18/01/2009
Yogyakarta, CyberNews. Berdasarkan Peta Kerawanan Pangan (Food Insecurity Atlas/FIA) Nasional 2005 yang dirilis pemerintah dari 265 kabupaten di Indonesia 100 di antaranya masuk kategori rawan pangan utama. Banyak pihak tak percaya karena negeri ini memperoleh sebutan agragris dengan produksi pangan berlimpah. Namun begitulah kenyataannya.
''Ancaman krisis pangan ini diperkirakan semakin nyata dalam dasawarsa mendatang. Pada tahun 2030 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 425 juta jiwa. Dibutuhkan 59 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional setiap tahunnya,'' papar Roy Rahmadi Prawira, Kabag Humas dan Kelembagaan Perum Bulog, Minggu (18/1).
Menurutnya Indonesia menghadapi ancaman krisis pangan yang begitu hebat. Fluktuasi harga pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng dan pangan pokok lainnya telah menjadi isu rutin di masyarakat. Serbuan produk pangan impor yang menandai era pasar bebas justru semakin mengekspos kerentanan masyarakat dalam situasi ketidakpastian.
Pada saat bersamaan, pemerintah tak kunjung merumuskan grand desain kebijakan pangan nasional. Absennya grand desain kebijakan pangan nasional berdampak pada lemahnya kapabilitas pemerintah dalam mengelola kebutuhan pangan. Kebijakan antar departemen tak hanya bertabrakan tapi juga kerap bertolak belakang menjadi gambaran missing institution dalam sistem kelembagaan pangan nasional.
Kedaulatan pangan
''Tantangan dalam merancang desain kebijakan pangan tak sekadar menjangkau konsepsi ketahanan pangan namun perlu revitalisasi agar memiliki daya jangkau bagi pencapaian kemandirian dalam mengelola sumber daya pangan,'' tandas Roy.
Konsepsi kedaulatan pangan, jelasnya, merupakan salah satu solusi. Kedaulatan pangan secara nasional menurutnya sebagai kemampuan menjamin seluruh warga memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak dan aman dengan berbasis optimalisasi pemanfaatan dan keragaman sumber daya lokal.
Meskipun mendapat tantangan serius di awal tahun 2008 lalu karena harga pembelian yang ditetapkan pemerintah tidak kompetitif dibandingkan harga pasar, Bulog ternyata masih berhasil mencapai target pengadaan sebesar tiga juta ton.
Bahkan pengadaan beras tersebut sepenuhnya berasal dari pasar domestik. Situasi tersebut bermakna kebutuhan beras dalam negeri ternyata dapat dipenuhi secara mandiri alias tidak impor. ''Beratnya tugas dan peran Bulog, perlu dibangun kesadaran bersama bahwa kedaulatan pangan tidak mungkin hanya diemban sebuah lembaga,'' tegasnya.
Karena itu Bulog bersama Centre for Good Corporate Governance (CGCG) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta akan menyelenggarakan seminar dan temu pakar bertemakan Revitalisasi Peran dan Fungsi Bulog dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan pada hari Rabu, 21 Januari 2009 di Gedung Grha Sabha Pramana, UGM, Yogyakarta.
(Agung Priyo Wicaksono /CN05)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar