Last modified: 8/4/09
[JAKARTA] Jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI ) yang ada di Arab Saudi sekitar 350.000 orang. Namun, tidak semua TKI itu bisa menggunakan hak politiknya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif hari ini, Kamis (9/4).
"Kendala geografis menyebabkan TKI kesulitan mengikuti Pemilu. Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) di Arab Saudi hanya ada di Riyadh dan Jeddah, padahal para TKI itu tersebar di seluruh Arab Saudi," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno kepada SP di Jakarta, Rabu (8/4).
Menurutnya, pelaksanaan Pemilu di luar negeri, terutama yang melibatkan TKI, merupakan kerja sama antara Depnakertrans dan Departemen Luar Negeri. Akhir pekan lalu, Erman berkunjung ke Arab Saudi dan Yordania pada.
Kunjungan kerja ke kawasan Timur Tengah itu mengemban agenda untuk memeriksa partisipasi dan persiapan pemerintahan penempatan dalam pelaksanaan Pemilu, terutama masalah fasilitas, izin, bantuan keamanan, dan menyelesaikan permasalahan TKI ilegal yang bermasalah.
Persiapan
Dalam kunjungan kerja di Riyadh, Arab Saudi, Menakertrans memantau persiapan pemilu dan memeriksa jumlah TKI yang sudah terdaftar untuk mengikuti Pemilu. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan dua PPLN di Arab Saudi, yaitu di Riyadh dan Jeddah.
"Dari hasil pengecekan, di Arab Saudi sampai saat ini tercatat DPT sebanyak 76.000 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu yang hanya sekitar 24.000 orang," ujarnya.
Sementara itu, pada Selasa (8/4), Menakertrans bertemu Menteri Tenaga Kerja Yordania.
Pertemuan itu membahas peningkatan perlindungan TKI dan penanganan TKI ilegal di Yordania. [E-8]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar