Pemerintah Pusat belum Pastikan Kelaparan di Yahukimo

Minggu, 27 September 2009
Penulis : Cornelius Eko Susanto

PAPUA--MI: Pemerintah pusat masih meragukan laporan bencana kelaparan di Kabupaten Yahukimo, Papua, yang dikabarkan telah menewaskan 92 penduduk.

Pasalnya, hingga kini, Pemkab Yahukimo belum juga menunjukan data jumlah korban tewas secara valid. Alhasil, pemerintah kesulitan dalam memberikan solusi bentuk bantuan yang ideal.

"Tanpa data yang jelas, kami kesulitan dalam menentukan status bencana. Kalau kami mengirimkan bantuan darurat tanpa ada dasarnya, nanti dalam proses audit, kami akan kesulitan memberikan pertanggungjawaban," ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sugeng Triutomo usai pertemuan antara tim asistensi lintas sektor pemerintah pusat dan pejabat Pemkab Yahukimo, Jumat (25/9), di Swiss-Belhotel Papua, Jayapura, Papua.

Tim asistensi tersebut terdiri dari intansi lintas sektor, seperti BNPB, Kementerian Kesra, Departemen Pertanian, Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri, serta Departemen Kesehatan. Mereka diberi mandat untuk mencari kejelasan terkait laporan Bupati Yahukimo Ones Pahabol yang menyatakan saat ini 26 dari 51 distrik di wilayahnya terancam kekurangan pangan karena gagal panen. Kelaparan telah berlangsung sejak Januari hingga Agustus 2009. Tercatat, 92 orang telah menjadi korban jiwa.

Lantaran Pemkab Yahukimo belum sanggup memberikan kepastian adanya tragedi bencana kelaparan dan bahkan bersilang pendapat dengan Pemprov Papua, maka, lanjut Sugeng, untuk sementara waktu, tim tidak akan tergesa-gesa memberi label status bencana nasional. Kendati demikian, distribusi bantuan ke lokasi tetap terus berjalan, namun dalam bentuk bantuan rutin sesuai dengan mekanisme yang ada. "Pusat nampaknya belum perlu ikut campur. Biar daerah yang menangani," ujarnya.

Dikatakan, untuk persiapan bencana, Depsos telah menyiapkan stok Beras Cadangan Pemerintah (BCP) di tingkat kabupaten sebanyak 100 ton dan provinsi 200 ton. Bupati Yahukimo, lanjut Sugeng, bisa memanfaatkan jatah stok beras di wilayahnya. Bila kurang, tinggal meminta tambahan ke provinsi. Sebelumnya, pusat juga telah memasok bantuan pangan berupa ubi, 500 ton beras, 1.100 kardus mi instan, ikan asin, kecap, dan alat masak. (Tlc/OL-04)