Jakarta ( Berita ) : Pengamat politik luar negeri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dewi Fortuna Anwar mengemukakan pemerintah harus serius menyelesaikan sengketa kepemilikan Blok Ambalat dengan Malaysia.
"Kalau dibiarkan mengambang akan menjadi bom waktu yang bisa mencuat kembali kapan saja," kata Fortuna Anwar di Jakarta, Rabu [24/06] .
Menurut dia, saling klaim atas kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia sudah seharusnya dibicarakan ke tahap yang lebih serius agar tidak mengganggu hubungan kedua negara yang selama ini telah terjalin harmonis.
Jika tidak, menurut Dewi, kasus ini akan kembali mengganggu hubungan kedua negara serumpun bersamaan dengan mencuatnya isu-isu yang lain seperti masalah TKI yang tidak mendapat perlakuan baik di Malaysia atau soal budaya dan lain-lain.
Dikatakan, dalam kasus Blok Ambalat ini suka atau tidak suka kedua negara harus duduk satu meja untuk berunding karena masing-masing mengklaim sebagai pemilik sah atas wilayah yang kaya akan potensi minyaknya itu.
"Kalau ada dua pihak yang mengklaim berarti ada dua pihak yang mengakui itu sebagai miliknya sehingga harus diselesaikan lewat perundingan," kata Dewi.
Dewi menegaskan, pemikiran yang menghendaki penyelesaian sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia melalui jalan perang merupakan pernyataan yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Dewi, sejak ASEAN dibentuk tahun 1967, negara-negara anggota diwajibkan untuk mencegah peperangan. Hal itu dikuatkan dengan adanya kesepakatan KTT ASEAN I di Bali tahun 1976 tentang tidak menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan dalam menyelesaikan konflik.
"Kita tidak ingin kembali ke era konfrontasi yang justru menyulitkan masyarakat ASEAN sendiri. Saya tidak melihat ada manfaat untuk konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia dan Malaysia sedapat mungkin harus mampu mencegah terjadinya konfrontasi terbuka," tutur Dewi yang pernah menjadi Juru Bicara Presiden BJ Habibie itu.
Selain mendorong dilakukan negosiasi antara Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa Blok Ambalat, Dewi berharap pemerintahan ke depan membenahi sistem pertahanan khususnya jajaran TNI-AL sehingga mampu menjaga dan melindungi kedaulatan negara dari sabotase dan klaim oleh pihak asing.
Dewi menegaskan, pembenahan sistem pertahanan tidak sekedar wacana di atas kertas, namun harus diaktualisasikan secara nyata melalui peningkatan penganggaran untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
"Pemerintahan ke depan punya pekerjaan rumah untuk melindungi integritas Indonesia dengan menggunakan cara-cara yang bermartabat, apalagi kita sudah meratifikasi Piagam ASEAN," ujar Dewi.
ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara beranggotakan sepuluh negara yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. (ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar