Jakarta ( Berita ) : Ketua Advokasi Rakyat Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Muhammad Item, di Jakarta, Selasa [01/09] , mendesak Pemerintah RI untuk segera bertindak tegas terhadap Malaysia atas berbagai tindakan arogannya terhadap Indonesia.
"Kita memang bangsa yang cinta damai. Tetapi, kita juga adalah bangsa yang sadar akan rasa harga dirinya yang tak mau diinjak-injak oleh bangsa lain," katanya kepada ANTARA, menanggapi kian beraninya Malaysia melakukan provokasi budaya, 'perampokan' wilayah kedaulatan NKRI dan penindasan atas kaum lemah (TKI) yang bekerja di sana.
Mumahammad Item menilai, Malaysia dengan 'backing' Inggris bersama banyak 'dominion'-nya, termasuk Australia dan Amerika Serikat, memang sangat ingin terus menguasai kawasan Asia Tenggara yang merupakan regional berposisi amat strategis dalam peta geo-politik, geo-militer, geo-ekonomi global.
"Lihat saja Singapura yang dulu hanya dikelola dengan sistem sewa-menyewa seperti Hong Kong dan Macau, tetapi ternyata 'dimerdekakan' dengan dukungan Inggris, dan kini menjadi sentrum pengendali ekonomi-politik bahkan militer di Asia Tenggara. Dari sana juga semua pengendalian atas Indonesia dilakukan, termasuk pada Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres) lalu," ujarnya.
Karena itu, bagi Presidium GMNI, katanya, jika Pemerintah RI hanya terus mendiamkan apa yang dilakukan Malaysia belakangan ini, itu berarti membiarkan NKRI mengalami proses penghancuran.
Malaysia Alat Imperialisme
Mumahammad Item menambahkan, dari sejumlah indikasi objektif selang satu dekade terakhir, jelas ada kesan kuat Malaysia itu merupakan salah satu 'alat imperialisme' global (bersama-sama Singapura, dan juga Australia, untuk sama-sama 'menghancurkan' Indonesia dari berbagai aspek.
"Aksi-aksi terorisme, termasuk 'chemist terorism' berupa penyebaran aneka flu pandemi, juga 'illegal fishing, illegal logging, trafficking', perdagangan senjata gelap dan masih banyak lagi yang para operatornya bermukim di Malaysia, Singapura dan Australia, merupakan bukti dari semuanya itu," ujarnya.
Sementara itu, katanya, 'perampasan' dengan atasnama Mahkamah Internasional atas Pulau Sipadan dan Ligitan, sesungguhnya telah dijadikan 'test case' bagi Malaysia untuk melakukan tindakan lebih lanjut.
"Mereka pun kini berani menggeser banyak patok perbatasan antara Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur (wilayah RI) dengan Negara Bagian Sarawak dan Negara Bagian Sabah (wilayah Malaysia). Mereka juga dengan tidak malu-malu mengklaim Ambang Batas Laut (Ambalat) di wilayah perairan Kaltim, Indonesia," ungkapnya.
Tak puas dengan 'perampokan' tanah tetangga, Malaysia kemudian melakukan aneka provokasi berupa 'pemretelan' sejumlah barang budaya Indonesia, mulai dari seni tari-tarian, seni musik hingga seni tenun dan batik.
"Malah, yang tak kalah mengenaskan, ada ratusan kasus kekerasan dan penganiayaan atas tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Sabah hingga Kuala Lumpur dengan tanpa proses peradilan yang sesungguhnya," kata Muhammad Item lagi. ( ant )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar