Banyak Pihak “Peras” PKL

Banyak Pihak "Peras" PKL JAKARTA-Konsep pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Ibu Kota Jakarta belum jelas. Padahal, Pemda Jakarta telah membentuk Dinas Koperasi dan UKM. Tidak adanya konsep pembinaan PKL yang jelas itu menyebabkan munculnya pungutan yang mengatasnamakan retribusi PKL. Tragisnya lagi, hal itu tidak hanya dilakukan aparat pemda, tetapi juga aparat lainnya, seperti polisi, preman, dan tentara. Pungutan itu berkisar antara Rp 20.000-50.000 per hari. Terkait persoalan PKL dan pungutan itu, berikut wawancara SH dengan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Sabtu (21/2) siang. Fakta pernah membuat studi khusus tentang keberadaan PKL di DKI tahun 2004 lalu. Berikut petikannya. Bagaimana Anda melihat konsep pembinaan PKL di Jakarta? Jujur saja, hingga kini Pemda Jakarta belum mempunyai konsep yang jelas terkait pembinaan PKL. Kalaupun ada Dinas Koperasi dan UKM, tetap saja konsep pembinaan PKL tidak jelas. Saya tidak tahu kenapa. Bisa saja hal itu dilakukan karena selama ini PKL dijadikan sapi perah oleh sejumlah pihak yang mengeruk keuntungan dengan kehadiran PKL. Artinya, selain aparat Pemda Jakarta, ada pihak lain yang memeras PKL? Ya, dan itu bukan rahasia umum lagi. Selain aparat pemda, ada juga aparat lainnya, seperti polisi, preman, dan tentara. Bayangkan saja, hingga Desember 2008 jumlah PKL di Jakarta mencapai 550.000 PKL. Per hari, satu pedagang bisa dikutip antara Rp 20.000-50.000. Jadi, berapa besar uang kutipan tidak resmi dari PKL dalam satu tahun? Tentunya, sebuah angka yang besar dan anehnya kondisi ini terus tidak teratasi hingga kini. Gubernur Fauzi Bowo kabarnya akan menertibkan retribusi PKL, pendapat Anda? Saya setuju dengan rencana itu. Namun, yang jauh lebih penting adalah konsep pembinaan PKL dulu yang harusnya terintegral dengan instansi lainnya, misalnya dengan Tramtib Jakarta yang diakui atau tidak juga sering mengutip pungutan mengatasnamakan retribusi PKL. Selama konsep pembinaan PKL belum ada, persoalan PKL tidak pernah selesai, termasuk soal pungutan terhadap mereka. Bagaimana sebenarnya konsep pembinaan PKL? Sebenarnya, Pemda Jakarta bisa meniru konsep yang dilakukan di Taiwan. Di sana, keberadaan PKL sangat diakui oleh pengelola kota. Mereka memperkenalkan konsep pembinaan PKL dengan kebijakan menggelar pasar malam di sejumlah lokasi usaha. Para PKL di Taiwan dibebaskan untuk menjual barang dagangannya dalam konsep pasar malam itu. Setelah mengikuti pasar malam, para pedagang membersihkan lokasi berdagang mereka sehingga tidak tersisa sampah. Semasa Gubernur Wiyogo Atmodarminto juga pernah ada konsep seperti itu yang dikenal dengan istilah Sunday Market? Ya. Itu konsep yang baik. Tetapi, kini tidak berjalan lagi dan Pemda Jakarta tidak menyadari itu. Satu lagi yang perlu diingat, PKL merupakan katup pengaman yang paling jitu ketika krisis ekonomi terjadi dan ini telah terbuktikan ketika negeri ini dilanda krisis ekonomi tahun 1997 lalu. Karena itu, sudah saatnya pembinaan PKL yang sesungguhnya segera diwujudkan. Apalagi para pengamat ekonomi memperkirakan tahun 2009 ini merupakan masa kritis, terutama di sektor ekonomi. Pembinaan bagi PKL tetap dalam koridor membuka ruang publik seluas-luasnya bagi mereka. (norman meoko) http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/23/jab06.html