Jakarta ( Berita ) : Berbagai organisasi buruh ingin ada kontrak politik dengan calon presiden 2009-2014 menjelang Pemilu Presiden 8 Juli 2009 untuk memastikan bahwa pemerintahan mendatang membela kepentingan buruh.
"Jangan sampai terulang seperti Pemilu 2004 tidak ada kontrak politik dengan calon presiden sehingga nasib buruh kurang diperhatikan," kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban di Jakarta, Senin [20/04] .
Rekson dan pimpinan dari sekitar 20 serikat pekerja dan organisasi buruh menyampaikan pernyataan sikap atas pelaksanaan Pemilu 2009. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Moh Jumhur Hidayat menambahkan bahwa pemerintahan mendatang harus ramah terhadap gerakan perburuhan dan menyerap berbagai ide dan kepentingan buruh Indonesia. Jumhur mencontohkan kebijakan "outsourcing" tenaga kerja asing di Indonesia harus dibatasi.
Agar tidak terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh, katanya, maka pemerintah juga perlu menambah besaran stimulus fiskal, lebih menggencarkan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, dan mendorong penempatan TKI formal.
"Sektor-sektor PNPM lebih dimasifkan agar lebih cepat orang bekerja," katanya.
Sementara itu dalam pernyataan sikap berbagai serikat pekerja dan organisasi buruh antara lain disebutkan bahwa dengan pengangguran yang bertambah banyak akibat krisis global maka pemerintahan mendatang harus dapat menanggulangi permasalahan itu.
Mereka juga mengimbau pemerintah segera menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan usaha kecil dan menengah untuk mengurangi pengangguran.
Selain KSBSI dan Gaspermindo, berbagai serikat pekerja dan organisasi buruh yang menyampaikan pernyataan sikap antara lain
Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo), Serikat Buruh Aspirasi Perjuangan Indonesia (SB API), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI). (ant )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar