31 Agustus 2009
TKI Bermasalah Diminta Segera Dipulangkan
JAKARTA - Kaukus Parlemen Indonesia untuk Ketenagakerjaan mendesak kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah TKI di berbagai penampungan di seluruh kedutaan besar Indonesia di luar negeri untuk segera memulangkan mereka ke Tanah Air.
Safari Ramadhan BNP2TKI
TANGERANG (Pos Kota) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat meresmikan 'Klinik Pendampingan Psikologi TKI 24 jam di Gedung Pendataan Kepulangan TKI atau Terminal IV di area Bandara Soekarno-Hatta, Selapajang, Tangerang, Banten, Senin.
Menurut Jumhur, peresmian klinik pendampingan psikologi tersebut merupakan rangkaian acara safari Ramadhan yang dilaksanakan BNP2TKI, mulai Senin (31/8) hingga 14 September 2009.
"Dalam Safari Ramadhan kali ini, kami mengelilingi bagian selatan Pulau Jawa, diawali Provinsi Banten kemudian menuju berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan berakhir di Jawa Timur ," kata Jumhur
Safari Ramadhan ini, kata Mahmud, merupakan kali kedua setelah hal sama dilaksanakan BNP2TKI pada tahun lalu.
"Safari Ramadhan ini mengambil tema 'Lebih Dekat dengan TKI' dan digunakan sebagai ajang sosialisasi penempatan maupun perlindungan TKI, agar keberadaan TKI menjadi semakin terberdayakan, terlindungi serta bermartabat baik di dalam maupun di luar negeri," ujarnya.
Di Gedung Pendataan Kepulangan TKI atau Terminal IV di area Bandara Soekarno-Hatta, Selapajang, Tangerang, Banten tersebut, selain meresmikan klinik, Jumhur juga berdialog dan berbuka puasa bersama TKI yang baru tiba di tanah air. (tri/B)
Permintaan TKI ke Malaysia Tetap Tinggi
31 Agustus 2009
Karanganyar, CyberNews. Meski hubungan dengan Malaysia memanas, seiring dengan kasus Tari Pendet dan Lagu Terang Bulan, permintaan tenaga kerja (TKI) dari negeri jiran itu tetap berjalan. Bulan ini, Dinsosnakertrans Karanganyar diminta mengirimkan 50 TKI.
''Kami memperoleh tawaran sebanyak itu, dan rencananya akan kami kirim setelah lebaran. Biarlah urusan diplomatik diselesaikan yang di atas, kami urusan tenaga kerja saja,'' kata Suprapto, Kadinsosnakertrans.
Dia mengatakan, masyarakat memang juga bertanya-tanya tentang kelanjutan kasus itu, apakah berpengaruh pada proses pengiriman TKI. Namun karena tidak ada instruksi resmi yang melarang, kami terus saja.
''Baru saja bulan ini datang penawaran dari Pabrik Sarung Tangan di Malaysia, yang meminta kami mengirim TKI. Ya, karena prospektif, kami meneruskan tawaran itu kepada masyarakat, khususnya lewat sekolah-sekolah yang selama ini sudah well come dengan program pengiriman TKI,'' kata dia.
Suprapto mengatakan, tahun ini sebenarnya direncanakan akan ada peningkatan mengirim naker ke negeri jiran itu. Namun karena ada berbagai peristiwa, mulai dari kabar penyiksaan TKI, Manohara, dan kasus lain, akhirnya justru pengiriman TKI menurun. ''Ada penawaran mengirimkan naker ke Kalteng untuk pabrik kelapa sawit, dan sudah beberapa kali kami mengirim. Yang dari Malaysia baru sekarang ini ada, dan harapan kami juga bisa dipenuhi, karena ini pekerja formal bukan pembantu rumah tangga,'' kata dia.
Karanganyar memang tidak pernah mengirimkan TKI untuk sektor informal. Kalau ada, biasanya berangkat tanpa sepengetahuan Dinsosnakertrans, atau berangkat dari kota lain. Sebab disepakati hanya mengirim TKI formal saja, di pabrik-pabrik. Termasuk untuk kasus Wiwik Hartanti yang sampai sekarang tidak diizinkan pulang oleh majikannya di Selangor, meski sudah habis masa kontraknya, dia berangkat melalui PJTKI ilegal di Surabaya. Bukan dari Karanganyar.
''Meski begitu karena sudah terlanjur ada peristiwa seperti itu, kami mengirimkan surat ke KBRI di Malaysia untuk ditindaklanjuti. Kami hanya bisa membantu sebatas itu saja, dan semoga segera ada kelanjutan dan perhatian,'' tuturnya.
Menurut Suprapto, kasus itu mestinya juga menjadi pelajaran bagi siapapun, agar berangkat dengan jalur resmi, ada rekomendasi dari Pemkab, sehingga jika ada sesuatu bisa dilacak dengan cepat.
( Joko Dwi Hastanto / CN08 )
Kapolda Kaltim: Atasi TKI Ilegal Perlu Kerja Sama Daerah Penyuplai
Senin, 31 Agustus 2009
JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolda baru Kalimantan Timur Irjen Pol Mathius Salempang mengatakan, untuk mengatasi masalah penyelundupan TKI ilegal ke Malaysia melalui Kaltim, perlu adanya kerja sama beberapa daerah penyuplai tenaga kerja asal Indonesia.
"Ada beberapa daerah yang saya harap bisa bekerja sama, seperti Sulawesi Selatan, Jatim, Jateng. Karena Kaltim hanya sebagai transit," ucapnya seusai acara serah terima jabatan (sertijab) beberapa Kapolda di Mabes Polri, Senin (31/8).
Mengenai pembalakan ilegal yang marak di Kaltim, Kapolda Kaltim menegaskan bahwa Kapolri telah mengarahkan agar tidak ada lagi pembalakan liar di seluruh wilayah Indonesia. "Arahan Kapolri jelas tidak ada lagi illegal logging (pembalakan liar). Saya akan pelajari dari Kapolda lama (masalah TKI ilegal dan illegal logging) karena ini benar-benar daerah baru buat saya," tuturnya.
Dalam sertijab tersebut, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri meresmikan jabatan tiga Kapolda baru, yaitu Kapolda Kaltim Irjen Mathius Salempang dari sebelumnya Irjen Andi Masmiat, Kapolda Kepulauan Riau Brigjen (Pol) Pudji Hartanto Iskandar dari sebelumnya Brigjen (Pol) Dikdik Mulayana Arif Mansyur, dan Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen (Pol) Sukrawardi Dahlan dari Brigjen (Pol) Djoko Satryo. Terakhir Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Adang Rochjana dari sebelumnya Irjen Mathius Salempang.
Penangananan TKI, Butuh Kerja Sama Lintas Provinsi
Senin, 31 Agustus 2009
K. Yudha Wirakusuma - Okezone
JAKARTA - Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Matius Salempang berharap adanya kerja sama dari masing-masing provinsi untuk menekan kasus pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal.
"Ada beberapa daerah yang saya harap bisa bekerja sama, yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah," ujar Matius usai dilantik di Rupatama Mabes Polri, Senin (31/8/2009).
Dalam kerja sama tersebut, masing masing daerah diharapkan dapat saling memberikan informasi dan tak saling mencurigai.
Lebih lanjut Matius menyatakan bahwa Kalimantan Timur hanya digunakan sebagai tempat singgah untuk pengiriman TKI ilegal.
Sementara itu saat ditanya mengenai penebangan kayu tanpa izin (illegal logging), Matius berjanji akan mempelajari peta yang dijadikan jalur penebangan hutan secara ilegal dari Kapolda sebelumnya.
Illegal logging merupakan salah satu perintah Kapolri untuk diberantas.
"Mengenai (pemberantasan) illegal logging, merupakan arahan Kapolri. Agar tidak ada lagi illegal loging, saya minta dukungan semua," tukasnya.
(ton)
"Ada beberapa daerah yang saya harap bisa bekerja sama, yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah," ujar Matius usai dilantik di Rupatama Mabes Polri, Senin (31/8/2009).
Dalam kerja sama tersebut, masing masing daerah diharapkan dapat saling memberikan informasi dan tak saling mencurigai.
Lebih lanjut Matius menyatakan bahwa Kalimantan Timur hanya digunakan sebagai tempat singgah untuk pengiriman TKI ilegal.
Sementara itu saat ditanya mengenai penebangan kayu tanpa izin (illegal logging), Matius berjanji akan mempelajari peta yang dijadikan jalur penebangan hutan secara ilegal dari Kapolda sebelumnya.
Illegal logging merupakan salah satu perintah Kapolri untuk diberantas.
"Mengenai (pemberantasan) illegal logging, merupakan arahan Kapolri. Agar tidak ada lagi illegal loging, saya minta dukungan semua," tukasnya.
Delapan Tahun, TKI Tidak Boleh Pulang
Ridwan Pamungkas
30/08/2009
Liputan6.com, Cirebon: Darlina, seorang tenaga kerja Indonesia asal Panguragan, Cirebon, Jawa Barat, sejak 2001 belum bisa pulang dari Riyadh, Arab Saudi. Pihak sang majikan bersikeras tidak memulangkan Darlina dengan alasan tidak punya uang untuk membayar gajinya.
Darlina berangkat menjadi TKI pada seorang majikan bernama Said Ali Abdullah al Sahran dengan diberangkatkan PT Arunda Bayu yang beralamat di Condet, Jakarta Timur. Kepergian Darlina adalah atas kemauan sendiri. Alasannya, ingin membantu kesulitan ekonomi orang tuanya.
Namun, yang tersisa kini hanya kesedihan. Darlina tak bisa pulang meski kontak melalui telepon kerap dilakukan. Akibat menanti anaknya, sang ibu, Wastini, bahkan sempat mengalami stres berat selama setahun.
Sejauh ini, pihak keluarga telah berupaya melakukan berbagai cara agar Darlina bisa pulang. Misalnya, mendatangi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Tapi, hasilnya masih nol. (YUS)
30/08/2009
Liputan6.com, Cirebon: Darlina, seorang tenaga kerja Indonesia asal Panguragan, Cirebon, Jawa Barat, sejak 2001 belum bisa pulang dari Riyadh, Arab Saudi. Pihak sang majikan bersikeras tidak memulangkan Darlina dengan alasan tidak punya uang untuk membayar gajinya.Darlina berangkat menjadi TKI pada seorang majikan bernama Said Ali Abdullah al Sahran dengan diberangkatkan PT Arunda Bayu yang beralamat di Condet, Jakarta Timur. Kepergian Darlina adalah atas kemauan sendiri. Alasannya, ingin membantu kesulitan ekonomi orang tuanya.
Namun, yang tersisa kini hanya kesedihan. Darlina tak bisa pulang meski kontak melalui telepon kerap dilakukan. Akibat menanti anaknya, sang ibu, Wastini, bahkan sempat mengalami stres berat selama setahun.
Sejauh ini, pihak keluarga telah berupaya melakukan berbagai cara agar Darlina bisa pulang. Misalnya, mendatangi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Tapi, hasilnya masih nol. (YUS)
Aktivis Desak Pemerintah Ratifikasi Konvensi Migran
Teguh Raharjo
Menurut aktivis LSM peduli buruh migran, dengan meratifikasi konvensi internasional buruh migran berarti pemerintah mendukung perlindungan terhadap para pekerja, khususnya pembantu rumah tangga di luar negeri.
Saat ini setidaknya terdapat enam juta tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan hampir 80 persen di antaranya perempuan yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Sejumlah kasus kekerasan terjadi, dari mulai persoalan gaji hingga penganiayaan yang berujung pada kematian tenaga kerja Indonesia (TKI). Selengkapnya, simak video berikut.(UPI/DIO)
30/08/2009
Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah didesak untuk segera meratifikasi konvensi migran tahun 1990 untuk melindungi para tenaga kerja. Desakan itu disuarakan para aktivis lembaga sosial masyarakat (LSM) peduli buruh migran dalam sebuah deklarasi di Jakarta, Ahad (30/8).Menurut aktivis LSM peduli buruh migran, dengan meratifikasi konvensi internasional buruh migran berarti pemerintah mendukung perlindungan terhadap para pekerja, khususnya pembantu rumah tangga di luar negeri.
Saat ini setidaknya terdapat enam juta tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan hampir 80 persen di antaranya perempuan yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Sejumlah kasus kekerasan terjadi, dari mulai persoalan gaji hingga penganiayaan yang berujung pada kematian tenaga kerja Indonesia (TKI). Selengkapnya, simak video berikut.(UPI/DIO)
Rieke Diah Pitaloka: Negara Wajib Lindungi TKI
30/08/2009
Liputan6.com, Jakarta: Artis yang juga terjun ke dunia politik, Rieke Dyah Pitaloka, menyayangkan minimnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Bahkan tidak jarang mereka dicap ilegal. "Mau dikatakan ilegal, mau ada atau tidak ada dokumen, yang namanya warga negara wajib dilindungi negara," ungkap aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Buruh Migran ini, Ahad (30/8).Sekadar informasi, Sebanyak 60 persen dari dua juta pembantu rumah tangga di Arab Saudi adalah TKI. Profesi sebagai pembantu rumah tangga terpaksa dipilih karena negeri sendiri tidak menyediakan lapangan kerja buat mereka. Namun bukannya kesejahteraan yang diperoleh, tidak sedikit dari mereka yang justru terlantar. Diantaranya ratusan TKI di kolong jembatan Kandarah, Jeddah, yang belum dipulangkan ke Tanah Air. Selengkapnya simak video berikut [baca: Jenazah TKI Tewas di Jeddah Telah Dimakamkan].(YNI/DIO)
Kiriman Uang TKI Indramayu Meningkat
Minggu, 30 Agustus 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pegawai Kantor Pos Kabupaten Indramayu, Aris Ristiadi, mentakan pengiriman uang Tenaga Kerja Indonesia ke asal Indramayu dalam seminggu terakhir meningkat pesat. "Saat Ramadan terjadi peningkatan pengiriman uang dari TKI yang bekerja diluar negeri. Walaupun belum tinggi, namun angkanya sudah menunjukkan peningkatan," katanya, Minggu (30/8).
Dijelaskan Aris, dalam kondisi normal, pengiriman uang dari tenaga kerja diluar negeri di Kabupaten Indramayu mencapai Rp 2 miliar setiap hari. Namun dalam pekan ini meningkat hingga mencapai Rp 2,5 miliar/hari. Diakui Aris, angka ini memang belum terlalu tinggi. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, menjelang lebaran, pengiriman uang akan lebih tinggi lagi. "Bahkan bisa mencapai angka Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar/hari," katanya.
Sebagian besar dari mereka bekerja di negara-negara di Timur Tengah dan Asia, seperti Malaysia, Taiwan dan Singapura. "Biasanya para TKI itu berharap uang yang mereka kirim bisa digunakan keluarganya di kampung halaman untuk berlebaran," kata Aris.
Pejabat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu, Iwan Hermawan, meminta kepada para keluarga tenaga kerja untuk bisa menghemat pengeluaran dari uang yang sudah dikirimkan. "Kalau bisa tidak digunakan sia-sia untuk kebutuhan konsumtif saja," katanya. Karena jika hanya untuk kebutuhan konsumtif, maka kerja keras keluarga mereka bekerja di negeri orang hanya akan sia-sia.
Iwan pun mengungkapkan jika pengiriman uang dari tenaga kerja asal Indramayu selama ini tertinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia. "Namun sayang, perlindungan pemerintah terhadap mereka masih kurang," katanya.
Seorang keluarga tenaga kerja, Ratnawati, 45 tahun, warga Desa Singaraja, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, mengakui jika ia sudah mendapatkan kiriman uang dari anaknya pada awal Ramadan lalu. "Anak saya mengirimkan Rp 3 juta. Ia bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi," katanya.
Uang itu menurut Ratnawati akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk kebutuhan lebaran. "Tapi rencananya sebagian akan saya tabung. Kasian nanti kalau anak saya pulang dan uangnya habis," katanya.
IVANSYAH
Permadi: Perang Berisiko, Tapi TKI Juga Banyak Tak Digaji
Minggu, 30 Agustus 2009
Fahmi Firdaus - Okezone
JAKARTA - Meski telah mengirimkan nota protes terhadap Malaysia terkait penggunaan tari pendet dalam iklan pariwisata negeri jiran itu, pemerintah dianggap tidak berbuat apa-apa menyikapi sejumlah klaim Malaysia atas kebudayaan Indonesia.
"Pemerintah tidak berbuat apa-apa, putuskan hubungan diplomatik, kalau berani perang. Pimpinannya memble tidak berani ambil tindakan kebijakannya ditulari oleh IMF yang neolib," sembur anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Permadi di sela-sela aksi mengecam Malaysia di posko Bendera Jalan Diponegoro Jakarta, Minggu (30/8/2009).
Aksi ini, kata Permadi hanya sebagian kecil saja kecaman terhadap Malaysia. Permadi mengklaim banyak menerima SMS di antaranya datang dari sejumlah veteran yang menyatakan bersedia menjadi sukarelawan.
"Saya terima SMS banyak veteran bersedia mati dan baret merah yang disersi yang sudah siap mati mempertahankan. Perang itu berisiko, tapi TKI kita banyak yang tidak digaji dan tidak dibayar di sana," paparnya.
Permadi juga menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap tidak responsif menyikapi penghinaan terhadap lagu Indonesia Raya. "Bayangkan saja tidak ada pejabat pemerintah yang berbicara," pungkas Permadi. (fit)
Malaysia Usir TKI Bermasalah di Bulan Puasa
Tanjungpinang (ANTARA News) - Pada saat bulan puasa, Pemerintah Malaysia makin gencar mengusir tenaga kerja Indonesia (TKI) atau WNI bermasalah, yang ditangkap pihak berwajib Malaysia karena tidak memiliki dokumen resmi sebagai tenaga kerja asing.
Hari ini Pemerintah Malaysia mengusir TKI/WNI bermasalah melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang sebanyak dua kali dengan jumlah 285 orang TKI/WNI bermasalah dan sebanyak 17 orang anak dibawah umur (balita).
"Pemerintah Malaysia hari ini memulangkan sebanyak dua kali yaitu pada pukul 12.00 WIB sebanyak 115 orang laki-laki dan 28 orang perempuan, serta anak-anak sebanyak delapan orang. Pukul 17.45 WIB sebanyak 114 laki-laki, perempuan 28 orang dan anak-anak sebanyak sembilan orang," kata Kepala Seksi (Kasi) Lintas Batas Imigrasi Kota Tanjungpinang, Ispaisyah, Sabtu.
Ratusan TKI/WNI bermasalah dan balita tersebut diangkut dengan kapal Batam Line dari Pasir Gudang Malaysia menuju Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang.
Ispaisyah mengatakan TKI/WNI bermasalah tersebut selanjutnya akan dibawa ke penampungan TKI/WNI bermasalah di batu 7 Tanjungpinang oleh Satgas TKI/WNI bermasalah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tanjungpinang.
Sementara salah seorang petugas Dinsos Kota Tanjungpinang, Raja mengaatakan TKI/WNI yang diusir pemerintah Malaysia tersebut semuanya dalam keadaan sehat.
"Mereka semua sehat, termasuk 17 orang balita," ujarnya.
Raja mengatakan TKI/WNI bermasalah tersebut untuk sementara akan ditampung di penampungan sambil menunggu kapal untuk dipulangkan ke daerah masing-masing.
"Bagi mereka yang tinggaal di daerah Sumatera kemungkinan bisa langsung dipulangkan besok dengan menggunakan kapal feri Dumai Ekspres menuju Pekanbaru dan Dumai," ujarnya.
Sedangkan TKI/WNI yang berasal dari daerah Pulau Jawa dan Indonesia bagian timur dipulangkan menunggu kapal Pelni nyandar di Kijang, Bintan, tambahnya.
Ia juga mengatakan, besok Minggu Pemerintah Malaysia rencananya juga akan mengusir TKI/WNI bermasalah dari Malaysia sebanyak dua kali.
"Biasanya Pemerintah Malaysia mengusir TKI/WNI bermasalah pada hari kerja, mungkin karena mau lebaran jadi hari Minggu juga dilakukan pemulangan," ujarnya.(*)
Hari ini Pemerintah Malaysia mengusir TKI/WNI bermasalah melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang sebanyak dua kali dengan jumlah 285 orang TKI/WNI bermasalah dan sebanyak 17 orang anak dibawah umur (balita).
"Pemerintah Malaysia hari ini memulangkan sebanyak dua kali yaitu pada pukul 12.00 WIB sebanyak 115 orang laki-laki dan 28 orang perempuan, serta anak-anak sebanyak delapan orang. Pukul 17.45 WIB sebanyak 114 laki-laki, perempuan 28 orang dan anak-anak sebanyak sembilan orang," kata Kepala Seksi (Kasi) Lintas Batas Imigrasi Kota Tanjungpinang, Ispaisyah, Sabtu.
Ratusan TKI/WNI bermasalah dan balita tersebut diangkut dengan kapal Batam Line dari Pasir Gudang Malaysia menuju Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang.
Ispaisyah mengatakan TKI/WNI bermasalah tersebut selanjutnya akan dibawa ke penampungan TKI/WNI bermasalah di batu 7 Tanjungpinang oleh Satgas TKI/WNI bermasalah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tanjungpinang.
Sementara salah seorang petugas Dinsos Kota Tanjungpinang, Raja mengaatakan TKI/WNI yang diusir pemerintah Malaysia tersebut semuanya dalam keadaan sehat.
"Mereka semua sehat, termasuk 17 orang balita," ujarnya.
Raja mengatakan TKI/WNI bermasalah tersebut untuk sementara akan ditampung di penampungan sambil menunggu kapal untuk dipulangkan ke daerah masing-masing.
"Bagi mereka yang tinggaal di daerah Sumatera kemungkinan bisa langsung dipulangkan besok dengan menggunakan kapal feri Dumai Ekspres menuju Pekanbaru dan Dumai," ujarnya.
Sedangkan TKI/WNI yang berasal dari daerah Pulau Jawa dan Indonesia bagian timur dipulangkan menunggu kapal Pelni nyandar di Kijang, Bintan, tambahnya.
Ia juga mengatakan, besok Minggu Pemerintah Malaysia rencananya juga akan mengusir TKI/WNI bermasalah dari Malaysia sebanyak dua kali.
"Biasanya Pemerintah Malaysia mengusir TKI/WNI bermasalah pada hari kerja, mungkin karena mau lebaran jadi hari Minggu juga dilakukan pemulangan," ujarnya.(*)
Penganiayaan TKI oleh Polisi Malaysia Segera Diusut
Sabtu, 29 Agustus 2009
Okezone
Okezone
JEMBER - Kabar mengenai peredaran video dugaan penganiayaan terhadap seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh polisi Malaysia ditanggapi menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno. Menaker berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut.
"Kalaupun ada kesalahan itu bisa diurus, kalau ada penyiksaan itu bisa dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan. Kita telah melakukan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri karena sudah menyangkut wilayah bilateral dan bersama Menteri Luar Negeri," kata Erman Suparno usai kuliah umum Program Sarjana STAIN Jember, Sabtu (29/8/2009).
Erman menjamin, persoalan nasib TKI nantinya juga pasti menyangkut kesejahteraan serta perlindungannya. "Kita sudah membentuk tim dan sudah berjalan, join working group sebagai kesepakatan usulan Indonesia dengan pemerintah Malaysia tentang hari libur, gaji standar minimum, kenaikan reguler tiap tahun, paspor bagi TKI sudah ada persetujuan," katanya.
Tim itu, menurutnya, sudah bekerja sejak 20 Agustus dan nantinya akan ada pembahasan lanjutan pada 5 septermber mendatang di Indonesia. "Diharapkan ada perbaikan dan perlindungan TKI di sana. Poin-poin yang kita ajukan sudah disetujui, join working group itu akan selesai pada Oktober nanti," katanya.
Sementara bagi korban TKI yang sudah dipulangkan ke Indonesia, Erman mengaku sudah memfungsikan balai latihan kerja sebagai tempat rehabilitasi dengan bantuan APBD atau APBN.
"Di sana bisa dididik kewirausahaan. Kalau rehabilitasi fisik sudah lewat ke rumah sakit yang suah kerja sama dengan Depkes tapi tetap lewat dinas. Seperti Nirmala Bonat sudah diberikan bantuan usaha dari departemen," katanya.
Sebelumnya, beredar luas di kalangan masyarakat di Pontianak, Kalimantan Barat, sebuah rekaman video penganiayaan terhadap TKI yang dilakukan warga Malaysia plus aparat Kepolisian Malaysia di kawasan Bintulu, Malaysia.
Dalam video tersebut terlihat jelas aksi kekerasan yang dilakukan preman Malaysia yang juga didukung oknum personel Polisi Malaysia. Korban terkena pukulan dan tubuhnya juga diinjak. Pelaku juga ada yang membawa senjata tajam mirip samurai. Dongkrak mobil juga menjadi salah satu alat yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi kekerasan tersebut. (P Juliatmoko/Koran SI/ded)
Jenazah TKI Tewas di Jeddah Telah Dimakamkan
29/08/2009
Liputan6.com, Cianjur: Jenazah Halimah, tenaga kerja Indonesia (TKI) yang meninggal di kolong jembatan di Jeddah, Arab Saudi, telah dimakamkan di tempat pemakaman umum di Desa Hawur Wangi, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (29/8). Rasa sedih dan juga bahagia dirasakan keluarga Halimah. Keinginan mereka untuk memakamkan Halimah di kampung halamannya akhirnya terkabul. Apalagi proses pemulangan jenazah Halimah membutuhkan waktu hingga tiga pekan karena harus melewati aturan birokrasi di Arab Saudi [baca: Jenazah TKI Tewas di Jeddah Tiba di Tanah Air].
Halimah meninggal 3 Agustus lalu saat Ia bersama ratusan TKI lainnya tengah berupaya agar dapat pulang ke Indonesia. Pemerintah pun berjanji akan segera memulangkan mereka. Namun fakta berkata lain, nasib ratusan TKI belum juga jelas kapan akan dipulangkan. Sebagian dari ratusan TKI ini memang didera berbagai masalah, seperti kelebihan masa tinggal, penyalahgunaan visa, dan persoalan dengan majikan [baca: Dubes Saudi: Tinggal di Kolong Kemauan TKI]. Simak selengkapnya dalam video berita ini.(IAN/DIO)
Aliran Rp 800 Juta Per Hari dari TKI dan TKW
Jumat, 28 Agustus 2009
MADIUN, KOMPAS.com — Kiriman uang tunai dari para tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri melalui layanan Western Union di Kantor Pos Besar Madiun memasuki bulan Ramadhan rata-rata mencapai Rp 800 juta per hari. Manajer Pelayanan Kantor Pos Besar Madiun, Agus Wahyu Hidayat, Jumat, mengatakan, kiriman uang tersebut naik tajam dibanding hari-hari sebelumnya yang hanya sekitar Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per hari.
Agus mengatakan, kiriman uang tunai ini berasal dari para TKI dan TKW yang bekerja di Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, Taiwan, dan Singapura. Jumlah kirimannya bervariasi mulai dari Rp 1 juta sampai Rp 50 juta.
Uang tersebut nantinya banyak mengalir ke wilayah Kabupaten Madiun yang memang cukup banyak mengirimkan pekerja ke luar negeri, baik sebagai tenaga formal maupun informal. Basis TKI dan TKW di Madiun, antara lain Kecamatan Kebonsari, Dolopo, Dagangan, Geger, Mejayan, Gemarang, Pilangkenceng, Sawahan, dan Wonoasri.
"Seperti tahun-tahun sebelumnya, para TKI dan TKW ini sengaja mengirimkan uang untuk anggota keluarganya yang berada di Indonesia agar dapat merayakan Lebaran dengan lebih baik," katanya.
Pihaknya memprediksi, kiriman uang tunai dari para TKI dan TKW ini akan terus meningkat hingga menjelang Lebaran mendatang. Berdasarkan pengalaman tahun 2008 lalu, kiriman uang tunai dari para TKI ini bisa mencapai Rp 1 miliar per hari.
Selain uang, kiriman barang dari luar negeri juga mengalami lonjakan. Sejak dua pekan lalu, Kantor Pos Besar Madiun kebanjiran barang kiriman. Lonjakan diperkirakan mencapai 40 persen dari dalam dan luar negeri.
"Kiriman pakaian serta obat-obatan mendominasi jenis barang yang dikirim dari luar negeri. Kebanyakan pakaian tersebut dikirim TKI dari Malaysia, Arab Saudi, dan Korea Selatan," katanya.
Salah satu warga Dolopo, Kabupaten Madiun, Munfiatun (32), mengaku, salah seorang anggota keluarganya yang menjadi TKW di Hongkong selalu mengirimkan uang tunai untuk kebutuhan keluarga di rumah.
"Setiap menjelang Lebaran, saudara saya yang di Hongkong itu selalu kirim uang tunai. Uang itu, untuk kebutuhan Lebaran seperti beli baju, makanan, memperbaiki rumah, dan lainnya," katanya.
Jenazah TKI Tewas di Jeddah Tiba di Tanah Air
Abdul Rosyid dan Asep Didi
28/08/2009
Liputan6.com, Tangerang: Jenazah Halimah binti Kohar, tenaga kerja wanita yang meninggal di kolong jembatan di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (28/8) sore, tiba di terminal kargo Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jenazah Halimah tiba setelah dinanti hampir satu bulan.
Jenazah disambut Kohar, ayah Almarhumah dan Endan, sang paman. Tidak ada upacara serah terima dari Departemen Luar Negeri kepada keluarga. Jenazah langsung dimasukkan ke ambulans dan dibawa pulang ke kampung halamannya di Kampung Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat. Jenazah Halimah akan dimakamkan besok pagi di Taman Pemakaman Umum Salakopi, sekitar 600 meter dari rumah duka.
Halimah meninggal 3 Agustus lalu. Sakit TBC yang dideritanya makin parah setelah sebulan lebih hidup menggelandang di kolong Jembatan Kandahar, Jeddah, bersama ratusan TKI lainnya. Sebelum meninggal Halimah sempat berpesan ingin dimakamkan di kampung halaman bersama keluarganya [baca: Keluarga TKI Menanti Kedatangan Jenazah Halimah].(YNI/YUS)
28/08/2009
Liputan6.com, Tangerang: Jenazah Halimah binti Kohar, tenaga kerja wanita yang meninggal di kolong jembatan di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (28/8) sore, tiba di terminal kargo Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jenazah Halimah tiba setelah dinanti hampir satu bulan.Jenazah disambut Kohar, ayah Almarhumah dan Endan, sang paman. Tidak ada upacara serah terima dari Departemen Luar Negeri kepada keluarga. Jenazah langsung dimasukkan ke ambulans dan dibawa pulang ke kampung halamannya di Kampung Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat. Jenazah Halimah akan dimakamkan besok pagi di Taman Pemakaman Umum Salakopi, sekitar 600 meter dari rumah duka.
Halimah meninggal 3 Agustus lalu. Sakit TBC yang dideritanya makin parah setelah sebulan lebih hidup menggelandang di kolong Jembatan Kandahar, Jeddah, bersama ratusan TKI lainnya. Sebelum meninggal Halimah sempat berpesan ingin dimakamkan di kampung halaman bersama keluarganya [baca: Keluarga TKI Menanti Kedatangan Jenazah Halimah].(YNI/YUS)
Kepala BNP2TKI: Korea Akan Serap 3000 TKI Baru
Yus Ariyanto
28/08/2009
Liputan6.com, Jakarta: Dibanding tahun lalu, pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) formal ke Korea pada 2009 menurun. Penurunan itu karena adanya imbas krisis keuangan global yang melanda hampir seluruh dunia. Namun, hal itu ternyata tak berlangsung lama. Korea Selatan kini sudah mulai bangkit. Pada September-Oktober 2009, Korea Selatan akan kembali menyerap sekitar 3.000 TKI sektor formal untuk berbagai perusahaan di sana. Demikian siaran pers Humas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang diterima Liputan6.com, Jumat (28/8).
Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat mengungkapkan hal itu di Jakarta, Jumat (28/8). "Jadi, Korea Selatan melalui Human Resource Development of Korea akan kembali menyerap TKI baru tahun ini, jumlahnya sekitar 3.000 orang," ujar Jumhur, seraya menambahkan, HRD Korea merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah Korea Selatan untuk penempatan TKI formal di Korea bekerja sama dengan BNP2TKI.
Menurutnya, pada tahun ini penempatan TKI formal ke Korea Selatan sebenarnya menurun dibandingkan tahun lalu akibat krisis. "Sehingga banyak TKI yang terkena PHK," kata Jumhur. Untuk mengatasi soal tersebut, BNP2TKI sendiri sejak akhir 2008 telah menetapkan TKI yang terkena PHK di Korea Selatan dialihkan ke sektor pekerjaan atau industri lain. "Seandainya tidak bisa dialihkan, baru TKI itu dipulangkan kembali ke tanah air," ujarnya.
Jumhur mengakui, akibat krisis keuangan global pengiriman TKI formal ke luar negeri menjadi terbatas. Namun, lanjutnya, sekarang banyak negara sudah mulai pulih kembali sehingga pengiriman TKI akan kembali berjalan normal dan meningkat.(YUS)
28/08/2009
Liputan6.com, Jakarta: Dibanding tahun lalu, pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) formal ke Korea pada 2009 menurun. Penurunan itu karena adanya imbas krisis keuangan global yang melanda hampir seluruh dunia. Namun, hal itu ternyata tak berlangsung lama. Korea Selatan kini sudah mulai bangkit. Pada September-Oktober 2009, Korea Selatan akan kembali menyerap sekitar 3.000 TKI sektor formal untuk berbagai perusahaan di sana. Demikian siaran pers Humas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang diterima Liputan6.com, Jumat (28/8). Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat mengungkapkan hal itu di Jakarta, Jumat (28/8). "Jadi, Korea Selatan melalui Human Resource Development of Korea akan kembali menyerap TKI baru tahun ini, jumlahnya sekitar 3.000 orang," ujar Jumhur, seraya menambahkan, HRD Korea merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah Korea Selatan untuk penempatan TKI formal di Korea bekerja sama dengan BNP2TKI.
Menurutnya, pada tahun ini penempatan TKI formal ke Korea Selatan sebenarnya menurun dibandingkan tahun lalu akibat krisis. "Sehingga banyak TKI yang terkena PHK," kata Jumhur. Untuk mengatasi soal tersebut, BNP2TKI sendiri sejak akhir 2008 telah menetapkan TKI yang terkena PHK di Korea Selatan dialihkan ke sektor pekerjaan atau industri lain. "Seandainya tidak bisa dialihkan, baru TKI itu dipulangkan kembali ke tanah air," ujarnya.
Jumhur mengakui, akibat krisis keuangan global pengiriman TKI formal ke luar negeri menjadi terbatas. Namun, lanjutnya, sekarang banyak negara sudah mulai pulih kembali sehingga pengiriman TKI akan kembali berjalan normal dan meningkat.(YUS)
Dua Anak TKI Dipulangkan ke Tanah Air
Dwie Guntoro
28/08/2009
Liputan6.com, Jakarta: Tak hanya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang telantar di negeri orang. Anak-anak mereka tak jarang bernasib sama. Seperti yang menimpa Yasmin Norhayati dan Cinta Ariyanti. Dua anak TKI yang masih balita ini dipulangkan ke Tanah Air, Jumat (28/8), karena ditelantarkan orang tuanya. Kini Yasmin dan Cinta dirawat di Yayasan Sayap Ibu Jakarta dan menjadi anak negara.
Yasmin lahir dua bulan lalu di Johor, Malaysia. Ia ditinggal begitu saja oleh kedua orang tuanya di rumah sakit setelah dilahirkan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru tak dapat melacak orang tua Yasmin yang mendaftarkan diri di rumah sakit sebagai warga negara Indonesia.
Cinta yang berusia satu tahun pun bernasib serupa. Ibunya meninggal, sedangkan ayahnya yang berkebangsaan Bangladesh tak tentu rimbanya. Kedua bocah ini akhirnya diambil juga Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru. Selengkapnya simak video berita ini.(TES/YUS)
28/08/2009
Liputan6.com, Jakarta: Tak hanya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang telantar di negeri orang. Anak-anak mereka tak jarang bernasib sama. Seperti yang menimpa Yasmin Norhayati dan Cinta Ariyanti. Dua anak TKI yang masih balita ini dipulangkan ke Tanah Air, Jumat (28/8), karena ditelantarkan orang tuanya. Kini Yasmin dan Cinta dirawat di Yayasan Sayap Ibu Jakarta dan menjadi anak negara.Yasmin lahir dua bulan lalu di Johor, Malaysia. Ia ditinggal begitu saja oleh kedua orang tuanya di rumah sakit setelah dilahirkan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru tak dapat melacak orang tua Yasmin yang mendaftarkan diri di rumah sakit sebagai warga negara Indonesia.
Cinta yang berusia satu tahun pun bernasib serupa. Ibunya meninggal, sedangkan ayahnya yang berkebangsaan Bangladesh tak tentu rimbanya. Kedua bocah ini akhirnya diambil juga Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru. Selengkapnya simak video berita ini.(TES/YUS)
TKI Malaysia Mudik Lebih Awal
Aloysius Aran
Mereka bekerja di berbagai macam sektor mulai dari sektor industri, perkebunan, pembantu rumah tangga itu memilih cuti tahunan di masa Ramadan agar dapat pulang ke kampung halaman. Kebanyakan mereka berasal dari Jawa.
Alasan para TKI pulang lebih awal sederhana, yakni demi menghindari antrean dan berdesak-desakan sesama pemudik yang kerap terjadi menjelang Hari Raya. Selain itu, mereka juga menilai jika pulang lebih awal, ongkos transportasi yang ditanggung masih murah.
Para TKI kebanyakan memilih Batam sebagai pintu masuk ke Indonesia karena biaya lebih murah dibanding naik pesawat dari Kuala Lumpur ke Surabaya, Jawa Timur. Rinciannya seperti ini, jika mereka menggunakan feri dari Malaysia dan tiba di Batam kemudian melanjutkan perjalanan dengan naik pesawat, mereka hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 2,5 juta. Sementara jika naik pesawat dari Kuala Lumpur langsung ke Surabaya dapat menghabiskan biaya sekitar Rp 5 juta.(BJK/ANS)
28/08/2009
Liputan6.com, Batam: Lebaran masih tiga pekan lagi, namun rasa rindu berkumpul bersama keluarga di kampung halaman sudah nyata di hati. Mungkin itulah yang dirasakan para tenaga kerja Indonesia atau TKI di Malaysia yang mulai berdatangan mudik ke Tanah Air guna merayakan Idulfitri bersama keluarga.Mereka bekerja di berbagai macam sektor mulai dari sektor industri, perkebunan, pembantu rumah tangga itu memilih cuti tahunan di masa Ramadan agar dapat pulang ke kampung halaman. Kebanyakan mereka berasal dari Jawa.
Alasan para TKI pulang lebih awal sederhana, yakni demi menghindari antrean dan berdesak-desakan sesama pemudik yang kerap terjadi menjelang Hari Raya. Selain itu, mereka juga menilai jika pulang lebih awal, ongkos transportasi yang ditanggung masih murah.
Para TKI kebanyakan memilih Batam sebagai pintu masuk ke Indonesia karena biaya lebih murah dibanding naik pesawat dari Kuala Lumpur ke Surabaya, Jawa Timur. Rinciannya seperti ini, jika mereka menggunakan feri dari Malaysia dan tiba di Batam kemudian melanjutkan perjalanan dengan naik pesawat, mereka hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 2,5 juta. Sementara jika naik pesawat dari Kuala Lumpur langsung ke Surabaya dapat menghabiskan biaya sekitar Rp 5 juta.(BJK/ANS)
Pengiriman Dari Luar Negeri Masih Normal
Pengiriman Uang TKI Jabar Naik
Jumat, 28 Agustus 2009
BANDUNG, KOMPAS - Pengiriman uang tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Jawa Barat lewat jasa Western Union PT Pos Indonesia selama Ramadhan diperkirakan mencapai Rp 400 miliar. Jumlah itu naik dua kali lipat dibandingkan dengan kondisi normal sekitar Rp 200 miliar per bulan.
Manajer General Affair Kantor Wilayah Usaha Pos V Jabar Hari Hermawan mengatakan, berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, pengiriman uang TKI dari luar negeri selalu melonjak selama bulan puasa. "Puncaknya terjadi pada minggu kedua September," ujarnya, Kamis (27/8) di Bandung.
Selama Januari-Juli 2009, pengiriman uang melalui Western Union PT Pos Indonesia ke Jabar mencapai Rp 1,6 triliun. Jumlah itu meningkat lebih dari dua kali lipat daripada periode yang sama tahun 2008 sebesar Rp 770 miliar.
Pengiriman uang pada Juli, menurut Hari, mulai meningkat. Namun, volumenya akan melonjak memasuki Agustus dan September.
Secara nasional, PT Pos Indonesia menargetkan pengiriman uang TKI melalui Western Union Rp 1 triliun. Manajer Komunikasi Perusahaan PT Pos Indonesia Jusman Kartaprawira memperkirakan peningkatan sekitar 50 persen daripada pengiriman uang TKI pada bulan-bulan lain.
"Hingga Juli 2009 pengiriman uang TKI ke Indonesia mencapai Rp 4,8 triliun atau seklitar Rp 700 miliar per bulan," katanya.
Menurut Jusman, hingga Juli tercatat 1,5 juta transaksi pengiriman uang ke Indonesia melalui Western Union, yang sebagian besar dari negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Malaysia, dan Korea Selatan. Di Jabar wilayah yang paling banyak menjadi tujuan pengiriman ialah Kabupaten Indramayu, Cianjur, dan Sukabumi.
