Mataram ( Berita ) : Badan Nasional Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meluncurkan Program Pemberdayaan Daerah Asal TKI untuk memperbaiki kondisi perlindungan buruh migran Indonesia dan meningkatkan akses kepada pengelolaan informasi maupun layanan keuangan mereka dan keluarganya.
Peluncuran Program Pemberdayaan Buruh Migran dibuka Gubernur NTB, H.M. Zainul Majdi di Mataram, Rabu [06/05] , dihadiri Duta Besar Australia di Indonesia Bill Farmer dan Sekretaris Parlemen Australia Mc Mullen.
Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mengatakan, program tersebut didukung dengan dana hibah dari pemerintah Australia melalui program Kerja sama Australia-Nusa Tenggara untuk Otonomi Regional "ANTARA" (Australia-Nusa Tenggara for Regional Autonomy) dan program Dana Bantuan Pembangunan Sosial Jepang (JSDF) Bank Dunia.
Ia mengatakan, dalam program ini BNP2TKI berperan memimpin sekaligus mengkoordinasikan Komite Penata Kelola Program (KPP) yang terdiri atas perwakilan "ANTARA-Ausaid, World Bank/JSDF dan perwakilan kedua wilayah program (Jawa dan Nusa Tenggara).
Menurut Jumhur, program pemberdayaan buruh migran di daerah asal ini dilaksanakan di 80 desa yang tersebar pada delapan kabupaten di enam provinsi, yakni Jawa Barat. Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Secara keseluruhan program ini dilaksanakan selama dua tahun mulai April 2009 hingga Maret 2011, program pemberdayaan buruh migran Indonedia dan keluarganya di daerah asal ini adalah progrtam strategis apalagi dikembangkan di tengah krisis global yang sedang terjadi, program ini diharapkan menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya melindungi dan menyejahterakan buruh migran Indonesia dan keluarganya," ujarnya.
Secara khusus pelaksanaan program di dua wilayah NTB dan NTT dilaksanakan selama satu tahun melalui kemitraan ANTARA-Ausaid, sedangkan di wilayah Jawa Barat dan Timur pelaksanaannya didukung kemitraan JSDF/Bank Dunia yang akan dilaksanakan hingga akhir priode program, yaikni tahun 2011.
Pemerintah daerah di seluruh Indonesia sangat diuntungkan dengan 'remitansi' (kiriman uang TKI dari luar negeri), menurut data BNP2TK tahun 2008 angka penempatan TKI mencapai 748.825 orang dengan negara tujuan utama Malaysia dan Arab Saudi,
"Buruh migran Indonesia setiap tahunnya mampu mengirim 6,1 miliar dolar AS dan pada tahun 2008 bertambah menjadi 8,24 miliar dolar AS atau naik 37,3 persen, masuknya uang ke desa-desa telah turut menghidupkan usaha-usaha kecil dan menengah serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan," ujarnya.
Krisis ekonomi global yang berakibat pad pemutusan hubungan kerja (PHK) khususnya mereka yang bekerja di sektor konstruksi dan manufaktur, untuk mengantisipasi hal tersebut BNP2TKI bekerjasama dengan Yayasan Tifa (Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan TKI di tanah air meluncurkan program Pemberdayaan Buruh MIgran Indonesia di daerah asal.
Berantas Calo TKI
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh. Jamhur Hidayat menegaskan, pihaknya terus berupaya memberantas tekong atau calo TKI baik dari dalam maupun luar negeri.
"Bahkan beberapa bulan lalu seorang purnawirawan tentara Brunei Darussalan berpangkat Letnan Kolonel berhasil ditangkap ketika akan menyelundupkan calon TKI ke negara tersebut," katanya kepada wartawan di Mataram, Rabu [06/05] .
Usai mengikuti peresmian Sekretariat Australia Nusa Tenggara for Regional Autonomy (ANTARA) Kantor Beppeda NTB dia mengatakan, pihaknya telah menangkap puluhan calo baik dari dalam maupun luar negeri dan mereka diproses sesuai jalur hukum.
Ia menengarai, calo TKI masih banyak bergentayangan di berbagai daerah terutama di kantong-kantong TKI seperti NTB dan Jawa Timur. Mereka sangat lihai membujuk calon TKI.
Para calo menawarkan kepada calon TKI berbagai kemudahan serta gaji yang besar di negara tujuan, sehingga calon TKI cepat tertarik bahkan banyak yang langsung menyerahkan sejumlah uang. Jika calon TKI berangkat melalui calo, katanya, sekarang dia menyerahkan uang, besoknya sudah berada di Malaysia tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap.
Tetapi, lanjutnya, jika calon TKI berangkat melalui jalur resmi, miminal mereka harus menunggu sekitar tujuh hingga delapan bulan setelah surat-surat termasuk paspor dilengkapi.
Menurut Jumhur, NTB memegang peranan penting sebagai pemasuk calon TKI ke luar negeri dan NTB merupakan daerah terbesar kedua setelah Jawa Timur yang mengirim TKI terbanyak. Untuk pembinaan dan pelatihan bagi calon TKI pihaknya mendapat hibah dari Australia dan Jepang sekitar Rp25 miliar untuk empat propinsi, yakni NTB, NTT, Jawa Barat dan Jawa Timur.
Sementara jumlah penduduk NTB yang kini sedang bekerja di luar negeri tercatat sekitar 500 ribu orang dan sebagian besar berada di Malaysia, demikian Jumur Hidayat.
Australia - Jepang Danai Pemberdayaan TKI
Pemerintah Australia dan Jepang mendanai program pemberdayaan tenaga kerja Indonesia (TKI) beserta keluarganya di empat provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kalau dirupiahkan dana pemberdayaan para TKI dan keluarganya di empat provinsi itu mencapai Rp25 miliar," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2NTKI) Moh. Jumhur Hidayat di Mataram, Rabu.
Jumhur berada di Mataram, NTB, untuk mempresentasikan program tenaga kerja migran sekaligus mengikuti presentasi program "Public Expenditure Analysis and Capacity Enhancement (PEACH) yang disampaikan Konsultan Band Dunia, Adrinus Hendrawan.
Ia mengatakan penyaluran dana pemberdayaan tenaga kerja migran Indonesia di daerah asal bersumber dari Pemerintah Australia melalui Australia Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy (ANTARA), sementara dari Jepang penyalurannya melalui Japan Social Development Fund (JSDF) dan Bank Dunia.
Pemberdayaan tenaga kerja migran Indonesia di daerah asal itu bertujuan memperbaiki kondisi dan meningkatkan akses mereka dan keluarganya pada pengelolaan informasi dan layanan keuangan.
BP2NTKI berperan memimpin dan mengkoordinasikan Komite Penatakelola Program (KPP) yang merupakan badan pelindung dan pengarah kebijakan program.
KPP terdiri atas perwakilan BP2NTKI, perwakilan ANTARA-AusAid, perwakilan Bank Dunia/JSDF, perwakilan komisi nasional dan perwakilan dari kedua wilayah yakni Jawa dan Nusa Tenggara. Secara keseluruhan program pemberdayaan tenaga kerja migran dan keluarganya itu, akan dilaksanakan selama dua tahun dimulai dari April 2009 hingga Maret 2011.
Secara khusus pelaksanaan program di wilayah Nusa Tenggara (NTB dan NTT) akan didukung pola kemitraan dengan ANTARA-AusAid selama satu tahun, sementara pelaksanaan di wilayah Jawa (Jawa Barat dan Jawa Timur) akan didukung kemitraan JSDF/Bank Dunia hingga akhir periode program 2011.
"Untuk mengimplementasikan program pemberdayaan buruh migran Indonesia dan keluarganya itu yang dimulai April 2009, kami bekerja sama dengan Yayasan Tifa," ujarnya.
Jumhur menambahkan program pemberdayaan teanga kerja migran Indonesia dan keluarganya itu merupakan program strategis, apalagi dikembangkan di tengah krisis global finansial yang sedang melanda dunia.
Program strategis tersebut diharapkan menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya melindungi dan menyejahterakan tenaga kerja migran Indonesia dan keluarganya ( ant )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar