Dari Semiloka PNPM-MP Kabupaten Manggarai, Kemiskinan Isu Mendunia

Ditulis oleh Hans  
Monday, 16 November 2009

Laporan Plasidus Madi

Ruteng, NTT Online- Bupati Manggarai, Drs. Christian Rotok menjelaskan bahwa
masalah kemiskinan sudah menjadi isu mendunia, apalagi di Indonesia dan
lebih khusus lagi di Kabupaten Manggarai.Karena itu, untuk bisa keluar dari
kemelut kemiskinan ini maka semua pihak harus bertanggungjawab.

Demikian disampaikan bupati Rotok dalam sambutannya ketika membuka Seminar
dan Lokakarya (Semiloka) SKPD dalam rangka Harmonisasi dan Sinergisitas
Sistem Pembangunan di Kabupaten Manggarai, bertempat di Aula Ranaka, Kantor
Bupati Manggarai, Sabtu (14/11).

Pada pembukaan Semiloka PNPM-MP ini dihadiri Wakil Bupati Manggarai, DR.
Deno Kamelus, SH, MH, Kapolres Manggarai, Hambali, Dandim 1612 Manggarai,
Abdul Fatony, Sekda Paul Bero, para Staf Ahli, Asisten dan pimpinan SKPD
lingkup Pemkab Manggarai, Fasilitator Teknis PNPM-MP Kabupaten Manggarai,
Bambang Sutiono, Fasilitator Kabupaten Manggarai, Nikodemus Asban,
Fasilitator Keuangan, Afliana Erna Unu, PJOK PNPM-MP Manggarai, Frumensius
Do, Fasilitator PNPM-MP tingkat Kecamatan dan undangan lainnya.

Semiloka PNMP-MP tingkat kabupaten Manggarai menampilkan pembicara
diantaranya, Wakil Bupati Manggarai, DR. Kamelus SH, MH, Koordinator PNPM-MP
Provinsi NTT, Daniel Mahodim, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (BPMPD) Manggarai, Belasius Patut, Sekretaris Bappeda
Manggarai Ben Isidorus, Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) Kecamatan
Ruteng, Thomas Larut. Selain ada juga dua orang utusan kelompok penerima
manfaar PNPM-MP masing-masing Waltrudis Jemimat dan Yustina Idi  dari
Kecamatan Wae Ri'i  yang membagikan pengalaman mereka selama mengikuti
program PNPM-MP melalui kelompok yang dibentuk di desa mereka. Dan yang
menajdi moderator pada Semiloka Lorens Gabur. Peserta Semiloka sendiri
terdiri dari unsur pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta dari
berbagai unsur elemen masyarakat.

Bupati Rotok pada kesempatan itu menekankan agar Semiloka PNPM-MP tingkat
kabupaten Manggarai dapat menghasilkan rekomendasi yang berguna untuk bisa
keluar dari kemelut kemiskinan yang kini menjadi isu mendunia saat ini.
"target Millenium Development Gol's (MDGs) yang dicanangkan sampai tahun
2015 masih diragukan untuk bisa dijalankan sesuai target, mengingat masih
banyaknya angka kemiskinan yang saat ini. Untuk itu, bagaimana upaya kita
sekarang agar program-program pro rakyat bisa dilakukan dengan baik guna
mempercepat akselerasi pembangunan di masyarakat,"katanya. Lebihlanjut
dikatakan bupati Rotok, ada 14 indikator kemiskinan diantaranya, rumah
tempat tinggal dan yang dilihat adalah luas,jenis lantai dinding rumah.
Kemudian masalah MCK, sumber penerangan, air minum bersih, bahan bakar
masak, kebutuhan makan sehari-hari, pakaian, kesehatan, pendidikan dan
lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga.

Ia juga mengharapkan agar hasil Semiloka yang digelar itu menghasilkan suatu
program strategis melalui harmonisasi dan sinergisitas sistem pembangunan di
Kabupaten Manggarai, artinya program pembangunan yang dihasilkan tidak
berjalan secara parsial dan pengelolaan APBD II kalau bisa polanya
pemberdayaan sehingga tidak hanya dana pusat yang polanya pemberdayaan.
"Pola pemberdayaan sangat bermafaat bagi masyarakat karena
masyarakat,"tambah bupati Rotok.

Sementara itu, Ketua Panitia Semiloka PNPM-MP tingkat Kabupaten Manggarai,
Peras Maksimus mengatakan, tujuan Semiloka ini yakni menggali gagasan yang
pro rakyat dengan pola pemberdayaan. Sehingga stigmatisasi pola dari
kontraktual bisa geser menjadi pola pemberdayaan yang partisipatif dalam
upaya penanggulangan kemsikinan di Manggarai.

Selanjutnya Wakil Bupati Manggarai, DR. Deno Kamelus SH, MH dalam materinya
"Percepatan Penanggulangan Kemiskinan" menguaraikan bahwa kebijakan dasar
penanggulangan kemsikinan adalah menurunnya jumlah penduduk miskin baik
laki-laki maupun perempuan serta terpenuhnya hak-hak dasar diantaranya,
kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air
bersih dan hak-hak lainnya.

Berkaitan dengan itu, lanjut Deno maka kehadiran PNPM-MP bertujuan
penciptaan lapangan kerja dan sekaligus mengurangi kemiskinan, meningkatkan
peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam
pengambilan keputusan pada perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan
pelesatrian pembangunan. Selain itu, melembagakan pembangunan partisipatif
dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal, mengembangkan kapasitas
pemerintah lokal dalam pengelolaan pembangunan dan menyediakan
prasarana/sarana sosial dan ekonomi serta melembagakan pengelolaan keuangan
mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kaitann Harmonisasi dan Sinergisitas sistem pembangunan di Kabupaten
Manggarai, kata Wabup Deno, maka yang perlu dilakukan diantaranya penyiapan
pedoman umum dan pelaksanaan PNPM-MP, pengembangan awal sitem pendukung,
misalnya, modul pelatihan, uang, sistem informasi, kerangka dasar dan
indikator, penyusunan payung hukum PNPM dan identifikasi program-program
pemberdayaan masyarakat.

"PNPM-MP juga mempunyai nilai tambah yang sangat luas.Maksudnya, prosesnya
dibiasakan masyarakat untuk mengelola konflik, yakni interaksi sosial yang
dibangun akan menghindari terjadinya konflik yang bisa saja terjadi, karena
masyarakat sering berinteraksi satu dengan lainnya. Apalagi dalam interaksi
sosial itu secara kultur masih sama. Kemudian nilai tambah yang lain adalah
manfaat publik berupa akses ekonomi semakin cepat," jelas Wabup Deno.

Koordinator PNPM-MP Provinsi NTT, Daniel Mahodim dalam pemaparannya
mengatakan, Bangsa indonesia memiliki persoalan dasar yakni kemiskinan dan
penangguran. Kemiskinan ini bisa dilihat dari tiga pendekatan diantaranya,
kemsiknian alamiah, kemskianan struktural dan kemiskinan kesenjangan antar
wilayah. Sedangkan persoalan pengangguran, demikian Daniel yakni dipicu oleh
rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan.
Dalam upaya menanggulangi berbagai persoalan ini maka yang harus dilakukan
adalah melalui pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan dan
PNPM-MP adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara
terpadu dan berkelanjutan.

Ia juga menjelaskan, visi PNPM-MP diantaranya, peningkatan kapasitas dan
kelemgaannya, pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, pengefektifan
fungsi dan peran pemerintah lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas
prasarana/sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat serta pengembangan
jaringan kemitraan dalam pembangunan. " Strategi yang dikembangkan PNPM-MP
yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran dengan
menguatkan sistem pembangunan partisipatif serta mengembangkan kelembagaan
dan kerjasama antar desa," katanya.

Pembicara lainnya, Kepala BPMPD kabupaten Manggarai, Belasius Patut pada
kesempatan Semiloka tersebut lebih menekankan pada hubungan koordinasi dan
pembinaan antar BPMPD sebagai ketua tim koordinasi. Menurut Patut, dalam
hubungan BPMPD dengan PNPM-MP maka yang dilakukan adalah pembinaan dan
pengembangan peran serta masyarakat berupa pembinaan administrasi dan
fasilitasi pemberdayaan masyarakat  pada seluruh tahapan program. Kemudian
memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan proses
administrasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa atau kelurahan.

Menjaga pelaksanaan PNPM-MP di daerah agar sesuai dengan tujuan dan prinsip
PNPM-MP dan menyelenggarakan sosialisai, lokakarya, workshop, hearing dengan
DPRD untuk menjelaskan tujuan, prosedur dan progres kegiatan PNPM-MP kepada
segenap stakeholder. Serta melakukan pemantauan, evaluasi yang disertai
tindaklanjut dan pembuatan pelaporan. "Kami juga membina konsultan dan
fasilitator PNPM-MP melalui keikutsertaan dalam pengendalian dan evaluasi
kinerja, pemberian akes data dan kebijakan serta menilai kinerja program di
desa, kecamatan dan kabupaten.Selain itu, melakukan pemeliharaan,
perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan,"ujarnya.

Sekretaris Bappeda Kabupaten Manggarai, Ben Isidoris menekankan masalah
regulasi dalam setiap tahapan yang menjadi komitmen pada harmonisasi dan
sinergisitas sistem pembangunan di Kabupaten Manggarai khususnya berkaitan
dengan pola pemberdayaan. "Pola pemberdayaan seperti yang dilakukan PNPM-MP
harus melihat juga regulasinya, khususnya berkaitan dengan bagaimana
harmonisasi dan sinergisitas sistem pembangunan di kabupaten
Manggarai,"jelas Ben Isidorus.

Masyarakat Tidak Lagi Menjadi Obyek Pembangunan

Manfaat PNPM-MP bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong miskin
sangat besar sekali.Karena program PNPM-MP sangat banyak sekali mulai dari
program fisik dan program non fisik berupa usaha ekonomi produktif.

"Sejak pemerintah mencanangkan PNPM-MP masyarakat sangat senang sekali,
karena masyarakat tidak lagi sebagai obyek pembangunan tetapi sebaliknya
masyarakat sudah ditempatkan sebagai subyek pembangunan, artinya masyarakat
sudah menjadi pelaku pembangunan dan bukan lagi sebagai obyek pembangunan,"
ungkap Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) Kecamatan Ruteng, Thomas
Larut.

Ia menjelaskan, keterlibatan masyarakat dalam PNPM-MP sangat besar mulai
dari penggalian gagasan ditingkat dusun sampai desa, hingga membuat
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan diamana peran masyarakat
sangat dominan. PNPM-MP juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat,
dimana masyarakat didorong untuk adanya transparansi, menyampaikan gagasan
yang baik dan memberikan pengetahuan tentang peningkatan ekonomi keluarga
melalui pembentukan usaha ekonomi produktif di masyarakat.

Pengakuan serupa juga disampaikan, Waltrudis Jemimat, salah seorang penerima
manfaat PNPM-MP di Kecamatan Wae Ri'i. Jemimat mengaku PNPM-MP telah merubah
pola hidup masyarakat setempat, khususnya ibu rumah tangga miskin yang
tergabung dalam kelompok usaha ekonomi produktif yang telah dibentuk.
"Awalnya, usaha kami tidak berkembang, namun melalui program PNPM-MP usaha
kami sudah mulai berkembang dan jumlah anggota kelompok juga bertambah.
Sebagian besar usaha yang kami jalankan selama ini yaitu usaha kios,"jelas
Jemimat.

Sementara salah seorang penerima manfaat lainnya, Yustina Idi, dari desa
Wotok, Kecamatan Wae Ri'i  mengaku manfaat PNPM-MP baginya dan anggota
kelompoknya sangat besar. "Melalui  PNPM-MP kesulitan kami dibidang
kesehatan, pendidikan dan ekonomi sudah mulai teratasi. Misalnya, di bidang
pelayanan kesehatan, ibu hamil tidak lagi ditangani oleh dukun. Selain itu,
dibidang pendidikan, anak-anak sudah banyak yang masuk sekolah. Dan dibidang
ekonomi, melalui kelompok usaha ekonomi produktif yang telah dibentuk
beberapa tahun lalu, kini mulai berkembang tidak hanya baik dari jumlah
anggota maupun jenis usahanya," ungkap Yustina Idi bangga. Idi juga sempat
mewakili NTT pada bulan Agustus 2009 lalu, ke Jakarta guna memaparkan
manfaat PNPM-MP bagi masyarakat miskin.