Indonesia Angkat Isu Perdagangan Manusia di Jenewa

Republika Newsroom
Rabu, 22 April 2009

LONDON -- Direktur Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, Rezlan Ishar Jenie, mengatakan Indonesia mengangkat isu perdagangan manusia dan perlindungan pekerja sektor domestik pada Konferensi Dunia mengenai Rasisme dan Diskriminasi Rasial di Jenewa

Pertemuan Durban Review Conferenc/DRC berlangsung hingga 24 April dihadiri sebagian besar negara anggota PBB, organisasi regional dan internasional serta ratusan organisasi civil society, ujar Sekretaris Pertama PTRI Jenewa Benny YP Siahaan, kepada koresponden Antara London, Selasa.

Kehadiran Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, Perdana Menteri Namibia, Nahas Angula dan 33 Menteri, 25 Wakil Menteri dan pejabat setingkat Menteri, serta sekitar 250 LSM dan pemangku kepentingan terkait untuk menunjukkan komitmen yang tinggi pada pertemuan ini.

Dirjen Multilateral Deplu mengangkat isu perdagangan manusia pada Konferensi Dunia PBB mengenai Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia dan Tindakan Intoleransi lainnya (Durban Review Conferenc/DRC).

Dikatakannya Indonesia menegaskan pentingnya penguatan pendekatan yang berpihak pada korban dalam penanganan masalah penyelundupan dan perdagangan manusia sebagai salah satu bentuk kontemporer rasisme dan diskriminasi rasial.

Hal itu, ujarnya telah disepakati dalam the Third Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (BRMC III) di Nusa Dua, Bali, 14/15 April lalu.

Dalam pertemuan dipimpin Amos Wako, Jaksa Agung Kenya, yang terpilih secara aklamasi sebagai Presiden DRC, Dirjen Multilateral juga menegaskan mengenai pentingnya perlindungan pekerja migran terutama pekerja sektor domestik.

Hal ini juga memberikan transparansi mengenai mekanisme pengaduan terhadap majikan dan menghimbau untuk menginvestigasi berbagai perlakuan buruk terhadap pekerja domestik, menghukum pelakunya serta menghindari segala bentuk praktik dan kebijakan yang diskriminatif.

Selain dibuka Sekjen PBB, Konferensi juga diisi dengan pernyataan dari Komisaris Tinggi HAM PBB, Presiden SMU PBB, dan Presiden Dewan HAM.

Dengan bertemakan ?United against racism: dignity and justice for all? para delegasi menegaskan kembali komitmen mereka untuk memerangi tindakan rasisme, diskriminasi rasial, xenophobia dan tindakan intoleransi lainnya yang disepakati dalam Konferensi Dunia mengenai rasisme dan diskriminasi rasial di Durban, Afrika Selatan, 2001 yang menghasilkan Durban Declaration and Program of Action (DDPA).

Salah satu hasil dari Konferensi adalah dokumen akhir yang pengesahannya dilakukan 21 April. Dokumen setebal 16 halaman yang terdiri dari 143 paragraf tersebut berisi kajian ulang dan penilaian terhadap implementasi DDPA.

Dokumen tersebut berhasil disepakati (ad-referendum) pada sidang Komite Persiapan DRC setelah melalui negosiasi yang sulit. Peserta konferensi akan menindaklanjuti DDPA dan bertukar pengalaman mengenai implementasi Deklarasi tersebut.

Dalam dokumen akhir ditegaskan rasisme dan diskriminasi serta bentuk intoleransi lainnya merupakan isu global memerlukan pendekatan universal dan komprehensif serta perlunya kemauan politik dalam upaya memerangi masalah tersebut.

Digarisbawahi mengenai peran penting yang dimainkan sejumlah mekanisme PBB termasuk Special Rapporteur on Contemporary form Racism dalam memerangi rasisme dan diskriminasi rasial dan peran kantor Komisaris Tinggi HAM dalam memantau implementasi DDPA. ant/kpo