Laju Kereta Sang Presiden dan Kemiskinan Pinggir Rel

Selasa, 28/04/2009 15:17 WIB Laju Kereta Sang Presiden dan Kemiskinan Pinggir Rel Anwar Khumaini - detikNews foto: ilustrasi/dok.dtc Jakarta - Tumpukan sampah, bedeng-bedeng kumuh berhimpit-himpitan, dan orang-orang bertelanjang dada. Pemandangan ini menyergap SBY dalam perjalanannya melaju di atas KA khusus Djoko Kendil. SBY naik KA khusus Djoko Kendil untuk meninjau pengoperasian kembali Stasiun Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (28/4/2009). Djoko Kendil membawa SBY dari Stasiun Tanjung Priok menuju Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. KA khusus 'Djoko Kendil' melaju sangat lambat. Ratusan warga pinggiran rel yang sebagian bertelanjang dada melambai-lambaikan tangan ke arah SBY yang melewatinya. Sebelum menaiki KA itu, SBY sempat menjabat tangan calon penumpang KA. Salah seorang di antara mereka sempat histeris saat kesampaian berjabat tangan dengan presiden pujaan hatinya. Ia berusaha untuk tidak melepas jabatan tangan dan terus menarik-narik tangan SBY yang akan berlaga kembali di Pilpres mendatang ini. "Hidup SBY. Demokrat Menang. Lanjutkan," kata sejumlah calon penumpang di stasiun peninggalan Belanda yang didirikan pada 1914 itu. Stasiun peninggalan Belanda yang telah lama terbengkalai itu kini sudah 'disulap' sesuai peruntukannya. Beberapa bulan lalu, pemerintah mengoperasikan kembali stasiun itu. (lrn/iy) http://www.detiknews.com/read/2009/04/28/151733/1122715/10/laju-kereta-sang-presiden-dan-kemiskinan-pinggir-rel

SBY Risih Lihat Permukiman Kumuh di Pinggir Rel Selasa, 28 April 2009 - 15:30 wib   JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengelus dada melihat kondisi permukiman penduduk yang kumuh di sepanjang jalur kereta api Stasiun Tanjung Priok-Senen, Jakarta. Presiden SBY merasa risih karena sampah berserakan di mana-mana dan tata letak bangunan di pinggiran rel juga semrawut. Menurut SBY kawasan di sepanjang rel sangat tidak layak huni. "Saya melihat di kiri kanan rel, perumahan penduduk di sepanjang jalur itu menurut saya perlu kita tata kembali," ujar SBY di Stasiun Senen, Jakarta, Selasa (28/4/2009). Karena itu, SBY mengaku telah menginstruksikan kepada Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Gubernur DKI Fauzi Bowo, Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni, dan para pejabat PT KA agar segera mengambil langkah konkret untuk menata ulang permukiman di sepanjang jalur KA. "Saya sudah minta kepada menteri untuk merumuskan sumber pendanaannya barangkali dipadukan antara anggaran pusat dan daerah, baik provinsi maupun kota. Yang penting, zona yang dilewati KA itu bersih," ujarnya. Sebelumnya, bersama para menteri dan pejabat PT KA, Presiden SBY meresmikan Stasiun Tanjung Priok dengan cara mencoba jalur KA jurusan Tanjung Priok-Stasiun Senen. Presiden bersama rombongan menaiki KA Joko Kendil. (Iman Rosidi/Trijaya/ful) http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/04/28/1/214755/sby-risih-lihat-permukiman-kumuh-di-pinggir-rel

Ical: Rumah Kumuh di Pinggir Rel Tidak Bisa Dibiarkan

Jumat, 08/05/2009 18:05 WIB Ical: Rumah Kumuh di Pinggir Rel Tidak Bisa Dibiarkan Wahyu Daniel - detikNews Jakarta - Menko Kesra Aburizal Bakrie melihat kawasan pemukiman masyarakat di pinggir jalur kereta api. Dan hasilnya pria yang akrab disapa Ical ini menilai pemukiman di pinggir rel tidak bisa dibiarkan. "Sampah-sampah di sepanjang jalur kereta api harusnya bisa dibawa ke tempat penampungan, dan rumah-rumah kumuh di dekat jalur kereta api juga tidak boleh dibiarkan," jelasnya dalam jumpa pers di Stasiun Kota, Jakarta, Jumat (8/5/2009). Menurutnya pula harus ada revitalisasi jalur kereta api dan juga kawasan pemukiman di sepanjang jalur kereta api. "Orang-orang yang tinggal di jalur kereta api, itu adalah kawasan yang kumuh dan kotor," tambahnya. Entah baru menyadari atau tidak, Aburizal seperti baru mengetahui bagaimana situasi sebenarnya masyarakat yang tinggal di pinggiran jalur kereta api. "Saat ini bahkan ada aktivitas dan tempat tinggal masyarakat di sekitar jalur kereta api kurang dari satu meter, kami telah dapat tugas dari Presiden untuk menata," tuturnya. Dikatakannya pemerintah akan melakukan pembersihan sampah-sampah supaya tidak timbul masalah kesehatan. Aburizal mengatakan pemerintah akan menghitung berapa jumlah keluarga yang hidup di jalur kereta api dan berencana akan merelokasinya. (dnl/ndr) http://www.detiknews.com/read/2009/05/08/180516/1128546/10/ical-rumah-kumuh-di-pinggir-rel-tidak-bisa-dibiarkan

Komandan Peleton Satpol PP Jadi Tersangka

Rabu, 27/05/2009 11:37 WIB Razia PSK di Tangerang Komandan Peleton Satpol PP Jadi Tersangka Irwan Nugroho - detikNews Ilustrasi (Dok. Detikcom) Jakarta - Polres Metro Tangerang menetapkan empat tersangka kasus kematian wanita yang diduga pekerja seks komersial (PSK) dalam sebuah razia beberapa waktu lalu. Empat tersangka itu terdiri dari seorang komandan peleton dan tiga orang anggota Satpol PP yang melakukan razia tersebut. "Tersangkanya ada empat. Empat orang itu (terdiri dari) komandan pleton sama tiga orang anggota," kata Kapolres Tangerang Komisaris Besar Hamidin kepada detikcom, Rabu (27/5/2009). Dikatakan Hamidin, sebenarnya ada enam orang yang berada di mobil pick up Satpol PP Kota Tangerang saat dilakukannya razia. Namun, dua di antaranya dilepaskan, yakni sopir dan satu orang lagi. Keduanya dinyatakan tidak terlibat dalam kasus kematian wanita bernama Fifi itu. Fifi tewas setelah tenggelam ke dasar sungai kali Cisadane. Sebelum tenggelam, Fifi menceburkan diri ke kali itu untuk menghindari kejaran para tersangka. Menurut Hamidin, tersangka masing-masing akan dikenai pasal 359 KUHP, yakni tentang kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Akan tetapi, penyidik akan mempersempit lagi sangkaannya menjadi pasal 531 KUHP. "Jadi ini kita mau pres lagi menjadi pasal 531, yaitu pembiaran sehingga mengakibatkan orang lain meninggal. Pengertian membiarkan itu kalau dia bisa berenang, sudah buka baju, tapi tidak jadi menolong, nah itu," pungkasnya. (irw/gah) http://www.detiknews.com/read/2009/05/27/113738/1137874/10/komandan-peleton-satpol-pp-jadi-tersangka

PKL Penyelamat RI dari Krisis Global Kamis, 28 Mei 2009 - 13:59 wi   Rus Akbar - Okezone Mendag Mari Elka Pangestu. Foto: Widi Agustian/Okezone.com PADANG - Keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) saat ini menunjukkan eksistensi dan bekerja dalam unit ekonomi kerakyatan. Adanya peranan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam pembangunan nasional yang cukup signifikan, tidak dapat di sangkal menjadi pelindung dalam krisis global yang dihadapi sekarang ini. "Untuk itu pemberdayaan PKL perlu dilakukan melalui kebijakan dan program-program pengembangan jiwa kewirausahaan, peningkatan profesional, fasilitas terhadap akses permodalan, teknologi tepat guna, informasi pasar, dan perbaikan iklim usaha yang kondusif," ucap Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, saat membuka Bursa Terpadu, di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Jalan Jendral Sudirman, Padang, Kamis (28/5/2009). Demi mengatasi dampak krisis global yang terjadi, Mendag pun menyambut positif langkah-langkah yang dilakukan untuk menghindari krisis ekonomi global. Maka dari itu, dia mengimbau masyarakat untuk mencintai, memakai, dan membeli produk lokal. "Kita harus mencintai produk lokal, karena itu akan berdampak pada taraf ekonomi kita sendiri. Pemerintah menyadari untuk mengatasi dampak krisis global ini maka kita harus membeli dan memakai produk lokal sendiri," tegasnya. (ade) http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/05/28/277/223937/pkl-penyelamat-ri-dari-krisis-global

Pengangguran_Ibukota_Meningkat

By Republika Newsroom Minggu, 17 Mei 2009 pukul 19:52:00     JAKARTA – Jumlah pengangguran terbuka di Jakarta meningkat 67 ribu orang dibandingkan priode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini diakibatkan dampak krisis keuangan global yang berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat. Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Stastistik DKI Jakarta, Sri Santo Budi Muliatinah mengungkapkan selama periode 2008 – 2009 terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 0,93 persen. Yaitu dari 11,06 persen (2008) menjadi 11,99 persen (2009). Dia merincikan, TPT perempuan mengalami peningkatan 2,48 persen yaitu dari 20,56 persen pada tahun 2008 menjadi 13,04 persen di tahun 2009. Sedangkan TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,08 persen yakni dari 11,38 persen di tahun 2008 menjadi 11,30 persen pada tahun ini. Jumlah pengangguran di DKI mengalami peningkatan sebesar 67 ribu orang yaitu dari 504 ribu pada Februari 2008 menjadi 571 ribu pada Februari 2009. Setahun terakhir peningkatan pengangguran terbesar, terang dia, terjadi pada perempuan yaitu 59 ribu orang dan penganggur laki-laki mengalami peningkatan mencapai 8 ribu orang. "Secara umum terjadinya peningkatan TPT di Provinsi DKI Jakarta. Ini diduga karena pengaruh krisis global yang melanda Amerika dan Eropa. Akhirnya, berimbas juga ke Indonesia," pungkasnya. -c89/ahi http://www.republika.co.id/berita/50839/Pengangguran_Ibukota_Meningkat

Pedagang Barito Akan Direlokasi ke Ragunan By Republika Newsroom Rabu, 27 Mei 2009 pukul 17:04:00     JAKARTA -- Pemerintah Kota Jakarta Selatan berencana merelokasi pedagang di Jalan Barito, Kabayoran Baru ke samping terminal Ragunan, Pasar Minggu. Pemindahan ini dilakukan karena pemerintah tidak akan memperpanjang kembali tempat penampungan sementara pedagang di Js 25, Js 26 dan Js 30 itu. Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi mengatakan, relokasi itu masih dalam pembahasan antara kedua belah pihak. "Bila sudah siap baru nantinya kita pindahkan. Ini kan harus dibicarakan terlebih dahulu dengan mereka," ujar Syahrul. Rencananya, lanjut Syahrul, di sepanjang Jl Barito itu akan di jadikan jalur Hijau. Sehingga akan terlihat jauh lebih baik Kepala Suku Dinas Usaha Kecil Menengah Taufik ketika dihubungi Rabu (27/5) mengatakan relokasi ini rencananya akan dilakukan usai pemilu nanti. Menurutnya pedagang di Jalan Barito sebenarnya merupakan binaan dari pemerintah kota Jakarta Selatan. Keberadaan mereka sudah puluhan tahun bahkan secara umum di atas 10-30 tahun.Dengan waktu yang cukup panjang itu seharusnya mereka sudah bisa mandiri tidak bergantung lagi kepada pemerintah. Rencana relokasi itu saat ini masih dibahas. Dia menilai bahwa hampir sebagian pedagang menyetujui relokasi ke samping terminal Ragunan. "Lokasinya beradi di samping terminal Ragunan. Panjangnya, melebihi dari yang di Barito," jelasnya. Mengenai jumlah pedagang yang masih berjualan di Jl Barito sekitar 40 orang. Jenisnya beragam mulai dari pedagang burung, anjing, kucing, ular, dan pedagang buah. Kios yang mereka gunakan rata-rata 3x3 meter semi permanen. "Paling banyak berjualan burung," tambahnya.    Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi menjamin bahwa tindakannya melakukan penertiban kepada sejumlah pedagang kaki lima tentunya berdasarkan perhitungan. Pihaknya selalu menyediakan tempat bila penggusuran itu dilakukan. "Kita tentunya tidak ingin merugikan para pedagang kecil," paparnya. - thr/ahi http://www.republika.co.id/berita/52751/Pedagang_Barito_Akan_Direlokasi_ke_Ragunan

Tiga Tewas Akibat Kebakaran By Republika Newsroom Jumat, 29 Mei 2009 pukul 09:11:00 Font Size A A A   JAKARTA - Sebanyak tiga orang tewas di Bekasi , Jumat dinihari akibat kebakaran di RT03, RW 3 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur dan diduga kebakaran itu terjadi akibat pemakaian lilin karena saat itu listrik dalam keadaan padam. Kebakaran itu mengakibatkan tiga orang tewas yakni Ebi( 32), Dewi( 28), serta anaknya yang bernama Novi(8) . Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 04.30 WIB. Keluarga ini tewas di lantai dua rumah bilik tersebut. "Ketiga jenazah ini telah dievakuasi ke rumah keluarganya di daerah Teluk Angsan pada kelurahan yang sama," kata petugas Pembinaan Masyarakat setempat , Sersan Satu Majuri . Majuri mengatakan kebakaran ini hanya terjadi sekitar 30 menit dan tak lama kemudian sebuah mobil pemadam kebakaran datang untuk mengatasi musibah ini./ant/itz http://www.republika.co.id/berita/53135/Tiga_Tewas_Akibat_Kebakaran

Razia PSK di Depok Sempat Bocor By Republika Newsroom Minggu, 24 Mei 2009 pukul 09:27:00 Font Size A A A EMAIL PRINT Facebook DEPOK -- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, Pemkot Depok, dan Polres Depok merazia pekerja seks komersial (PSK) dan penjualan minuman keras, Jumat (22/5). Dalam razia tersebut terjaring 11 PSK dan 8 pria hidung belang. Sayang, ketidaktegasan petugas membuat beberapa PSK yang terjaring berhasil dibebaskan oleh oknum. Dalam operasi yang berlangsung mulai jam 23.00 WIB hingga Sabtu dini hari (23/5) sekitar jam 04.00 WIB itu, tim gabungan meluncur ke beberapa titik di Jalan Raya Bogor, yakni Café Mahoni, Hotel Villa Genggong, Hotel Uli Artha. Dilanjutkan ke Jalan Akses UI Kelapa Dua tepatnya di Hotel Mutiara. Kemudian di Stasiun Depok Baru dan di sekitar perlintasan rel KA Pasar Dewi Sartika. Tim gabungan terdiri dari 83 personel Satpol PP Kota Depok, Dinas tenaga kerja dan Sosial Kota Depok, Polres Depok, dan Kodim 0508. Menurut Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Depok Teddy Hasanuddin yang memimpin operasi tersebut, kali ini ada penurunan hasil razia dibandingkan operasi sebelumnya beberapa bulan lalu. Tapi ia menilai adanya kekurangoptimalan kinerja aparat kecamatan setempat dalam operasi tersebut. Sebelumnya ia telahmelayangkan surat pemberitahuan tentang razi a tersebut dan meminta partisipasi mereka. ''Setelah operasi ini, saya akan memanggil camat yang tak merespon razia ini," ujarnya. Razia ini selain bertujuan mengurangi tingkat keresahan masyarakat akibat penyakit sosial masyarakat dan mengurangi peredaran minuman keras juga menegakakkan Perda Ketertiban Umum Nomor 14 tahun 2001 serta Perda No 6 tahun 2008 tentang peredaran minuman beralkohol. Dari titik pertama di Café Mahoni, Jalan Raya Bogor disita tiga krat bir. Selain itu bangunan kafe dari kayu yang berada di pinggir jalan besar ternyata tak mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB).Namun, razia tersebut nampaknya bocor karena lokasi tersebut dalam keadaan kosong. Lain lagi di kedua lokasi hotel di Jalan Raya Bogor. Di Hotel Villa Genggong dan Hotel Uli Artha ditemukan empat pasangan tak resmi dalam keadaan setengah telanjang. Tapi, lagi-lagi operasi tersebut telah diketahui sebelumnya. Dari salah satu kamar di Uli Artha ditemukan sebuah tas besar berwarna biru, jam tangan, dan sepasang sepatu milik anggota Polri. Saat didobrrak petugas, penghuni kamar telah raib. Saat dicek di kamar mandi Nampak plafon jebol dengan bekas jejak kaki di dinding kamar mandi. Teddy pun tak memungkiri tentang bocornya informasi razia tersebut. Ia berjanji akan memperketat dan memperbaiki operasi selanjutnya.Namun, ketidaktegasan petugas terlihat saat pendataan. Saat itu muncul oknum wartawan mingguan berinisial AR dan NM yang mengaku kenal beberapa pria hidung belang dan PSK sebagai tetangganya yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Oknum petugas Satpol PP pun percaya begitu saja dengan menyerahkan kembali KTP mereka yang ditahan sebagai jaminan. Mereka pun melenggang bebas. Kabid Sosial Disnakersos Kota DepokTinte Rosmiati menanggapi hal itu dengan kecewa.''Kalau seperti ini percuma ada penertiban lepas saja langsung tidak usah dibina," sesalnya. Sebelumnya, ia mengungkapkan, para PSK yang tertangkap biasanya kambuhan dan akan kembali menekuni profesi tersebut setelah dibina di panti sosial di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Biasanya mereka kesulitan untuk mencari kerja di tempat lain karena masyarakat tak bisa menerima mereka di lingkungannya.  Remaja WNA  Sementra itu, saat tim merazia Hotel Mutiara di Jalan Akses UI, mereka mendapati dua pasang remaja berada di sebuah kamar di lantai dua nomor 28. Dua remajalelaki bernama Ghaarieth Diedericks (20) dan Hamzah (20) yang mengaku berasal dari Capetown, Afrika Selatan. Bersama mereka ada dua remaja putri bernama Sofie Zalita (17).Ia mengaku menempuh studi di sebuah universitas di Malaysia. Sedangkan Fatima Amatulla Toffa (17) mengaku seorang mahasiswi di Universitas Sumatera Utara. ''Kami dulu satu sekolah di Yayasan Pedidikan Islam Al Zaytun, Indramayu, dan saat ini kami bertemu melepas kangen," terang Ghaarieth. Saat dibawa untuk diinterogasi di kantor Satpol PP, keempatnya terlihat santai. Lantaran mereka membawa surat identitas lengkap serta paspor. Setelah diinterogasi sekitar 30 menit, mereka pun dibawa kembali ke hotel. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Depok AKP Rohana yang memeriksa mereka mengatakan, keempatnya akan kembali ke daerah masing-masing tanggal 30 Juni mendatang. Dari pengakuan mereka, niatnya hanya berlibur bersama dan mereka kemalaman di jalan sehingga menginap di hotel tersebut. - c84/ahi http://www.republika.co.id/berita/52055/Razia_PSK_di_Depok_Sempat_Bocor

138 Pedagang Ikan Hias Menteng akan Digusur

138 Pedagang Ikan Hias Menteng akan Digusur Selasa, 26 Mei 2009 18:26 WIB      ANTARA JAKARTA--MI: Sedikitnya ada 138 pedagang ikan hias di kawasan Menteng Jakarta Pusat (Pusat), mengaku selama beberapa bulan terakhir ini mendapat informasi rencana penggusuran dari pemerintah DKI Jakarta. "Informasi itu sudah cukup lama kami terima. Namun, sebagai warga negara yang tetap menghormati aturan, meminta agar kebijakan Pemerintah DKI tidak dilakukan penggusuran," kata Wakil Ketua Pengurus Taman Parawisata Ikan Hias Sumenep, Menteng Jakarta, Royo Suparman, Selasa (26/5). Menurut dia, informasi tentang rencana penggusuran di kawasan Taman Lawang itu karena wilayah itu merupakan jalur hijau yang sudah ditetapkan pemerintah sejak puluhan tahun silam. "Penggusuran tidak akan memberi solusi penyelesaian yang baik kepada warga. Namun, kami khawatir justru sebaliknya akan menimbulkan masalah baru," katanya. Ia mengakui, kawasan yang dihuni sejak tahun 1978 hanya merupakan hak pakai di atas tanah kurang lebih 200 meter sepanjang Sungai Ciliwung. "Kami sangat mengerti, kalau pemerintah akan melakukan perubahan wajah kota. Tapi, pemerintah harus tahu bahwa keberadaan kami selama melakukan aktivitas jual ikan hias di kawasan ini tidak pernah melakukan pelanggaran dan tetap menjaga kebersihan dan keamanan," katanya. Bahkan, katanya, kawasan itu sudah menjadi kawasan hijau, karena setiap pedagang ikan hias yang beraktivitas wajib melakukan penghijauan. (Ant/OL-04) http://www.mediaindonesia.com/read/2009/05/05/76521/37/5/138_Pedagang_Ikan_Hias_Menteng_akan_Digusur_

Pembebasan Lahan BKT Jaktim sudah 90 Persen

Pembebasan Lahan BKT Jaktim sudah 90 Persen Rabu, 27 Mei 2009 13:40 WIB      Penulis : Muhammad Fauzi JAKARTA--MI: Pembebasan lahan untuk proyek Banjir Kanal Timur (BKT) di wilayah Jakarta Timur hampir rampung. Dari 4.263 bidang tanah yang harus dibebaskan, sudah terpenuhi sebanyak 3.784 bidang. Sisanya, sebanyak 479 bidang tanah, sudah dipenuhi lebih dari 90 persen. Sementara kendala keberadaan menara sutet (saluran ekstra tinggi) milik PLN yang terkena proyek BKT, dipastikan selesai dipindahkan sebelum Oktober tahun ini. Sisa 479 bidang tanah tersebut, terdiri atas 42 bidang tanah milik negara, 116 bidang tanah lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasos fasum), dan 321 bidang tanah milik warga. Dari 321 bidang tanah milik warga yang harus dibebaskan tersebut, sebanyak 257 bidang tanah di antaranya sudah dibayar, 63 dikonsinyasi, dan satu bidang lagi masih dalam negosiasi. Sebab, pemilik meminta tanah yang berada di luar koridor BKT juga dibayar. "Satu bidang yang belum dibayar itu seluas 326 meter persegi. Namun, pemiliknya minta agar sisa lahannya seluas 57 meter persegi yang berada di luar BKT juga harus dibayar. Itu di luar wewenang kami. Untuk itu, kami serahkan masalah ini ke pengguna anggaran, yaitu Dinas PU DKI," ungkap Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Timur Arifin Ibrahim di kantornya, Rabu (27/5). P2T Jaktim, jelasnya, bakal melakukan pembayaran terhadap bangunan-bangunan yang tanahnya sudah dibebaskan maupun sedang dikonsinyasi. Dari 321 bidang tanah milik warga tersebut, yang di atasnya terdapat bangunan hanya 118 bidang tanah. Pembayaran ganti rugi akan dilakukan mulai pekan ini. Untuk 30 bangunan di Kelurahan Ujungmenteng akan dibayar pekan ini, tepatnya pada Kamis (28/5). Dijadwalkan, minggu depan, P2T Jaktim akan melakukan pembayaran terhadap 24 bangunan di Kelurahan Pondok Kopi, 30 bangunan di Kelurahan Malakasari, 1 bangunan di Kelurahan Pondok Bambu, dan 9 bangunan di Kelurahan Cipinangmuara. "Pembayaranya akan kami mulai Kamis besok, dan kami targetkan pekan depan sudah selesai," ungkapnya. Sedangkan dana ganti rugi yang telah digelontorkan oleh P2T Jaktim, Arifin mengatakan, untuk 257 bidang tanah sebesar Rp133,4 miliar. Kemudian untuk 63 bidang tanah yang dikonsinyasi yang sudah terserap/dibayarkan sebesar Rp45,1 miliar, yakni untuk 62 bidang tanah yang sudah selesai dikonsinyasi. Sedangkan satu bidang tanah lagi, yakni lahan seluas 1 hektare milik Kumar Singh masih dalam proses konsinyasi. Sebab, pemilik tetap meminta ganti rugi di atas nilai jual objek pajak (NJOP). Sedangkan, untuk anggaran ganti rugi bangunan, Arifin mengaku, belum mengetahui besarannya. "Saya tidak hafal, soalnya baru dipersiapkan. Nah, untuk lahan milik Kumar Singh, pemberkasannya sudah selesai dan siap dikonsinyasi di PN Jaktim. Soalnya, pemilik meminta agar dibayar di atas NJOP" ujarnya. Terkait adanya menara Sutet di lahan bakal proyek BKT, Arifin menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta meminta kepada PT PLN agar memindahkan menara tersebut sebelum Oktober 2009. Jadi, tidak mengganggu pekerjaan galian KBT. (Faw/OL-04) http://www.mediaindonesia.com/read/2009/05/05/76649/37/5/Pembebasan_Lahan_BKT_Jaktim_sudah_90_Persen

Kebakaran di Bekasi Tewaskan Satu Keluarga

Kebakaran di Bekasi Tewaskan Satu Keluarga JAKARTA--MI: Sebanyak tiga orang tewas di Bekasi, Jumat (29/5) dini hari, akibat kebakaran di RT03, RW 3 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Diduga kebakaran itu terjadi akibat pemakaian lilin pada saat listrik dalam keadaan padam. Kebakaran terjadi sekitar pukul 04.30 WIB. Kebakaran itu mengakibatkan tiga orang tewas yakni Ebi, 32, Dewi, 28, dan anaknya Novi, 8. Keluarga ini tewas di lantai dua rumah bilik tersebut. "Ketiga jenazah itu telah dievakuasi ke rumah keluarganya di daerah Teluk Angsan pada kelurahan yang sama," kata petugas Pembinaan Masyarakat setempat Sersan Satu Majuri. Majuri mengatakan, kebakaran ini hanya terjadi sekitar 30 menit dan tak lama kemudian sebuah mobil pemadam kebakaran datang untuk mengatasi musibah ini. (Ant/O http://www.mediaindonesia.com/read/2009/05/05/76976/37/5/Kebakaran_di_Bekasi_Tewaskan_Satu_Keluarga

Empat Aparat Tersangka Kematian Fifih Belum Ditahan   Kamis, 28 Mei 2009 | 21:17 WIB TEMPO Interaktif, Tangerang: Polisi menetapkan status tersangka pada empat petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, Kamis (28/5), namun sejauh ini mereka belum ditahan. Keempat orang itu, SHD, RW, DSN, dan SM diancam dengan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dari keempat tersangka itu, satu di antaranya adalah komandan regu. Kepala Polres Metropolitan Tangerang Komisaris Besar Hamidin yang dihubungi Tempo mengatakan keempat orang itu sudah resmi menjadi tersangka. "Sudah, tersangka," ujarnya pendek. Tentang peran mereka apa saja sehingga membuat lalai dan apakah operasi rutin itu sudah sesuai prosedur masih akan didalami kepolisian. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Ajun Komisaris Zulkifli menyatakan keempat orang itu tidak ditahan dengan berbagai pertimbangan. "Mereka kooperatif dan berjanji tidak melarikan diri," ujarnya. Sebelumnya diberitakan bahwa polisi telah memeriksa sembilan orang petugas. Mereka berada di tempat kejadian saat Fifih Ariyani, 42, pekerja seks, menceburkan diri ke Sungai Cisadane dan akhirnya tenggelam dan tewas terbawa arus sungai. http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2009/05/28/brk,20090528-178675,id.html

Gizi Anak Indonesia Sarat Masalah

Berita Kota
Minggu, 17 Mei 2009


Kondisi gizi anak Indonesia ternyata sarat masalah. Ada yang kelebihan dan kekurangan, namun ada pula yang salah gizi. Cerminan itu membuktikan belum semua anak tercukupi kebutuhan makannya.

PENDAPAT tersebut disampaikan ahli gizi klinik dr Fiastuti Witjaksono MS, SpGK dalam wawancara eksklusif dengan sejumlah media di Jakarta baru-baru ini.

Menurut dia, untuk memperbaiki gizi anak diperlukan makanan lengkap yang sehat. Kebutuhan makan pada anak-anak akan tercukupi bila anak sudah tiga kali makan makanan utama dan dua hingga tiga kali makan snack (makanan kecil). Namun makan pagi biasanya diabaikan. Padahal ini penting sekali. Adanya kebijakan baru Pemprov DKI Jakarta yang mewajibkan anak sekolah masuk pukul 06.30 juga makin memperparah kondisi gizi anak-anak
sekolah. Sebab, anak-anak masih terlelap tapi harus buru-buru berangkat sekolah. Sehingga makin banyak anak sekolah yang tidak sempat sarapan.

Karena itu disarankan agar ibu membawakan bekal sarapan untuk anak-anaknya ke sekolah. Dijelaskan, cadangan energi pada tubuh manusia hanya cukup untuk menyuplai kebutuhan energi selama 8-10 jam saja. "Jangan sampai anak-anak kekurangan energi, karena ini mengakibatkan dia tidak bisa berpikir," tuturnya.

Itulah sebabnya, sarapan penting bagi anak-anak agar bisa menyerap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Selain itu, anak yang sarapan juga tidak gampang tergoda untuk jajan di sekolah karena perutnya kenyang. Sehingga, kualitas makan anak-anak juga lebih terjaga. "Kalau jajanan di sekolah seringnya tidak memenuhi kebutuhan gizi anak, bahkan cenderung menggunakan bahan tambahan makanan berbahaya seperti pewarna tekstil, pengawet, dan sebagainya," katanya.

Makanan untuk anak-anak harus memenuhi 45% - 65% karbohidrat, 10% - 25% protein dan 25% - 40% lemak. "Anak-anak nggak boleh mengurangi lemak, karena lemak dibutuhkan sekali untuk mengantarkan vitamin A, D, E, dan K ke seluruh tubuh. Lemak merupakan sumber energi yang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh. Selain itu, pertumbuhan otak juga butuh lemak. Kalau orang dewasa memang dianjurkan mengurangi lemak karena kebutuhan lemaknya maksimal 30% saja," jelasnya.

Maka tak heran anak yang pertumbuhan dan perkembangannya optimal akan mendapat kecerdasan yang optimal pula. Salah satu tanda yang gampang dikenali adalah tinggi badan anak-anak. "Anak-anak yang tinggi badannya kurang menggambarkan kekurangan gizi yang kronis," jelasnya.
Ditegaskan, pemilihan jenis makanan juga kadang-kadang salah. "Masih banyak kita lihat anak-anak makan nasi tapi lauknya mie. Tidak ada proteinnya maupun sayurannya. Ini salah, karena nasi dan mie sama-sama mengandung karbohidrat," tandasnya.

Ahli gizi dari RSCM/Fakultas Kedoteran UI itu juga menyarankan agar jangan membekali anak-anak dengan permen atau gula-gula. Sebab, efek gula terhadap kesehatan sangat buruk. "Bisa menyebabkan kurang gizi," jelasnya.

Gula, lanjut dr. Fiastuti, adalah kalori kosong. Walaupun kalorinya tinggi tetapi zat gizinya rendah. Selain itu, gula juga bisa menyebabkan gigi berlubang. O rya

Tekan Gizi Buruk Posyandu Diaktifkan

BERITA KOTA
Kamis, 28 Mei 2009

 JAKARTA, BK
Angka balita rawan gizi buruk yang berada di bawah garis merah (BGM), di Jakarta Pusat masih mengkhawatirkan. Meski saat ini jumlah balita BGM menurun dari 809 menjadi 745 balita.

Guna menghindari agar balita BGM tidak mengalami gizi buruk, Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta Sri Hartati Fauzi Bowo meminta warga untuk rajin dan giat membawa anak balitanya ke Posyandu. "Posyandu harus betul-betul dimanfaatkan dan dioptimalkan, karena itu merupakan kegiatan positif guna menjadikan balita sehat dan tidak gizi buruk," kata Hartati saat menghadiri acara Gebyar Posyandu yang digelar di RW 05, Karettengsin, Tanahabang, Jakarta Pusat, Rabu (27/5).

Lebih jauh Hartati mengungkapkan, posyandu dibentuk untuk menjaga kesehatan ibu dan anak melalui pemberian makanan tambahan bergizi dan sehat.

Tati juga menambahkan, jika menemukan balita kurang gizi, sebaiknya segera ditangani dengan cepat lalu dibawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa. "Saya juga meminta kaum ibu memberi asupan makanan sehat bagi anak dan balitanya. Selain itu, lingkungan sehat juga harus diciptakan," tandas Hartati.

Dalam kesempatan yang sama, Kasudin Kesehatan Jakpus, Hakim Siregar, mengatakan, di Kelurahan Karettengsin terdapat 15 balita dengan pertumbuhan BGM atau pertumbuhan yang tak seimbang antara berat badan dan usia. Sedang secara keseluruhan di Jakpus terdapat 745 balita kategori BGM. Jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 809 balita. "Kita bersyukur terjadi penurunan. Tapi kami akan berusaha agar seluruh balita tidak berada di BGM," tegasnya.

Sementara, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Karettengsin Nurmala Masykur, mengatakan, di wilayahnya terdapat 14 posyandu dengan melayani 1.825 balita. Posyandu dan pendidikan anak usia dini (PAUD) sangat dibutuhkan warga tak mampu. "Kami akan terus mengintensifkan posyandu dan PAUD," janjinya. O amh

Sabtu 18. of April 2009 13:48 Puluhan PSK di Jakpus Terjaring Operasi Gabungan OLEH: 23-4-2009 Jakarta - Sebanyak 53 pekerja seks komersial (PSK) terjaring dalam operasi gabungan yang digelar Suku Dinas Tramtib Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Pusat dan aparat TNI, Jumat (17/4) malam. Selain puluhan PSK, petugas gabungan yang berjumlah 250 personel turut mengamankan 20 lelaki hidung belang dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta lima orang waria yang tengah mangkal menunggu pelanggan. Kepala Suku Dinas Tramtib Jakarta Pusat Idris Priyatna mengatakan, operasi merupakan kegiatan rutin untuk menekan prostitusi dan masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Jakarta Pusat. Wilayah yang menjadi sasaran operasi gabungan kali ini, yakni kawasan Kemayoran, Gajah Mada, dan Jalan Latuharhari. Dari pengamatan SH, operasi berlangsung selama empat jam sejak pukul 22.00 WIB . Meski terbilang berhasil menjaring puluhan PSK, operasi ditengarai telah bocor. Pasalnya, di kawasan Gajah Mada menuju Harmoni yang semula menjadi basis perempuan penjual kehangatan itu mendadak sepi. Petugas hanya berhasil menangkap beberapa PSK  di lokasi setempat. Di kawasan Kemayoran, tepatnya di Jalan Garuda, selain menggaruk para PSK, petugas juga membongkar belasan lapak dangdutan yang sarat dengan minuman keras. Hasil bongkaran kemudian di-bawa ke gudang penampungan Pemda Jakarta di Cakung, Jakarta Timur. Peristiwa menarik terjadi di sepanjang Jalan Latuharhari, Menteng. Sejumlah waria yang tidak rela tertangkap nekat menyeberangi kali de-ngan cara berjalan di atas pipa PAM. Beberapa di antara mereka bahkan menerjunkan diri ke kali dan berenang ke tepian di seberangnya untuk menyelamatkan diri. Mereka yang terjaring kemudian dibawa ke Kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk didata dan selanjutnya dikirim ke Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. (bachtiar) http://www.sinarharapan.co.id/detail/article/puluhan-psk-di-jakpus-terjaring-operasi-gabungan/?tx_ttnews[years]=2009&tx_ttnews[months]=05&tx_ttnews[days]=28&cHash=8e7cff1639

Hentikan Asuransi Ganda atas TKI Formal

BERITA KOTA
Rabu, 13 Mei 2009


 JAKARTA, BK
Pemerintah diminta untuk membebaskan tenaga kerja Indonesia (TKI) formal dari kewajiban membayar asuransi selama bekerja di luar negeri sebesar Rp400 ribu karena asuransi mereka sudah dibayar perusahaan tempat mereka bekerja. Hal itu harus dihentikan, sebab selama ini terjadi salah kaprah dan penyamarataan peraturan perlindungan TKI.

"Selama ini, setiap TKI formal maupun informal, wajib membayar asuransi sebesar Rp400 ribu. Angka ini dibagi tiga, Rp100 ribu untuk sebelum (pra) dan sesudah penempatan, serta Rp300 ribu selama bekerja di luar negeri. Tapi terjadi salah kaprah dan penyamarataan peraturan perlindungan TKI, khususnya di bidang asuransi," ungkap Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani di Jakarta, Selasa (12/5).

Dia menjelaskan, untuk penempatan TKI informal, pemberlakuaan asuransi selama masa bekerja mungkin bisa diberlakukan, meskipun masih terdapat sejumlah pertanyaan pada kebijakan tersebut. Namun khusus bagi TKI formal yang sudah diasuransikan selama bekerja di luar negeri, menurut Yunus, tak perlu dikenakan kewajiban menjadi peserta asuransi lagi. "Jika hal itu tetap dilaksanakan seperti selama ini, maka terjadi pembayaran asuransi ganda untuk satu objek pertanggungan," kata Yunus.

Di sisi lain, tambah dia, asuransi atau konsorsium asuransi swasta yang ditunjuk Depnakertrans tak memiliki wewenang untuk beroperasi di luar negeri. Artinya, mereka tak bisa melindungi TKI yang sudah membayar asuransi kepada mereka. "Bahkan kartu dan nomor sertifikat asuransinya, tak dikenal di luar negeri," kata Yunus.

Sementara pada bidang tertentu, yakni pekerja pertambangan yang berisiko tinggi, misalnya, membutuhkan kartu asuransi yang bisa digunakan di rumah sakit mana saja di lokasi terdekat dengan kejadian. "Tak mungkin pekerja pertambangan yang mengalami kecelakaan harus menunggu konfirmasi dan pasokan dana konsorsium asuransi swasta Indonesia yang membutuhkan waktu cukup lama," kata Yunus.

Karenanya dia meminta agar Depnakertrans juga fair dalam melihat suatu masalah. Jangan TKI, melalui pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS), harus membayar sejumlah dana yang tak ada manfaatnya. Jika kondisi seperti itu dibiarkan, terjadi praktik ekonomi biaya tinggi dan tak sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mempermudah, memperlancar, dan mempermurah penempatan TKI ke luar negeri. O one

Kamis 28. of Mei 2009 16:00 Pemulung Bantar Gebang Pun Dibangunkan Rumah OLEH: JONDER SIHOTANG BEKASI - Pemulung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Kota Bekasi boleh berbangga hati. Mereka segera dibangunkan rumah tinggal yang layak huni. Jika itu terwujud, mereka tidak lagi tinggal di lapak atau bedeng yang terbuat dari kardus dan platik bekas. Namun, kapan, ya? SH/Jonder Sihotang Kabarnya, biaya pembangunan rumah itu akan ditanggung Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta dan pihak ketiga, termasuk dari pihak pengelola TPST. Pembangunan rumah yang terbuat dari batako ukuran 18 meter itu adalah bukti kepedulian Pemda Jakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terhadap pemulung. Dalam pembangunannya, tahap petama baru 100 unit. Kemudian, yang akan mempunyai kesempatan menempati rumah itu adalah pemulung yang selama ini menetap di Bantar Gebang dan sudah berkeluarga. Hal ini disebabkan pemulung tetap itu nantinya akan menjadi pekerja di TPST Bantar Gebang setelah industri pengolahan sampah itu selesai dibangun. Setidaknya itu disampaikan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad, Kepala Dinas Kebersihan DKI Eko Baruna, dan Direktur Utama PT Godang Tua Jaya Rekson Sitorus, Selasa (26/5), saat sosialisasi  pembangunan rumah tersebut kepada pemulung. Yang  jelas,  kesejahteraan  pemulung akan  meningkat dengan adanya perubahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang menjadi TPST. Pada sosialisasi itu disampaikan kepada pemulung bahwa untuk menjadi penghuni rumah itu, selain memenuhi persyaratan, harus membayar sewa bulanan yang besarannya belum ditentukan. Pemulung lain di TPST itu yang jumlahnya sekitar 5.000 orang harus bersabar menunggu giliran kemampuan  kedua pemerintahan membangun rumah tersebut. Diperkirakan, biaya pembangunan satu unit rumah Rp 12,5 juta. Hak Milik Saat giliran pemulung diberikan kesempatan bertanya, Ratmo, salah seorang dari pemulung, menanyakan tentang status mereka yang menempati rumah, apakah nanti akan dapat berubah menjadi hak milik. Wali Kota Mochtar secara tegas mengatakan, untuk mendapat hak milik atas rumah itu sangat tidak mungkin. Alasannya, tanah lokasi rumah tersebut adalah aset Pemkot Bekasi seluas 1,2 hektare. "Jadi, untuk menjadi hak milik sangat tidak mungkin karena harus melalui prosedur dan persetujuan DPRD.   Tidak usah untuk menjadi rumah milik karena kenyataannya di kampung halamannya, umumnya  para pemulung  memilik rumah yang bagus-bagus," ujarnya. Itan (55), seorang pemulung, kepada SH mengaku sangat senang jika di antara 5.000 orang pemulung, dirinya  juga mendapat rumah. Dilihat dari persyaratan, katanya, ia sudah tua dan berkeluarga  serta mempunyai lima anak dan sejak ada tempat pembuangan sampah itu tahun 1986,  ia sudah menjadi pemulung. "Mudah-mudahan saja saya masuk dalam tahap pertama mendapat rumah. Apalagi kalau dijadikan sebagai karyawan tetap pada industri TPST. Mudah-mudahan dapat mengubah hidup keluarga saya dan bukan seumur-umur menjadi pemulung lagi," ungkap Itan yang sudah mulai pikun itu. Harapan serupa juga diungkapkan Ahmad (35), pemulung asal Kelurahan Sumur Batu Bantar Gebang. Semula di antara pemulung itu muncul ketakutan akan kehilangan pekerjaan setelah adanya perubahan TPA menjadi TPST karena profesi pemulung tidak dibutuhkan lagi. "Jika industri pengolahan sampah ini sudah berproduksi, kami sebagai pegelola butuh 1.300 orang tenaga kerja. Di antaranya, sekitar 1.000 orang menjadi tenaga pemilah sampah yang akan menyortir jenis sampah. Maka yakinlah, dengan kehadiran TPST, justru tingkat penghidupan pemulung akan semakin baik," kata Rekson Sitorus dan disambut tepuk tangan sekitar 100 pemulung  yang hadir dalam sosialisasi  di ruang  ber-AC kantor PT Godang Tua Jaya. Dengan adanya permintaan agar semua pemulung diberikan rumah tinggal yang layak, Kepala Dinas Kebersihan DKI Eko Baruna dan Wali Kota Mochtar pun berjanji akan mengupayakan donatur lain yang turut membantu pembangunan rumah agar sebagian besar pemulung tetap di TPST itu mendapat jatah rumah, kendatipun hanya menempati karena tidak mungkin menjadi hak milik.  http://www.sinarharapan.co.id/detail/back_to/arsip/article/pemulung-bantar-gebang-pun-dibangunkan-rumah-1/?tx_ttnews[years]=2009&tx_ttnews[months]=05&tx_ttnews[days]=28&cHash=b9af1428bd

Amandemen UU No 39/2004!

BERITA KOTA
Rabu, 20 Mei 2009


JAKARTA, BK
Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) menilai, semua persoalan buruk yang mendera calon TKI maupun TKI yang sudah ditempatkan di negara tujuan, berawal dari UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI. Penerbitan UU tersebut yang seharusnya bisa membenahi masalah penempatan dan perlindungan TKI, kenyataannya justru makin membuat persoalan di seputar tenaga kerja luar negeri (TKLN) makin rumit.

Untuk itu, PPTKIS meminta agar UU tersebut segera diamandemen. Kalau tidak, maka persoalan yang mendera TKLN bakal terus berlanjut tanpa bisa diatasi, seperti masalah penyiksaan TKW, gaji tak dibayar, pelecehen seksual, dan peroslan-persoalan lainnya.

"Jika UU No 39/2004 tak segera diamandeman, maka munculnya masalah TKI ilegal, perlindungan TKILN yang tak maksimal dan berbagai persoalan lainnya akan terus melilit di sekitar masalah TKLN ini. Karena itu, dalam Munas ini seluruh anggota sepakat dan meminta agar UU itu segera diamandemen," ungkap Ketua Umum Asosiasi Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Nurfaizi, di sela-sela acara Musyawarah Nasional Apjati, di Jakarta, Senin (18/5).

Menurut mantan Kapolda Metro Jaya tersebut, jiwa UU itu ternyata tak membuat proses penempatan dan perlindungan TKLN menjadi aman, lancar, murah, dan mudah. Sebaliknya, karena banyaknya syarat, ada sekitar 54 langkah yang harus dilakukan calon TKLN, maka biaya untuk berangkat kerja ke luar negeri menjadi sangat mahal.

Menurutnya, dari TKLN yang ada di Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hongkong yang jumlahnya mencapai enam juta orang, sekitar 1,8 juta merupakan TKI ilegal. Sedangkan yang legal hanya sekitar 4,1 juta. Nurfaizi juga menilai, sampai saat ini tidak ada political will dari pemerintah untuk membenahi masalah TKLN. "Padahal, seringkali para TKLN ini diagung-agungkan sebagai pahlawan bangsa yang bisa mendatangkan devisa sangat besar. Devisa yang mereka hasilkan nomor dua terbesar setelah sektor migas," tegasnya. O did

Penggusuran Rumah Ricuh

Berita Kota Rabu, 06 Mei 2009

BANDUNG, BK Penggusuran sejumlah bangunan rumah di RT 06 dan RT 07 lingkungan RW 07 Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung, berakhir ricuh, Selasa (5/5). Para pemilik bangunan melakukan perlawanan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga terjadi saling lempar batu yang mencederai beberapa orang. Dalam peristiwa itu tujuh orang warga mengalami luka-luka terkena pukulan pentungan aparat Satpol PP. Sementara empat aparat Satpol PP, termasuk operator alat berat, terkena lemparan batu dari warga. Pembongkaran terhadap bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) di lahan seluas 800m persegi itu pada Selasa pagi ini merupakan yang keempat kalinya. Tindakan sama pernah dilakukan pada Februari 2009 lalu sebanyak tiga kali, yaitu pada 10, 12, dan 17 Februari. Namun, kali ini para pemilik bangunan melakukan perlawanan hingga membuat aparat kewalahan. Pada kesempatan itu, pengacara warga, Reinhart Marpaung SH mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan tindakan aparat Satpol PP membongkar rumah warga. Meski begitu, katanya, warga akan tetap bertahan di lahan tersebut karena status tanah belum beres. "Kami akan menghormati proses hukum," katanya. Diakui, bangunan yang akan digusur atau dibongkar memang berdiri di atas tanah sengketa seluas 1.800m persegi. Sebab itu, aparat Satpol PP diminta menghormati proses hukum yang masih berjalan. Sebelum aparat Satpol PP datang, warga sudah membentuk barikade. Baru pada pukul 10.00 satu truk aparat Satpol PP tiba ke lokasi. Warga langsung menghadang hingga meletus kericuhan ketika aparat mulai membuka pintu seng yang menutupi lahan tersebut. Pada penertiban yang dimulai pukul 10.00 itu warga melakukan pelemparan hingga mengakibatkan beberapa orang luka. Akibat kericuhan itu, petugas Satpol PP Kota Bandung memutuskan untuk menarik seluruh anggota dan memutuskan menunda penertiban bangunan tanpa IMB di Taman Sakura, Pasir Koja, Bandung. O lys

SUARA PEMBARUAN DAILY Empat Satpol PP Jadi Tersangka Wali Kota : Jangan Hakimi Petugas [TANGERANG] Empat anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang dijadikan tersangka kasus pekerja seks komersial (PSK) Pipih alias Vivi yang tenggelam di sungai Cisadane karena ketakutan dirazia petugas. Hingga Rabu (27/5) pagi keterangan resmi tentang tersangka belum dinyatakan oleh pihak kepolisian Polres Metro Tangerang. Namun, sumber SP di kepolisian menyebutkan, empat dari 9 petugas dijadikan tersangka setelah diperiksa selama dua hari berturut-turut. Empat petugas Satpol PP itu berinisial Lg, Sd, Ds, dan Sh. Salah satu dari empat orang tersebut adalah kepala komandan regu. Kapolres Metro Tangerang Kombes Hamidin, Selasa sore sudah mengisyaratkan akan dijadikankannya anggota Satpol PP sebagai tersangka. Kombes Hamidin juga tidak menampik, pemimpin Satpol PP juga akan diperiksa. "Pemeriksaan masih berlanjut, kita segera tentukan status para saksi yang diperiksa. Kami lebih mengarah pada Pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia," kata Hamidin. Menurut Hamidin, hingga kini penyidik belum menemukan prosedur tata kerja razia yang dilakukan Satpol PP. Kapolres menambahkan pihaknya sangat memperhatikan kasus ini. "Sekali lagi, dalam kasus ini, kami serius menangani. Kami tidak mau masyarakat menjadi korban. Yang jelas, unsur kelalaian yang dilakukan petugas Satpol PP saat razia cukup kuat. Tidak menutup kemungkinan pejabat Satpol PP yang berwenang akan turut menjadi tersangka. Tergantung perkembangan," papar Hamidin, seraya menambahkan para tersangka nantinya akan mengarah pada pasal 359 tentang adanya kelalaian yang menyebabkan orang lain tewas. Kapolres menjelaskan, dalam melakukan operasi, seharusnya Satpol PP memiliki surat perintah dan harus ada acara pimpinan pasukan serta arahan teknis. Jika memang ada yurisdiksinya seperti itu, operasi yang dilakukan Satpol PP pastilah benar. "Jika mekanisme tersebut tidak dijalankan, kemungkinan pejabat tinggi di lingkungan Satpol PP ikut menjadi tersangka," tukas Hamidin. Hal itu, lanjut Hamidin, dilakukan agar masyarakat tidak terombang-ambing dengan penanganan kasus tersebut. Terlebih, agar tidak ada lagi kasus serupa terjadi. Pada bagian lain Hamidin juga menyebutkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Wakil Wali Kota Tangerang Arif R Wismansyah untuk membicarakan kemungkinan adanya kerja sama antara kepolisian dan Satpol PP. "Kami akan intensifkan kerja sama, sehingga dalam menjalankan tugas bagaimana melakukan razia seperti terhadap PSK tidak terjadi lagi kasus seperti sekarang ini. Sementara itu Wali Kota Tangerang Wahidin Halim melalui Juru Bicara Pemkot Azhar Anahar meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berjalan dengan mengedepankan sikap praduga tak bersalah. "Jangan menghakimi ataupun menyatakan seseorang bersalah sebelum ada keputusan yang pasti," kata Wahidin. [132] Last modified: 27/5/09 http://www.suarapembaruan.com/News/2009/05/27/index.html

Biaya Psikotik Diusulkan Rp35 Ribu Per Hari

Berita Kota
Selasa, 26 Mei 2009

Pemprov DKI Jakarta sudah mengusulkan biaya makan penderita ganguan jiwa, tapi wakil rakyat menolaknya.

TIM investigasi bentukan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menemukan empat faktor penyebab meninggalnya 239 penderita psikotik di empat panti sosial bina laras (PSBL) dan RS Durensawit pada Ok-tober 2008-Mei 2009.

Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinkes Dien Emmawati dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Budihardjo kepada Gubernur Fauzi Bowo, Senin (25/5), diketahui empat PSBL telah kelebihan penghuni, biaya makan hanya Rp15.000/hari untuk tiga kali makan, kurangnya tempat perawatan penderita psikotik di RS Durensawit, dan jumlah karyawan panti dengan jumlah pasien tidak seimbang.

Kepala Dinsos Budihardjo menjelaskan, PSBL Harapan Sentosa I Cengkareng, Jakarta Barat, yang me-miliki daya tampung 500 orang, saat ini dihuni 614 penderita psikotik. PSBL Harapan Sentosa II Cipayung, Jakarta Timur, yang berkapasitas 250 orang dihuni 408 penderita psikotik. PSBL Harapan Sentosa III Ceger, Jakarta Timur, yang berkapasitas 250 orang, dihuni 318 penderita psikotik. Sedangkan PSBL Harapan Sentosa Daan Mogot, Jakarta Barat berkapasitas 200 dihuni 284 orang.

"Sedangkan jumlah karyawan di empat PSBL, termasuk tenaga medis, dokter, dan perawat, hanya 96 orang. Sementara jumlah warga binaan sosial yang ditampung sebanyak 1.646 penderita gangguan jiwa," katanya.

Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) DKI ini mengaku, atas keempat masalah tersebut pihaknya dan Dinkes memberikan beberapa rekomendasi. Antara lain, agar biaya makan dinaikkan menjadi Rp35.000/hari untuk tiga kali makan, jumlah karyawan PSBL ditambah, daya tampung rawat inap penderita psikotik ditambah, dan kapasitas sarana dan prasarana gedung PSBL ditambah.

Kepala Sekretariat Dinkes DKI Haryani menjelaskan, RS Durensawit sebenarnya memiliki 129 bed (tempat tidur) bagi pasien psikotik, tapi 100 di antaranya disediakan untuk pasien parah yang tidak menderita penyakit fisik. Padahal ketika terjaring penertiban, rata-rata penderita psikotik juga telah mengidap penyakit fisik, seperti diare, malnutrisi, dan sebagainya, karena kehidupan mereka tidak sehat. "Seharusnya porsi penyediaan bed bisa agak berimbang, misalnya 60%-40%," katanya.

Haryani mengatakan, karena yang ditampung ratusan orang idealnya setiap PSBL memiliki dua dokter, enam pegawai, dua ahli gizi, dua sanitarian (ahli kesehatan lingkungan), satu dokter umum, dua perawat siaga tapi tidak 24 jam, dan tiga perawat yang siap 24 jam.

Gubernur Fauzi Bowo sendiri di sela-sela peresmian dan serah terima renovasi gedung sekolah SMA I Boedi Oetomo/SMA I Budi Utomo Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, mengakui bahwa biaya makan Rp15.000/hari untuk tiga kali makan memang tak layak. "Tahun lalu kami telah usulkan kenaikan anggaran makan, tapi seperti biasa ditolak oleh belakang (DPRD-red). Sore ini (Senin sore-red) saya mau rapatkan tentang kenaikan anggaran makan itu (di Balaikota)," imbuhnya. O rhm

RUWETNYA MENGATASI PMKS DI JAKARTA

Berita Kota
Kamis, 28 Mei 2009

OLEH: FIDELIA SETYAWATI

MASYARAKAT yang dikelompokkan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terdiri atas segala usia. Termasuk pula anak-anak yang seharusnya menikmati masa bermain dan sekolah. Lihatlah di perempatan-perempatan jalan Ibukota, PMKS justru didominasi anak-anak. Mereka membawa krecekan dari tutup botol, keroncong, bulu ayam, dan peralatan lain sebagai alat untuk meraih simpati pengendara.

Mereka mengamen meski memiliki orangtua dan tempat tinggal. Bahkan sering berkeliaran masih mengenakan seragam sekolah. Sebagian beralasan ingin bantu orangtua, sebagian la_gi supaya ada uang jajan.

Nunik (11), warga Klender, Jakarta Timur adalah salah seorang dari mereka. Murid SD itu mengaku ingin membantu orangtuanya. Saban pulang sekolah dia buru-buru mengamen di perempatan jalan atau di dalam Metromini.

"Mau bantu bapak dan ibu, karena bapak pekerjaannya enggak menentu. Kalau ada lebih bisa buat uang jajan," ungkap Nunik yang sedang ngamen di dalam Metromini 506 Jurusan Pondok Kopi-Kampung Melayu.

Setelah berpeluh keringat dengan menjual suara di jalanan, gadis bertubuh mungil dan berambut panjang yang diikat rapi ini mengaku bisa mendapat uang setidaknya Rp10.000/hari. Uang itu sebagian diberikan kepada orangtuanya untuk menambah belanja.

Nunik sebenarnya risih menggumuli pekerjaan ini, karena takut sewaktu-waktu ditangkap Satpol PP dan membawanya ke panti hingga jauh dari orangtua.  Tapi sejauh ini masih lolos dari tangkapan, karena ketika berlangsung penertiban dia sedang di sekolah.

Meski hanya memakai sandal jepit, memakai kaos sederhana, dan mengenakan rok segaram sekolah, Nunik tampak bersih.  Dengan menggunakan botol aqua berisi beras, dia menyanyikan lagu-lagu yang sedang hit, salah satunya lagu ST12 bertajuk Satu Jam Saja. Dia pun menerima recehan dari sejumlah penumpang.

Kasudin Sosial Jakarta Timur Moh Anshary Atjo mengatakan, kondisi seperti ini menjadi tugas Sudin Sosial untuk mencari cara agar anak-anak yang masih sekolah dan memiliki keluarga jangan sampai terjun ke lingkungan yang salah.

Menurut Anshary, dari 10.244 PMKS yang sudah terdata pihak Sudin Sosial hingga 2009, sebagian memang anak-anak yang masih sekolah.  Sehingga, ketika mereka dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pengarahan, akhirnya dikeluarkan karena dijemput keluarga.

"Setelah keluar dari panti mereka masih mengamen. Makanya ketika orangtua mereka jemput ke panti, kita jelaskan yang kita lakukan adalah bagian dari program pengentasan kemiskinan. Mereka harus menghargai hak hidup anak untuk mendapatkan pendidikan, bukan mencari penghasilan," tuturnya, Selasa (26/5). O bersambung

PKL di Blok M Kembali Marak

Berita Kota
Kamis, 28 Mei 2009


JAKARTA, BK
Baru beberapa pekan ditertibkan, pedagang kakilima (PKL) di kawasan Blok M, Jakarta Selatan kembali marak. Bahkan menyemut di sepanjang Jl Sultan Hasanudin, dekat jalan masuk ke Apotak Kimia Farma. Selain itu di sepanjang Boulevard ke arah Pasaraya di Jl Iskandarsyah, beberapa PKL dan lapak kios sepatu kembali bermunculan. Keberadaan mereka tentu melanggar Perda Nomor 8/2007 tentang Ketertiban Umum.

Ikmal, seorang pedagang sepatu yang memanfaatkan lapak ukuran 4x3 meter di depan pertigaan Blok M Square dan Borobudur Deptartemen Store mengaku, sudah lima hari membuka usahanya. "Lapak ini baru dibuka lima hari. Kami dapat izin dari pengelola Blok M Mall, karena lahan ini punya mereka," ujarnya.

Ketika dikonfirmasi, Tri Humas PT Langgeng Ayu Lestari, pengelola Blok M Mall mengatakan, semula lahan itu hendak digunakan untuk pos keamanan terpadu oleh pihak Blok M Estate. Namun rencana itu belum terwujud sehingga disewakan kepada pedagang.

"Daripada kosong, kami perbolehkan mereka berdagang di situ. Sewaktu-waktu jika pedagang dianggap mengganggu, bisa kami bongkar karena lahan itu milik kami," ujarnya.

Kasatpol PP Jaksel Jurnalis mengatakan, akan meninjau keberadaan PKL di kawasan Blok M Square. "Kami akan tinjau. Bila benar melanggar akan kami tertibkan," ujarnya.

Kawasan Blok M, kata Jurnalis, harus menjadi perhatian serius. Apalagi lokasinya berdekatan dengan kantor walikota. "Jika tidak bisa diatur tentu sangat keterlaluan. Padahal kawasan Blok M berada dekat dengan kantor walikota," ujarnya. O brn

Pengiriman TKI ke Kuwait Sementara Ditunda

Republika Newsroom
Rabu, 27 Mei 2009

JAKARTA -- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memberi perpanjangan izin kerja sama antara asosiasi Kuwait Union of Domestic Labor Office (Kudlo) dengan Kedutaan Besar RI di Kuwait untuk tiga bulan mendatang.

Depnakertrans melihat kerja sama ini merugikan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negara tersebut.

Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Depnakertrans Abdul Malik Harahap mengaku menerima surat permohonan dari KBRI di Kuwait untuk perpanjangan kerja sama dengan asosiasi Kudlo.Permohonan itu ada di dalam legalisasi perjanjian kerja dan visa bagi TKI di Kuwait.

"Tapi, Depnakertrans tidak menyetujui kerja sama tersebut dan tidak memberikan izin adanya kerja sama itu, karena sampai saat ini Depnakertrans menghentikan sementara penempatan ke Kuwait," ujar dia, Rabu (27/5).

Perpanjangan kerja sama dengan asosiasi Kudlo yang sudah selesai beralasan untuk melegalkan TKI yang bekerja di Kuwait. Padahal Depnakertrans sejak awal Mei 2009 menghentikan sementara penempatan TKI ke Kuwait. Dan menunggu keluarnya kerja sama antar pemerintah kedua negara.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno menyatakan akan segera bekerja sama dengan Departemen Sosial untuk memulangkan TKI bermasalah yang berada di penampungan KBRI Kuwait.Jumlah tenaga kerja bermasalah di Kuwait yang jumlahnya mencapai sekitar 500 orang.

"Kami sudah meminta Kedubes RI di Kuwait untuk melakukan inventarisasi TKI bermasalah dengan tiga kriteria, yakni pemulangan cepat bagi TKI yang tidak memiliki masalah hukum dan bagi TKI yang bermasalah tapi dapat dikuasakan ke pengacara," kata dia.

Apabila ada TKI di KBRI yang bermasalah dengan hukum di Kuwait dan harus diselesaikan melalui pengadilan negara tersebut, kata Erman, mereka tetap berada di penampungan dan tidak dipulangkan.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) Yunus M. Yamani mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan penempatan TKI di Kuwait.''Karena meskipun Depnakertrans menghentikan penempatan ke negara itu.Saat ini tetap ada pengiriman TKI,'' kata dia, Rabu (27/5).

Status TKI yang ditempatkan sejak pemerintah menghentikan sementara penempatan ke Kuwait adalah ilegal. Hal itu menurut Yunus menyebabkan jumlah TKI bermasalah di penampungan KBRI setempat terus bertambah.''Presiden seharusnya cepat memberi perhatian pada penempatan TKI ke Kuwait, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dicanangkan, yakni mudah, murah, aman dan lancar,'' kata Yunus.

Di sisi lain, Yunus mengatakan masalah penempatan TKI di Kuwait sudah berlarut-larut dan tidak kunjung selesai.''Karena tidak ada keinginan penyelenggara pemerintahan, khususnya BNP2TKI [Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia], Depnakertrans dan Deplu untuk membenahi," tutur dia.

Kondisi saat ini, jelas Yunus setiap ada TKI yang baru datang ke Kuwait dan sedikit bermasalah dengan majikan, pejabat di KBRI negara itu meminta mereka langs

Migrant Care Desak Pengusutan Kasus Trafficking

Republika Newsroom
Rabu, 27 Mei 2009

JAKARTA-- Migrant Care mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam keberangkatan seorang PRT migran asal Dusun Karang Moncol Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan Cirebon yang menjadi salah satu korban sindikat traficking di Timur Tengah yang dikirimkan ke Irak.

Farida Bt Darjito (29 tahun), akan dipulangkan ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Qatar Air Ways QR 638, dan tiba di Bandara Soekarno Hatta Jakarta pada Selasa (26/5) pukul 16.45 WIB. Kedatangan Farida disambut oleh keluarga dengan suka cita, terutama oleh suaminya Rokhbiat (34 tahun) yang menjemput di Bandara dengan didampingi Migrant Care.

Farida sebelumnya berangkat ke Abu Dhabi pada bulan Maret 2007 dan kemudian dikirimkan ke Irak tanpa informasi jelas dari pihak PJTKI maupun agen dari Abu Dhabi. Pdahal Irak merupakan negara konflik bukan sebagai tujuan TKI.

Kepulangan Farida diharapkan dapat mengingatkan pemerintah terhadap kasus serupa yang menimpa sejumlah PRT Migran Indonesia yang masih terjebak dalam situasi konflik di Irak. Sekaligus dapat dijadikan momentum bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan proses hukum bagi 14 orang PRT migran Indonesia yang telah dipulangkan sejak 7 November 2001.

Keempat belas orang tersebut yaitu, Elly Anita, Darniati, Castini, Siti Julaiha, Aan Fathonah, Fitri Bt Supeda, Cucu Juhaini, Suyati, Hidayah, Emi, Nurlela, Mistiari, Nanik Daryani, dan Casinah. Dari 14 orang tersebut, hanya hanya kasus Darniati saja yang telah diproses secara hukum. Sementara 13 lainnya masih dalam tahap penyidikan polisi. Bahkan, Casinah mengalami trauma karena kasusnya tidak ada penyelesaian hukum.

Migrant Care mendukung segala tuntutan pihak keluarga untuk memenuhi hak sebagai korban meliputi gaji selama kerja, asuransi, rehabilitasi medis dan psikologi, serta repatriasi kepada pihak keluarga serta lingkungan asalnya. Migrant Care juga mendesak penyelesaian melalui jalur hukum pihak-pihak yang terlibat dalam keberangkatan para PRT Migran.c85/fif

Busung Lapar Ditemukan di Jakarta Timur

Senin, 25 Mei 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta:  Kasus busung lapar terjadi di Jakarta Timur. Eka Pratiwi 4 tahun, seorang balita yatim piatu, warga RT 06/07 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, terkena penyakit busung lapar. 

Menurut paman Eka, Jalileng 49 tahun, Senin (25/5) pukul 15.00 oleh puskesmas setempat. Kondisi Eka, kata Jalileng, badannya kurus tapi perut dan kepalanya membesar. "Makannya biasa, malah lahap," kata dia. Jalileng menyatakan keponakannya sudah dua bulan kondisi seperti itu. Eka, kata Jalileng, menjadi yatim piatu setahun lalu. Kini dia ikut Jalileng. Naasnya, Jalileng kini sedang menganggur. "Istri saya juga menganggur," kata dia.

Kasus ini diketahui, Sabtu (23/5) malam, Eka diantar pamannya Erwan, 13 tahun ke dokter Arya, yang praktik di Jalan Kesehatan RT 5/11 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Reko Busono, Ketua Dewan Kelurahan Gedong yang pertama kali melihat anak balita yang menyandang penyakit busung lapar. "Secara fisik, Eka sangat kurus dan tidak terlihat berumur empat tahun," ungkap Reko ketika dihubungi wartawan.

Dalam laporan dokter, kata Reko,Eka menyandang penyakit TBC. Reko pun akhirnya memberikan kartu nama dan nomor kontaknya kepada kedua orang yang mengantar Eka. "Kalau butuh bantuan, tolong hubungi saya," pesan Reko kepada kedua orang itu. Namun kedua pamannya tak menghubungi. Jalileng mengaku, Erwan yang lebih tahu jalan ke dokter itu, sehingga bukan dia yang mengantar.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Paripurna Harimuda Sediyono, menyatakan Eka sudah dibawa ke RS Pasar Rebo. "Gratis, biayanya ditanggung pemerintah," kata dia. Kini, Eka dirawat di RS Pasar Rebo.

NUR ROCHMI

Kemiskinan dan Jebakan “Trafficking”

Rabu, 27 Mei 2009

Sinar Harapan

OLEH: STEVANI ELISABETH

PONTIANAK – Tanah di Desa Padang Pasir, Saliung, Singkawang, masih basah ketika kami tiba di sana. Sehari sebelumnya, hujan deras disertai angin melanda Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar).

SH/stevani elisabeth

Untuk mencapai Desa Padang Pasir kami harus berjalan kaki sejauh satu kilometer. Namun, mobil yang kami tumpangi hanya bisa mengantar sampai jembatan timbang, karena jalan menuju desa tersebut masih berupa jalan tanah.
Kami pun harus melewati pematang sawah, sesekali bertemu dengan petani yang sedang membakar batang padi atau jerami yang sudah mengering. Ada juga petani yang sedang memetik kangkung dan ketimun. Beberapa rumah berdinding papan dibangun di areal sawah ini.
Salah satu rumah adalah milik A Chung (67). Lelaki yang sehari-harinya bekerja sebagai petani ini mempunyai 11 anak. Istrinya sudah meninggal lima tahun lalu. Rumahnya memang sedikit lebih besar dibandingkan dengan rumah-rumah tetangganya. Lantai dan dindingnya terbuat dari papan. Di ruang tamu hanya ada satu meja makan, meja kerja, dan beberapa kursi plastik. Tak ketinggalan ada meja altar yang diletakkan di samping televisi.
Meski memiliki sawah dan kebun yang tidak terlalu luas, sebagian besar anak A Chung tidak bersekolah. Bahkan, cucu laki-lakinya yang berusia enam tahun juga belum sekolah. Biaya sekolah yang mahal membuat mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya, apalagi bila harus sekolah keluar desa atau ke kota. Oleh karenanya, sebagian besar warga desa tidak mengecap pendidikan tinggi, dan jadilah mereka penduduk miskin turun-temurun, bahkan jadi objekan orang-orang kota.    
Salah satu anak A Chung, misalnya A Chiu (33), pernah ditipu dan dijadikan korban trafficking (perdagangan manusia) di Malaysia. Awalnya, A Chiu memang tertarik tawaran tetangganya untuk bekerja di Malaysia dengan iming-iming  gaji 600 ringgit atau sekitar Rp 1,8 juta per bulan. Tetapi orang tuanya tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk berangkat ke negeri jiran.
"Biaya membuat paspor sampai berangkat ke Malaysia ditanggung A Ling (bukan nama sebenarnya-red)," ujarnya. Gadis berambut panjang ini mengaku, meski A Ling tidak menunjukkan surat kontrak kerja, keluarganya percaya karena mereka sudah lama hidup bertetangga dengan baik.
Singkat cerita, A Ling berhasil membawa A Chiu ke Kuala Lumpur. Di sana, A Chiu sempat bekerja di rumah anak A Ling selama sebulan tanpa diberi upah. "Saat itu alasannya supaya saya bisa beradaptasi dengan kehidupan di Malaysia sambil menunggu majikannya," lanjutnya. Setelah sebulan, A Chiu baru dijemput majikannya, Chong Yu Khim. Tetapi setelah setahun menjadi pembantu Chong Yu Khim, lagi-lagi dia tidak digaji. Ternyata sang majikan sudah membayarkan gajinya melalui A Ling. Pernah A Chiu meminta langsung gajinya kepada majikan, namun ia malah dihardik dan dipukul.
Sementara itu, sang ayah, A Chung, juga sempat menanyakan nasib anaknya kepada A Ling dan dijawab bahwa A Chiu sudah memperoleh majikan. Tapi saat ditanya mengapa sudah setahun anaknya tidak mengirimkan uang, A Ling tidak memberi jawaban.

"Dia cuma bilang, nanti suaminya akan ke Malaysia dan A Chiu dapat menitipkan uang," jelas A Chung.
Tidak lama setelah kejadian itu, A Ling dan keluarganya pindah rumah ke Kota Singkawang, membuat  kabar tentang A Chiu sulit diperoleh. A Chiu sendiri ternyata diberhentikan oleh majikannya. Dia dijemput oleh suami A Ling untuk dikembalikan ke Indonesia. Di Imigrasi Malaysia, suami A Ling sempat dimarahi petugas imigrasi karena tidak memberikan uang transpor buat A Chiu. Akhirnya gadis berwajah oriental ini tiba di Pontianak dan dijemput ayahnya untuk kembali ke Singkawang. "Kalau ada orang yang mengajak saya bekerja di Malaysia, saya sudah tidak mau lagi," kata A Chiu.
Ayah A Chiu mengaku tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya. "Jangankan untuk sekolah, untuk makan aja susah. Beras dan sayur memang kami tidak beli, tapi kalau mau makan daging dan ikan, kami tak mampu," ujarnya. Orang tua A Chiu termasuk beruntung karena memiliki sawah sendiri. Maklum, tetangganya sebagian besar petani penggarap yang sawahnya justru dimiliki orang-orang di luar Singkawang. Kalau musim panen tiba, mereka hanya memperoleh upah Rp 750.000.

Kejahatan Internasional
Pekerja sosial masyarakat Kota Singkawang, Maya Satrini mengatakan, masalah trafficking termasuk kejahatan internasional yang terorganisasi dengan rapi. Modus operandi yang dilakukan setiap hari berganti-ganti. "UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun Perda Kalbar tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang tidak dapat memutuskan jaringan perdagangan orang ini," ia mengingatkan.
Konselor dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Agus Sarwono menilai UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebenarnya tidak punya kelemahanan. Hanya saja Indonesia belum punya nota kesepahaman (MoU) antarprovinsi tentang mengatasi masalah trafficking. Akibatnya, Kalbar sebagai wilayah perlintasan harus menangani korban trafficking yang sebagian besar berasal dari Jawa, NTB dan NTT.  
Pemerintah Kalbar sendiri telah memiliki Perda No 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang. "Di sini sudah ada MoU antarkabupaten tentang pencegahan trafficking ini. Tapi yang jadi masalah, provinsi kami selalu dinilai memiliki kasus yang tinggi, padahal para korban banyak yang berasal dari Jawa Barat, Jatim, NTB dan NTT," lanjut Agus. Banyak korban trafficking yang ditelantarkan di daerah Entikong, Kalbar dalam kondisi mengenaskan.
Dia mengatakan, tahun 2008 ada 400 korban yang sempat ditangani oleh P2TP2A. Untuk tahun 2009 sejak Januari sudah ada 36 korban, sebagian besar berasal dari luar Kalbar. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Singkawang Bonaventura menjelaskan, berdasarkan data dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga (LKBH PeKa) Kalbar pada tahun 2007 ada 29 kasus trafficking dan tahun 2008 ada 21 kasus di Kota Singkawang.

Kami Tak Sanggup Lagi Jadi Penampung Orang Gila

	Kamis, 28 Mei 2009 , 08:05:00 Riau Pos Laporan KARTINI FATTACH, Dumai Deportasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke tanah air, kerap kali menimbulkan siksa bagi kota yang ditunjuk sebagai pintu masuk pemulangan. Dumai misalnya, selama bertahun-tahun terus melakoni siksa itu. SUHU udara Kota Dumai, Selasa (26/5) cukup membuat tubuh merasa gerah dan berkeringat. Di antara kesibukan warga Dumai yang hiruk-pikuk dengan aktifitas masing-masing, tiba-tiba saja di depan salah satu rumah makan kota minyak itu, melintas pria 40 tahunan dengan tubuh dekil dan pakaian kumal, tanpa mengenakan alas kaki. ''Itu salah seorang contoh TKI yang jadi gila setelah dipulangkan dari Malaysia,'' ucap Yani, salah seorang warga Dumai sembari mengarahkan telunjuknya ke arah orang gila yang melintas persis di tempat Riau Pos bersama sejumlah anggota rombongan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Pusat, serta Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Riau, saat berkunjung ke Kota Dumai, Selasa kemarin. Kehadiran BNP2TKI RI yang langsung dipimpin Kepala Moh Jumhur Hidayat dan Kepala BP3TKI Riau Maulina SH ini ke Dumai, adalah untuk meresmikan keberadaan Pos Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) di Dumai dan sejumlah kota lainnya di Sumatera. P4TKI ini merupakan embrio pembentukan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) untuk mempermudah pengurusan dokumen CTKI. Kunjungan Jumhur Hidayat dan rombongan ini, disambut Wakil Wali Kota Dumai H Sunaryo, Kepala Kantor Imigrasi Kota Dumai Icon Siregar. Saat peresmian P4TKI yang bertempat di Pendopo Kota Dumai inilah Sunaryo menyampaikan keluh kesah dan siksaan yang dialami Pemko dan masyarakat Kota Dumai seputar masalah TKI selama ini. Memang diakui Sunaryo, sejak puluhan tahun Kota Dumai menjadi kawasan pintu keluar masuk TKI. Termasuk pula pelabuhan yang ditunjuk sebagai lokasi deportasi TKI oleh pemerintah pusat. Masalah muncul ketika para TKI yang sudah dikembalikan dari negara tetangga Malaysia tersebut, tidak langsung kembali ke daerah asal mereka. Melainkan memilih menetap di Kota Dumai. Apalagi kebanyakan diantara TKI yang dideportasi tersebut sudah disuntik gila oleh pihak Malaysia, dengan maksud agar para TKI tidak lagi kembali ke Malaysia. ''Kalau sekali atau dua kali masih bisa kami tanggulangi. Tapi kalau terus-menerus ini tentu tak bisa kami tolelir lagi. Kami sudah tak mau lagi kota kami menjadi penampung orang gila. Apalagi saat ini saja calon orang gila sudah bertambah lagi seiring dengan selesainya Pemilu 9 April lalu,'' ucap Sunaryo. Tak hanya gila, masalah lain para TKI yang sudah dideportasi ini adalah makin tingginya tingkat pengangguran di Kota Dumai, sehingga berimbas pula pada tingginya tingkat kriminalitas. Ini dikarenakan TKI yang dideportasi tersebut tidak mau kembali ke daerah asal mereka, misalnya di Jawa atau lainnya, karena terlanjur malu dengan keluarga di kampung halaman mereka. Sehingga memilih menetap di Dumai menjadi pengangguran. Sementara Pemko Dumai sendiri tidak mampu berbuat banyak untuk membantu mereka termasuk pula untuk memulangkan para TKI yang jumlahnya mencapai ribuan tersebut ke kampung halaman mereka. Mendapati fenomena serupa ini, Jumhur mengaku cukup prihatin. Menurutnya, selama ini untuk penanganan para TKI yang dideportasi langsung dilakukan Departemen Sosial yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Dana untuk pemulangan para TKI ini juga telah dialokasikan di APBN. Solusi lain yang ditawarkan Jumhur adalah dengan mempermudah pembaharuan dokumen para TKI deportasi, sehingga tidak perlu lagi kembali ke daerah asal mereka. Ini akan dilakukan setelah berdirinya LTSP TKI yang diperkirakan akan diwujudkan dalam dua bulan ke depan. ''Nanti setelah ada LTSP ini, TKI tak perlu lagi kembali ke daerah asal untuk mengurus dokumen. Cukup di daerah yang ada LTSP nya saja. Di sini para TKI akan mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk mengurus dokumen kelengkapan sebagai TKI Legal,'' ungkap Jumhur yang berada di Riau selama tiga hari ini.***

TKW Kediri Tewas Dibantai di Malaysia

Kamis, 28 Mei 2009

Surya Online

Kediri - Surya-Danimiasih, 16, remaja lulusan SMP asal Dusun Batuasih, Desa Batuaji, Ringinrejo, Kabupaten Kediri, yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Perak, Malaysia, tewas dibantai perampok.

Dani dihujani parang saat memergoki empat perampok menyatroni rumah majikannya. Setelah membantai TKW asal Kediri ini, kawanan perampok itu semakin kalap karena harta yang dirampok tak sesuai harapan.

Sabetan parang juga menewaskan majikan Dani besama anak balitanya yang masih berusia 4,5 tahun. Perampokan tersebut terjadi pada Rabu (20/5) petang. Jenazah 'pahlawan devisa' ini baru tiba di rumah duka Rabu (27/5) dini hari.

Anak kedua dari tiga bersaudara pasangan TKW Marni, 43, dan Untung, 45, ini kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) Desa Batuaji. Namun keluarga melarang media meliput prosesi pemakaman ini. Keluarga semakin tak bersahabat saat Surya berusaha mendatangi rumah korban.

"Jangan memotret-motret. Lebih baik pergi dari rumah kami," usir Puji Lestari, 21, kakak korban. Sebelumnya, orangtua korban juga langsung menutup pintu pascapemakaman Dani.

Tetangga korban menyadari kondisi tersebut. Apalagi Marmi shock berat. Ibu kandung Dani ini baru pulang Sabtu (23/5). Seminggu setelah kejadian jenazah baru bisa dipulangkan. Sebab, keberangkatan Dani ke Malaysia tidak dilengkapi paspor, visa, dan dokumen penting lainnya.

"Keterlambatan pemulangan jenazah karena mengurus di rumah sakit Malaysia lama. Hari Rabu peristiwanya terjadi, hari Jumat urusan baru tuntas. Giliran di kedutaan sudah tutup, hingga menunggu sampai Senin. Sampai akhirnya Selasa (26/5) malam baru dipulangkan," terang kerabat Dani yang enggan namanya dikorankan.

Menurut kerabat yang lain yang ikut memulangkan jenazah ini, peristiwa itu terjadi setelah majikan laki-laki Dani mengambil uang 5.000 ringgit dari bank untuk mengurus paspor dan visa untuk Dani. Sang majikan ini membawa 4.300 ringgit. Sisanya yang 700 ringgit ditinggal untuk keperluan rumah.

Sesaat setelah kepergian majikan laki-laki, perampok langsung beraksi. Karena tidak percaya dengan uang yang hanya 700 ringgit, kawanan perampok ini membantai Dani dan sekeluarga yang ada di rumah saat itu. k2