JAKARTA, KOMPAS - Tingkat partisipasi tenaga kerja Indonesia dalam pemilihan umum legislatif Kamis (9/4) diprediksi bakal sangat rendah. Daftar Pemilih Tetap yang tidak akurat dan minimnya pengetahuan TKI terhadap lokasi tempat pemungutan suara menjadi kendala utama.
Seorang TKI dari Korea Selatan, Aya, menulis kepada Kompas.Com, Rabu (8/4), dirinya tidak dapat mengikuti pemilu karena tidak terdaftar di DPT. Saat Aya meminta konfirmasi dari Panitia Pemilihan Luar Negeri di Kedutaan Besar RI di Seoul, petugas meminta dia mengikuti pemilu presiden pada bulan Juli saja.
"Tetapi teman satu pabrik, satu orang (malah) mendapat dua undangan. Dua orang mendapat empat undangan. Bagaimana ini?" tanya Aya yang tinggal di daerah Pyeongtaek.
TKI lain dari Arab Saudi, Evo, mengungkapkan, dia tidak pernah mendapat informasi tentang lokasi TPS. "Kalau kami tidak memilih, jangan salahkan kami (para) TKI," ujarnya.
Persoalan ini sebenarnya menjadi kekhawatiran para pemantau pemilu juga. Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah yang tengah berada di Hongkong mengatakan, baru 239 orang yang menyatakan hadir memberikan suara dari 103.931 pemilih yang terdaftar dalam DPT di PPLN Hongkong. Mayoritas pemilih menyalurkan hak lewat pos, yang sampai Rabu (8/4) sudah mencapai 10.000-an surat suara dikembalikan.
Adapun PPLN Hongkong sendiri memprediksi tingkat partisipasi pemilih akan mencapai 30 persen.
HAM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar