BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com— Perum Bulog Lampung memastikan realisasi penyaluran raskin Lampung periode Januari-Juni 2009 baru 82 persen atau sejumlah 55.591,905 ton dari rencana 68.196,690 ton. Perum Bulog Lampung menginginkan setiap pemerintah kabupaten/kota aktif membantu penebusan dan distribusi raskin.
"Realisasi itu masih jauh dari harapan," ujar Kepala Humas Perum Bulog Lampung Edi Hanif, Selasa (23/6).
Edi mengatakan, sampai dengan 18 Juni 2009, penebusan raskin baru sebesar 55.591,905 ton. Sesuai target, pada semester pertama 2009 direncanakan Perum Bulog menyalurkan raskin sebanyak 68.196,690 ton.
Berdasarkan catatan Perum Bulog Lampung, alokasi raskin yang belum selesai disalurkan adalah alokasi raskin untuk bulan Mei dan Juni 2009. "Seperti yang diketahui, pada Juni 2009 Perum Bulog menyalurkan alokasi raskin untuk alokasi Mei dan Juni," ujar Edi.
Supaya tidak membebani rumah tangga penerima raskin, Perum Bulog menyalurkan alokasi Mei pada minggu pertama Juni dan alokasi raskin Juni pada minggu ketiga Juni. "Kami memperkirakan, belum selesainya penebusan Juni 2009 akibat keterlambatan pembayaran dari rumah tangga penerima," ujar Edi.
Dari 11 kabupaten/kota di Lampung, ada beberapa kabupaten/kota yang masih rendah realisasi penyalurannya. Kabupaten Tanggamus termasuk paling rendah penyaluran, sekitar 60 persen. Dari rencana penyaluran raskin 7.605,810 ton pada periode Januari Juni 2009, sampai dengan 18 Juni 2009 baru tersalurkan 4.542,195 ton.
Kabupaten Tulang Bawang, dari rencana penyaluran raskin sebanyak 7.625,070 ton sampai dengan 18 Juni 2009, baru sebanyak 5.741,280 ton yang tersalurkan atau sekitar 75 persen. Di Kabupaten Lampung Selatan, dari rencana penyaluran raskin sebanyak 10.490,850 ton, baru tersalurkan 8.237,760 ton atau sekitar 79 persen.
Sisanya, untuk delapan kabupaten/kota lainnya di Lampung, realisasi penyaluran raskin bervariasi antara 82 hingga 90 persen. Edi mengatakan, Perum Bulog Lampung berharap pemerintah kabupaten/kota di Lampung memiliki inisiatif untuk aktif membantu warga miskin. Di antaranya dengan menyediakan dana talangan untuk menebus raskin yang belum tersalurkan.
Dari 11 kabupaten/kota di Lampung, ujar Edi, belum ada satu pun kabupaten/kota yang menyediakan dana talangan penebusan raskin. Sampai saat ini pemkab/kota baru menyediakan dana operasional saja. Padahal, dana talangan tersebut nantinya akan tergantikan ketika rumah tangga penerima raskin membayar raskin yang disalurkan.
"Kami berharap pemkab/kota bergerak cepat membantu warga miskin," ujar Edi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar