MATARAM, KOMPAS.com - Alih fungsi lahan di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk permukiman, perkantoran, dan fasilitas umum mengancam kelangsungan produksi pangan. Soalnya, lahan pertanian berkurang setiap tahun sehingga masalah ini perlu mendapat perhatian.
Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB Tadjuddin Erfandy di Mataram, Rabu (13/5) mengatakan, laju pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat di satu sisi memberikan dampak positif, karena merupakan potensi daerah sebagai tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan.
"Namun peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan pemukiman juga meningkat, lahan-lahan untuk kompleks pemukiman penduduk terus bertambah setiap tahun, sawah-sawah pertanian yang tergolong kelas I banyak dikonversi menjadi kompleks pemukiman," katanya.
Menurut Tadjuddin, pada 2004 konversi lahan untuk pemukiman mencapai 1.527 hektare, fasilitas umum 1.077 ha, dan untuk perkantoran 239 ha. Sementara, selama tiga tahun 2004-2007, konversi itu meningkat sekitar dua persen. "Kondisi ini mengancam keberlangsungan produksi pangan, karena lahan untuk pertanian berkurang dan perubahan penggunaan lahan juga berdampak pada penurunan sumberdaya air, alih fungsi lahan menyebabkan kemampuan lahan untuk menampung hujan dan air permukaan menjadi kurang," ujarnya.
Tadjuddin mengatakan, beberapa sumber mata air yang telah mengalami perubahan tataguna lahan, antara lain Otak Kokok, terjadi perubahan pemanfaatan lahan yang tidak terkendali, lahan hutan berubah menjadi tegalan.
Demikian juga, di Benang Srokel dan Benang Kelambu, Desa Aikberik, Lombok Tengah, lahan hutan beralih fungsi menjadi lahan pertanian musiman, yakni pengembangan pisang dan di Bual, lingkungan mata air dijadikan tempat penampungan batu apung oleh masyarakat setempat.
Mengenai lahan kritis di NTB, dia mengatakan, luas lahan kritis di daerah ini terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada 2007, luas lahan kritis mencapai 25.19 persen dari luas total daratan.
XVD
Sumber : Ant
Tidak ada komentar:
Posting Komentar