SUARA PEMBARUAN DAILY Pemprov Harus Perluas Transportasi Megapolitan [JAKARTA] Wakil Ketua MPR-RI masa jabatan 2004-2009 sekaligus calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta AM Fatwa menegaskan akan mendorong usaha untuk memperluas proyek transportasi megapolitan di Jakarta. Ini merupakan bentuk solusi atas kemacetan yang terjadi di Jakarta. Saat kunjungan ramah tamah di kantor SP, di Jakarta, Jumat (3/4), AM Fatwa menegaskan, akan mengutamakan masalah-masalah di Jakarta yang sifatnya urgensi dan membutuhkan prioritas. "Transportasi seperti busway yang ada sekarang memang sudah cukup baik, namun kurang perluasan. Harus ditambah dengan adanya transportasi megapolitan seperti subway dan monorel," kata AM Fatwa, saat hadir dalam ramah tamah di kantor SP, di Jakarta, Jumat (3/4). Menurut AM Fatwa, saat ini proyek busway merupakan program yang menunjukkan tren positif bagi transportasi di Jakarta. Untuk itu, sebaiknya koridor-koridor program busway ini juga harus diperluas untuk mencapai kota-kota di sekitar Jakarta seperti Bogor, Bekasi dan Tangerang. "Dengan koordinasi antara pihak pemerintah DKI Jakarta dengan pihak pemerintah setempat maka realisasi perluasan koridor busway ini dapat dicapai. Sehingga transportasi antara DKI Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih mudah," ujarnya. Selain masalah transportasi AM Fatwa juga menitikberatkan penanganan pada sampah di Jakarta. Menurutnya, sampah di Jakarta yang semakin banyak dan menumpuk sehingga harus di buang ke tempat pembuangan sampah terakhir (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Untuk itu, AM Fatwa menambahkan perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta dan pemprov Jawa Barat. Kerja sama ini untuk mencari usaha dan solusi yang tepat dalam agar tidak merugikan kedua belah pihak. "Sampah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang sering menjadi pertentangan bagi kedua pemerintah di dua wilayah tersebut. Maka ada baiknya perlu diadakan kerja sama yang menghasilkan solusi yang tepat," tegas mantan aktivis pada zaman orde baru tersebut. DPD dalam hal ini akan menjadi jembatan antara daerah dan pusat. Aspirasi bagi perkembangan daerah nantinya akan diteruskan kepada DPR di pusat sehingga tidak lagi terjadi kesalahpahaman antara daerah dan pusat. "DPD ini juga merupakan bentuk pengembangan daerah. Dengan adanya mediasi berupa DPD, komunikasi antara daerah dalam hal ini adalah DPRD dan pusat atau DPR akan lebih mudah terjalin," tuturnya. [FLS/U-5] Last modified: 4/4/09 http://www.suarapembaruan.com/indeks/News/2009/04/04/index.html