Upah TKI Akan Naik, Diupayakan untuk Timur Tengah dan Asia Pasifik

Senin, 7 September 2009 JAKARTA - SURYA- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat berencana mengupayakan lagi kenaikan gaji atau upah tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik. Untuk itu, dia akan terlebih dulu memanggil kalangan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) guna membicarakan langkah penerapannya dalam waktu dekat. Jumhur mengemukakan hal tersebut kepada Kompas.com ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (6/9). Saat diwawancara, Jumhur sedang di Cilacap, Jateng, usai berdialog dengan calon TKI yang akan bekerja di negara-negara Asia Pasifik (Taiwan dan Hongkong), kalangan PPTKIS dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cilacap. Keberadaan Jumhur di Cilacap merupakan rangkaian kegiatan Safari Ramadan hari ketujuh BNP2TKI. "Saat ini, merupakan momentum tepat untuk memperjuangkan kembali kenaikan gaji TKI penata laksana rumah tangga (PLRT, Red) di luar negeri," tegasnya. Jumhur mengatakan, kenaikan gaji TKI di Asia Pasifik –antara lain di Singapura dan Malaysia– akan diupayakan dengan kisaran 14-29 persen untuk di Singapura dan 63-81 persen di Malaysia. Rinciannya, dari 350 yang kini diterima menjadi 400-450 dollar Singapura, dan dari 550 Ringgit Malaysia menjadi 900-1.000 ringgit. Adapun TKI PLRT yang bekerja di negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, akan diupayakan dengan kenaikan rata-rata 25 persen. Ini berarti naik dari 800 real menjadi 1.000 real. "Krisis ekonomi global sudah mulai pulih, tingkat pendapatan masyarakat pengguna TKI di luar negeri juga semakin membaik sejalan dengan kemajuan ekonomi negaranya, di samping pajak pengguna jasa (majikan TKI, Red) kepada negaranya (levy, Red) tidak naik –bahkan cenderung diturunkan oleh negara-negara tujuan penempatan TKI. Karena itu upah TKI PLRT harus segera dinaikkan lagi," tandas Jumhur. Secara terpisah, Kepala Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jateng, AB Rahman, mengatakan bahwa sekitar 90 persen TKI yang dikirim ke luar negeri adalah pekerja di sektor informal. "Selama ini TKI yang dikirim ke luar negeri memang didominasi pekerja sektor informal, khususnya penata laksana rumah tangga. Sedangkan TKI yang bekerja di sektor formal masih sedikit," katanya di Semarang, Sabtu (5/9). Pada 2007 pihaknya mengirimkan TKI sekitar 20.000 orang, dan TKI yang bekerja di sektor formal –seperti bidang manufaktur atau elektronik– hanya sekitar enam persen dari seluruh TKI yang bekerja di luar negeri. "Pada 2008 jumlah TKI meningkat menjadi sekitar 32.000 orang, dan mereka yang bekerja di sektor informal juga meningkat sekitar 25 persen dari seluruh TKI yang dikirim," katanya. ant