Hari mengatakan, PT Pos Indonesia telah meningkatkan pelayanan. "Peningkatan layanan termasuk faktor keamanan," katanya.
Dia mengimbau penerima kiriman untuk tidak menarik seluruh uang dalam sekali pengambilan, tetapi mengalokasikan sebagian untuk ditabung melalui PT Pos Indonesia. Upaya itu guna menghindari perampokan yang masih marak. Masih normal
Supervisor Pelayanan Kantor Pos Besar Bandung (KPBB) Ahmad Fajar mengatakan, sekitar sepekan pertama bulan puasa, pengiriman uang dari luar negeri masih normal. Jumlah pengiriman ke KPBB sekitar 30-40 kali per hari dengan total nilai lebih kurang Rp 150 juta.
"Mungkin awal puasa ini masih tanggal tua. Mulai September hingga Lebaran baru ramai. Pengambilan bisa tidak berhenti sampai kantor pos tutup," ujarnya. Saat itu jumlah pengiriman bisa mencapai 75 kali per hari dengan total nilai hingga Rp 250 juta.
Petugas Loket Western Union KPBB Yayah Rokayah mengatakan, KPBB buka pukul 07.30-18.30. Sejak Agustus 2009, pengambilan uang dari luar negeri sudah bisa dilakukan di 53 dari seluruh 56 kantor cabang pos di Jabar. (gre/bay)
Pengiriman Dari Luar Negeri Masih Normal
Pengiriman Uang TKI Jabar Naik
Jumat, 28 Agustus 2009
BANDUNG, KOMPAS - Pengiriman uang tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Jawa Barat lewat jasa Western Union PT Pos Indonesia selama Ramadhan diperkirakan mencapai Rp 400 miliar. Jumlah itu naik dua kali lipat dibandingkan dengan kondisi normal sekitar Rp 200 miliar per bulan.
Manajer General Affair Kantor Wilayah Usaha Pos V Jabar Hari Hermawan mengatakan, berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, pengiriman uang TKI dari luar negeri selalu melonjak selama bulan puasa. "Puncaknya terjadi pada minggu kedua September," ujarnya, Kamis (27/8) di Bandung.
Selama Januari-Juli 2009, pengiriman uang melalui Western Union PT Pos Indonesia ke Jabar mencapai Rp 1,6 triliun. Jumlah itu meningkat lebih dari dua kali lipat daripada periode yang sama tahun 2008 sebesar Rp 770 miliar.
Pengiriman uang pada Juli, menurut Hari, mulai meningkat. Namun, volumenya akan melonjak memasuki Agustus dan September.
Secara nasional, PT Pos Indonesia menargetkan pengiriman uang TKI melalui Western Union Rp 1 triliun. Manajer Komunikasi Perusahaan PT Pos Indonesia Jusman Kartaprawira memperkirakan peningkatan sekitar 50 persen daripada pengiriman uang TKI pada bulan-bulan lain.
"Hingga Juli 2009 pengiriman uang TKI ke Indonesia mencapai Rp 4,8 triliun atau seklitar Rp 700 miliar per bulan," katanya.
Menurut Jusman, hingga Juli tercatat 1,5 juta transaksi pengiriman uang ke Indonesia melalui Western Union, yang sebagian besar dari negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Malaysia, dan Korea Selatan. Di Jabar wilayah yang paling banyak menjadi tujuan pengiriman ialah Kabupaten Indramayu, Cianjur, dan Sukabumi.
Hari mengatakan, PT Pos Indonesia telah meningkatkan pelayanan. "Peningkatan layanan termasuk faktor keamanan," katanya.
Dia mengimbau penerima kiriman untuk tidak menarik seluruh uang dalam sekali pengambilan, tetapi mengalokasikan sebagian untuk ditabung melalui PT Pos Indonesia. Upaya itu guna menghindari perampokan yang masih marak. Masih normal
Supervisor Pelayanan Kantor Pos Besar Bandung (KPBB) Ahmad Fajar mengatakan, sekitar sepekan pertama bulan puasa, pengiriman uang dari luar negeri masih normal. Jumlah pengiriman ke KPBB sekitar 30-40 kali per hari dengan total nilai lebih kurang Rp 150 juta.
"Mungkin awal puasa ini masih tanggal tua. Mulai September hingga Lebaran baru ramai. Pengambilan bisa tidak berhenti sampai kantor pos tutup," ujarnya. Saat itu jumlah pengiriman bisa mencapai 75 kali per hari dengan total nilai hingga Rp 250 juta.
Petugas Loket Western Union KPBB Yayah Rokayah mengatakan, KPBB buka pukul 07.30-18.30. Sejak Agustus 2009, pengambilan uang dari luar negeri sudah bisa dilakukan di 53 dari seluruh 56 kantor cabang pos di Jabar. (gre/bay)
Ramadhan, Pengiriman Uang TKI Bakal Naik Dua Kali Lipat
Kamis, 27 Agustus 2009
Laporan wartawan KOMPAS Gregorius Magnus FinessoBANDUNG, KOMPAS.com — Pengiriman uang dari tenaga kerja Indonesia ke kampung halamannya di Jawa Barat lewat jasa Western Union PT Pos Indonesia selama bulan Ramadhan diperkirakan mencapai Rp 400 miliar. Jumlah tersebut naik dua kali lipat dari kondisi normal sekitar Rp 200 miliar per bulan.
Manajer General Affair Kantor Wilayah Usaha Pos V Jawa Barat Hari Hermawan mengatakan, seperti tren yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, pengiriman uang dari TKI yang bekerja di luar negeri selalu melonjak selama bulan puasa. "Puncaknya akan terjadi pada minggu kedua bulan September," jelasnya, Kamis (27/8) di Bandung.
Selama periode Januari-Juli 2009, pengiriman uang melalui jasa Western Union PT Pos ke Jabar mencapai Rp 1,6 triliun. Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2008 sebesar Rp 770 miliar.
Peningkatan pengiriman uang pada bulan Juli, dikatakan Hari, memang sudah mulai meningkat. Namun, volumenya akan lebih melonjak memasuki bulan Agustus dan September.
KOMPAS Gregorius Magnus Finesso
Pendemo Desak KPK Periksa Ketua BNP2TKI
Tri Wibowo
27/08/2009
Liputan6.com, Jakarta: Puluhan orang dari Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi berdemonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupso (KPK) di Jakarta, Kamis (27/8). Dalam unjuk rasa itu, para pendemo membawa spanduk dan poster bertuliskan tangkap dan adili Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat.
Para pendemo mendesak KPK segera memeriksa Jumhur menyusul adanya dugaan korupsi di tubuh lembaga itu saat program penempatan TKI ke Korea. Dugaan penyimpangan tersebut terjadi lantaran BNP2TKI menggunakan pihak swasta tanpa melalui tender.
Selain berorasi, pendemo juga sempat melakukan aksi diam sebagai bentuk protes atas tindakan KPK yang tidak segera menindaklanjuti temuan ini. Selengkapnya, simak video berita berikut.(ASW/AND)
27/08/2009
Liputan6.com, Jakarta: Puluhan orang dari Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi berdemonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupso (KPK) di Jakarta, Kamis (27/8). Dalam unjuk rasa itu, para pendemo membawa spanduk dan poster bertuliskan tangkap dan adili Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat. Para pendemo mendesak KPK segera memeriksa Jumhur menyusul adanya dugaan korupsi di tubuh lembaga itu saat program penempatan TKI ke Korea. Dugaan penyimpangan tersebut terjadi lantaran BNP2TKI menggunakan pihak swasta tanpa melalui tender.
Selain berorasi, pendemo juga sempat melakukan aksi diam sebagai bentuk protes atas tindakan KPK yang tidak segera menindaklanjuti temuan ini. Selengkapnya, simak video berita berikut.(ASW/AND)
Perjanjian Antarnegara Lebih Efektif Bela TKI
Rabu, 26 Agustus 2009
Jakarta, Kompas -
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba, mengungkapkan hal itu di Jakarta, Selasa (25/8).
Namun, kata Parlindungan, DPD mengapresiasi langkah pemerintah memperbaiki MOU pelayanan dan perlindungan TKI dengan Malaysia.
Menurut Parlindungan, kesediaan negara penempatan membuat perjanjian antarnegara menunjukkan keseriusan mereka melindungi TKI.
Pemerintah telah memiliki perjanjian antarnegara bidang ketenagakerjaan, yakni dengan Korea Selatan dan Jepang. Namun, Korea Selatan dan Jepang hanya menerima TKI formal.
Hampir 50 persen dari 2,2 juta TKI di Malaysia bekerja di sektor informal, baik sebagai pembantu rumah tangga, konstruksi, maupun perkebunan.
"Pemerintah harus memperbaiki koordinasi dengan imigrasi untuk mencegah TKI ilegal. Berikan TKI kredit usaha rakyat agar mereka tidak terjerat calo. Persoalan TKI di dalam negeri pun harus dibenahi," ujarnya.
Analis kebijakan Migrant CARE, Wahyu Susilo, menyesalkan sikap pemerintah yang belum meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 143 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarga. Ratifikasi dibutuhkan untuk melindungi TKI.
How many IDs do you want? Middlemen come to the fore
The Jakarta Post, Mon, 08/31/2009
Loopholes in the process of making an identity card (KTP) in the city and its surrounding areas means many people can get, and indeed do have multiple KTPs.
Wedhatama, a resident of Tangerang, says he knew he ought to have handed his old KTP over to the subdistrict office when he made a new KTP at his new residence, also in Tangerang.
"I told the officer I'd need the new KTP if there was a raid," he tells The Jakarta Post with a shrug.
"When I came back to pick up my new KTP, no one asked me to hand back my old one."
He says the failure to take back an applicant's old KTP is the main reason there are so many cases of multiple KTPs.
Slamet, head of a community unit in Tanah Abang district, also laments the weakness of the process. He says the shortcut provided by middlemen opens up more room for the administrative breach.
He adds a newcomer in a neighborhood is only required to submit a copy of their old KTP, four passport-size pictures and some money to get a family card and a KTP quickly.
"I heard it costs Rp 350,000 *US$35* for a newcomer to make a KTP *through a middleman*," he says.
"If you bring a letter of notification from your old residence official that says you're moving to a new address in Jakarta, it's even cheaper."
Slamet says that although many people know that making a KTP is meant to be free of charge, they cannot help but use the services of a middleman, often the neighborhood unit head, because they are often too busy.
Many families also still hold family cards issued before the system went online. The family card, featuring several rows and columns filled in with the names and data of family members, was written in by hand before the civil registry used computers.
With this older family card, a person can simply join a family by writing their name and data into an existing card. Many residents do so on the pretext of being the niece or nephew of the head of the family, when in fact they may not even be related.
Without checking against other documents such as birth certificates, a person can sign up on a family card and obtain a KTP through that alias.
To tackle such problems, the city plans to provide a mobile KTP service for residents in subdistricts this year, an official says.
"The service will be available on Saturdays and holidays to make it easy for working people to process their KTP," says Jakarta Population and Civil Registry Agency head Franky Mangatas Panjaitan.
He adds the new Single Identity Number (SIN) system will help reduce the number of multiple KTPs in circulation, because people will have to be photographed and fingerprinted to get a single identity number.
"The consequence is that people will not able to ask anyone else to process the KTP because they'll have to show up in person," he explains.
Franky says the city will be ready to implement the SIN system and the Population Administration Information System (SIAK) by 2010, a year before the national time frame.
"We're developing the SIAK this year, and once it's done, we'll just need to connect it to the Home Ministry," he says, adding the SIAK will apply down to the subdistrict level.
The Population Management Information System, the current online system that connects subdistricts, subagencies and the city agency, will eventually be phased out.
"The thing we need now is a bylaw," Franky says.
"We hope the new City Council will quickly pass that bylaw."
The city is also gearing up to prepare its officers through trainings.
Gamal Syarief, a registration officer in Gelora subdistrict in Central Jakarta, who recently joined a SIAK training, says he might need more training to better understand the new system.
"The training took only two days, but there's a lot to learn," he says.
He points out a brand new digital camera to be used in implementing the new SIN system, and says the city's zip codes will change.
Besides some other technical matters he might encounter under the new system, Gamal is concerned about the connection speed between the fingerprinting device and the computer.
Although the device from the government has not yet arrived, he says the existing device in the subdistrict works very slowly, leaving some exasperated applicants to simply sign their KTPs.
Applicants can choose to have a fingerprint or a signature on the KTP, under the current system.
Gamal says people rarely show up in person to apply for a KTP.
"Usually it's the heads of neighborhood units who come here, because the applicants are always busy," he says.
-JP/Indah Setiawati
Loopholes in the process of making an identity card (KTP) in the city and its surrounding areas means many people can get, and indeed do have multiple KTPs.
Wedhatama, a resident of Tangerang, says he knew he ought to have handed his old KTP over to the subdistrict office when he made a new KTP at his new residence, also in Tangerang.
"I told the officer I'd need the new KTP if there was a raid," he tells The Jakarta Post with a shrug.
"When I came back to pick up my new KTP, no one asked me to hand back my old one."
He says the failure to take back an applicant's old KTP is the main reason there are so many cases of multiple KTPs.
Slamet, head of a community unit in Tanah Abang district, also laments the weakness of the process. He says the shortcut provided by middlemen opens up more room for the administrative breach.
He adds a newcomer in a neighborhood is only required to submit a copy of their old KTP, four passport-size pictures and some money to get a family card and a KTP quickly.
"I heard it costs Rp 350,000 *US$35* for a newcomer to make a KTP *through a middleman*," he says.
"If you bring a letter of notification from your old residence official that says you're moving to a new address in Jakarta, it's even cheaper."
Slamet says that although many people know that making a KTP is meant to be free of charge, they cannot help but use the services of a middleman, often the neighborhood unit head, because they are often too busy.
