19 November 2009

Pinggir Rel Ditata, 4 Ribu Keluarga Bakal Digusur



November 19, 2009
Pos Kota

JAKARTA – Sekitar 4000 kepala keluarga (KK) di sepanjang jalur kereta api (KA) Stasiun Senen, Stasiun Tanjung Priok hingga Stasiun Jakarta Kota resah mendengar rencana penggusuran mereka dari tempat tinggalnya.

"Kita tidak tahu Mas, kok tiba-tiba ada rencana penggusuran. Jangankan untuk pindah rumah hidup di sini juga hanya supaya bisa bertahan hidup saja," kata Ny. Aminah yang tinggal di pinggir rel kawasan Senen.

Soal pindah ke rumah susun, mereka menolaknya kalau harus membeli atau bayar sewa. "Kalau dibayari pemerintah kita ya mau tapi kalau harus bayar uang muka atau ngangsur duitnya dari mana?" kata Wardjo, warga lain di kawasan Kota.

Kabar rencana penggusuran itu dari Menko Kesra Agung Laksono saat meninjau ke Stasiun Senen, Stasiun Tanjung Priok dan Stasiun Jakarta Kota. Agung didampingi Menteri Perhubungan Freddy Numberi dan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa menambahkan proyek harus selesai dalam dua tahun ke depan.

Menurut Agung, program ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ke Stasiun Tanjung Priok hingga Stasiun Kota 28 April 2009 lalu.
"Warga pinggir rel yang tidak ber-KTP Jakarta akan dipulangkan ke daerah asal. Sedangkan yang ber-KTP Jakarta akan dipindahkan ke rusunawa," kata Agung. "Alternatif lain, warga bisa mengikuti program transmigrasi."

TAK KEMBALI KE JAKARTA

Agung berharap, masyarakat yang akan dipulangkan diusahakan mendapatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Tujuannya agar mereka dapat berwiraswasta dan tidak kembali ke Jakarta.

Mantan Ketua DPR itu menjelaskan, program ini terkait rencana pemerintah untuk menghidupkan jalur KA lintas Jakarta Kota-Tanjung Priok. "Supaya tercipta transportasi yang aman dan selamat melalui penertiban," katanya

Menteri Perhubungan Freddy Numberi menambahkan, program jangka pendek yang harus diselesaikan adalah pemagaran jalur KA, pembersihan sampah, pembuatan taman, MCK, tempat sampah, kursus pelatihan, penanganan tuna wisma, dan pemberdayaan masyarakat di daerah asal. "Jumlah anggaran dari tujuh departemen dalam program ini dialokasikan Rp6,44 miliar," katanya.

(aby/us/si/o/g)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar