Jum'at, 26 Juni 2009
TEMPO Interaktif, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Sjachroedin ZP meminta semua bupati dan wali kota di daerahnya untuk serius menangani persoalan gizi buruk. Permintaan itu seiring kecenderungan peningkatan penderita gizi buruk di Lampung. "Semua kepala daerah mesti serius menangani kasus itu, karena mereka yang seharusnya memiliki data," kata Sjachroedin, Jumat (26/6).
Menurut data Dinas Kesehatan Lampung, selama 2009 ada 8 penderita gizi buruk yang meninggal dunia. Korban terakhir Syukira, 9 tahun, warga Pempen, Lampung Timur, awal pekan lalu. Selama Juni 2009, setidaknya empat penderita meninggal dunia.
Di Kota Bandar Lampung sendiri, tercatat 12 penderita masih dalam perawatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. "Penderita gizi buruk merupakan tanggung jawab lintas sektoral. Para bupati dan wali kota harus mampu menangani persoalan itu. Mereka yang lebih dekat dengan rakyat," ujar dia.
Gubernur juga meminta pemerintah daerah harus melakukan pendataan dan menjaring semua warga yang terindikasi menderita gizi buruk agar mendapatkan pelayanan medis. "Jangan ditutup-tutupi," ucap Sjachroedin.
Sementara itu Wiwiek Ekameini, kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, meminta masyarakat mengaktifkan kembali pos pelayanan terpadu atau posyandu. "Melalui posyandu, masyarakat dapat diberi pemahaman tentang asupan gizi ideal bagi balita," ungkapnya.
Wiwiek menegaskan persoalan gizi buruk bukan melulu tanggung jawab Dinas Kesehatan. "Di sana ada faktor kurangnya akses pendidikan warga dan tingkat ekonomi warga," kata Wiwiek.
Dinas Kesehatan Lampung, menurut dia, telah mengeluarkan dana Rp 13,5 miliar untuk menghidupi 7.200 posyandu di Lampung. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 dimana setiap posyandu mendapatkan Rp 1,8 miliar per bulan.
"Selain itu pemerintah Lampung sendiri telah menggratiskan biaya perawatan bagi masyarakat miskin di seluruh rumah sakit di Lampung asal mau dirawat di kelas tiga," ujarnya.
NUROCHMAN ARRAZIE
Tidak ada komentar:
Posting Komentar