Many families also still hold family cards issued before the system went online. The family card, featuring several rows and columns filled in with the names and data of family members, was written in by hand before the civil registry used computers.
With this older family card, a person can simply join a family by writing their name and data into an existing card. Many residents do so on the pretext of being the niece or nephew of the head of the family, when in fact they may not even be related.
Without checking against other documents such as birth certificates, a person can sign up on a family card and obtain a KTP through that alias.
To tackle such problems, the city plans to provide a mobile KTP service for residents in subdistricts this year, an official says.
"The service will be available on Saturdays and holidays to make it easy for working people to process their KTP," says Jakarta Population and Civil Registry Agency head Franky Mangatas Panjaitan.
He adds the new Single Identity Number (SIN) system will help reduce the number of multiple KTPs in circulation, because people will have to be photographed and fingerprinted to get a single identity number.
"The consequence is that people will not able to ask anyone else to process the KTP because they'll have to show up in person," he explains.
Franky says the city will be ready to implement the SIN system and the Population Administration Information System (SIAK) by 2010, a year before the national time frame.
"We're developing the SIAK this year, and once it's done, we'll just need to connect it to the Home Ministry," he says, adding the SIAK will apply down to the subdistrict level.
The Population Management Information System, the current online system that connects subdistricts, subagencies and the city agency, will eventually be phased out.
"The thing we need now is a bylaw," Franky says.
"We hope the new City Council will quickly pass that bylaw."
The city is also gearing up to prepare its officers through trainings.
Gamal Syarief, a registration officer in Gelora subdistrict in Central Jakarta, who recently joined a SIAK training, says he might need more training to better understand the new system.
"The training took only two days, but there's a lot to learn," he says.
He points out a brand new digital camera to be used in implementing the new SIN system, and says the city's zip codes will change.
Besides some other technical matters he might encounter under the new system, Gamal is concerned about the connection speed between the fingerprinting device and the computer.
Although the device from the government has not yet arrived, he says the existing device in the subdistrict works very slowly, leaving some exasperated applicants to simply sign their KTPs.
Applicants can choose to have a fingerprint or a signature on the KTP, under the current system.
Gamal says people rarely show up in person to apply for a KTP.
"Usually it's the heads of neighborhood units who come here, because the applicants are always busy," he says.
-JP/Indah Setiawati
28 Agustus 2009
Modus WNI di Saudi: Umroh, Kerja Ilegal, Haji Lalu Tunggu Dideportasi
Rabu, 29/07/2009
Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Arab Saudi adalah tanah menggiurkan bagi kaum Muslim Indonesia. Selain beribadah, sejumlah WNI juga menangguk riyal sebagai tenaga kerja ilegal.
"Beberapa tahun ini ada warga negara kita yang secara terorganisir berangkat ke Arabi Saudi dengan tujuan beribadah. Tetapi setelah umroh mereka menghilang dan bekerja secara gelap, lalu beribadah haji," beber Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, di kantornya, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2009).
Usai melaksanakan ibadah haji, kalau tidak tertangkap oleh polisi setempat, mereka akan menjajakan diri di jalan-jalan agar ditangkap dan dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi. Dengan demikian mereka bisa kembali ke Indonesia secara gratis.
Meski demikian, apabila hal ini dianggap sebagai tindak pidana oleh pemerintah Arab Saudi maka Deplu RI siap memberikan advokasi.
"Kalau itu termasuk delik pidana, yang kita lakukan adalah perlindungan hukum. Akan ada lawyer yang akan mengikuti prosesnya," terang Hassan.
(ddt/nrl)
Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Arab Saudi adalah tanah menggiurkan bagi kaum Muslim Indonesia. Selain beribadah, sejumlah WNI juga menangguk riyal sebagai tenaga kerja ilegal.
"Beberapa tahun ini ada warga negara kita yang secara terorganisir berangkat ke Arabi Saudi dengan tujuan beribadah. Tetapi setelah umroh mereka menghilang dan bekerja secara gelap, lalu beribadah haji," beber Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, di kantornya, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2009).
Usai melaksanakan ibadah haji, kalau tidak tertangkap oleh polisi setempat, mereka akan menjajakan diri di jalan-jalan agar ditangkap dan dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi. Dengan demikian mereka bisa kembali ke Indonesia secara gratis.
Meski demikian, apabila hal ini dianggap sebagai tindak pidana oleh pemerintah Arab Saudi maka Deplu RI siap memberikan advokasi.
"Kalau itu termasuk delik pidana, yang kita lakukan adalah perlindungan hukum. Akan ada lawyer yang akan mengikuti prosesnya," terang Hassan.
(ddt/nrl)
TKI Meninggal di Kolong Jembatan
Andi Muhyiddin 
Halimah, TKI yang meninggal di kolong jembatan Kota Jeddah, Arab Saudi.
Halimah, TKI yang meninggal di kolong jembatan Kota Jeddah, Arab Saudi.
03/08/2009
Liputan6.com, Jeddah: Berbulan-bulan tinggal di bawah kolong jembatan, dengan kondisi serba kekurangan, menyebabkan salah satu TKI, Halimah meninggal. Halimah meninggal di bawah kolong jambatan Kandarah, Jeddah, Arab Saudi akibat sakit. Halimah, TKI asal Cianjur, Jawa Barat, meninggal (3/8) sekitar pukul 04.00 waktu Arab Saudi.
Menurut salah seorang TKI, Edi Bambang, dua hari sebelum meninggal, Halimah sempat dibawa ke rumah sakit oleh para TKI. Berdasarkan hasil pemeriksaan, selain sesak napas, Halimah juga menderita radang paru-paru. Minggu siang, kondisi Halimah sempat membaik. Ia telah dapat duduk. Namun, Minggu malam kondisi Halimah kembali memburuk. Sejumlah rekan sesama TKI mencoba melarikan Halimah ke rumah sakit, namun sudah tidak tertolong lagi. Jenazah Halimah dibawa menggunakan mobil ambulans milik pemerintah. Namun belum diketahui dibawa kemana jenazahnya.
Selain Halimah, 5 orang TKI juga sakit parah. Salah satu TKI kini dirawat di RS King Abdul Azis. Sebagian besar TKI menderita sesak napas, karena selama kurang lebih empat bulan tinggal di udara terbuka.
Para TKI mengaku, hingga kini belum ada bantuan apapun baik dari pemerintah Arab Saudi maupun dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ratusan TKI tersebut terpaksa mengumpulkan sumbangan dari uang mereka sendiri, untuk mengobati para TKI yang sakit. (DIO)
Meninggal di Kolong Jembatan; Jenazah Halimah Tiba di Indonesia dari Arab Saudi
28/08/2009
Irwan Nugroho - detikcom
Jakarta, Jenazah Halimah binti Kohar, pembantu rumah tangga yang meninggal di Arab Saudi, telah dipulangkan ke Indonesia. Halimah dilaporlan meninggal akibat sakit dan terlantar di kolong jembatan di Jeddah.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, jenazah Halimah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 13.35 WIB, Jumat (28/8/2009).
Jenazah perempuan asal Cianjur, Jawa Barat, itu diterbangkan dengan pesawat Saudi Arabia Airlines SV 828. Keluarga Halimah ikut menjemput jenazah di bandara.
Anis menceritakan, Halimah berangkat ke Jeddah melalui PT Avida Avia Duta pada 18 Desember 2007. Dia bekerja sebagai PRT pada seorang majikan bernama Abdul Wahab Muhammad Hasan Kholil.
Dikatakan dia, Halimah pernah dua kali mendatangi KJRI Jeddah untuk mengadukan perlakuan majikannya. Namun, dia selalu berhasil dibawa kembali oleh Kholil untuk bekerja di rumahnya. Penyiksaan yang dialami Halimah makin menjadi-jadi, hingga akhirnya perempuan itu jatuh sakit dan kakinya lumpuh.
"Namun Halimah tetap bekerja hingga majikannya membuang Halimah ke kolong jembatan Al Kandarah di Jeddah dengan menggunakan taksi," jelas Anis.
Di tempat itulah, lanjut Anis, Halimah bertemu dengan ratusan buruh migran lainnya yang juga terlantar. Selama dua minggu, Halimah bertahan dan berharap bisa dipulangkan ke Indonesia sebelum meninggal.
"Namun akibat kelambanan KJRI Jeddah, Halimah akhirnya meninggal dunia," cetus Anis sambil mengatakan Halimah meninggal pada 3 Agustus 2009 pukul 04.00 waktu Jeddah.
Irwan Nugroho - detikcom
Jakarta, Jenazah Halimah binti Kohar, pembantu rumah tangga yang meninggal di Arab Saudi, telah dipulangkan ke Indonesia. Halimah dilaporlan meninggal akibat sakit dan terlantar di kolong jembatan di Jeddah.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, jenazah Halimah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 13.35 WIB, Jumat (28/8/2009).
Jenazah perempuan asal Cianjur, Jawa Barat, itu diterbangkan dengan pesawat Saudi Arabia Airlines SV 828. Keluarga Halimah ikut menjemput jenazah di bandara.
Anis menceritakan, Halimah berangkat ke Jeddah melalui PT Avida Avia Duta pada 18 Desember 2007. Dia bekerja sebagai PRT pada seorang majikan bernama Abdul Wahab Muhammad Hasan Kholil.
Dikatakan dia, Halimah pernah dua kali mendatangi KJRI Jeddah untuk mengadukan perlakuan majikannya. Namun, dia selalu berhasil dibawa kembali oleh Kholil untuk bekerja di rumahnya. Penyiksaan yang dialami Halimah makin menjadi-jadi, hingga akhirnya perempuan itu jatuh sakit dan kakinya lumpuh.
"Namun Halimah tetap bekerja hingga majikannya membuang Halimah ke kolong jembatan Al Kandarah di Jeddah dengan menggunakan taksi," jelas Anis.
Di tempat itulah, lanjut Anis, Halimah bertemu dengan ratusan buruh migran lainnya yang juga terlantar. Selama dua minggu, Halimah bertahan dan berharap bisa dipulangkan ke Indonesia sebelum meninggal.
"Namun akibat kelambanan KJRI Jeddah, Halimah akhirnya meninggal dunia," cetus Anis sambil mengatakan Halimah meninggal pada 3 Agustus 2009 pukul 04.00 waktu Jeddah.
Mewaspadai Krisis Pangan 2009-2010
Kompas, Opini, Jumat, 28 Agustus 2009
Oleh Dwi Andreas Santosa
Krisis pangan global, akhir 2007-Mei 2008, disebabkan kekeringan hebat di Australia dan beberapa negara Amerika Latin pada akhir 2007. Akankah krisis pangan itu berulang tahun ini?
Indikasi awal tampak mengarah ke sana. FAO memprediksi produksi serealia dunia turun akibat penurunan luas tanam dan kekeringan tahun 2009. Bahkan, Eric deCarbonnel memperkirakan akan terjadi bencana pangan global pada 2009 (Market Skeptics, 9/1/2009). China, Australia, negara-negara Amerika Latin, dan AS, penyumbang dua pertiga produksi pertanian dunia, sedang dan akan mengalami kekeringan yang menurunkan produksi pertaniannya.
Tampaknya, krisis pangan global 2009-2010 akan terjadi. The International Grain Council (IGC) memperkirakan produksi serealia dunia turun 3,4 persen (2009-2010) dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan stok pangan dunia pada periode itu juga turun 4,3 persen.
Sebaliknya, kebutuhan pangan meningkat 0,8 persen (IGC, 2009). Dalam delapan bulan terakhir, harga kedelai, jagung, dan gandum mulai naik, rata-rata 50 persen (Desember 2008), dan cenderung naik pada bulan-bulan ke depan. Bila kondisi memburuk, kita akan memasuki krisis pangan global kedua.
Indonesia waspada
Bagi Indonesia, krisis pangan kali ini agak unik. Pada tahun 2008 kita cukup pejal (resilience) terhadap dampak krisis pangan global, tertolong peningkatan produksi padi yang tinggi. Peningkatan itu disebabkan La Nina, mengakibatkan kemarau cukup basah, selain rangsangan harga tinggi yang menggairahkan petani untuk menanam. Hal itu menyebabkan stok pangan amat baik sehingga pemerintah bisa mengatur harga lebih leluasa.
Kini, produksi pertanian Indonesia pasti mengalami gangguan akibat El Nino. Dan krisis pangan global akan berdampak serius bagi Indonesia. Selain itu, akibat penurunan produksi, jumlah pangan yang diperdagangkan akan turun dan ini akan memicu kenaikan harga. Negara pengimpor pangan—tahun 2008, Indonesia menjadi pengimpor pangan terbesar kedua dunia dengan impor 7.729.000 ton—akan mengalami dampak serius karena pada saat bersamaan produksi domestik turun.
Kondisi itu harus disikapi dan diantisipasi cepat. Pertama, program reforma agraria, terutama reformasi aset atas tanah dari Badan Pertanahan Nasional, harus didukung penuh. Dengan rata-rata lahan pangan per kapita 359 meter persegi (bandingkan dengan Thailand 5.226 meter persegi), pendistribusian lahan untuk petani menjadi suatu keniscayaan. Tanpa hal itu, produksi pertanian kita pasti akan jalan di tempat. Kalaupun dinyatakan ada peningkatan produksi, itu hanya retorika.
Kedua, perubahan paradigma pembangunan pertanian, dari produksi ke petani (Dwi Andreas Santosa, "Ketahanan Pangan Vs Kedaulatan Pangan", Kompas, 13/1/2009). Amat ironis saat pemerintah menyatakan swasembada beras dan terjadi peningkatan fantastis produksi pertanian 2007-2008, kesejahteraan petani—diukur berdasar nilai tukar petani—justru merosot dari 115 (akhir 2003) menjadi 98,30 (Januari 2009). Bahkan, untuk tanaman pangan, merosot hingga 94,39 (Statistics Indonesia, BPS, 2009).
Ketiga, kelompok masyarakat yang paling menderita akibat krisis pangan adalah petani. Kantong-kantong kelaparan di Indonesia justru di wilayah-wilayah pertanian. Kini, banyak gerakan akar rumput dan swadaya masyarakat yang bersama petani membangkitkan kembali lumbung pangan. Lumbung itu dimiliki dan dikelola petani, dan akan menjadi penyelamat pada saat terjadi krisis.
Kelima, melaksanakan subsidi langsung dan asuransi pertanian yang sering menjadi wacana. Contoh terkini adalah produksi pupuk organik yang diserahkan kepada berbagai perusahaan besar dengan biaya Rp 1.500 per kg (Rp 1.000 disubsidi pemerintah). Padahal, teman-teman di jaringan petani sanggup memproduksi dengan biaya hanya Rp 500 hingga Rp 750 per kg sampai di tangan konsumen. Hal yang sama juga terjadi untuk pupuk hayati.
Keenam, perlu dihidupkan kembali Menteri Muda Urusan Pangan yang memiliki peran, fungsi, dan kewenangan mengatur dan mengendalikan pangan serta mengembalikan Bulog seperti sebelumnya.
Secara umum, kondisi pangan ke depan memang sulit. Meski demikian, masih ada harapan. Semoga kita mampu menyelamatkan diri dari krisis pangan global 2009-2010.
Dwi Andreas Santosa Ketua Program Studi S-2 Bioteknologi Tanah dan Lingkungan IPB
Oleh Dwi Andreas Santosa
Krisis pangan global, akhir 2007-Mei 2008, disebabkan kekeringan hebat di Australia dan beberapa negara Amerika Latin pada akhir 2007. Akankah krisis pangan itu berulang tahun ini?
Indikasi awal tampak mengarah ke sana. FAO memprediksi produksi serealia dunia turun akibat penurunan luas tanam dan kekeringan tahun 2009. Bahkan, Eric deCarbonnel memperkirakan akan terjadi bencana pangan global pada 2009 (Market Skeptics, 9/1/2009). China, Australia, negara-negara Amerika Latin, dan AS, penyumbang dua pertiga produksi pertanian dunia, sedang dan akan mengalami kekeringan yang menurunkan produksi pertaniannya.
Tampaknya, krisis pangan global 2009-2010 akan terjadi. The International Grain Council (IGC) memperkirakan produksi serealia dunia turun 3,4 persen (2009-2010) dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan stok pangan dunia pada periode itu juga turun 4,3 persen.
Sebaliknya, kebutuhan pangan meningkat 0,8 persen (IGC, 2009). Dalam delapan bulan terakhir, harga kedelai, jagung, dan gandum mulai naik, rata-rata 50 persen (Desember 2008), dan cenderung naik pada bulan-bulan ke depan. Bila kondisi memburuk, kita akan memasuki krisis pangan global kedua.
Indonesia waspada
Bagi Indonesia, krisis pangan kali ini agak unik. Pada tahun 2008 kita cukup pejal (resilience) terhadap dampak krisis pangan global, tertolong peningkatan produksi padi yang tinggi. Peningkatan itu disebabkan La Nina, mengakibatkan kemarau cukup basah, selain rangsangan harga tinggi yang menggairahkan petani untuk menanam. Hal itu menyebabkan stok pangan amat baik sehingga pemerintah bisa mengatur harga lebih leluasa.
Kini, produksi pertanian Indonesia pasti mengalami gangguan akibat El Nino. Dan krisis pangan global akan berdampak serius bagi Indonesia. Selain itu, akibat penurunan produksi, jumlah pangan yang diperdagangkan akan turun dan ini akan memicu kenaikan harga. Negara pengimpor pangan—tahun 2008, Indonesia menjadi pengimpor pangan terbesar kedua dunia dengan impor 7.729.000 ton—akan mengalami dampak serius karena pada saat bersamaan produksi domestik turun.
Kondisi itu harus disikapi dan diantisipasi cepat. Pertama, program reforma agraria, terutama reformasi aset atas tanah dari Badan Pertanahan Nasional, harus didukung penuh. Dengan rata-rata lahan pangan per kapita 359 meter persegi (bandingkan dengan Thailand 5.226 meter persegi), pendistribusian lahan untuk petani menjadi suatu keniscayaan. Tanpa hal itu, produksi pertanian kita pasti akan jalan di tempat. Kalaupun dinyatakan ada peningkatan produksi, itu hanya retorika.
Kedua, perubahan paradigma pembangunan pertanian, dari produksi ke petani (Dwi Andreas Santosa, "Ketahanan Pangan Vs Kedaulatan Pangan", Kompas, 13/1/2009). Amat ironis saat pemerintah menyatakan swasembada beras dan terjadi peningkatan fantastis produksi pertanian 2007-2008, kesejahteraan petani—diukur berdasar nilai tukar petani—justru merosot dari 115 (akhir 2003) menjadi 98,30 (Januari 2009). Bahkan, untuk tanaman pangan, merosot hingga 94,39 (Statistics Indonesia, BPS, 2009).
Ketiga, kelompok masyarakat yang paling menderita akibat krisis pangan adalah petani. Kantong-kantong kelaparan di Indonesia justru di wilayah-wilayah pertanian. Kini, banyak gerakan akar rumput dan swadaya masyarakat yang bersama petani membangkitkan kembali lumbung pangan. Lumbung itu dimiliki dan dikelola petani, dan akan menjadi penyelamat pada saat terjadi krisis.
Kelima, melaksanakan subsidi langsung dan asuransi pertanian yang sering menjadi wacana. Contoh terkini adalah produksi pupuk organik yang diserahkan kepada berbagai perusahaan besar dengan biaya Rp 1.500 per kg (Rp 1.000 disubsidi pemerintah). Padahal, teman-teman di jaringan petani sanggup memproduksi dengan biaya hanya Rp 500 hingga Rp 750 per kg sampai di tangan konsumen. Hal yang sama juga terjadi untuk pupuk hayati.
Keenam, perlu dihidupkan kembali Menteri Muda Urusan Pangan yang memiliki peran, fungsi, dan kewenangan mengatur dan mengendalikan pangan serta mengembalikan Bulog seperti sebelumnya.
Secara umum, kondisi pangan ke depan memang sulit. Meski demikian, masih ada harapan. Semoga kita mampu menyelamatkan diri dari krisis pangan global 2009-2010.
Dwi Andreas Santosa Ketua Program Studi S-2 Bioteknologi Tanah dan Lingkungan IPB
House ignores abuse of domestic workers
The Jakarta Post , Jakarta | Fri, 08/28/2009
How long will the country tolerate the prolonged slavery of housemaids? The government insists it is difficult and potentially counterproductive to regulate the domestic sub-sector and the House of Representatives has not made the issue a top priority.
However, the government and civil society groups have cried out against the inhumane treatment of Indonesian migrant workers that are mostly employed as housemaids overseas.
"Creating a law to protect domestic workers is a long process as such a regulation is a contentious issue, for that reason it would be best to let legislators in the new term handle the issue," Ribka Tjiptaning, the chairwoman of the House's Commission IX on labor, health and social affairs, told The Jakarta Post on Thursday.
She admitted the 2003 Labor Law did not regulate the informal sector, including domestic workers.
She suggested the handling of housemaids should be entrusted to their employers, while crimes against abusive employers should be handled by the police.
Tisnawati Karna, another member from the commission concurred, saying the relevant laws could be enforced to protect domestic workers.
The women's empowerment ministry in cooperation with the ILO and several civil society groups, have prepared a draft law that stipulates minimum wages, working hours, weekly days off, annual leave and a labor contract, but the ministry for people's welfare dropped the draft.
Separately, the Manpower and Transmigration Minister Erman Suparno insisted that the issuance of formal rulings on domestic workers would spark protest from employers and end in labor dismissals that could worsen employment.
"That is why the government dropped the draft law and declined to support the proposed UN convention on the protection of housemaids," he said in a dialogue with Migrant Care.
He also said the government would not ratify the 1990 UN Convention (not the 2003 ILO convention as was reported on Thursday) on the protection of migrant workers and their families immediately because countries employing Indonesian migrant workers had yet to do so. Migrant Care executive director, Anis Hidayah, criticized the government's policy as discriminatory, saying the government should also be held responsible for the increasing abuse of housemaids both at home and overseas. (mrs)
How long will the country tolerate the prolonged slavery of housemaids? The government insists it is difficult and potentially counterproductive to regulate the domestic sub-sector and the House of Representatives has not made the issue a top priority.
However, the government and civil society groups have cried out against the inhumane treatment of Indonesian migrant workers that are mostly employed as housemaids overseas.
"Creating a law to protect domestic workers is a long process as such a regulation is a contentious issue, for that reason it would be best to let legislators in the new term handle the issue," Ribka Tjiptaning, the chairwoman of the House's Commission IX on labor, health and social affairs, told The Jakarta Post on Thursday.
She admitted the 2003 Labor Law did not regulate the informal sector, including domestic workers.
She suggested the handling of housemaids should be entrusted to their employers, while crimes against abusive employers should be handled by the police.
Tisnawati Karna, another member from the commission concurred, saying the relevant laws could be enforced to protect domestic workers.
The women's empowerment ministry in cooperation with the ILO and several civil society groups, have prepared a draft law that stipulates minimum wages, working hours, weekly days off, annual leave and a labor contract, but the ministry for people's welfare dropped the draft.
Separately, the Manpower and Transmigration Minister Erman Suparno insisted that the issuance of formal rulings on domestic workers would spark protest from employers and end in labor dismissals that could worsen employment.
"That is why the government dropped the draft law and declined to support the proposed UN convention on the protection of housemaids," he said in a dialogue with Migrant Care.
He also said the government would not ratify the 1990 UN Convention (not the 2003 ILO convention as was reported on Thursday) on the protection of migrant workers and their families immediately because countries employing Indonesian migrant workers had yet to do so. Migrant Care executive director, Anis Hidayah, criticized the government's policy as discriminatory, saying the government should also be held responsible for the increasing abuse of housemaids both at home and overseas. (mrs)
Asia Biangnya Kelaparan
Asia Biangnya Kelaparan
Air irigasi yang ada di saluran irigasi induk VIII di Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyusut tiga hari terakhir. Sepekan lalu alat pengukur masih menunjukkan angka 48 cm, tetapi, Jumat (3/7), air diperkirakan hanya tinggal 25 cm dan dasar sungai mulai terlihat. Sebagian petani yang padinya masih berusia muda mulai menyiapkan pompa air.
Artikel Terkait:
SENIN, 17 AGUSTUS 2009 | 22:57 WIB
STOCKHOLM, KOMPAS.com - Pada 2050, Asia bakal mengalami lipat dua permintaan makanan. Soalnya, penduduk makin bertambah sementara kemampuan produksi pangan justru melorot.
Nah, ketimbang menghadapi bencana macam itu, jauh-jauh hari, Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah memberikan peringatan. Setidaknya, seperti muncul pada Senin (17/8) pada Minggu Air Dunia di Stockholm, Asia harus sesegera mungkin mereformasi pengelolaan sumber daya air.
"Asia bakal makin terlanda air limbah yang membawa kekurangan gizi," begitu pesan Direktur Jenderal Institut Pengelolaan Air Colin Chartres dalam konferensi yang dihadiri sekitar 2.500 tokoh peneliti, politisi, berikut pejabat pemerintahan.
Dalam catatan PBB, kemudian, pada 2050 pula, Asia justru mengimpor lebih dari seperempat kebutuhan bahan pangan biji-bijian.
27 Agustus 2009
Terjerat Feodalisme, Kultur, dan Agama
Selasa, 25 Agustus 2009
Sinar Harapan
Sinar Harapan
JAKARTA - Arab Saudi merupakan negara yang paling tertutup, tidak memudahkan PRT untuk mengakses dunia luar. Keunikan inilah yang memotivasi Yuniyanti Chuzaifah untuk mengambil disertasi dengan tema "Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia di Arab Saudi". Saat ini, ia merupakan kandidat PhD antropologi di Universitas Amsterdam. Dia pernah juga aktif di Solidaritas Perempuan dan studi tentang gender di Universitas Leiden.
Beberapa kali Yuniyanti menyebut kasus Sulastri yang menggerakkannya untuk membantu PRT. Kasus ini mencuat tahun 1990-an. Sulastri adalah PRT yang bekerja di keluarga Muchdarsyah Sinungan (anggota MPR dan Ketua Bagian Sosial-Ekonomi SPSI). Ia mengaku disiksa oleh Muchdarsyah bersama istri dan adik-adik iparnya sehingga kepalanya botak, hidung jadi tidak mulus, dan ada bekas halus setrikaan di badan. Namun akhirnya Muchdarsyah dibebaskan oleh pengadilan dengan alasan tidak ada saksi dalam kasus tersebut.
Berikut petikan wawancara SH dengan Yuniyanti.
Mengapa Anda tertarik memperjuangkan PRT?
Karena sejak awal kuliah di IAIN, saya melihat ada ketidakadilan dalam kasus PRT Sulastri sekitar tahun 1990-an. Lalu mulailah saya menggarap kaum perempuan di beberapa tempat termasuk Tangerang dan Depok. PRT itu seperti warga marginal, haknya dari A-Z tidak diperhatikan. Mereka tidak disadarkan bahwa mereka mempunyai hak. Tetapi pemerintah selalu bilang jumlah PRT yang mengalami masalah hanya sedikit. Maka kemudian saya menyisir ke daerah-daerah.
Apa persoalan mendasar yang dihadapi PRT?
Feodalisme, kultur dan agama. Perempuan dipandang sebagai pekerja rendahan. Malah dalam tradisi Jawa, PRT bisa menjadi status identitas, yaitu untuk meningkatkan derajat sang majikan. Di Filipina pun, PRT yang mengenakan baju seragam bisa dijadikan simbol kebanggaan. Sementara di Arab, ada kultur perbudakan.
Di Arab terjadi perkembangan yang tidak pararel. Banyak muncul orang kaya baru (OKB) dengan anak banyak dan rumah banyak, tetapi PRT-nya tetap satu orang. Perumahan elite di Arab tambah banyak, tapi soal PRT tetap saja. Jadi image bahwa negara maju bisa membikin kita kaya, itu tidak benar.
Bagaimana dengan gaji?
PRT dari Indonesia yang bekerja di Arab dibayar 600 real, padahal dari Filipina digaji 800 real. Ini terjadi karena persaingan di dunia internasional. Indonesia berprinsip, yang penting warganya bisa bekerja di luar negeri sehingga mempersilakan gaji di Arab hanya 600 real. Sedangkan Filipina, pemerintahnya melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi sehingga bayaran PRT-nya lebih tinggi.
Padahal dari segi bahasa, orang Indonesia lebih mahir berbahasa Arab dibandingkan dengan yang dari Filipina. Biasanya hanya dilatih tiga bulan maka PRT dari Indonesia sudah fasih berbahasa Arab dan membaca Al-Quran. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk menggaji PRT Indonesia dengan bayaran rendah.
Bagaimana upaya perbaikan ke depan?
Sejak prapemberangkatan, seharusnya ada training panjang untuk PRT. Tetapi yang saya lihat di lokasi agen-agen, tidak ada pelatihan-pelatihan supaya hemat biaya. Paling tidak, ini terjadi sampai tahun 2005. Sebaliknya, training yang dilakukan selama ini tidak relevan. Misalnya, calon PRT diajari table manner, cara menata meja makan. Padahal di Arab, orang makan pakai tangan.
Selain itu, diajari tentang disiplin yang berlebihan. Ada 15 larangan bagi PRT di Arab, misalnya dilarang mengangkat telepon di rumah majikan, dilarang berbicara dengan orang luar, dan dilarang keluar pintu gerbang. Jadi selama ini agen di Indonesia lebih menyiapkan tentang kedisiplinan daripada mempersiapkan hak-hak PRT.
Belum lagi soal space untuk laki-laki dan perempuan. Space seperti ini kan di Indonesia tidak ada perbedaan, tetapi di Arab berbeda, padahal seorang PRT harus membersihkan semua ruangan. Jadi perkosaan bisa terjadi karena ini. Bisa juga terjadi kekerasan karena si istri jadi cemburu dengan PRT karena masuk ke ruangan laki-laki. Selain itu, bagi kita muslimah yang baik itu harus selalu tersenyum, sementara di Arab tersenyum adalah simbol mau diajak melakukan kegiatan secara seksual.
Apakah selama ini pihak agen dikontrol oleh pemerintah?
Semestinya begitu. Tetapi setiap perusahaan atau PT harus mempunyai deposit Rp 500 juta, sehingga bagi PT yang kecil dan tidak mampu menyediakan deposit Rp 500 juta, menyelundupkan calon-calon PRT secara ilegal ke negara-neara yang belum siap atau negara kecil seperti di Timur Tengah.
Bagaimana dengan studi Anda?
Saya melihat bagaimana hubungan politisasi agama dan gender, bagaimana agama ditarik oleh lembaga dan elemen seperti ulama, pemerintah dan lain-lain. Misalnya, setiap buruh migran selama di luar negeri harus ditemani oleh muhrimnya.
Banyak kelompok agama yang mempolitisasi dan membisniskan orang yang akan berangkat menjadi PRT migran. Misalnya, dengan cara menawarkan pemasangan susuk dan magic untuk menjual tenaga kerja wanita (TKW). Hal seperti ini biasanya terjadi di Jawa Timur, Cianjur dan Karawang.
Banyak buruh migran yang menggunakan susuk, hanya karena tidak ada jaminan dari pemerintah Indonesia, pihak agen dan pengirim, terhadap mereka selama tinggal di luar negeri. Maka mereka memakai spiritualitas dan dukun-dukun. Padahal, bisa jadi ini hanya sugesti. Misalnya, bagaimana mereka nanti di Malaysia bisa menghilang sehingga tidak tertangkap polisi.
Ketidakadilan juga terjadi ketika seorang suami yang ditinggal istrinya ke luar negeri bisa menikah secara temporer, sedangkan pihak istri tidak bisa kawin lagi.
Di Arab sekarang sudah banyak kemajuan?
Sekarang di Arab lebih terbuka karena banyak pelajarnya yang studi ke negara sekuler seperti Inggris. Malah ada semacam "kompetisi" antara ulama yang fundamentalis dengan yang progresif. Di masjid, ulama yang progresif lebih banyak, mungkin ini karena pengaruh internet. Bacaan yang beredar di masyarakat juga sulit dikontrol. Human right watch pun sekarang bisa dibuka di sana, padahal dulu peneliti dari Amerika bisa dibunuh.
Saat ini berapa jumlah PRT Indonesia yang bekerja di Arab?
Negara-negara lain kan sudah melarang warganya bekerja di Arab karena alasan violence sexsual. Tetapi kalau mau mengatakan soal persentase sulit, karena ada yang ilegal. Ini memang unik, ada yang menjadi PRT lewat cara naik haji atau umrah. Visa umrah berlaku 20 hari, setelah itu mereka menjadi PRT ilegal. Tetapi ada juga yang sengaja menjadi PRT dulu supaya akhirnya bisa naik haji. Ini cara orang Islam proletar supaya bisa naik haji.
(wahyu dramastuti)
Terjerat Feodalisme, Kultur, dan Agama
Selasa, 25 Agustus 2009
Sinar Harapan
Sinar Harapan
JAKARTA - Arab Saudi merupakan negara yang paling tertutup, tidak memudahkan PRT untuk mengakses dunia luar. Keunikan inilah yang memotivasi Yuniyanti Chuzaifah untuk mengambil disertasi dengan tema "Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia di Arab Saudi". Saat ini, ia merupakan kandidat PhD antropologi di Universitas Amsterdam. Dia pernah juga aktif di Solidaritas Perempuan dan studi tentang gender di Universitas Leiden.
Beberapa kali Yuniyanti menyebut kasus Sulastri yang menggerakkannya untuk membantu PRT. Kasus ini mencuat tahun 1990-an. Sulastri adalah PRT yang bekerja di keluarga Muchdarsyah Sinungan (anggota MPR dan Ketua Bagian Sosial-Ekonomi SPSI). Ia mengaku disiksa oleh Muchdarsyah bersama istri dan adik-adik iparnya sehingga kepalanya botak, hidung jadi tidak mulus, dan ada bekas halus setrikaan di badan. Namun akhirnya Muchdarsyah dibebaskan oleh pengadilan dengan alasan tidak ada saksi dalam kasus tersebut.
Berikut petikan wawancara SH dengan Yuniyanti.
Mengapa Anda tertarik memperjuangkan PRT?
Karena sejak awal kuliah di IAIN, saya melihat ada ketidakadilan dalam kasus PRT Sulastri sekitar tahun 1990-an. Lalu mulailah saya menggarap kaum perempuan di beberapa tempat termasuk Tangerang dan Depok. PRT itu seperti warga marginal, haknya dari A-Z tidak diperhatikan. Mereka tidak disadarkan bahwa mereka mempunyai hak. Tetapi pemerintah selalu bilang jumlah PRT yang mengalami masalah hanya sedikit. Maka kemudian saya menyisir ke daerah-daerah.
Apa persoalan mendasar yang dihadapi PRT?
Feodalisme, kultur dan agama. Perempuan dipandang sebagai pekerja rendahan. Malah dalam tradisi Jawa, PRT bisa menjadi status identitas, yaitu untuk meningkatkan derajat sang majikan. Di Filipina pun, PRT yang mengenakan baju seragam bisa dijadikan simbol kebanggaan. Sementara di Arab, ada kultur perbudakan.
Di Arab terjadi perkembangan yang tidak pararel. Banyak muncul orang kaya baru (OKB) dengan anak banyak dan rumah banyak, tetapi PRT-nya tetap satu orang. Perumahan elite di Arab tambah banyak, tapi soal PRT tetap saja. Jadi image bahwa negara maju bisa membikin kita kaya, itu tidak benar.
Bagaimana dengan gaji?
PRT dari Indonesia yang bekerja di Arab dibayar 600 real, padahal dari Filipina digaji 800 real. Ini terjadi karena persaingan di dunia internasional. Indonesia berprinsip, yang penting warganya bisa bekerja di luar negeri sehingga mempersilakan gaji di Arab hanya 600 real. Sedangkan Filipina, pemerintahnya melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi sehingga bayaran PRT-nya lebih tinggi.
Padahal dari segi bahasa, orang Indonesia lebih mahir berbahasa Arab dibandingkan dengan yang dari Filipina. Biasanya hanya dilatih tiga bulan maka PRT dari Indonesia sudah fasih berbahasa Arab dan membaca Al-Quran. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk menggaji PRT Indonesia dengan bayaran rendah.
Bagaimana upaya perbaikan ke depan?
Sejak prapemberangkatan, seharusnya ada training panjang untuk PRT. Tetapi yang saya lihat di lokasi agen-agen, tidak ada pelatihan-pelatihan supaya hemat biaya. Paling tidak, ini terjadi sampai tahun 2005. Sebaliknya, training yang dilakukan selama ini tidak relevan. Misalnya, calon PRT diajari table manner, cara menata meja makan. Padahal di Arab, orang makan pakai tangan.
Selain itu, diajari tentang disiplin yang berlebihan. Ada 15 larangan bagi PRT di Arab, misalnya dilarang mengangkat telepon di rumah majikan, dilarang berbicara dengan orang luar, dan dilarang keluar pintu gerbang. Jadi selama ini agen di Indonesia lebih menyiapkan tentang kedisiplinan daripada mempersiapkan hak-hak PRT.
Belum lagi soal space untuk laki-laki dan perempuan. Space seperti ini kan di Indonesia tidak ada perbedaan, tetapi di Arab berbeda, padahal seorang PRT harus membersihkan semua ruangan. Jadi perkosaan bisa terjadi karena ini. Bisa juga terjadi kekerasan karena si istri jadi cemburu dengan PRT karena masuk ke ruangan laki-laki. Selain itu, bagi kita muslimah yang baik itu harus selalu tersenyum, sementara di Arab tersenyum adalah simbol mau diajak melakukan kegiatan secara seksual.
Apakah selama ini pihak agen dikontrol oleh pemerintah?
Semestinya begitu. Tetapi setiap perusahaan atau PT harus mempunyai deposit Rp 500 juta, sehingga bagi PT yang kecil dan tidak mampu menyediakan deposit Rp 500 juta, menyelundupkan calon-calon PRT secara ilegal ke negara-neara yang belum siap atau negara kecil seperti di Timur Tengah.
Bagaimana dengan studi Anda?
Saya melihat bagaimana hubungan politisasi agama dan gender, bagaimana agama ditarik oleh lembaga dan elemen seperti ulama, pemerintah dan lain-lain. Misalnya, setiap buruh migran selama di luar negeri harus ditemani oleh muhrimnya.
Banyak kelompok agama yang mempolitisasi dan membisniskan orang yang akan berangkat menjadi PRT migran. Misalnya, dengan cara menawarkan pemasangan susuk dan magic untuk menjual tenaga kerja wanita (TKW). Hal seperti ini biasanya terjadi di Jawa Timur, Cianjur dan Karawang.
Banyak buruh migran yang menggunakan susuk, hanya karena tidak ada jaminan dari pemerintah Indonesia, pihak agen dan pengirim, terhadap mereka selama tinggal di luar negeri. Maka mereka memakai spiritualitas dan dukun-dukun. Padahal, bisa jadi ini hanya sugesti. Misalnya, bagaimana mereka nanti di Malaysia bisa menghilang sehingga tidak tertangkap polisi.
Ketidakadilan juga terjadi ketika seorang suami yang ditinggal istrinya ke luar negeri bisa menikah secara temporer, sedangkan pihak istri tidak bisa kawin lagi.
Di Arab sekarang sudah banyak kemajuan?
Sekarang di Arab lebih terbuka karena banyak pelajarnya yang studi ke negara sekuler seperti Inggris. Malah ada semacam "kompetisi" antara ulama yang fundamentalis dengan yang progresif. Di masjid, ulama yang progresif lebih banyak, mungkin ini karena pengaruh internet. Bacaan yang beredar di masyarakat juga sulit dikontrol. Human right watch pun sekarang bisa dibuka di sana, padahal dulu peneliti dari Amerika bisa dibunuh.
Saat ini berapa jumlah PRT Indonesia yang bekerja di Arab?
Negara-negara lain kan sudah melarang warganya bekerja di Arab karena alasan violence sexsual. Tetapi kalau mau mengatakan soal persentase sulit, karena ada yang ilegal. Ini memang unik, ada yang menjadi PRT lewat cara naik haji atau umrah. Visa umrah berlaku 20 hari, setelah itu mereka menjadi PRT ilegal. Tetapi ada juga yang sengaja menjadi PRT dulu supaya akhirnya bisa naik haji. Ini cara orang Islam proletar supaya bisa naik haji.
(wahyu dramastuti)
Terjerat Feodalisme, Kultur, dan Agama
Selasa, 25 Agustus 2009
Sinar Harapan
Sinar Harapan
JAKARTA - Arab Saudi merupakan negara yang paling tertutup, tidak memudahkan PRT untuk mengakses dunia luar. Keunikan inilah yang memotivasi Yuniyanti Chuzaifah untuk mengambil disertasi dengan tema "Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia di Arab Saudi". Saat ini, ia merupakan kandidat PhD antropologi di Universitas Amsterdam. Dia pernah juga aktif di Solidaritas Perempuan dan studi tentang gender di Universitas Leiden.
Beberapa kali Yuniyanti menyebut kasus Sulastri yang menggerakkannya untuk membantu PRT. Kasus ini mencuat tahun 1990-an. Sulastri adalah PRT yang bekerja di keluarga Muchdarsyah Sinungan (anggota MPR dan Ketua Bagian Sosial-Ekonomi SPSI). Ia mengaku disiksa oleh Muchdarsyah bersama istri dan adik-adik iparnya sehingga kepalanya botak, hidung jadi tidak mulus, dan ada bekas halus setrikaan di badan. Namun akhirnya Muchdarsyah dibebaskan oleh pengadilan dengan alasan tidak ada saksi dalam kasus tersebut.
Berikut petikan wawancara SH dengan Yuniyanti.
Mengapa Anda tertarik memperjuangkan PRT?
Karena sejak awal kuliah di IAIN, saya melihat ada ketidakadilan dalam kasus PRT Sulastri sekitar tahun 1990-an. Lalu mulailah saya menggarap kaum perempuan di beberapa tempat termasuk Tangerang dan Depok. PRT itu seperti warga marginal, haknya dari A-Z tidak diperhatikan. Mereka tidak disadarkan bahwa mereka mempunyai hak. Tetapi pemerintah selalu bilang jumlah PRT yang mengalami masalah hanya sedikit. Maka kemudian saya menyisir ke daerah-daerah.
Apa persoalan mendasar yang dihadapi PRT?
Feodalisme, kultur dan agama. Perempuan dipandang sebagai pekerja rendahan. Malah dalam tradisi Jawa, PRT bisa menjadi status identitas, yaitu untuk meningkatkan derajat sang majikan. Di Filipina pun, PRT yang mengenakan baju seragam bisa dijadikan simbol kebanggaan. Sementara di Arab, ada kultur perbudakan.
Di Arab terjadi perkembangan yang tidak pararel. Banyak muncul orang kaya baru (OKB) dengan anak banyak dan rumah banyak, tetapi PRT-nya tetap satu orang. Perumahan elite di Arab tambah banyak, tapi soal PRT tetap saja. Jadi image bahwa negara maju bisa membikin kita kaya, itu tidak benar.
Bagaimana dengan gaji?
PRT dari Indonesia yang bekerja di Arab dibayar 600 real, padahal dari Filipina digaji 800 real. Ini terjadi karena persaingan di dunia internasional. Indonesia berprinsip, yang penting warganya bisa bekerja di luar negeri sehingga mempersilakan gaji di Arab hanya 600 real. Sedangkan Filipina, pemerintahnya melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi sehingga bayaran PRT-nya lebih tinggi.
Padahal dari segi bahasa, orang Indonesia lebih mahir berbahasa Arab dibandingkan dengan yang dari Filipina. Biasanya hanya dilatih tiga bulan maka PRT dari Indonesia sudah fasih berbahasa Arab dan membaca Al-Quran. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk menggaji PRT Indonesia dengan bayaran rendah.
Bagaimana upaya perbaikan ke depan?
Sejak prapemberangkatan, seharusnya ada training panjang untuk PRT. Tetapi yang saya lihat di lokasi agen-agen, tidak ada pelatihan-pelatihan supaya hemat biaya. Paling tidak, ini terjadi sampai tahun 2005. Sebaliknya, training yang dilakukan selama ini tidak relevan. Misalnya, calon PRT diajari table manner, cara menata meja makan. Padahal di Arab, orang makan pakai tangan.
Selain itu, diajari tentang disiplin yang berlebihan. Ada 15 larangan bagi PRT di Arab, misalnya dilarang mengangkat telepon di rumah majikan, dilarang berbicara dengan orang luar, dan dilarang keluar pintu gerbang. Jadi selama ini agen di Indonesia lebih menyiapkan tentang kedisiplinan daripada mempersiapkan hak-hak PRT.
Belum lagi soal space untuk laki-laki dan perempuan. Space seperti ini kan di Indonesia tidak ada perbedaan, tetapi di Arab berbeda, padahal seorang PRT harus membersihkan semua ruangan. Jadi perkosaan bisa terjadi karena ini. Bisa juga terjadi kekerasan karena si istri jadi cemburu dengan PRT karena masuk ke ruangan laki-laki. Selain itu, bagi kita muslimah yang baik itu harus selalu tersenyum, sementara di Arab tersenyum adalah simbol mau diajak melakukan kegiatan secara seksual.
Apakah selama ini pihak agen dikontrol oleh pemerintah?
Semestinya begitu. Tetapi setiap perusahaan atau PT harus mempunyai deposit Rp 500 juta, sehingga bagi PT yang kecil dan tidak mampu menyediakan deposit Rp 500 juta, menyelundupkan calon-calon PRT secara ilegal ke negara-neara yang belum siap atau negara kecil seperti di Timur Tengah.
Bagaimana dengan studi Anda?
Saya melihat bagaimana hubungan politisasi agama dan gender, bagaimana agama ditarik oleh lembaga dan elemen seperti ulama, pemerintah dan lain-lain. Misalnya, setiap buruh migran selama di luar negeri harus ditemani oleh muhrimnya.
Banyak kelompok agama yang mempolitisasi dan membisniskan orang yang akan berangkat menjadi PRT migran. Misalnya, dengan cara menawarkan pemasangan susuk dan magic untuk menjual tenaga kerja wanita (TKW). Hal seperti ini biasanya terjadi di Jawa Timur, Cianjur dan Karawang.
Banyak buruh migran yang menggunakan susuk, hanya karena tidak ada jaminan dari pemerintah Indonesia, pihak agen dan pengirim, terhadap mereka selama tinggal di luar negeri. Maka mereka memakai spiritualitas dan dukun-dukun. Padahal, bisa jadi ini hanya sugesti. Misalnya, bagaimana mereka nanti di Malaysia bisa menghilang sehingga tidak tertangkap polisi.
Ketidakadilan juga terjadi ketika seorang suami yang ditinggal istrinya ke luar negeri bisa menikah secara temporer, sedangkan pihak istri tidak bisa kawin lagi.
Di Arab sekarang sudah banyak kemajuan?
Sekarang di Arab lebih terbuka karena banyak pelajarnya yang studi ke negara sekuler seperti Inggris. Malah ada semacam "kompetisi" antara ulama yang fundamentalis dengan yang progresif. Di masjid, ulama yang progresif lebih banyak, mungkin ini karena pengaruh internet. Bacaan yang beredar di masyarakat juga sulit dikontrol. Human right watch pun sekarang bisa dibuka di sana, padahal dulu peneliti dari Amerika bisa dibunuh.
Saat ini berapa jumlah PRT Indonesia yang bekerja di Arab?
Negara-negara lain kan sudah melarang warganya bekerja di Arab karena alasan violence sexsual. Tetapi kalau mau mengatakan soal persentase sulit, karena ada yang ilegal. Ini memang unik, ada yang menjadi PRT lewat cara naik haji atau umrah. Visa umrah berlaku 20 hari, setelah itu mereka menjadi PRT ilegal. Tetapi ada juga yang sengaja menjadi PRT dulu supaya akhirnya bisa naik haji. Ini cara orang Islam proletar supaya bisa naik haji.
(wahyu dramastuti)
start: 0000-00-00 end: 0000-00-00
Mereka Masih Lekat dengan Perbudakan
Selasa, 25 Agustus 2009
Pekerja Rumah Tangga
OLEH: WAHYU DRAMASTUTI/HERU GUNTORO
Pengantar redaksi:
Tak bisa disangkal, sebagian besar keluarga membutuhkan jasa PRT untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Apalagi bagi keluarga suami-istri yang sama-sama bekerja di luar rumah. Tetapi entah sadar atau tidak, selama ini kita kurang menghargai mereka secara layak. Untuk itu, SH menurunkan laporan khususnya hari ini.
Jakarta – Masih ingat kasus Nirmala Bonat, pekerja rumah tangga (PRT) migran asal Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang disiksa majikannya di Malaysia? PRT ini dadanya disetrika, badannya disiram air panas hingga melepuh, dan kepalanya dipukul hanger hingga luka parah. Kejadian ini mencuat tahun 2004.
Di paruh tahun 2009 ini, kisah lebih memilukan terungkap dari kasus Siti Hajar, PRT migran dari Garut, Jawa Barat, yang dianiaya majikannya di Malaysia. Ia selain disiram air panas, juga sering dipukul dengan martil dan kayu di sekujur tubuhnya, serta dilukai dengan gunting di rumah majikannya di Kondominium Mont Kiara, Kuala Lumpur. Selain itu, ia tidak pernah menerima gaji selama masa kerjanya, 34 bulan, dari majikannya yang bernama Hau Yuan Tyn alias Michelle.
Kalau merunut peristiwa ke belakang, kasus penyiksaan terhadap PRT juga terjadi di dalam negeri. Kasus Sulastri di tahun 1990-an, misalnya, yang disiksa oleh keluarga majikannya yang seorang anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Muchdarsyah. Akibatnya, ia mengalami luka-luka fisik, termasuk botak di kepala dan ada bekas halus setrikaan di badan. Namun, akhirnya Muchdarsyah dibebaskan oleh pengadilan dengan alasan tidak ada saksi dalam kasus tersebut.
Merebaknya kisah pilu yang tidak manusiawi ini mendorong beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) memperjuangkan terwujudnya Undang-Undang Perlindungan PRT. Bahkan di level internasional, sedang digodok terbitnya Konvensi ILO (Organisasi Buruh Sedunia) mengenai Perlindungan PRT.
Badan Pimpinan ILO (ILO Governing Body) pada November 2007 telah memberikan dukungan penuh diadakannya Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) 2010 dan 2011, untuk membahas bentuk instrumen internasional mengenai standar pekerjaan layak bagi PRT. Standar yang sifatnya umum yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, upah minimum, perlindungan terhadap penghasilan, waktu kerja, cuti, jaminan keselamatan dan kesehatan, sosial.
Menakertrans Tak Setuju
Instrumen perlindungan itu apakah berbentuk konvensi atau rekomendasi, atau konvensi dan rekomendasi, atau konvensi dengan bagian mengikat dan tidak mengikat, akan didiskusikan tahun 2010. Namun menurut Koordinator Jala PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga), Lita Anggraini, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) tidak menyetujui adanya Konvensi Perlindungan PRT.
Padahal, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat mendukung lahirnya konvensi ILO tersebut. Bahkan dalam rapat koordinasi Kementerian Kesejahteraan Rakyat 11 Agustus lalu, salah satu hasil yang disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah mendukung dan membangun konsultasi untuk lahirnya konvensi ILO tentang perlindungan PRT.
Emiarti Fuad, Staf Deputi Perlindungan Perempuan Kantor Menneg PP, mengatakan alasan yuridis tentang perlindungan PRT sebenarnya sudah tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 23 tentang Perlindungan Anak, serta UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. "Dari periode 2005-2006, KPP mendapat banyak surat dari NGO, lembaga hak asasi internasional, hingga amnesti internasional yang menanyakan perlindungan terhadap PRT," lanjut Emiarti.
Oleh sebab itu, Lita Anggraini mempertanyakan kemauan dan tanggung jawab Pemerintah RI untuk menghapus kerja paksa dan mewujudkan situasi kerja layak bagi PRT, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebab di Arab Saudi saja, pada 21 Juli lalu telah menerbitkan Undang-Undang tentang PRT, meskipun Arab Saudi dikenal sebagai negara yang mengeksploitasi PRT.
"Kita juga perlu UU PRT, karena majikan membutuhkan PRT dan PRT butuh pekerjaan. Jadi simbiosis mutualisme. Diskusikan juga bagaimana agar upah PRT tidak jauh dari UMR (upah minimum regional-red), tetapi majikan tetap bisa memberikan upah sesuai dengan gaji kantornya," lanjutnya.
Lita juga mempertanyakan mengapa majikan tidak berbagi kenikmatan dengan PRT. "Ada PRT yang gajinya Rp 300.000 per bulan, tapi majikannya punya tiga anak," ujarnya
Maka ia memandang penting rencana ILO, karena hingga saat ini tidak ada standar perlindungan bagi PRT. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.
Persoalan akan lebih sulit jika ada relasi kekeluargaan antara PRT dengan majikan, di mana akan muncul rasa sungkan. Namun disadari, membuat kebijakan baru tentang PRT bukan perkara mudah, sehingga perlu dilakukan gerakan bersama seluruh rakyat dan gerakan kultur, dengan didukung oleh organisasi keagamaan, termasuk pondok pesantren. Seperti yang dilakukan Filipina, di mana gereja mendukung libur bagi PRT pada hari Minggu.
Dalam rangka gerakan bersama itu, Jala PRT bersama jaringan PRT migran dan anak dalam Jaringan Kerja Layak PRT (Jakerla PRT) mengadakan semiloka di Jakarta, Bergabung dalam Jakerla PRT di antaranya adalah Migrant Care, SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia), dan Komnas Perempuan.
Eksploitasi
ILO telah menyusun standar pekerjaan rumah tangga, dengan dasar pemikiran bahwa sebagian besar pekerja perempuan adalah PRT. Sayangnya, PRT tidak diakui sebagai pekerja, karena pekerjaan rumah tangga tidak dianggap sebagai pekerjaan yang sesungguhnya. Padahal, PRT merupakan kelompok pekerja yang rentan terhadap eksploitasi karena kurangnya perlindungan ketenagakerjaan, terisolasi di rumah majikan, dilarang berorganisasi, dan diperlakukan secara diskriminatif.
Upah mereka juga buruk, padahal mereka menghadapi jam kerja yang panjang, serta tanggung jawab dan beban kerja yang berat. Banyak kebijakan nasional yang cenderung membuat PRT tergantung pada pihak lain, membuatnya menjadi rentan, fleksibel dan murah.
"Kekerasan dan berbagai bentuk eksploitasi terhadap PRT migran Indonesia sesungguhnya tidak hanya dialami pada saat bekerja, tetapi juga ketika masih berada di dalam negeri, sebelum berangkat ke luar negeri, serta pada saat pemulangan ke Tanah Air. Mereka berada pada posisi yang sangat lemah," tutur Anis Hidayah, Ketua Umum Migrant Care.
Berdasarkan Sasaran Kerja Nasional Badan Pusat Statistik (Sakernas BPS) 2008, data dari Migrant Care dan estimasi ILO tahun 2009, saat ini terdapat lebih dari 3 juta PRT di Indonesia dan lebih dari 6 juta PRT Indonesia yang bekerja di luar negeri. Bahkan, pekerjaan sebagai PRT menempati posisi teratas sebagai tujuan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Oleh sebab itulah diperlukan perlindungan bagi PRT dan anggota keluarganya. n
Langganan:
Postingan (Atom)