Obat Generik Langka, Orang Miskin Terancam Tak Terlayani

Jum'at, 13 November 2009

TEMPO Interaktif, JOMBANG:Masyarakat pemegang kartu miskin yang mendapat jatah dana Jaminan Kesehatan
Masyarakat (jamkesmas) di Jombang, Jawa Timur, tidak menerima pelayanan obat dengan baik. Sebab, sejumlag jenis obat generik di daerah itu langka. "Ini masalah nasional, semua daerah mengalami masalah seperti ini," kata Gatot, Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jumat (13/11).

Kamis kemarin, seorang pasien miskin yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang terpaksa pulang karena tidak mampu membeli obat yang
direkomendasikan dokter rumah sakit. Sebenarnya, sang pasien bisa mendapatkan obat generik gratis untuk penyakitnya. Tapi karena stok obat generik di rumah sakit kosong, alhasil dia harus membeli obat di luar rumah sakit. "Mau bagaimana lagi kalau obat kosong," ujar Gatot.

Dijelaskan, dari puluhan ribu obat generik yang harus disediakan untuk program Jamkesmas tidak semuanya ada. Jenis obat yang habis di antaranya jenis obat penurun panas dan pereda nyeri (asetosal), obat untuk luka luar (gameksan), dan obat untuk
nyeri perut (ekstrak biladon).

Jumlah orang miskin pemegang kartu Jamkesmas di Jombang mencapai 25 ribu lebih. Jika sampai tahun depan stok obat generik tidak segera dipenuhi, dipastikan pelayanan kesehatan masyarakat terganggu. Perusahaan farmasi PT. Kimia Farma diminta segera menyelesaikan kekurangan stok obat. "Jika tidak, kekurangan obat bisa mengancam
masyarakat," ucap Gatot pula.

Hal itu dibenarkan Ana Dian, Kepala Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Jombang. Dia menuturkan, di pasaran beberapa jenis obat generik juga habis. Dampaknya, pengadaan obat pun tidak bisa dilakukan. Pasien miskin, kata dia, jika ingin sembuh harus merogoh kocek lebih banyak untuk membeli obat di apotek.

Menurut informasi yang diketahui Dian, Menteri Kesehatan akan memanggil seluruh direktur rumah sakit daerah untuk membahas masalah kelangkaan obat generik tersebut. "Jangan salahkan kami
(Dinas Kesehatan), ini masalah nasional," tuturnya. MUHAMMAD TAUFIK