujarnya kesal dan minta perhatian serius.
Kasie P2B Kec. Kebayoran Lama Indra, mengatakan sudah mengirimkan surat penghentian proyek pekerjaan pembangunan (SP4) ke bangunan bermasalah di RW 03 Kel. Kebayoran Lama Utara.
Kasudin P2B Jaksel Widyo didampingi Kasie Pengawasan Beri, menyebut selama Februari 2010 di sepuluh kecamatan, 13 bangunan bermasalah di bongkar paksa dan 35 lainnya disegel. "Bangunan yang dibongkar paksa termasuk empat unit town house di Jl. H. Aseli, Jagakarsa," jelasnya.
Pemberian 35 surat segel terhadap bangunan bermasalah, termasuk bangunan yang berubah fungsi di kawasan Kebayoran Baru maupun Cilandak. (anton/B)
Pasar Sukolilo Dibongkar Paksa
Pati, CyberNews.
Kamis (25/3) pagi ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati melakukan pembongkaran paksa terhadap bangunan kios pasar Sukolilo di Kecamatan Sukolilo Kabupeten Pati.Satu Evakator dikerahkan Satpol PP untuk merubuhkan bangunan yang ada dipasar, beberapa waktu lalu terlihat tiga kios pasar sudah dirobohkan oleh alat berat tersebut.
Pembongkaran itu sendiri sebetulnya ditentang keras oleh para pedagang pasar, mereka terus melakukan perlawanan ke aparat Satpol PP namun oleh pihak satpol PP dibantu dengan kepolisian setempat melakukan pagar betis sehingga pedagang tidak bisa mendekat ke pasar.
Beberapa anggota Satpol pun terlihat menyisir pasar dan mengevakusi para pedagang yang berada di dalam, mereka diminta untuk keluar dari area pasar. Meski banyak pedagang yang menangis dan berontak namun mereka tidak bisa mendekat area pasar yang dibongkar tersebut.
Kepala desa setempat mengatakan pembongkaran tersebut akan terus dilakukan meski banyak pedagang yang menetang, menurutnya barang dagangan yang masih belum disingkirkan oleh para pedagang nantinya akan diinventarisir pihak aparat desa dan nantinya dievakuasi keluar pasar. Sehingga pembongkaran terus berjalan lancar tanpa perlu mengkhawatirkan barang dagangan para pedagang pasar.
( Ardiansyah , Elshinta/ CN13 )
Kamis (25/3) pagi ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati melakukan pembongkaran paksa terhadap bangunan kios pasar Sukolilo di Kecamatan Sukolilo Kabupeten Pati.Satu Evakator dikerahkan Satpol PP untuk merubuhkan bangunan yang ada dipasar, beberapa waktu lalu terlihat tiga kios pasar sudah dirobohkan oleh alat berat tersebut.
Pembongkaran itu sendiri sebetulnya ditentang keras oleh para pedagang pasar, mereka terus melakukan perlawanan ke aparat Satpol PP namun oleh pihak satpol PP dibantu dengan kepolisian setempat melakukan pagar betis sehingga pedagang tidak bisa mendekat ke pasar.
Beberapa anggota Satpol pun terlihat menyisir pasar dan mengevakusi para pedagang yang berada di dalam, mereka diminta untuk keluar dari area pasar. Meski banyak pedagang yang menangis dan berontak namun mereka tidak bisa mendekat area pasar yang dibongkar tersebut.
Kepala desa setempat mengatakan pembongkaran tersebut akan terus dilakukan meski banyak pedagang yang menetang, menurutnya barang dagangan yang masih belum disingkirkan oleh para pedagang nantinya akan diinventarisir pihak aparat desa dan nantinya dievakuasi keluar pasar. Sehingga pembongkaran terus berjalan lancar tanpa perlu mengkhawatirkan barang dagangan para pedagang pasar.
( Ardiansyah , Elshinta/ CN13 )
Ironi Villa dan Kandang Ayam di Bogor
Kamis, 25 Maret 2010
BOGOR - Menangis dan pasrah, itulah yang bisa disuarakan puluhan ibu-ibu saat tiga bangunan kandang ayam miliknya yang terletak di kampung Babakan, RT 2-5, Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor dibongkar paksa petugas Sat Pol PP Kabupaten Bogor.
Tidak hanya ibu-ibu, puluhan anak yang masih duduk di Sekolah Dasar pun ikut menangis tak kuasa menahan kesedihan. Kandang ayam yang selama ini menjadi mata pencaharian suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dibongkar.
Dian dan anaknya Siti terus meronta ronta menangis saat bangunan kandang ayam di rubuhkan petugas. "Kami mau makan apa dan harus mencari kemana buat biaya sekolah anak saya pak," katanya lirih.
Namun tangisan ibu dan anaknya itu tak bisa menghentikan tangan tangan petugas untuk merubuhkan kandang ayam tersebut.
Ironis memang hanya gara-gara tidak memiliki izin mendirikan bangunan kandang ayam ini dirubuhkan, padahal di sekelilingnya ratusan vila ilegal berdiri megah tak tersentuh.
"Ini tanah milik saya bukan tanah negara, masa hanya bangunan bambu ini harus memilik IMB," kata Sukarya pemilik kandang ayam sambil meneteskan air matanya.
Pemilik kandang Ayam juga menjelaskan bahwa pembongkaran ini merupakan pesanan seseorang yang dekat dengan Bupati. Sementara itu Sukamto Bejo Kasi Dalop Pol PP Kabupaten Bogor, pembongkaran ini merupakan perintah Bupati Bogor Rahcmat Yasin.
"Saya hanya menjalankan tugas dan perintah atasan, karena bangunan ini tidak memiliki IMB," katanya singkat.
(Endang Gunawan/Global/fit)
Meresahkan, Warga Bongkar Paksa Lapak PKL
Meresahkan, Warga Bongkar Paksa Lapak PKL
29/03/2010 16:59
Liputan6.com, Klaten: Puluhan warga Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (29/3) siang, beramai-ramai membongkar paksa lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di pinggir Jalan Raya Klaten, tepatnya di belakang Kantor Dinas Pendidikan Klaten.Awalnya proses pembongkaran sempat ricuh, karena ditentang para pemilik lapak, namun karena mendapat pengawalan puluhan petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Klaten, kericuhan dapat diantisipasi. Para pedagang tidak bisa berbuat apapun saat lapak dagangan mereka dihancurkan massa.
Menurut Warsito, tokoh masyarakat setempat, pembongkaran lapak PKL ini terpaksa dilakukan, sebab sudah berkali-kali para pedagang tidak mengindahkan permintaan warga, agar jangan berjualan di daerah mereka, karena mengganggu ketertiban. Bahkan pihak pedagang sempat menggunakan preman untuk mempertahankan lapaknya, sehingga membuat warga semakin resah, dan jika dibiarkan dikhawatirkan bisa memancing tawuran antarwarga sendiri.
Selain itu, lapak PKL juga berada di atas trotoar jalan, yang merupakan tempat terlarang untuk berjualan. Setelah melakukan pembersihan lapak, para warga dan Satpol PP setempat mengancam, akan kembali melakukan penertiban, jika para pedagang kembali mendirikan lapak seperti semula.(ARL)
Lapak Liar Dibongkar, Pedagang Pasrah
30/03/2010 23:48
Liputan6.com, Depok: Puluhan Satuan Polisi Pamong Praja membongkar paksa sejumlah bangunan pedagang kaki lima di depan Pasar Agung Sukmajaya, Depok Timur, Jawa Barat, Selasa (30/3). Berbeda dari kasus-kasus sebelumnya, para pedagang tidak melawan. Beberapa pedagang secara sukarela membongkar sendiri lapaknya.Bangunan para pedagang ini telah melanggar kepentingan umum seperti jalur hijau dan trotoar. Mereka menyalahi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2001 tentang ketertiban umum. Usai membongkar lapak, para petugas meminta masyarakat untuk mengawasi para pedagang liar yang kerap memanfaatkan bahu dan badan jalan.(WIL/SHA)
Jelang Adipura, Satpol PP Gencar Razia Spanduk
Purwokerto, CyberNews. Puluhan spanduk yang terpasang melintang di Jalan HR Bunyamin Purwokerto dirazia Satpol PP. Maraknya materi promosi yang terpampang disepanjang jalan itu dinilai mengganggu keindahan kota. Sebab pemasangan materi promosi kerapkali dilakukan tidak pada tempatnya, sehingga menimbulkan kesan semrawut.
Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banyumas Roni Hidayat, Senin (22/3).
"Razia dilakukan disepanjang Jalan HR Bunyamin, sebab di jalan itu masih bnayak ditemui spanduk maupun materi promosi lain yang melanggar aturan," ucapnya. Menurutnya spanduk yang dirazia merupakan spanduk yang dipasang tidak pada tempatnya.
Saat ini, lanjutnya, razia terhadap pemasangan materi promosi yang melanggar aturan gencar dilakukan, sebab mendekati momentum ulang tahun Kabupaten Banyumas dan penilaian Adipura.
Menurutnya pemasangan spanduk yang melintang di jalan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 1998 tentang pajak reklame. Dalam razia tersebut berhasil disita sedikitnya 50 buah barang bukti spanduk.
Terpisah, Kepala Satpol PP Banyumas Yayah Setiono mengatakan razia dilakukan untuk menertibkan beberapa materi promosi yang melanggar aturan. Hal itu selain untuk menegakkan aturan juga untuk memperindah kondisi lingkungan di sekitar jalan raya.
( Gayhul Dhika / CN16 )
8 Remaja Jadi Sopir Angkot Dirazia
Selasa, 23 Maret 2010
KOJA (Pos Kota) – Delapan sopir angkot yang masih berusia di bawah umur diamankan petugas Satuan Lantas Polsek Koja dalam operasi yang digelar di Jalan Simpang Lima Semper dan Jalan Raya Cakun cilincing (Cacing), Koja, Selasa (23/3).
Kanit Lantas Polsek Koja, Aiptu Waluyo menjelaskan, razia tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan warga pengguna angkot yang resah dengan maraknya sopir di bawah umur. Selain tidak memiliki SIM, mereka kerap mengemudikan angkot secara ugal-ugalan, ujar Waluyo.
Perilaku awak angkot ABG tersebut, tambah Waluyo, dinilai membahayakan pengguna jalan lainnya. Mereka hanya kita beri pengarahan, sementara angkot yang mereka bawa terpaksa kita kandangkan, lanjut Waluyo. Selain itu dalam razia tersebut, petugas juga menilang 13 sopir yang kedapatan tidak memiliki SIM.
Rono, 16, satu sopir angkot ABG mengaku terpaksa menjalani profesi tersebut lantaran sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ijasah saya cuma SD, nyari kerja susah. Terpaksa narik angkot, ujar Rono yang ditangkap saat membawa angkot KWK 03 jurusan Cakung – Tanjung Priok.(yahya/B)
Puluhan Pelajar Bersenjata Tajam Dirazia Polisi
25/03/2010 23:14
Liputan6.com, Depok: Puluhan pelajar dari sebuah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Depok, Jawa Barat, Kamis (25/3) ditangkap aparat Polsek Pancoran Mas, Depok, karena diduga hendak tawuran usai mengikuti ujian nasional (UN). Dari para pelajar tersebut, polisi juga berhasil menyita sejumlah senjata tajam berupa celurit, pisau, dan benda berbahaya lainnya seperti ikat pinggang bermata gir.Para pelajar yang memiliki senjata tajam kini diperiksa intensif polisi. Mereka membantah jika senjata tajam itu adalah miliknya. Sementara itu, puluhan pelajar lainnya yang tidak terbukti memiliki senjata tajam dikembalikan polisi kepada orang tua masing-masing. Polisi meminta agar para orang tua mengawasi anak mereka jika tidak ingin anaknya dipidana.(BJK/AYB)
Vila Dirazia, Warga Puncak Protes
27/03/2010
Liputan6.com, Bogor: Ratusan warga Kampung Tugu Selatan, Puncak, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (27/3) dini hari menyerbu Kantor Kecamatan Cisarua. Mereka memprotes tindakan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor yang merazia penghuni vila di kawasan Puncak.Setidaknya tiga vila sudah dirazia petugas, di antaranya Vila Aldita, Vila Barita, dan Vila Golf di kawasan Tugu Selatan. Mereka tidak terima atas tindakan petugas karena akan membuat para penghuni dan penyewa vila kabur ke lokasi wisata lain sehingga membuat pendapatan warga hilang.
Unjuk rasa ini juga disertai pengrusakan sebuah mobil milik pegawai Kecamatan Cisarua. Setelah dibuat Kesepakatan tidak akan melakukan razia kembali, warga pun membubarkan diri.
Kendati demikian, meski telah meminta maaf atas ulah anak buahnya, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Dace Supriadi mengatakan tetap akan merazia sejumlah vila di kawasan Puncak sesuia dengan prosedur. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya tindak kriminal dan asusila di kawasan Puncak.(ADO)
Jadi Tempat Kongkow Pelajar, Warnet Dirazia
Selasa, 30 Maret 2010
CILEGON (Pos Kota) – Sering dijadikan ajang bermain siswa pada jam sekolah, Satpol PP Kota Cilegon dalam waktu dekat ini akan menggelar razia warung internet (warnet).
Operasi ini dilakukan agar pelajar di Cilegon tidak ada yang membolos. Dalam razia itu rencananya Satpol PP akan menggandeng Dinas Pendidikan (Dindik) Cilegon.
"Operasi gabungan ini diharapkan mampu menjadi shock therapy kepada pelajar sehingga tidak bermain internet maupun jejaring sosial pada jam sekolah," kata Kasi Penegakan Perundan-Undangan satpol PP, Dadin Syihabudin, Selasa (30/3).
Ia juga mengimbau kepada pemilik warnet agar memasang larangan anak sekolah pada jam sekolah dilarang untuk bermain warnet.
Jika kedapatan ada warnet yang melanggar dan mengizinkan anak pelajar pada jam sekolah bolos hanya untuk bermain internet dan jejaring sosial, maka pihaknya akan memberikan teguran.
"Kalau terus membandel warnet tersebut bisa dibekukan izinnya. Kalau sesudah jam pelajaran silahkan saja pelajar main warnet," ungkapnya.
Untuk waktu razia ini, Dadin enggan berkomentar banyak karena takut bocor sehingga razia tidak maksimal. "Bagi pelajar yang terjaring razia kami serahkan kepada Dindik untuk selanjutnya meminta sekolah memberikan pembinaan yang maksimal agar pelajar tidak membolos kembali," kata Dadin. (haryono/dms)
Belasan Pasangan Mesum Digaruk
Senin, 1 Maret 2010
INDRAMAYU (Pos Kota) – Sejumlah hotel, penginapan dan warung remang-remang di Kota Indramayu dan Jalur Pantura diobok-obok sejumlah petugas Operasi Pekat yang digelar, Minggu (28/2).
etugas menjaring belasan pasangan mesum sedang berduaan di kamar serta wanita tuna susila sedang melayani tamu. Mereka digelandang ke Mapolres Indramayu untuk didata, selanjutnya diizinkan pulang setelah menandatangani surat perjanjian tidak mengulang perbuatan mesum lagi.
Sejumlah hotel dan penginapan yang diduga sering dijadikan tempat mesum menjadi sasaran Operasi Pekat. Tujuh pasang mesum kepergok di kamar hotel dan penginapan digaruk menuju Mapolres Indramayu. "Pasangan mesum yang digaruk itu karena tidak memiliki identitas sah," kata Kasat Pamapta Polres Indramayu AKP M. Pardede, SH
Saat merazia warung remang-remang, petugas mengamankan 5 wanita tuna susila tengah melayani tamu di kamar. "Wanita tuna susila itu ketangkap basah. Pakaiannya pun belum lengkap. Setelah berpakaian rapi, mereka kami angkut ke Mapolres Indramayu," ujarnya.(taryani/B).-
30 Maret 2010
Lima Anak di Rote Teridentifikasi Gizi Kurang
Wednesday, 03-03-2010
Laporan Maksi Marho
BA'A, POS KUPANG.Com---Lima orang anak balita (usia dibawah lima tahun) di Desa Dudale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao saat ini menderita gizi kurang.
Sementara satu anak atas nama Arkilaus Bessie menderita gizi buruk. Anak penderita gizi buruk dan gizi kurang saat ini mendapat bantuan biskuit dari Departemen Kesehatan.
Demikian Bidan Puskesmas Pembantu (pustu) Desa Dudale, Angel Nulik-Therik, ketika ditemui di kantornya, Rabu (3/3/2010).
Menurut bidan Angel, anak-anak menderita gizi kurang
dan gizi buruk diketahui dari kondisi tubah anak yang kurus dan berat badan yang tidak seimbang sebagai anak sehat.
"Ada macam penyebab anak gizi buruk dan gizi kurang tapi
umumnya karena mereka merupakan keluarga miskin. Hanya ada satu anak penderita gizi buruk yang orangtuanya PNS.
Mungkin perhatian orangtua yang minim sehingga anaknya menderita gizi buruk meskipun orangtunya tergolong orang mampu atau PNS," kata Bidan Angel.(*)
(Pos Kupang)
http://www.pos-kupang.com/getrss/viewrss.php?id=43953
Laporan Maksi Marho
BA'A, POS KUPANG.Com---Lima orang anak balita (usia dibawah lima tahun) di Desa Dudale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao saat ini menderita gizi kurang.
Sementara satu anak atas nama Arkilaus Bessie menderita gizi buruk. Anak penderita gizi buruk dan gizi kurang saat ini mendapat bantuan biskuit dari Departemen Kesehatan.
Demikian Bidan Puskesmas Pembantu (pustu) Desa Dudale, Angel Nulik-Therik, ketika ditemui di kantornya, Rabu (3/3/2010).
Menurut bidan Angel, anak-anak menderita gizi kurang
dan gizi buruk diketahui dari kondisi tubah anak yang kurus dan berat badan yang tidak seimbang sebagai anak sehat.
"Ada macam penyebab anak gizi buruk dan gizi kurang tapi
umumnya karena mereka merupakan keluarga miskin. Hanya ada satu anak penderita gizi buruk yang orangtuanya PNS.
Mungkin perhatian orangtua yang minim sehingga anaknya menderita gizi buruk meskipun orangtunya tergolong orang mampu atau PNS," kata Bidan Angel.(*)
(Pos Kupang)
http://www.pos-kupang.com/getrss/viewrss.php?id=43953
Sabu Raijua Terancam Kelaparan
Senin, 29 Maret 2010
Kupang, (tvOne)
Penduduk Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilaporkan di ambang kelaparan, karena curah hujan rendah mengakibatkan para petani mengalami gagal tanam dan gagal panen tahun ini.
Penjabat Bupati Sabu Raijua Thobi Uly di Kupang, Senin mengakui ancaman kelaparan yang dihadapi kabupaten bungsu di NTT berpenduduk 91.000 jiwa itu. "Sabu Raijua dipastikan mengalami rawan pangan tahun ini akibat gagal panen,"kata Thobias Uly.
Dia megatakan, tanaman jagung dan kacang-kacangan gagal panen, karena curah hujan rendah dan tidak merata. Dalam bulan ini saja, hujan hanya empat kali mengguyur kabupaten terpencil, yang terletak di "jantung" Laut Sawu tersebut, mengakibatkan sebagian besar tanaman gagal tumbuh dan gagal panen.
Masyarakat yang sebagian besar adalah petani lahan kering, katanya, tidak memiliki harapan untuk bisa panen, karena sebagian besar tanaman mati atau ada yang bisa berbuah, namun dengan produktivitas yang sangat rendah.
Kekeringan lanjut dia, terjadi merata di enam kecamatan di kabupaten tersebut. "Tanaman yang berhasil (berbuah) tidak mencapai 10 hektare. Itu pun hasilnya sangat minim," katanya.
Dia menyerukan kepada masyarakat di Sabu untuk lebih hemat memanfaatkan pangan yang ada, melakukan efisiensi besar-besaran untuk urusan pesta yang tidak terlalu penting dan meminta upacara adat yang menelan biaya besar bisa ditunda, agar semua kekuatan dan sumber daya bisa diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Pemerintah, tambah dia, menyiapkan beras sebanyak 200 ton untuk masyarakat miskin dan akan disalurkan pada April mendatang. "Beras untuk keluarga miskin akan kita salurkan mulai April ini,"katanya dan menambahkan, pihaknya juga telah meminta bantuan beras 100 ton kepada pemerintah provinsi.
Wakil Gubernur NTT Esthon L Foenay kepada pers yang mengonfirmasinya meminta masyarakat di Sabu Raijua untuk mengoptimalkan gula air (olahan dari nira hasil sadapan lontar) sebagai pangan pengganti beras. Masyarakat di wilayah itu terkenal dengan kemampuan memproduksi gula air yang lebih dikenal dengan gula sabu, sebagai pengganti pangan.
Pemerintah provinsi, kata Foenay, telah menyiapkan stok beras sebanyak 300 ton untuk operasi pasar murah. Beras itu sudah ada dan siap disalurkan ke semua daerah yang mengalami rawan pangan, namun masyarakat juga diminta untuk mengoptimalkan usaha ekonomi produktif di tingkat rumah tangga, seperti tenun ikat, keterampilan mengolah ikan kering, abon dan sebagai agar bisa menghasilkan uang.
Pemerintah, kata dia, juga akan menyelenggarakan proyek padat karya agar masyarakat bisa bekerja dan mendapat pangan dan juga mengarahkan proyek-proyek ke desa seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), agar masyarakat mendapatkan uang untuk membeli pangan.(ANT)
http://nusantara.tvone.co.id/berita/view/35448/2010/03/29/sabu_raijua_terancam_kelaparan/
16 Desa di Rote Ndao Pontesial Rawan Pangan
Monday, 01-03-2010
BAA, POS KUPANG. com -- Curah hujan tergolong sangat kecil untuk 16 desa di wilayah Kabupaten Rote Ndao selama musim hujan tahun ini. Akibatnya, petani terancam gagal panen sehingga berpeluang terjadi rawan pangan.
Bahkan dua desa diantaranya desa Lekik dan desa Dolasik di Kecamatan Rote Barat Dayab(RBD) dilaporkan tak ada curah hujan sama sekali setelah petani menanam padi dan jagung.
Ke-16 desa yang sangat kecil curah hujannya yakni desa Sedeoen, dan desa Nembrala di kecamatan Rote Barat, desa Oebela, Boni, Oelua, Lidor, Daudolu, Netenain, dan desa Toloama di kecamatan Rote Barat Laut (RBL), desa Lekik, Oeseli, Oebou dan desa Dolasik di kecamatan Rote Barat Daya (RBD), desa Oeledo, desa Sonimanu dan desa Lenupetu di
kecamatan Pantai Baru.
Demikian dikatakan Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (PPK) Kabupaten Rote Ndao, B Nelson Meok, STP, M.Si ketika ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (27/2/2010) siang.
Menurut Meok, hal itu berdasarkan laporan petugas teknis operasional pertanian dari semua kecamatan dalam pertemuan yang digelar di dinas tersebut sehari sebelumnya, Jumat (26/2/2010).
Dikatakan Meok, laporan tentang kekurangan curah hujan terjadi hampir diseluruh kecamatan Rote Ndao dan yang paling nyata adanya dampak kekurangan curah hujan dapat terlihat di wilayah kecamatan Rote Barat serta dua desa di kecamatan Rote Barat Daya yakni desa Lekik dan Dolasik.
"Kalau di kecamatan Rote Barat daun-daun jagung sudah mengulung dan layu karena matahari yang terlalu panas sehingga kemungkinan panen jagung di wilayah ini akan gagal. Sedangkan untuk tanaman padi di sawah tadah hujan atau padi gogo rancah sekarang ini dalam proses pertumbuhan vegetatif yakni pertumbuhan daun dan batang dan belum masuk pada pertumbuhan generatif yakni berbunga dan berbuah. Sehingga
sangat diharapkan dalam satu atau dua minggu ini ada hujan yang turun sehingga padi bisa terselamatkan," kata Meok.
Jika dalam satu atau dua minggu ini tidak terjadi hujan, kata Meok, maka kemungkinan besar akan terjadi gagal panen. Oleh karena itu, pihaknya sudah menginstruksikan petugas teknis operasional pertanian kecamatan agar dapat melakukan pemantauan dan melaporkan soal adanya gagal panen atau fuso supaya segera diambil jalan keluar oleh pemerintah terutama dinas PPK Kabupaten Rote Ndao.
"Sebagai antisipasi pemerintah mencoba membantu petani dengan varietas kacang-kacangan yakni kacang hijau untuk ditanam petani. Memang belum dianggarkan dana untuk pengadaan varietas kacang hijau, namun pemerintah sudah memesan satu ton kacang hijau sebagai bibit. Tiga ratus kg kacang hijau saat ini telah dipakai untuk mengantisipasi rawan pangan, tetapi permintaan dari tiap kecamatan pun masih banyak," kata Meok.
Meok menambahkan, pihaknya bersama instansi terkait sudah dipanggil bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, MM untuk rapat koordinasi di ruang kerja bupati guna membahas kemungkinan terjadinya rawan pangan di Rote Ndao. Tentunya akan ada upaya pemerintah dalam menangani masalah ini. (mar)
(Pos Kupang)
http://www.pos-kupang.com/getrss/viewrss.php?id=43778
BAA, POS KUPANG. com -- Curah hujan tergolong sangat kecil untuk 16 desa di wilayah Kabupaten Rote Ndao selama musim hujan tahun ini. Akibatnya, petani terancam gagal panen sehingga berpeluang terjadi rawan pangan.
Bahkan dua desa diantaranya desa Lekik dan desa Dolasik di Kecamatan Rote Barat Dayab(RBD) dilaporkan tak ada curah hujan sama sekali setelah petani menanam padi dan jagung.
Ke-16 desa yang sangat kecil curah hujannya yakni desa Sedeoen, dan desa Nembrala di kecamatan Rote Barat, desa Oebela, Boni, Oelua, Lidor, Daudolu, Netenain, dan desa Toloama di kecamatan Rote Barat Laut (RBL), desa Lekik, Oeseli, Oebou dan desa Dolasik di kecamatan Rote Barat Daya (RBD), desa Oeledo, desa Sonimanu dan desa Lenupetu di
kecamatan Pantai Baru.
Demikian dikatakan Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (PPK) Kabupaten Rote Ndao, B Nelson Meok, STP, M.Si ketika ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (27/2/2010) siang.
Menurut Meok, hal itu berdasarkan laporan petugas teknis operasional pertanian dari semua kecamatan dalam pertemuan yang digelar di dinas tersebut sehari sebelumnya, Jumat (26/2/2010).
Dikatakan Meok, laporan tentang kekurangan curah hujan terjadi hampir diseluruh kecamatan Rote Ndao dan yang paling nyata adanya dampak kekurangan curah hujan dapat terlihat di wilayah kecamatan Rote Barat serta dua desa di kecamatan Rote Barat Daya yakni desa Lekik dan Dolasik.
"Kalau di kecamatan Rote Barat daun-daun jagung sudah mengulung dan layu karena matahari yang terlalu panas sehingga kemungkinan panen jagung di wilayah ini akan gagal. Sedangkan untuk tanaman padi di sawah tadah hujan atau padi gogo rancah sekarang ini dalam proses pertumbuhan vegetatif yakni pertumbuhan daun dan batang dan belum masuk pada pertumbuhan generatif yakni berbunga dan berbuah. Sehingga
sangat diharapkan dalam satu atau dua minggu ini ada hujan yang turun sehingga padi bisa terselamatkan," kata Meok.
Jika dalam satu atau dua minggu ini tidak terjadi hujan, kata Meok, maka kemungkinan besar akan terjadi gagal panen. Oleh karena itu, pihaknya sudah menginstruksikan petugas teknis operasional pertanian kecamatan agar dapat melakukan pemantauan dan melaporkan soal adanya gagal panen atau fuso supaya segera diambil jalan keluar oleh pemerintah terutama dinas PPK Kabupaten Rote Ndao.
"Sebagai antisipasi pemerintah mencoba membantu petani dengan varietas kacang-kacangan yakni kacang hijau untuk ditanam petani. Memang belum dianggarkan dana untuk pengadaan varietas kacang hijau, namun pemerintah sudah memesan satu ton kacang hijau sebagai bibit. Tiga ratus kg kacang hijau saat ini telah dipakai untuk mengantisipasi rawan pangan, tetapi permintaan dari tiap kecamatan pun masih banyak," kata Meok.
Meok menambahkan, pihaknya bersama instansi terkait sudah dipanggil bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, MM untuk rapat koordinasi di ruang kerja bupati guna membahas kemungkinan terjadinya rawan pangan di Rote Ndao. Tentunya akan ada upaya pemerintah dalam menangani masalah ini. (mar)
(Pos Kupang)
http://www.pos-kupang.com/getrss/viewrss.php?id=43778
Dua Kabupaten di Sulsel Rawan Pangan
Rabu, 3 Maret 2010
Makassar (ANTARA News) - Dua kabupaten di Sulsel yaitu Sinjai dan Jeneponto masih dikategorikan rawan pangan karena tingkat kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten tersebut masih rendah.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Sulsel Muhammad Kasim Alwi, Selasa di Makassar, mengatakan, selain rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kedua kabupaten tersebut juga banyak memiliki daerah pegunungan dan kepulauan yang terpencil.
Untuk mencapai Sulsel tahan pangan pada 2013, pihaknya memprioritaskan pengembangan desa mandiri pangan dengan sasaran sebanyak 65 desa lanjutan di 17 kabupaten dan kota dan target 26 desa baru di 21 kabupaten dan kota.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) melalui 26 Gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang telah berjalan di 11 kabupaten dan menargetkan penambahan 14 Gapoktan baru pada tahun ini.
"Masing-masing Gapoktan akan diberikan bantuan sebesar Rp150 juta untuk membeli hasil petani dan mengembangkan perekonomiannya," ujarnya.
Ia mengatakan, pada tahun anggaran 2008-2009 pihaknya telah menyalurkan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) ke 950 Gapoktan di setiap desa di kabupaten dan kota.
"950 kelompok tani ini telah siap untuk dikerjasamakan dengan perbankan untuk mengembangkan usahanya," katanya.
Dukungan anggaran yang disiapkan untuk melaksanakan program-program ketahanan pangan pada 2010 tersebut sebesar Rp22,33 miliar terdiri dari APBD sebesar Rp11,68 miliar dan APBN Rp10,6 miliar.
Pihaknya juga tengah gencar mencanangkan program "satu hari tanpa nasi" dengan melakukan diversifikasi pangan. "Ubi, talas dan sukun dapat dijadikan sebagai pangan alternatif jika harga beras naik drastis atau sulit terjangkau," ujarnya.
Bahan makanan alternatif ini juga telah dianjurkan untuk dijadikan makanan ringan pilihan utama bagi tamu di hotel-hotel.
"Hal ini dilakukan untuk mengurangi konsumsi beras dan tepung terigu masyarakat dan ketergantungan terhadap kedua bahan pokok tersebut," ujarnya sambil mencontohkan sosialisasi Kabupaten Bantaeng menjadikan talas sebagai menu sarapan cukup berhasil dilakukan. (RY/K004)
Masyarakat Pantar Barat Rawan pangan
Tuesday, 09-03-2010
Laporan Okto Manehat
KALABAHI, Pos Kupang.Com--- Masyarakat ditiga kecamatan di wilayah Pulau Pantar bagian barat, Kabupaten Alor terancam rawan pangan
Ketiga kecamatan di Pulau Pantar bagian barat yang rakyatnya terancam rawan pangan, yakni Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Ppantar Barat Laut, dan Kecamatan Pantar Tengah.
Hal ini diakibatkan kemarau panjang yang mengakibatkan tanaman padi dan jagung milik masyarakat di sebagian besar desa-desa di tiga kecamatan tersebut mengalami kekeringan
Demikian dijelaskan Kasubag Humas dan Protokol Setda Alor, Yusak Magangsau kepada wartawan di Kokar, Kecamata Alor barat Laut, Selasa (9/3/2010), pukul 13.00 Wita
Ia menjelaskan, hasil pantauan pemerintah pada umumnya, tanaman padi dan jagung milik masyarakat kering akibat diterap panas yang berkepanjangan. Kondisi ini akan berdampak pada rawan pangan dan ancaman kelaparan masyarakat di kecamatan itu. (oma)
(Pos Kupang)
http://www.pos-kupang.com/getrss/viewrss.php?id=44410
Laporan Okto Manehat
KALABAHI, Pos Kupang.Com--- Masyarakat ditiga kecamatan di wilayah Pulau Pantar bagian barat, Kabupaten Alor terancam rawan pangan
Ketiga kecamatan di Pulau Pantar bagian barat yang rakyatnya terancam rawan pangan, yakni Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Ppantar Barat Laut, dan Kecamatan Pantar Tengah.
Hal ini diakibatkan kemarau panjang yang mengakibatkan tanaman padi dan jagung milik masyarakat di sebagian besar desa-desa di tiga kecamatan tersebut mengalami kekeringan
Demikian dijelaskan Kasubag Humas dan Protokol Setda Alor, Yusak Magangsau kepada wartawan di Kokar, Kecamata Alor barat Laut, Selasa (9/3/2010), pukul 13.00 Wita
Ia menjelaskan, hasil pantauan pemerintah pada umumnya, tanaman padi dan jagung milik masyarakat kering akibat diterap panas yang berkepanjangan. Kondisi ini akan berdampak pada rawan pangan dan ancaman kelaparan masyarakat di kecamatan itu. (oma)
(Pos Kupang)
http://www.pos-kupang.com/getrss/viewrss.php?id=44410
Warga Dua Desa Di NTT Konsumsi Putak
Ditulis oleh Alex Dimoe
Wednesday, 10 March 2010 19:27
Kupang, NTT Online - Akibat curah hujan yang tidak normal selama musim penghujan kali ini maka warga desa Polo dan desa Tuafanu Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT saat ini telah mengkonsumsi Putak (Ampas Sari Enau, red) sebagai makanan kesehariannya untuk menyambung hidup sebab lumbung pangan mereka telah kosong.
Wakil Bupati TTS, Drs. Beny.A.Litelnoni mengatakan hal ini, Rabu (10/3) di Kupang.
Dikatakan, akibat hujan yang tidak tentu di jalur selatan yang meliputi 7 Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan seperti Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kualin, Kecamatan Kolbano, Kacamatan Oenino, Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kotolin dan Kecamatan Noebeba maka dikuatirkan warga 7 Kecamatan tersebut terancam rawan pangan. Karena itu, untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka Pemerintah Kabupaten TTS akan melakukan pendropingan beras.
"Pemda telah melakukan raskin secara khusus ke Desa-desa di pegunungan agar segera mengatasi kondisi yang sangat mengancam masyarakat itu. Hingga kini khusus 10 desa yang terancam rawan pangan telah di drop 18.050 ton beras raskin dari sisa stok tahun 2009 dan kini telah mencapai tahap ketiga. Sedangkan untuk tahun 2010 akan didroping lagi 100 ton beras untuk 10 desa yang benar-benar terancam dan hal itu permohonannya telah diberikan ke Pemerintah Provinsi," kata Litelnoni.
Selain melakukan pendropingan beras, lanjut dia, pihaknya berencana akan melaksanakan operasi air bersih melalui mobil tangki air sebanyak 3 unit setiap 3 hari sekali ke dua desa yang warganya telah makan putak guna mengatasi rawan pangan di wilayah itu.
"Untuk menyelamatkan warga, melalui Operasi air bersih melalui air tengki sebanyak tiga unit telah di turunkan ke lokasi, yang melayani masyarakat dari desa Pollo Kecamtan Amanuban Selatan Hingga desa Tuafanu, juga di desa Sopo, desa Niki-niki Un Kecamatan Oenino. Pelayanan air bersih ini dilakukan setiap tiga hari. Dalam pelayanan ini mobil yang diturunkan tidak saja melayani puskesmas- puskesmas yang ada di wilayah-wilayah itu tetapi juga warga," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, daerah yang rawan pangan tahun ini terjadi di dataran Bena yang disebabkan karena masyarakat menanam setelah musim tanam sehingga mengakibatkan tanaman padi yang ditanam tersebut mati.
Ditanya mengenai persediaan stok beras di daerah itu, dia mengatakan pihaknya saat ini telah meminta bantuan dari Pemprov NTT karena ketersediaan beras di TTS sangat menipis. Karena itu, dia telah meminta agar masyarakat dapat mencari pekerjaan sampingan di luar daerah sehingga bisa menghasilkan uang yang dapat dipakai untuk membeli makanan. Hal itu merupakan salah satu langkah untuk mengatasi rawan pangan di TTS. Disamping itu, Pemkab TTS akan mensosilisasikan kembali pendropingan pangan yang terfokus dan langsung menyentuh kebutuhan ketahanan pangan masyarakat dan menghimbau masyarakat supaya menyediakan bibit varietas unggul.
Pemutakhiran Terakhir ( Thursday, 11 March 2010 21:18 )
http://www.nttonlinenews.com/ntt/index.php?option=com_content&view=article&id=6137%3Awarga-dua-desa-di-ntt-konsumsi-putak&catid=3%3Anewsflash&Itemid=50
Langganan:
Postingan (Atom)