Menghadang Niat TKW Melalui Agrobisnis

By Republika Newsroom
Jumat, 19 Juni 2009


BANDUNG -- Kemelut tenaga kerja wanita (TKW) menjadi dilema bagi Pemprov Jabar. Patut diakui, Jabar merupakan daerah yang potensial mengirimkan TKW ke Malaysia dan Timur Tengah. NAmun apa daya, kewenangan dalam proses pengiriman TKW lebih didominasi oleh pemerintah pusat.

Paling tidak, menurut Gubenrur Jabar, Ahmad Heryawan, pemerintah daerah hanya bisa memperketat persyaratan kependudukan dari calon TKW. Selain itu, upaya pengurangan jumlah kiriman TKW yang bisa dilakukan Pemprov Jabar, yakni dengan memperluas ketersediaan lapangan pekerjaan.

''Memang tidak langsung direkrut oleh pemerintah, tapi pemprov menggulirkan kebijakan yang merangsang terbukanya lapangan pekerjaan,'' jelas Heryawan. Pihaknya mengakui bila tingginya jumlah TKW dari Jabar dipicu oleh minimnya lapangan pekerjaan di daerah.

Selain minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, sebut Heryawan, kebanyakan TKW itu menilai lahan usaha di daerah tidak menjanjikan. Dia mengajak seluruh instansi untuk menjadikan persoalan tersebut sebagai tanggung jawab bersama.

Solusi konkret yang kini tengah digarap oleh Pemprov Jabar, yakni menjadikan sektor pertanian dan agrobisnis sebagai ladang usaha yang menjanjikan. ''Ada pembenahan pada tahap pemasaran, agar keuntungan berimplikasi pada kesejahteraan petani,'' tambahnya.

Untuk mewujudkan itu, Heryawan dengan tegas meminta tidak ada lagi praktik alih fungsi lahan pertanian. Kalau pun ada, pihaknya meminta lahan pengganti yang harus dijadikan area pertanian. Pihaknya optimistis, lahan pertanian akan menjadi sumber kesejahteraan warganya. san/kpo