Surabaya, Kompas - Pekerja di Indonesia mulai menghadapi dampak krisis keuangan, yakni pengurangan tenaga kerja. Sektor industri yang selama ini mengandalkan ekspor mengalami kemerosotan pesanan secara signifikan.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Erlangga Satriagung mengungkapkan, penurunan order dari pasar luar negeri mencapai 60 persen. Memang ada industri yang produksinya hanya turun sekitar 20 persen, tetapi harus mengurangi jumlah tenaga kerja.
Menurut Erlangga, kondisi sektor ketenagakerjaan sudah diprediksi akan memburuk pada April. Di tengah lesunya perekonomian, pekerja masih menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal meski kemungkinannya tidak separah saat krisis ekonomi tahun 1998. Pasalnya, hingga Maret 2009 banyak industri belum mengurangi pekerja karena masih mengerjakan sisa pesanan tahun 2008.
"Sulit menghindari pengurangan pekerja di sektor industri padat karya, seperti alas kaki, kayu olahan, makanan dan minuman, serta tekstil dan produk tekstil (TPT)," tutur Erlangga, Kamis (2/4) di Surabaya. Seragam
Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim Jamaludin mengungkapkan, pada periode Januari-Maret 2009, di Surabaya sedikitnya 1.000 pekerja sudah terkena PHK.
Alasan PHK hampir seragam, yakni pesanan sepi dan minimnya modal kerja pengusaha. Hal seperti ini dialami sebanyak 38 karyawan PT Terang Suara, pabrik audio di kawasan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka terkena PHK dengan alasan krisis keuangan global sehingga tidak ada pesanan ditambah perusahaan terjerat utang.
Namun, buruh menolak PHK dengan uang pesangon Rp 200.000 per tahun masa kerja. Alasannya, hal itu tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Sementara manajemen perusahaan berkukuh dengan angka tersebut. Alasannya, perusahaan tidak memiliki dana untuk membayar pesangon sesuai dengan ketentuan UU.
"Sudah banyak pihak terlibat untuk menyelesaikan perselisihan bipartit tersebut, tetapi belum ada hasil," kata Jamaludin.
Menurut Erlangga, dengan kondisi pasar ekspor lesu, pelaku usaha bisa mencari pasar alternatif, misalnya ke kawasan Timur Tengah. Upaya lain untuk menghindari meluasnya ancaman PHK adalah menggenjot pasar domestik. Sektor makanan dan minumanan sangat berpotensi untuk pasar lokal, apalagi banyak produk impor yang beredar di Indonesia ternyata tidak aman dikonsumsi.
Dalam kondisi seperti ini, hal yang penting bagaimana pengusaha dan pemerintah melakukan penyelamatan. Artinya, pengusaha tidak hanya mengandalkan stimulus dari pemerintah karena pasti mengalami kendala menyangkut anggaran. (ETA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar