Benahi Penempatan TKI

BERITA KOTA
Selasa, 26 Mei 2009

JAKARTA, BK
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memberi perhatian khusus terhadap penempatan dan perlindungan TKI ke Kuwait, karena berbagai masalah di sana berlarut-larut dan tak kunjung selesai. Saat ini, terdapat sekitar 600 TKI bermasalah di penampungan KBRI di Kuwait. Sebelumnya, angka itu berkisar 400 TKI di penampungan.

"Peningkatan itu karena kebijakan KBRI memulangkan TKI bermasalah yang datang ke KBRI, meski masih tahap penyesuaian. Sepertinya KBRI di Kuwait tak mengerti masalah TKI. Hal itu terjadi, karena tak ada keingingan penyelenggara pemerintahan, khususnya BNP2TKI, Depnakertrans, dan Deplu RI, untuk membenahinya," ujar Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani di Jakarta, Senin (25/5).

Yunus menjelaskan, setiap orang baru yang datang ke suatu negara memerlukan penyesuaian, terlebih lagi TKI yang sebagian besar berasal dari desa. "Sebagian dari mereka yang baru datang itu mengunjungi KBRI, karena ada masalah dengan majikannya. Namun KBRI menyatakan mereka harus pulang, tanpa menyelesaikan akar permasalahannya, " kata Yunus.

Jika kondisinya terus demikian, tegas dia, jumlah TKI di penampungan akan terus bertambah. Ia menduga, kebijakan itu diambil setelah Depnakertrans menskor atau tak melayani penempatan TKI yang menggunakan jasa delapan agen TKA Kuwait tertentu.

Agen tersebut selama ini bergabung dalam Kuwait Union of Domestic Labour (KUDLO). Anggota KUDLO berjumlah 13 perusahaan sementara agen TKA di Negara Teluk itu lebih dari 300 agensi. "Kebijakan memulangkan TKI baru itu, saya duga untuk menunjukkan kepada Depnakertrans bahwa agen TKA Kuwait lainnya dan mitranya di Indonesia juga menempatkan TKI bermasalah," tegas Yunus. O one