Rabu, 2 September 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas untuk dalam menangani tindakan kekerasan yang dialami warga negara Indonesia di luar negeri. Pasalnya, selain menyelamatkan WNI, tindakan tersebut juga dapat dapat menaikan gengsi pemerintah di mata internasional.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri DPR Yusron Ihza Mahendra usai diskusi yang bertajuk "Jaminan Keselamatan bagi Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri" di Jakarta, Rabu (2/9). Ia mengatakan hal tersebut terkait berlarutnya penyelesaian kasus-kasus kekerasan bahkan pembunuhan yang menimpa WNI yang bekerja atau sekolah di luar negeri.
"Telah sering kali kita lihat penganiayaan warga kita di luar negeri. Harus ada sikap yang tegas dari pemerintah untuk menyelesaikan itu karena menyangkut juga harga diri bangsa," ujarnya.
Ia menilai, selama ini sikap pemerintah terutama Departemen Luar Negeri lembek dalam menghadapi kekerasan yang menimpa WNI yang ada diluar negeri. Akibatnya nyawa WNI dianggap tidak berharga dan dengan mudah dapat dilukai bahkan dihilangkan. "Ada anggapan nyawa WNI kita itu kacangan, dilukai atau dibacok pemerintahnya akan diam saja. Lain halnya dengan negara-negara seperti Cina atau Amerika," ucapnya.
Menurutnya, pemerintah perlu melayangkan protes secara tertulis atau lisan pada pemerintah di mana WNI tersebut mengalami tindak kekerasan. Hal lain yang juga harus dilakukan adalah melakukan perubahan pada tata cara pengiriman WNI baik untuk bekerja atau studi. "Kalau begitu terus bisa habis kita," kata dia.
Yusron menilai, pihak yang paling bertanggung jawab atas keselamatan warga Indonesia yang ada diluar negeri adalah Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Departemen Luar Negeri dan para Duta Besar di masing-masing negara. "Kan ada Direktur Perlindungan Warga dari Deplu, dia yang bertanggung. jawab. Dubes juga harus melindungi WNI kita," ucapnya.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas untuk dalam menangani tindakan kekerasan yang dialami warga negara Indonesia di luar negeri. Pasalnya, selain menyelamatkan WNI, tindakan tersebut juga dapat dapat menaikan gengsi pemerintah di mata internasional.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri DPR Yusron Ihza Mahendra usai diskusi yang bertajuk "Jaminan Keselamatan bagi Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri" di Jakarta, Rabu (2/9). Ia mengatakan hal tersebut terkait berlarutnya penyelesaian kasus-kasus kekerasan bahkan pembunuhan yang menimpa WNI yang bekerja atau sekolah di luar negeri.
"Telah sering kali kita lihat penganiayaan warga kita di luar negeri. Harus ada sikap yang tegas dari pemerintah untuk menyelesaikan itu karena menyangkut juga harga diri bangsa," ujarnya.
Ia menilai, selama ini sikap pemerintah terutama Departemen Luar Negeri lembek dalam menghadapi kekerasan yang menimpa WNI yang ada diluar negeri. Akibatnya nyawa WNI dianggap tidak berharga dan dengan mudah dapat dilukai bahkan dihilangkan. "Ada anggapan nyawa WNI kita itu kacangan, dilukai atau dibacok pemerintahnya akan diam saja. Lain halnya dengan negara-negara seperti Cina atau Amerika," ucapnya.
Menurutnya, pemerintah perlu melayangkan protes secara tertulis atau lisan pada pemerintah di mana WNI tersebut mengalami tindak kekerasan. Hal lain yang juga harus dilakukan adalah melakukan perubahan pada tata cara pengiriman WNI baik untuk bekerja atau studi. "Kalau begitu terus bisa habis kita," kata dia.
Yusron menilai, pihak yang paling bertanggung jawab atas keselamatan warga Indonesia yang ada diluar negeri adalah Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Departemen Luar Negeri dan para Duta Besar di masing-masing negara. "Kan ada Direktur Perlindungan Warga dari Deplu, dia yang bertanggung. jawab. Dubes juga harus melindungi WNI kita," ucapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar