23/05/09
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah jangan lamban menangani ratusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang diusir dari Malaysia, sehingga tidak berimbas terganggunya hubungan dengan negara jiran tersebut, kata pengamat Internasional, Bantarto Bandoro.
"Kalau masalah tersebut lamban ditangani, maka dikhawatirkan menimbulkan efek yang dapat berpengaruh terhadap hubungan ke dua negara," kata dosen program pasca sarjana Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, Sabtu malam.
Menanggapi adanya ratusan TKI ilegal yang diusir Pemerintah Malaysia, ia berpendapat Pemerintah melalui Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Kuala Lumpur segara melakukan upaya-upaya perlindungan kepada mereka.
"Apakah para TKI ilegal itu difasilitasi untuk dipulangkan atau Pemerintah melalui KBRI bisa menempuh cara dengan mengurus soal surat izin bisa menetap sementara di Malaysia," Bantarto.
Jika Pemerintah tidak segera mengatasi persoalan TKI ilegal tersebut maka dikhawatirkan dapat menimbulkan sentimen "anti" Malaysia.
"Sentimen itu bisa saja terjadi dengan perbuatan onar dari TKI ilegal di Malaysia. Karenanya, sebelum terjadi maka harus diantisipasi," jelas dia.
Dipihak lain, pengamat itu menilai proses pengiriman TKI ilegal ke luar negeri tampaknya lebih mudah dibandingkan legal.
"Saya heran, apakah pengiriman TKI ilegal lebih mudah dibanding yang legal. Kenyataannya TKI ilegal, terutama di Malaysia itu jauh lebih banyak," ujarnya menambahkan.
Selain itu, Pemerintah juga perlu mengantisipasi jangan sampai banyaknya warga negara yang tergiur mencari nafkah di negeri orang, dengan upaya pembukaan lebih banyak lapangan kerja di Indonesia.
"Pembukaan lapangan kerja merupakan langkah antisipasi jangan sampai warga negara berduyun-duyun mencari kehidupan di negeri orang yang belum tentu dapat memperbaiki ekonomi mereka," kata dia.
Sebanyak 150 TKI ilegal itu diusir dari pelabuhan Pasir Gudang (Malaysia) dan tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjungpinang, Pulau Batam, dua hari lalu.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar