DEPOK--Pengentasan kemiskinan di Depok memerlukan sinergitas antara birokrat keuangan dengan peminjam modal mikro. Kehadiran peraturan daerah pun diyakini akan menekan 50 persen kemiskinan.
Keyakinan tersebut muncul dari aspirasis calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera Kota depok. Caleg PKS dapil Pancoran Mas Banu Muhammad, Sabtu (4/4). ''Dengan memfokuskan kepada ekonomi mikro akan mampu menekan jumlah warga yang berada dibawah garis kemiskinan," ucap dosen dan peneliti bidang ekonomi di universitas terkemuka di Indonesia ini.
Ekonomi mikro dipilih untuk menstimulasi ekonomi rakyat karena berbiaya rendah. Menurut perhitungan Banu, dengan system ekonomi konvensional butuh biaya relatif besar untuk membuka lapangan kerja baru yakni antara Rp 60juta-100juta per orang. Namun dengan konsep ekonomi mikro cukup dengan biaya sekitar Rp 3,9 juta saja dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dari data Badan Pusat Staistik, masyarakat yang tergolong miskin dan berpenghasilan di bawah UMR di Depok mencapai angka 124.000. sedangkan angka pengangguran hingga 88,4 persen ataus ekitar 61.000. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen saja, lanjut Banu, akan menciptakan 600.000 ribu lapangan pekerjaan.
Untuk mendongkrak agar konsep tersebut berjalan dengan baik diperlukan kerjasama yang berkesinambungan, dalam hal ini adalah pihak birokrat keuangan. Data yang dimilikinya, dana yang bergulir di Depok dari birokrat keuangan lebih dari Rp 5 milar. "Itu baru dari satu birokrat saja. Bayangkan jika dihitung dengan birokrat keuangan lainnya," ujar Banu.
Dia optimis jika telah tercipta sinergitas antara birokrat keuangan dengan peminjam modal mikro akan menekan 50 persen kemiskinan. "Pengangguran akan berkurang sebesar 1/3 dari total pengguran yang mencapai angka 61.000. Dengan kata lain, akan tercipta sekitar 18.000 lapangan kerja mikro karena tidak mungkin lagi mengandalkan dunia industri akibat terbentur
Dengan berkurangnya angka kemiskinan maka secara otomatis akan meningkatkan daya beli masyarakat karena dua masalah tersebut menjadi yang sangat krusial di Depok saat ini. Untuk itu dirinya sangat menghimbau kepada pihak pemkot Depok agar membuat perda pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya beli. c84/fif
Tidak ada komentar:
Posting Komentar