Menurut dia, bila ditemukan ada penderita gizi buruk maka harus ditangani dulu oleh kabupaten/kota, jika tidak bisa diatasi baru dilimpahkan ke provinsi, kemudian bila masih juga belum teratasi akan diserahkan ke pusat.
"Penanganan masalah kesehatan, termasuk gizi buruk yang ada di daerah, tidak bisa langsung diserahkan pada pemerintah provinsi, karena pemerintah provinsi hanya sebagai fasilitator dan penghubung antara kabupaten/kota dengan pusat," katanya.
Untuk penanganan teknis, katanya, ada di tingkat kabupaten/kota, namun pemerintah provinsi tidak akan pernah diam ketika terjadi permasalahan gizi buruk, baik secara langsung maupun bantuan dana.
"Seluruh penderita gizi buruk telah ditangani dengan baik oleh Dinkes Provinsi Bengkulu, kabupaten/kota, puskesmas, dan bidan desa," katanya.
Penderita gizi buruk di Bengkulu tidak hanya terjadi pada balita dari keluarga miskin, tapi juga dari kalangan mampu yang orang tuanya tidak memahami masalah gizi pada makanan yang diberikan untuk anaknya.
Selain itu, ada di antara balita penderita gizi buruk juga akibat tidak bisa menerima asupan makanan sebab menderita penyakit kronis seperti TB dan lainnya.
"Bagi balita yang mengalami gizi buruk bukan karena penyakit, semuanya telah ditangani dan sebagian besar telah sembuh, dan beberapa sudah berubah menjadi gizi kurang," katanya.
Ketika ditanya jumlah penderita gizi buruk di Bengkulu pada kurun 2008-2009, ia mengatakan belum ada laporan adanya penemuan penderita gizi buruk yang baru, karena data yang ada hanyalah penderita temuan tahun 2007 yang kini masih dalam penyembuhan.
"Balita yang mengalami gizi buruk di Bengkulu cukup tinggi. Pada tahun 2005 tercatat 485 orang, tahun 2006 turun menjadi 192 orang, dan tahun 2007 kembali bertambah menjadi 377 orang," katanya.
Dari 485 balita gizi buruk pada tahun 2005, sebanyak 385 orang ditangani Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan dana APBN, sedangkan 100 orang sisanya ditangani pemerintah kabupaten/kota dengan dana APBD.
Untuk 192 penderita pada tahun 2006 sudah ditangani pemerintah provinsi sebanyak 52 orang, sedangkan sisanya oleh kabupaten/kota, kemudian 377 penderita pada tahun 2007 ditangani provinsi sebanyak 105 orang dan sisanya oleh kabupaten/kota./ant/itz
Tidak ada komentar:
Posting Komentar