10 Persen Lebih Bayi Kurang Gizi

Republika Newsroom
Jumat, 03 April 2009

BANDUNG -- Lebih dari 10 persen anak balita di Jabar masih dikategorikan kurang gizi. Selain gizi kurang, sedikitnya 38.760 anak balita di Jabar masuk dalam kategori gizi buruk.

Data dari Dinas Kesehatan Jabar, menunjukkan, anak balita yang masuk dalam kategori gizi kurang mencapai 380.673 orang dari 3.536.981 anak balita yang ditimbang melalui kegiatan posyandu.

Selain kasus gizi buruk dan kurang, di Provinsi Jabar pun terjadi kematian bayi sebanyak 40 kaus per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah tersebut melebihi kondisi nasional yang hanya 38 kematian bayi per 1.000 kelahiran.

Tidak hanya bayi, kasus kematian ibu yang melahirkan di Jabar pun cukup tinggi. Rata-rata dari 100 ribu ibu melahirkan, 321 ibu di antaranya meninggal dunia. Sementara rata-rata angka kematian ibu (AKI) tingkat nasional sebanyak 307 per 100 ribu ibu melahirkan.

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, menyatakan, kasus bayi meninggal dan ibu melahirkan di Jabar cukup tinggi. Kata dia, fkta itu pula yang membuat indeks pembangunan manusia (IPM) Jabar masih berkutat pada angka 70 poin.

''Wajah kesehatan di Jabar tidak memuaskan, bahkan di bawah rata-rata nasional,'' ujar Heryawan saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Jabar di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (2/4).

Salah satu kelemahan dalam menuntaskan persoalan kesehatan, sebut Heryawan, yakni kurang validnya data kaus kesehatan. Misalnya dalam kasus gizi buruk dan kurang, papar dia, Dinkes belum mengantongi data tentang identitas bayinya.

Untuk itu, sambung Heryawan, tanpa data akurat tersebut, maka sulit membaca tingkat keberhasilan program kesehatan. Bisa jadi, lanjut Heryawan, data yang dikantongi organisasi pemerintah daerah (OPD) hanya sekedar klaim.

Pihaknya mendesak OPD terkait untuk segera mendata identitas bayi yang dilanda gizi buruk dan kurang. Dengan demikian, papar Heryawan, realisasi program kesehatan di Jabar bisa terukur keberhasilannya.

Kata Heryawan, selain persoalan ekonomi, kasus gizi buruk pun dipicu oleh lemahnya pemahaman masyarakat terhadap pola hidup sehat. Mengingat, tutur dia, tidak sedikit kaus gizi buruk dan kurang yang terjadi di wilayah perkotaan.

Heryawan menegaskan, dalam menyosialisasikan program kesehatan, OPD wajib berkoordinasi dengan PKK dan instansi terkait. Dia menjelaskan, PKK sangat efektif bila dimanfaatkan sebagai jaringan untuk menyosialisasikan program kesehatan.

Ketua Tim Penggerak PKK, Netty Prasetyani Heryawan, menjelaskan, mulai tahun ini jaringan PKK di Jabar telah dikerahkan untuk menyosialisasikan program kesehatan. Pihaknya optimistis, informasi seputar program kesehatan bisa sampai ke masyarakat.

''Kami punya jaringan hingga tingkat RT,'' ujar Netty kepada wartawan, Kamis (2/4). Menurut dia, selain mendata jumlah anak gizi buruk dan kurang, PKK pun akan membudayakan perilaku hidup sehat di masing-masing rumah tangga.

Kepala Dinas Kesehatan Jabar, dr Alma Lucyati, menjelaskan, kasus gizi buruk dan kurang hampir terjadi di masing-masing kabupetan/kota. Daerah yang banyak mengalami kasus gizi buruk dan kurang, di antaranya, Indramayu, Bekasi, Sumedang, Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung.

Dia menjelaskan, melalui sosialisasi soal pola hidup sehat, maka tahun ini juga kasus gizi buruk dan kurang bisa ditekan. Lucy menargetkan, kasus gizi buruk dan kurang bisa tertangani seluruhnya hingga tahun 2010.

''Kami punya program pemberian vitamin. Yang penting partisipasinya dari masyarakat,'' ujar Lucy. Dia mengaku, salah satu kendala saat ini, yakni belum maksimalnya partisipasi masyarakat terhadap program kesehatan pemerintah.

Selain melibatkan PKK, papar Lucy, program pemberantasan gizi buruk dan kurang, bisa dengan proses pemerataan penyebaran tenaga medis. Bahkan, pihaknya tahun ini menyiapkan 1000 bidan desa untuk disebar ke daerah tertinggal.

- san/ahi