Keberadaan anak jalanan (anjal). Gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bogor makin marak. Padahal Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berusaha mengatasi masalah sosial tersebut. Meski begitu, kehadiran anjal dan gepeng tidak mudah dicegah.
Untuk menertibkan suasana kota Bogor, aparat Satuan Pamong Praja(Satpol PP) Kota Bogor kembali mengelar razia untuk membersihkan anjal dan gepeng. Selasa (28/4). Dalam razia itu, petugas Satpol PP menjaring 40 anjal dan gepeng yang biasa mangkal di jalan-jalan utama kota Bogor.
Dalam penertiban kali ini aparat Satpol PP sempat dibuat bingung oleh anjal dan gepeng. Di antara mereka sempat main "kucing-kucingan" karena anjal dan gepeng berusaha menghindarirazia tersebut. Mereka melarikan diri ke tempat aman mencoba menghindar dari petugas Satpol PP. Meski banyak yang lolos, namun banyak juga yang akhirnya ditangkap.
Menurut kepala seksi operasional dan pengendalian Satpol PP kota Bogor Jummy VP Hutapea, penertiban ini dilaksanakan setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat yang merasa terganggu oleh keberadaan anjal dan gepeng di jalanan. "Kami sering menerima laporan dari masyarakat yang merasa terganggu oleh sikap anjal karena sering meminta uang secara paksa. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, kami langsung menindaklanjutinya dengan melakukan razia," ungkapnya.
Dua bocah penderita gizi buruk di Kabupaten Lebak kondisinya sangat memprihatinkan. Salah seorang kurus kering hingga tidak mampu berjalan. Dinkes membantah bocah ini menderita gizi buruk.
Jumlah anak penderita gizi buruk di wilayah Kabupaten Lebak Banten, bertambah. Dua anak usia dini yang diperkirakan sudah lama menderita gisi buruk dilarikan ke RSUD Dr. Adjisarmo Rangkasbitung, selasa 28/4. mereka diharapkan mendapatkan perawatan dan penanganan medis agar kondisinya membaik.
Kedua anak malang tersebut adalah Mukri (11) warga kampung Babakan Padik Desa Sukanagara kec. Muncang dan Rustika (2) warga Kampung Aweh dalam, desa Aweh, kecamatan Kalanganyar. Namun dari kedua bocah itu hanya Mukri yang dipastikan dirawat di RSUD Dr. Adjidarmo sedangkan Rustika belum ada kabar lebih lanjut karena kabarnya yang bersangkutan diminta pulang dulu bersama keluarganya untuk mengambil keperluan yang dibutuhkan di rumah sakit.
Ketika dibawa ke rumah sakit kondisi Mukri sangat memprihatinkan. Badan bocah itu kurus kering, sehingga lemah lunglai. Ia bahwa tidak mampu berjalan alias lumpuh.
Menurut Karti (45), Ibunda Mukri kondisi memprihatinkan yang dialami putranya terlihat sejak dua bulan lalu. Sejak itu, kondisi kesehatannya terus menurun. Berat badannya menyusut dengan cepat sehingga badannya sekarang kurus dan tulang-tulangnya menonjol, sehingga hanya terlihat kulit membungkus badan. Selain itu akibat kondisinya yang sangat lemah, bocah ini tidak mampu berjalan sendiri.
Jakarta, Meski terjadi penurunan, namun angka kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia dinilai masih tinggi. Setiap hari sekitar delapan orang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Semantara yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, mencapai sekitar 36 orang peserta jamsostek. Padahal masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jamsostek. Seperti dari 163.000 perusahaan sekala menengah, baru sekitar 101.000 perusahaan yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek.
Jadi kalau dihitung secara riil, jumlah kecelakaan kerja yang membuat meniggal dan cacat bisa lebih besar dari delapan orang meniggal dan 36 orang cacat. Ujar direktur Operasi dari Pelayanan PT Jamsostek (persero) Ahmad Ansyori.
Bandung, Jumlah warga penerima bantuan langsung tunai di Jawa Barat pada tahun 2008 mencapai 2.897.867 keluarga. Mereka masuk kelompok keluarga prasejahtera berdasarkan hasil sensus Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2007.
Fakta itu diuangkap Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan dalam laporan keterngan pertanggungjawaban (LKPJ) 2008 di harapan anggota DPRD Provinsi Jabar di gedung Sate, Bandung Rabu (29/4). Disebutkan presentase penerima BLT tahun 2008 di Jawa Barat adalah 19.10% dari total 10.27 juta keluarga. Presentase ini katanya mengingkatkan pada 2005 yang hanya 17.48%.
Sementara itu, lanjut Heryawan berdasarkan pendekatan konsumsi dengan batas bawah 2.100 kalori per hari, kesejahteraan masyarakat di jabar juga masih rendah. Kondisi itu terlihat dari fakta bahwa pada tahun 2007 silam 13.55% penduduk Jabar asupan energinya kurang dari 2.100 kalori per hari. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin, selama periode 2008 Pemprov Jabar telah mentransmigrasikan 785 kepala keluarga atau 2.866 jiwa ke luar Pulau Jawa, "kata gubernur.
Serang, pemukiman penduduk di tengah pulau Tunda kabupaten Serang rawan pangan akibat musim barat. Meski begitu masyarakat yang bermukim di wilayah seluas 25ha dan berjarak tempuh dua jam dari ibukota kabupaten itu tidak pernah menderita kelaparan.
Kondisi tersebut terungkap ketika wakil Gubernur (Wagub) Banten HM Masduki dan Wakil Bupati (Wagub) serang Andi Sujati serta beberapa pejabat dan pihak Oxpasrm LSM dari Inggris. mengunjungi pulai Tunda Rabu 29 April. "Kami menolak kalau dikatakan sering kelaparan. Selama ini kami hanya sulit mendapatkan beras akibat terhambatnya pengiriman dari serang karena gelombang laut tinggi "ujar Kepala Desa Wargasara untuk memanfaatkan potensi alam di pulau Tunda, seperti lahan kosong untuk bercocok tanam dan budidaya ikan. Untuk mengantisipasi rawan pangan di pulau Tunda ujar Masduki Pemprov Banten akan melakukan program terpadu, diantaranya pengelolaan pertanian di lahan seluas 30ha dengan cara budidaya padi gogo atau padi huma, tanaman pangan (kacang tanah dan jagung), holtikultura (pohon naga) dan tanaman perkebunan kelapa sawit dan sukun.
Sementara itu, Wagub serang Andi Sujadi mengatakan pembangunan infrastuktur seperti pembuatan tambatan perahu dan perbaikan jalan di pulau Tunda telah dilakukan sekak 1999
Untuk diketahui pulau Tunda merupakan bahian dari wilayah kecamatan Tirtayasa, kabupaten Serang. Untuk menuju pulau yang berpenduduk 1.080 jiwa dengan 360 kepala keluarga (KK) itu, warga harus melakukan perjalanan laut sekitar dua jam menggunakan kapal Tunda Express. dam
Balita Gizi buruk di Lebak meninggal lantaran tidak dirawat di rumah sakit, keluarga kesal, pihak RSUD Adjidarmo tal cepat menanganinya. Perawat bahkan menertawakan orangtua pasien dari keluarga miskin ini.
Meski sempat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adjidarmo, Rangkasbitung kabupaten Lebak namun Rustika (3) tidak dirawat. Bocah dibawah usia lima tahun (balita) penderita gizi buruk ini justru dibawa pulang lagi oleh keluarganya karena orangtuanya tidak tega melihat Rustika terlantar tidak dirawat
Akibatnya sangat fatal. Hanya beberapa jam pulang dari rumah sakit kondisi kecehatan bocah ini membeburuk hingga akhirnya menemui ajal pada rabu 29 April dinihari. Rustika meninggal saat dirawat ala kadarnya di rumah orangtuanya, kampung Aweh Dalam Desa Aweh kecamatan Kalanganyar kabupaten Lebak pukul 00.00 WIB.
Sebelum meninggal pada selasa siang Rustika dirujuk ke RSUD Adjidarmo Rangkasbitung namun dibawa pulang kembali oleh keluarganya karena oranguta bocah itu tidak tega melihat putrinya yang sedang kritis tidak cepat ditangani petugas medis rumah sakit tersebut.
Siang itu Rustika datang di ruang UGD dengan kondisi tubuh lemah, badan sangat kurus, perut membuncit, dan kulit mengeriput. Meski begitu, petugas medis rumah sakit milik pemerintah daerah itu kurang memperdulikannya. Petugas medis hanya mengambil sampel darah Rustika tiga kali kemudian membiarkan bocah itu duduk di kursi roda bukan tempat tidur pasien.
Melihat putrinya tidak mendapatkan penangganan yang layak orangtua Rustika sangat sedih. Sebab itu, Ibunda Rustika sangat sedih. Sebab itu ibunda Rustika berinisiatif membawa bocah itu pulang lagi untuk dirawat sendiri di rumah. Untuk itu ketika membawa pulang putrinya keluarga Rustika beralasan akan mengambil pakaian yang tertinggal di rumah.
Saya tidak tega melihat keadaan anak saya. Selin itu saya sakit hati saat perawat menanyakan penyakit anak saya (rustika) gizi buruk, tetapi perawat rumah sakit malah menertawakan saya. Saya tidak tahu apa maksudnya ia tertawa. Mungkin karena saya orang tidak mampu ujar Yulawati (29), ibunda Rustika dengan wajah sedih saat ditemui Berita kota di rumahnya, kampung Aweh Dalam kemarin.
Menurut Yuliawati, berat badan puterinya menyusut sejak berusia satu tahun atau sekitar sebulan setelah ia bisa berjalan. Berat badannya jauh dari normal, hanya 6kg. Setelah itu Rustika menderita penyakit penyerta, seperti batuk dan bisul di sekujur tubuh, bahkan saat meninggal masih ada bisul yang belum pecah.
Yuliawati mengaku mengajak Rustika pulang paksa dari rumah sakit karena tidak tega melihat anaknya tidak cepat ditangani petugas rumah sakit. Padahal kondisinya saat itu sangat mengkhawatirkan, yaitu tubuh lemah dan bibir membiru serta matanya melotot.
"saya tiba di rumah sakit pukul 09.30 dab pulang pukul 11.30. Di rumah sakit anak saya hanya diambil sampel daranya dan diberi oksigen tanpa ada perawatan khusus, bahkan tidak ditempatkan di tempat tidur pasien. Malah saya pinjam kursi roda milik pasien lain," paparnya.
Terkait kasus itu, kepala seksi Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten Lebak Tata Sudita Mkes mengatakan, balita itu sempat datang ke kantor Dinkes untuk minta rujukan. Rustika segera dibawa ke rumah sakit. "Namun, karena saat itu pasien tidak mendapat tempat sehingga ia diberikan pertolongan sekedarnya. Tuturnya.
Tata mengakui kondisi Rustika sudah sangat memprihatinkan. Dengan berat badan badan hanya 6 kg untuk anak usia 3 tahun sudah membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki penyakit cukup berat. Tata juga membantah berita bahwa pihaknya menyatakan Rustika bukan menderita gizi buruk. sep
Belasan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang mangkal di perempatan Jl. Pemuda dan Jl. Pramuka Jakarta Timur berhamburan ketika sejumlah aparat Satpol PP Kecamatan Pulogadung menggelar razia rabu 29/4. Meski demikian 11 gepeng akhirnya bertekuk lutut. Mereka langsung dinaikkan ke mobil untuk dibawa ke Panti Cipayung. Para gepeng sempat memohon dibebaskan, karena khawatir akan dicari orangtuanya. Apalagi mereka sekedar mencari uang untuk makan. Beberapa dari mereka ternyata sudah sering kena razia dan dipulangkan ke kampung halamannya. Namun terpaksa kembali lagi ke Jakarta karena tidak ada pekerjaan di kampung. Sedangkan di Jakarta masih bisa mencari makan, bahkan bisa dikirim ke kampung. Meski demikian petugas yang dipimpin Kasatpol PP kecamatan Pulogadung Dapot Simanjuntak tetap memaksa mereka naik ke mobil. Soalnya para gepeng itu mengganggu ketertiban. Lia.
Tangerang, sebanyak 300 karyawan PT Kymco Lippo Motor Indonesia (KLMI) meminta perusahaan memastikan nasib mereka. Sebab, sejak dirumahkan pada 11 September 2008 karena perusahaan tidak beroperasi lagi mereka hanya mendapatkan gaji pokok tanpa tunjangan.
Tuntutan itu disampaikan para karyawan KLMI saat berunjuk rasa di Jl. Bulevard Diponegoro (Bunderan Lippo Karawaci), kecamatan kelapa dua Kabupaten Tanggerang, (Rabu 29 April)
Menurut koordinator unjuk rasa, Kabul tidak beroperasinya perusahaan patungan yang didirikan pemegang saham Kwang Yang Motor Co. Ltd (Kymco Taiwan) dan PT Metropolitan Tirta perdana (Lippo Group) pada 1997 lantaran investor asal Taiwan kabur ke negaranya. "Kami datang ke sini karena Grup Lippo memiliki saham", ujar Kabul seraya megatakan, kasus ini telah dilaporkan ke badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPMA) di Jakarta.
Unjuk rasa ratusan buruh ini didukung Federasi Serikat pekerja metal Indonesia (FSPMI) Tanggerang. "Mereka anggota kami, jadi kami wajib membantu ," ujar Wakil Ketua FSPMI kota dan kabupaten Tanggerang Siswo Sujarwo seraya meminta pihak Lippo menyelesaikan masalah yang membelit karyawan PT KLMI ini.
Sesuai anjuran Disnaker Ban Tanggerang, manajemen PT KLMI diminta membayar hak-hak para pekerja selama dirumahkan. Ternyata, kata Kabul, selama tujuh bulan dirumahkan mereka hanya menerima gaji pokok tanpa tunjangan.
Menyikapi tuntutan itu, Corporate Public Relation PT. Lippo Karawaci Tbk Danang Kemayan Jati mengatakan unjuk rasa karyawan Kymco ini salah alamat. Sebab pihaknya tidak mengurusi manajemen perusahaan itu. "Saham Lippo Group yang diwakili PT. Metropolitan Tirta Perdana hanya 25%, selebihnya 75%, milik PT Kwang Yang Motor Co. Ltd". Tegasnya.
Bandung, Tak kurang dari 100 personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di depan Pasar Kosambi, Jalan Ahmad Yani, Selasa (28/4). Tidak ada PKL yang mencoba melawan penertiban itu sehingga Satpol PP leluasa mengangkut gerobak dan tenda.
Penertiban dimulai sekitar pukul 10.00. Ratusan personel Satpol PP yang turun dari truk langsung membongkar tenda dan gerobak, lalu menaikkan ke atas truk. PKL yang menjadi sasaran penertiban tidak berbuat banyak. Mereka hanya berupaya menyelamatkan barang-barang yang tidak diangkut Satpol PP. Bahkan, beberapa PKL ikut membantu Satpol PP mengangkut barang ke truk.
Operasi penertiban ini menimbulkan kemacetan sekitar 300 meter di Jalan Ahmad Yani. Kemacetan baru terurai setelah Satpol PP selesai menertibkan PKL sekitar pukul 12.00.
Dari sana, Satpol PP kemudian bergerak ke Pasar Sederhana untuk menggeler operasi serupa. Tak kurang dari 10 truk berisi tenda, gerobak, dan kursi diangkut Satpol PP dari Pasar Kosambi dan Pasar Sederhana. Beberapa sepeda motor yang diparkir sembarangan di jalan juga diangkut.
Kepala Satpol PP Kota Bandung Ferdi Ligaswara mengatakan, penertiban dilakukan secara intensif selama sebulan terakhir. Sasarannya adalah tujuh titik, yakni Jalan Asia-Afrika, Dalem Kaum, Kepatihan, Dewi Sartika, Otto Iskandardinata, Merdeka, dan sekitar alun-alun. Penertiban juga meliputi enam jalur, yakni Jalan Asia-Afrika, Braga, Pajajaran, Cipaganti, dan Djundjunan.
Menurut Ferdi, aksi ini merupakan penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. "Selama mengganggu ketertiban, PKL akan kami tertibkan," kata Ferdi.
Hanya cari hidup
Ferdi menjelaskan, PKL Pasar Kosambi sebenarnya bisa berjualan di dalam pasar. Sebab, masih banyak kios dan lahan kosong di pasar tersebut. Untuk itu, tidak ada alasan bagi PKL berjualan di trotoar atau di jalan.
Rahmad (36), PKL di Jalan Ahmad Yani, membantah, PKL merusak keterbitan. "Sebenarnya kami hanya mencari hidup, bukan untuk merusak ketertiban. Kalau pemerintah mau menyediakan tempat yang layak dan ramai, kami juga mau menurut," ujar Rahmad.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung Muchsin Al-Fikri mengatakan, keberadaan PKL yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang menjadi dilema bagi Pemkot Bandung. Di satu sisi mereka menjadi katup pengaman ekonomi. Namun, di sisi lain PKL merusak ketertiban karena berjualan di trotoar dan bahkan di lahan yang semestinya untuk jalan.
Penertiban oleh Satpol PP, menurut Muchsin, merupakan salah satu upaya pengendalian PKL. Namun, itu saja belum cukup. "Pemkot Bandung harus bekerja sama dengan pengembang pasar atau supermarket agar mereka memberi lahan khusus bagi PKL. Saya kira langkah ini cukup efektif mengendalikan PKl agar tidak tumbuh liar di pinggir jalan," ujarnya. (MHF)
Sleman, Lima gubuk liar yang berdiri di tepi Jalan Solo, Dusun Tamanmartani, Kalasan, Sleman, dibongkar paksa oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Sleman, Selasa (28/4). Selain tak berizin, gubuk- gubuk itu meresahkan masyarakat karena menjadi lokasi mangkal prostitusi waria dan menjual minuman keras.
Belasan petugas Satpol PP dibantu aparat Kepolisian Resor Sleman sejak pagi telah mendatangi lokasi yang berada di tepi Kali Opak itu dan memulai pembongkaran. Tidak ada perlawanan dari pemilik gubuk yang setiap harinya juga dipakai berjualan jok mobil, stiker, helm, dan warung kelontong tersebut.
Sebelum dibongkar, petugas mengizinkan pemilik mengosongkan barang-barang dari dalam gubuk yang terbuat dari kayu dan bambu itu. "Kami sudah memberi peringatan berkali-kali untuk membongkar bangunan tanpa izin ini, namun tidak pernah dipatuhi. Sekarang, kami terpaksa membongkarnya," kata Kepala Seksi Operasional Dinas Pol PP Sleman Yohanis Parningotan yang memimpin operasi tersebut.
Selain karena tak berizin, Yohanis mengatakan, pembongkaran dilakukan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sekitar yang merasa resah. Pasalnya, pada malam hari, lokasi tersebut sering dipakai sebagai tempat mangkal prostitusi waria dan menjual minuman keras. "Karena itu, kami putuskan untuk bertindak lebih dahulu. Kami takut jika masyarakat nantinya mengambil tindakan sendiri," ujar Yohanis.
Keresahan itu dibenarkan oleh Andi, salah seorang warga Bogem yang tinggal di sekitar lokasi gubuk. Ia mengatakan sudah sekitar setahun aktivitas prostitusi waria dan minuman keras berlangsung di gubuk-gubuk tersebut.
Badrah (67), salah seorang pemilik gubuk yang telah 15 tahun membuka warung di lokasi itu, menuturkan, ia hanya bisa pasrah jika tempatnya berusaha tersebut harus dibongkar. "Saya memang tidak punya izin. Sekarang, saya pindahkan dulu barang-barang dagangan ke rumah sampai dapat tempat baru untuk berjualan," tuturnya. (ENG)
Entikong, Pemeriksaan Lintas Batas RI-Malaysia di Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, menjadi salah satu pintu favorit calon tenaga kerja Indonesia menyeberang ke Malaysia. Petugas perbatasan di Malaysia sangat jarang memeriksa dokumen warga negara Indonesia (WNI) yang masuk ke sana. Kondisi ini merupakan salah satu faktor yang menghambat upaya pencegahan TKI liar.Pemerintah Indonesia bertekad meningkatkan koordinasi antar-instansi untuk mengatasi kendala tersebut.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat mengungkapkan hal tersebut saat meninjau Pos Pemeriksaan Lintas Batas RI-Malaysia di Entikong pada hari Rabu (29/4). Sebelumnya, Jumhur meresmikan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) yang berjarak 3,5 kilometer dari Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) RI-Malaysia.
"Malaysia sangat memudahkan orang kita melintas masuk. Hal ini menunjukkan, Malaysia sangat membutuhkan orang Indonesia untuk bekerja di sana. Yang kami minta, mereka jangan bertindak semena-mena terhadap TKI yang sudah berjasa membangun di sana," ujar Jumhur.
Saat berada di pos pemeriksaan RI, Jumhur mendapat laporan dari petugas imigrasi. Petugas tersebut mengatakan, aparat Malaysia sangat jarang memeriksa dokumen WNI yang masuk ke sana.
Jumhur menegaskan, BNP2TKI telah mendirikan P4TKI untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan dokumen calon TKI. Dengan cara ini, pemerintah berharap jumlah calon TKI yang berangkat tanpa dokumen resmi bisa berkurang secara bertahap. Aktivitas penyeberangan memuncak pada pukul 05.00, saat petugas mulai membuka pintu perbatasan. Biasanya, bus- bus penumpang umum yang berangkat dari Pontianak pu- kul 21.00 sudah tiba di depan pintu sebelum pukul 05.00. Jumlah pelintas di PPLB Entikong mencapai 600 orang per hari.
Wakil Bupati Sanggau Paulus Hadi menyambut positif pendirian P4TKI di Entikong. Hadi berharap, pemerintah pusat dan daerah semakin kuat bersinergi dalam menjalankan pelayanan publik.
Hal senada juga disampaikan pendiri lembaga swadaya masyarakat Anak Bangsa, Arsinah. Aktivis buruh migran yang menjadi tumpuan semua kalangan di Entikong sampai Kuching, Malaysia, apabila ada TKI bermasalah meminta pemerintah lebih serius menjalankan penegakan hukum untuk menghentikan arus masuk TKI tak berdokumen ke Malaysia. (ham)
JAKARTA, BK Pemerintah Indonesia menilai, peran International Labour Organization (ILO) masih minim, terutama dalam konteks peningkatan kesejahteraan pekerja migran. Untuk itu, ILO diminta segera mereformasi sistem terkait kontribusi dan peranan terhadap negara-negara anggota ILO, khususnya negara berkembang. "Selama ini peran ILO masih minim. Belum terasa peran ILO secara internasional, terutama dalam ikut membantu kepentingan negara-negara anggotanya," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/4).
Menurut Erman, sebagai sebuah organisasi pekerja internasional, dalam reformasi sistem tersebut ILO harus mampu mengikuti perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik negara anggotanya. ILO pun, harus mampu melihat kompetensi dari tenaga kerja-tenaga kerja secara global dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di forum dunia, tanpa membedakan apakah negara tersebut tergolong negara maju atau berkembang. "Jangan ada diskriminasi antara negara maju dan negara berkembang, khususnya menyangkut tenaga kerja migran," jelas Erman.
Selain itu, lanjut Erman, ILO perlu memberikan perhatian penuh terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan dan keselamatan kerja (K3), di antaranya terkait masalah standarisasi minimum gaji tenaga kerja migran. "Penentuan gaji memang harus dibedakan per sektor, tapi standar gaji per individu harus disesuaikan dengan standar negara penempatan," ujarnya.
Erman menilai, dalam ILO juga masih tampak adanya diskriminasi soal negara penempatan tenaga kerja dengan negara penerima. Padahal keduanya sama-sama perlu. Mengenai hal ini, ia menekankan perlunya kesetaraan antara negara penempatan dan negara penerima pekerja migran. "ILO juga harus berbicara tentang perilaku para pengguna tenaga kerja migran. Jangan tinggal diam saja melihat pekerja migran disiksa," tegas Erman. O did
JAKARTA, BK Hak politik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri banyak yang terabaikan. Terbukti, dari jumlah lima juta Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN), hanya 1,5 juta yang tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu legislatif yang baru lalu. Ironisnya, tak teraksesnya jutaan TKLN dalam DPT terjadi hanya gara-gara masalah administratif.
Menakertrans Erman Suparno kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/4) mengatakan, dilihat dari kuantitas, setiap tahun jumlah DPT memang selalu meningkat. Di Jedah misalnya, jika pada pemilu 2004 lalu jumlah DPTnya mencapai 45.000, pada pemilu 2009 meningkat menjadi 76.000. Sementara di Riyadh, jumlah DPT pada Pemilu 2004 mencapai 15.000, sedangkan pada Pemilu kemarin meningkat mencapai sekitar 30.000.
"Masalah ini perlu segera dibenahi KPU (Komisi Pemilihan Umum). Karena baik TKI legal maupun ilegal juga punya hak pilih yang sama. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk pemilihan presiden," ungkap Erman.
Khusus untuk Perusahaan Pelaksana Penempatan TKI swasta (PPTKIS), Erman meminta agar para Ketua PPTKIS berperan lebih aktif. "Kami minta partisipasi aktif dari PPTKIS dan mitra kerjanya untuk mendorong semangat TKI dalam melaksanakan hak politiknya, terutama untuk Pilpres yang akan berlangsung Juli 2009," ungkapnya.
Misalnya, bila TKI masih berada di asrama atau menjelang keberangkatan, sudah tentu peran PPTKIS menjadi sangat menentukan dan penting. Sementara bari mereka yang telah berada di luar negeri, maka peran mitra kerja PPTKIS menjadi sangat penting, terutama dalam ikut mensosialisasikan kepada para employer mereka.
Erman menambahkan, selain masalah DPT, dalam upaya meningkatkan perlindungan dan hak-hak TKLN lainnya, kemarin pihaknya bersama beberapa perusahaan pengerah TKI swasta, seperti Himsataki, Apjati, IDEA, dan Ajaspac sepakat akan membenahi masalah asosiasi, memberikan perlindungan hukum dan asuransi, serta peningkatan kualitas PPTKIS. O did
JAKARTA Perbankan nasional diminta untuk meningkatkan program sosialisasi aneka layanan perbankan dan pemanfaatan kemudahan remitansi kepada TKI dan keluarganya, baik yang masih berada di negara penempatan maupun yang tinggal di daerah asal. Sementara untuk TKI yang sudah kembali ke daerah asalnya, pemerintah akan berusaha mengarahkan mereka agar bisa memanfaatkan uang kerjanya untuk modal usaha.
Hal ini ditegaskan Menakertrans Erman Suparno, usai penandatanganan MoU antara Depnakertrans dengan PT Bank Mandiri di Jakarta, Jumat (24/4). Menurut Erman, potensi pemberdayaan ekonomi yang berasal dari TKI dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional sebenarnya sangat besar. Pada 2006 misalnya, jumlah remitansi mencapai 5,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp56 triliun. Pada 2007 meningkat menjadi 6 miliar dolar AS atau sekitar Rp60 triliun. Sedangkan pada 2008 mencapai sekitar 6,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp67 triliun.
Kata Erman, dalam upaya membantu mempermudah pengelolaan keuangan dan remitansi TKI itulah, pihaknya melakukan kerjasama dengan perbankan. Ada beberapa bank yang selama ini memberikan kredit kepada TKI, di antaranya, Bank Mandiri TBK, BPR Kulonprogo, BPR Harta Tana Mas (Jakarta dan Bekasi), BPR Cilacap, BPR NTT, Bank Chinatrust Indonesia, Hua Nan Bank, First Commercial Bank, dan Sunny Commercial.
Menurut Erman, sebagai implementasi dari MoU dengan perbankan, pihaknya mengharapkan perbankan melakukan sosialiasi aneka layanan perbankan yang bisa dimanfaatkan TKI, termasuk sosialisasi ke daerah-daerah yang merupakan kantong TKI. Pemerintah lanjut Erman, juga tetap berkomitmen untuk membantu keberadaan TKI Purna (yang telah habis kontrak) agar bisa mandiri. Keterlibatan pemerintah dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, membuka sistem binaan atau mitra bisnis yang melibatkan bank, pengusaha swasta, dan TKI Purna. Selain itu, diberikan pula kesempatan dan proteksi khusus, berupa subsidi dan sejenisnya, terutama untuk pengusaha kecil agar bisa bersaing memasarkan produksinya.
Bahkan Erman menegaskan, pihaknya secara khusus mendorong pembentukan Paguyuban dan Koperasi TKI Purna. Diharapkan kemandirian TKI purna memberikan kontribusi pada perbaikan ekonomi nasional, yang nantinya berujung pada upaya mengurangi ketergantungan bekerja di luar negeri, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta membuka lapangan kerja baru. O did
JAKARTA, BK Aksi nekat ditunjukkan ratusan buruh wanita dari PT Inkosindo Sukses (IS), Cilincing Jakarta Utara, Senin (27/4) siang. Meski hujan deras mengguyur, mereka tetap menggelar aksi demo di depan Kantor Departemen Tenaga Kerja, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Mereka berniat mengadukan nasib mereka, sebagai korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang hingga kini belum mendapatkan pesangon, kepada Menakertrans Erman Suparno.
Terpaan air hujan serta banjir setinggi lutut yang menggenangi jalan tepat di depan Depnakertrans tak menyurutkan tekad mereka untuk terus berorasi. Bahkan, mereka memilih untuk tetap duduk di tengah banjir, meski ada di antara sebagian rekannya yang kejang-kejang akibat tidak kuat menahan dingin.
"Kami akan terus menggelar aksi demo, sampai pemerintah memberi kejelasan tentang nasib kami. Bahkan, kami dan anak-anak yang dibawa ini bersedia nginap di halaman kantor Depnakertrans ini," tegas Marni, salah seorang pendemo kepada Berita Kota di Jakarta, Senin (27/4).
Marni dan rekan-rekannya mengaku kecewa, karena Menakertrans yang hendak mereka temui, ternyata sedang tidak ada di tempat. "Kami datang lagi ke sini, karena saat demo minggu lalu Menakertrans menjanjikan akan menemui kami, Senin ini. Tapi, janji ternyata tinggal janji. Karena ternyata, hari ini pak menteri ternyata tak ada di tempat. Mana janjinya?" tukas Marni.
Menurut Marni, perusahaan garmen yang dikomandani Ibu Stacy Hermijanto, warga Singapura, telah menutup operasinya sejak Desember 2008. Pesangon yang diberikan perusahaan ternyata hanya 20% dari ketentuan yang tersurat dalam UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Kalau dirata-rata, 20% itu mungkin jumlahnya hanya sekitar Rp2 juta. Padahal status kami yang karyawan ini banyak yang sudah bekerja puluhan tahun di perusahaan itu. Jelas, ini melanggar ketentuan pesangon yang telah diatur dalam UU tentang ketenagakerjaan. Apalagi status kami di sini adalah karyawan tetap, bukan tenaga kerja kontrak,' jelasnya seraya menambahkan, pesangon itu dibutuhkan untuk dijadikan modal usaha. O did
JAKARTA Untuk pelatihan sekitar 4.000 korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penganggur, Jamsostek mengalokasikan dana sekitar Rp4 miliar. Dana itu di luar anggaran yang disiapkan buat beasiswa anak peserta, bantuan kredit uang muka kepemilikan rumah, serta dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) lainnya.
"Tahun ini kami sudah meminta agar anggaran buat pelatihan itu ditambah, namun belum dipastikan apakah kemudian ditambah menjadi lebih dari Rp4 miliar atau tetap. Karena sampai saat ini belum ada keputusan pasti," ungkap Direktur Perencanaan Pengembangan dan Informasi (Dirembang) Jamsostek HD Suyono kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/4).
Menurut Suyono, anggaran itu tak diberikan kepada perseorangan, tapi melalui lembaga atau institusi tertentu, seperti Balai Latihan Kerja (BLK) atau beberapa tempat kursus. Yang jelas, setiap peserta pelatihan akan langsung ditempatkan bekerja. "Program ini jelas sangat membantu pemerintah untuk bisa mengurangi jumlah pengangguran atau korban PHK yang masih belum punya pekerjaan," katanya.
Ia menambahkan, untuk mendapatkan anggaran itu, setiap calon peserta pelatihan bisa mengajukan proposal ke kantor cabang Jamsostek yang ada di wilayah masing-masing. Kantor cabang kemudian berkoordinasi dengan kantor pusat untuk menentukan berapa dana yang bisa diberikan kepada setiap calon sesuai jumlah anggaran yang disediakan Jamsostek. "Tak semua permintaan itu dipenuhi semua. Kantor Pusat yang nanti akan memberikan kepastian jumlah dana yang akan diberikan ke setiap daerah, yang mengajukan bantuan dana pelatihan tersebut," tegasnya. O did
KESERIUSAN petugas Satpol PP Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat menertibkan kawasan Grogol dari pedagang kaki lima (PKL) patut mendapat acungan jempol. Buktinya selama enam bulan belakangan, PKL di depan Gedung Universitas Trisakti, Tarumanegara, kolong Jl S Parman, hingga Mal Citraland yang biasanya dikuasai PKL, kini sudah bersih. Pedesterian yang biasanya dipenuhi PKL, kini bisa dilalui pejalan kaki dengan mudah.
"Guna menjaga kawasan itu agar tidak lagi dikuasai PKL setiap hari kami menerjunkan 40 personel secara bergantian. Tindakan itu ternyata ampuh, sehingga PKL tidak kembali menggelar dagangannya," ujar Wakil Camat Grogol Petamburan Zery Ronazi, Jumat (24/4).
Zery menambahkan, mengantisipasi PKL supaya tidak kembali, jajarannya rutin menyebar personel. Selain melakukan kontrol dengan cara berkeliling juga melakukan penjagaan dan menginstruksikan anggota bertindak tegas apabila ada PKL yang nekat menggelar dagangannya. "Petugas harus tegas, langsung angkut gerobak milik PKL yang nekat menggelar dagangan," tegasnya. Sesuai komitmen, untuk menjaga lingkungan tersebut bersih dari PKL, tandas Zery, pihaknya akan terus melakukan penjagaan. O oan
JAKARTA, BK Sudin Perhubungan Jakarta Selatan menggelar pembersihan lima terminal yang ada di wilayah itu. Pembersihan terhadap Terminal Blok-M, Ragunan, Pasarminggu, Manggarai, dan Lebakbulus dilakukan lantaran semrawut dan kumuh. Selain memfokuskan pembersihan infrastruktur pendukung terminal, seperti taman dan saluran, petugas juga akan membersihkan pedagang kakilima (PKL) dan preman yang akan dimulai awal Mei mendatang.
"Ini yang pertama kali dilakukan. Tujuannya untuk memberi rasa nyaman bagi masyarakat sebagai pengguna terminal. Terminal yang dibersihkan jumlahnya ada lima, tetapi dihitung enam karena Terminal Lebakbulus dihitung dua terminal yang berfungisnya sebagai terminal dalam kota dan terminal antarkota antarprovinsi (AKDP). Kegiatan aksi kebersihab ini melibatkan petugas area terminal dan TNI dari Resimen Zeni Tempur (Denzipur) Jagakarsa," jelas Kasudin Perhubungan Teddy Sutisna, Jumat (24/4).
Sementara itu, Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Mardanus Pasaribu mengungkapkan, pembersihan terminal dilakukan tidak hanya pada bagian transit bus. Tapi juga pada bagian saluran air yang kotor ataupun toilet yang banyak coretan, sehingga tidak sedap dipandang mata. "Jika hanya sekadar kotor akan kita bersihkan dengan air. Tapi, jika tembok toilet dan terminal penuh coretan akan dilakukan pengecatan," jelasnya.
Selain membersihkan area terminal, Mardaus menegaskan, bakal menggelar penertiban PKL di sekitar area terminal. "Copet pun kalau ada akan kita tindak. Setidaknya kegiatan membersihkan terminal membuat mereka tidak berani beroperasi di dalam area terminal," tegasnya.
Rencana itu mendapatkan dukungan dari Kasatpol PP Jakarta Selatan Jurnalis. "Warga sudah lama resah dengan tindakan premanisme. Karena itu kami akan membantu menertibkan keamanan dalam terminal. Pihak kami akan bekerjasama dengan Polres Jakarta Selatan untuk menertibkan keadaan terminal," ujarnya O brn
JAKARTA, BK Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kesehatan warga tidak mampu tak seiring dengan semangat pelayanan manajemen rumah sakit umum daerah (RSUD). Selama ini warga tidak mampu belum mendapatkan pelayanan optimal meski telah dijamin pemerintah melalui surat keterangan tidak mampu (SKTM).
Persoalan itu dikeluhkan warga Kelurahan Kapuk kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada acara monitoring dan evaluasi pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di RW 03, Jl Kali Irigasi Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, Jumat (24/4).
Menurut Haryanti (40), warga RT 12/13 Kapuk, beberapa bulan lalu saat dirinya hendak berobat ke RSUD Cengkareng ditolak secara halus. Paramedis berkilah seluruh ruangan telah penuh. Apalagi ruangan rawat inap kelas III. Padahal, menurut pengakuanya, jumlah pasien tidak seperti yang diungkapkan salah satu staf RSUD.
"Kalau ada yang mau berobat pakai kartu (SKTM) pasti ditolak dengan alasan ruang perawatan penuh. Termasuk saya juga pernah. Padahal saya sudah meminta surat pengantar dari kelurahan, tapi tetap saja ditolak," ujarnya yang diamini sejumlah warga lain. Bahkan, untuk menggungkapkan kekesalannya warga menyoraki Direktur RSUD Cengkareng saat memberikan penjelasan.
Keluhan warga diakui Ketua PKK Kelurahan Kapuk Endang. Ia mengungkapkan, selama ini banyak warga Kapuk khususnya, pemegang kartu SKTM ditolak saat akan berobat di RSUD Cengkareng. Akibatnya, muncul tudingan miring ditujukan kepada rumah sakit milik peprov itu, mulai dari pengelolaannya tidak bagus, pilih-pilih pasien, hingga menyebutkan RSUD Cengkareng milik swasta.
Sayang, Fauzi tidak banyak berkomentar. Dia hanya berpesan kepada warga tidak mampu supaya mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan sebelum menderita sakit. Sehingga saat mereka jatuh sakit dan membutuhkan pengobatan tidak kerepotan. "Kalu soal itu biar direkturnya saja yang jawab, kebetulan juga ada di sini. Tapi yang paling penting, saya berpesan bagi warga tidak mampu jangan sampai baru menpersiapkan dokumen saat sudah sakit parah, karena akan sangat merepotkan," ujarnya.
Walau demikian, Direktur RSUD Cengkareng Nur Abadi membantah disebutkan pihaknya menolak memberikan pelayanan kepada pemegang SKTM. "Kita tidak pernah berniat menolak pasien yang berobat. Tapi kebetulan kapasitasnya memang terbatas," kilahnya. O nga
SATUAN Polisi Pamongpraja (Satpol PP) Jakarta Pusat harus mengeluarkan tenaga ekstra saat menggelar penertiban terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terdiri dari joki tree in one, pengemis, dan gigolo. Pasalnya, saat hendak dijaring mereka kabur sehingga terjadi aksi kejar-kejaran.
Joki 3 in 1 Ditangkap Kasatpol PP Jakpus Idris Priatna mengatakan, pada Jumat sekitar pukul 00.00 jajarannya yang tengah kumpul di Monas memperoleh informasi jika tim yang bertugas melakukan penyamaran telah berhasil menjaring tujuh gigolo di kawasan Lapanganbanteng. Informasi itu langsung ditindaklanjuti dengan aksi penjemputan.
Saat petugas berbaju resmi tiba di lokasi tim penyamar menyerahkan hasil tangkapannya. Tapi langkah tersebut ternyata tak mudah. Sejumlah gigolo yang akan digelandang ke kantor untuk didata tiba-tiba lari kocar-kacir. "Petugas pun berusaha menangkap dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Beruntung tujuh gigolo berhasil ditangkap kembali. Semuanya langsung didata, dan dibawa ke Panti Sosial Cipayung," katanya.
Siang harinya, kata Idris, tim yang sama kembali melakukan penyisiran. Kali ini sasarannya adalah joki tree in one yang kabarnya, kerap melakukan pemerasan kepada pengguna jasanya. "Kita banyak memperoleh kabar, joki tree in one kerap melakukan pemerasan. Karena itulah penyisiran dilakukan sesuai Perda No 8/2007 tentang Ketertiban Umum," ungkapnya.
Sebagaimana penertiban Gigolo, penertiban yang digelar sekitar pukul 08.00 juga diwarnai aksi kejar-kejaran. Beruntung 26 joki yang tengah menunggu mangsa di Jl Veteran, Jl Hayam Wuruk, dan Jl Imam Bonjol, berhasil ditangkap tanpa perlawanan. "Para PMKS yang berhasil terjaring juga banyak yang marah-marah. Tapi hal itu biasa terjadi. Nggak mungkin ada yang rela jika ditangkap," jelas Idris.
Selain joki, dalam kegiatan tersebut juga berhasil ditangkap tiga orang pengemis yang tengah tidur di pelataran Masjid Istiqlal. "Jumlah seluruh PMKS yang kita jaring mencapai 36 orang yang disisir dari Jl Hayamwuruk, Jl Latuharhari, Jl Imambonjol, Jl Veteran, Jl Pos, Jl Wahidin, Jl Lapanganbanteng, dan Jl Soetomo. Seluruh hasil tangkapan itu diserahkan kepada Sudin Sosial untuk dikirim ke Panti Sosial Kedoya Jakarta Barat," katanya. O amh
BANDUNG-Hingga kini masih ada 3 juta keluarga yang dikategorikan miskin di Provinsi Jawa Barat (Jabar). Selama ini mereka menjadi penerima beras untuk masyarakat miskin (raskin). Selain itu, di Jabar juga masih banyak penduduk yang belum menikmati air bersih dengan persentase 50%. Kondisi tersebut diungkap Gubernur Jabar Ahmad Heryawan saat bertemu dengan para pengusaha, Kamis (23/4) malam. Pada kesempatan itu gubernur meminta para pengusaha di Jabar turut membantu pengentasan kemiskinan. Saat ini, katanya, ada tujuh kawasan industri di Jabar. Seandainya pengusaha di daerah itu menyisihkan keuntungannya untuk pembangunan masyarakat sekitar akan sangat membantu pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Bantuan pengusaha juga bisa diarahkan untuk rehabilitasi 20 ribu ruang kelas.
Sebanyak 19 wanita PSK dijaring aparat Satpol PP Kabupaten Bogor. Seorang dari mereka mengaku mantan istri Camat Cisarua. Seorang wanita lainnya tengah hamil enam bulan.
TEKAD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memberantas praktik prostitusi di wilayahnya sepertinya ditanggapi dingin oleh para pekerja seks komersial (PSK). Indikasinya, setelah tempat-tempat yang dianggap sarang prostitusi ditertibkan dan dibongkar, para wanita PSK makin nekat menjajakan diri di tempat-tempat umum.
Meski begitu, Pemkab Bogor tidak membiarkan prostitusi liar tersebut tetap berlangsung. Untuk itu, pascapenertiban warung remang-remang (warem) di Kecamatan Kemang dan Parung dan komplek prostitusi di tempat lainnya, aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali ditugaskan untuk 'menumpas' kemaksiatan itu dengan menggelar razia, Sabtu (25/4) malam. Dalam razia yang digelar di wilayah Kemang, aparat Satpol PP Kecamatan Kemang menjaring 19 wanita PSK yang mulai menjajakan diri lagi di jalan-jalan umum. Para wanita PSK itu diduga 'wajah lama' yang sebelumnya biasa mangkal di sejumlah warem. Setelah warem dibongkar mereka mulai mencari mangsa di jalan-jalan.
Mereka yang terjaring kemudian digiring ke Kantor Camat Kemang. Ketika didata dan dimintai keterangannya, seorang wanita memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan para petugas Satpol PP. Wanita muda bernama Ine (23) mengaku sebagai mantan istri Camat Cisarua terdahulu. Namun, aparat Satpol PP tak menghiraukan pengakuan warga Pamijahan, Kabupaten Bogor itu dan tetap memperlakukan sama dengan wanita lainnya.
Selain itu, aparat Satpol PP juga menjaring Kristin, yang mengaku tengah hamil enam bulan. Wanita ini terjaring ketika sedang mangkal di tepi jalan menunggu pria hidung belang yang mengajaknya berkencan.
Dalam operasi yang melibatkan 30 petugas Satpol PP Kecamatan Kemang dan Polsek Kemang, aparat gabungan bergerak menyisir Jl Raya Kemang-Bogor sejak pukul 23.00. Dalam operasi itu, petugas menjaring satu per satu wanita yang diyakini berprofesi PSK karena mangkal di sepanjang Jl Raya Kemang-Bogor, Kecamatan Kemang. Hingga berakhirnya razia, petugas gabungan menjaring 19 wanita.
Jumlah wanita PSK yang terjaring dalam razia pada malam itu dianggap sedikit jika dibanding dengan jumlah PSK yang biasa mangkal di beberapa tempat di wilayah Kemang, terutama di warem-warem sebelum dibongkar. Sebab itu, petugas menduga rencana operasi ini bocor, sehingga para PSK memilih bersembunyi ketika para petugas datang.
Kecurigaan itu antara lain diungkap Wiwik Suwardi Ningsih, staf Trantib Kecamatan Kemang. Menurut dia, sebelum razia berlangsung, ia memantau keberadaan para PSK pada malam itu. "Menurut hitungan saya jumlah PSK yang mangkal di jalan lebih dari 30 orang. Ternyata yang tejaring hanya 19 orang. Saya curiga operasi ini bocor duluan," jelasnya.
Sementara itu, Camat Kemang Teddy Pembang menjelaskan, operasi ini dilakukan untuk menjalankan program Pemkab Bogor yang menginginkan wilayahnya bersih dari praktik maksiat. Semua wanita PSK yang terjaring razia itu, kata Teddy, akan langsung dikirim ke panti rehabilitasi sosial di Pasar Rebo, Jakarta Timur, untuk diberi pembinaan.
Razia PSK juga dilakukan aparat Polsek Megamendung. Namun, operasi yang dipusatkan di kawasan Gang Semen, Gadog, Megamendung, itu gagal karena polisi hanya menjaring dua wanita yang diduga PSK yang menunggu pelanggan di sebuah vila. Padahal, setiap malam biasanya banyak sekali wanita PSK yang mangkal di kawasan itu. Rencana razia ini pun diduga bocor.
BEKASI Untuk mewujudkan rencana penurapan dan pelebaran Kali Bekasi, lebih kurang 100 unit bangunan rumah warga di sisi kali tersebut harus digusur. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan memberi santunan atau uang kerohiman kepada pemilik rumah.
Menurut Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Tjandra Utama, Senin (27/4), meski bangunan warga berada di Garis Sempadan Sungai (GSS), namun karena mereka telah bertahun-tahun tinggal di tempat itu, Pemkot sedang mempertimbangkan besaran uang kerohiman yang akan diberikan kepada pemilik bangunan. "Jumlahnya masih dibahas. Yang pasti akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," jelasnya.
Tjandra berharap, agar proyek itu bisa segera dilaksanakan dan selesai tepat waktu, warga tidak perlu mempersoalkan besarnya uang kerohiman dari Pemkot Bekasi. Selain bukan sebagai tempat tinggal, penurapan dan pelebaran kali yang akan dilakukan untuk mengantisipasi luapan banjir. "Jika Kali Bekasi diturap dan diperlebar, persoalan banjir yang selama ini kerap mengantui warga, akan teratasi," jelasnya.
Selain diturap dan diperlebar menjadi 50m, terang dia, di sisi kali sepanjang 1,4km itu akan dibangun jalan raya. Kelak jalan itu menjadi alternatif yang mengakses ke pintu air di Jl Hasibuan hingga jembatan di Jl Ir Juanda, Bekasi.
Proyek yang menghabiskan dana Rp148 juta itu, kata Tjandra, dibiayai pemerintah pusat dari APBN. Pemkot Bekasi hanya dibebani tanggung jawab membebaskan lahan di sekitar Kali Bekasi. "Jika lokasi tersebut sudah bersih dari bangunan milik warga, pekerjaan akan dimulai. Kami berharap adanya kerja sama yang baik antara warga dan pemerintah daerah," katanya.
DEPNAKERTRANS menghentikan sementara pelayanan (skorsing) atas delapan agen tenaga kerja asing (TKA) Kuwait yang dinilai memindahkan TKI yang direkrutnya ke Suriah. Surat skorsing bertanggal 22 April 2009, ditandatangi Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Depnakertrans I Gusti Made Arka atas nama Menakertrans Erman Suparno.
Surat ditujukan kepada Dubes Kerajaan Kuwait di Jakarta, Menlu RI, Up. Dirjen Protokol dan Konsuler RI dan Dubes RI di Kuwait. Depnakertrans mengacu pemberian hukuman skorsing itu setelah memperhatikan berita faksimili Kedubes RI di Kuwait No.RR-044/KUWAIT/ IV/2009 bertanggal 02 April 2009 perihal Penghentian Sementara Legalisasi PK Agensi Fadel Al Sharaf Ashkanani (Kuwait).
Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) M Yunus Yamani menyambut gembira atas skorsing terhadap agen TKA Kuwait yang menyimpang dan membahayakan keselamatan TKI itu. "Dengan hukuman skorsing, Indonesia sudah bertindak tegas dalam melindungi warganya," kata Yunus. Di sisi lain dia juga mengingatkan, KBRI Kuwait hendaknya juga mencabut hak istimewa yang diberikan Kepada Kuwait Union of Domestic Labor Offices (KUDLO) untuk mengurus PK di perwakilan RI di negeri teluk itu. "Tak hanya dalam mengurus PK, KUDLO juga diberi hak istimewa untuk mengurus TKI bermasalah di penampungan KBRI.Untuk itu kami meminta KBRI mencabut hak istimewa itu dan segera memulangkan TKI bermasalah di KBRI ke tanah air," kata Yunus.
BANDUNG—Sebanyak 20 warga jompo di Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, menerima dana bantuan langsung tunai (BLT) dari petugas kantor pos, Senin (27/4). Dari jumlah itu, 17 warga menerima BLT di rumah Ny Suryamah, Ketua RW setempat, sedangkan uang BLT untuk tiga orang lainnya yang sedang sakit diantar ke rumah masing-masing oleh petugas kantor pos. Manajer Komunikasi Perusahaan Pos Indonesia R Joesman Kartaprawira menyatakan, hal itu dilakukan karena para jompo itu tidak sanggup datang ke Kantor Pos Soreang. Sementara itu, petugas Kantor Pos Soreang sempat mengalami kesulitan dalam pembagian dana BLT di Kecamatan Kutawaringin. Penyebabnya, banyak warga penerima dana BLT yang KTP-nya tidak sesuai hasil verifikasi Kantor Pos. Hakl itu terjadi karena Kecamatan Kutawaringin merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Soreang.
JAKARTA Sebanyak 25 warga RW 13 Kelurahan Cakung Timur mendatangi Kantor Walikota Jaktim, Senin (27/4). Mereka mendesak aparat terkait segera membongkar puluhan bangunan liar yang berdiri di atas lahan fasilitas sosial (fasos) di lingkungan Perumahan Taman Pulogebang.
Kedatangan warga dipimpin anggota Dewan Kelurahan (Dekel) Cakung Timur Guspar. Mereka diterima Sekko Arifin didampingi Asisten Pemerintahan Husein Murad serta Kasatpol PP T Surbakti. "Kami sudah tujuh kali melaporkan masalah ini mulai dari kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota tetapi tidak juga ada tindakan," kata Guspar.
Menurut Guspar, warga yakin bahwa lahan seluas 1.000m2 tersebut merupakan fasos sebagai sarana olahraga bagi warga yang disediakan pengembang pada 1995 lalu. "Karena pengembang tidak segera membangun, akhirnya dimanfaatkan sebagai hunian liar yang kini kian menjamur," jelas Guspar.
Dia meminta aparat terkait segera menertibkan bangunan liar tersebut. Sebab, selain tanpa izin warga hunian liar itu membuat kawasan menjadi kumuh.
Arifin membenarkan lahan tersebut merupakan fasos untuk penghuni perumahan. "Sudah ada berita acara penyerahannya ke Pemda DKI pada 3 April 1995 dengan No 2147/-1.778.53," katanya.
Namun untuk melakukan pembongkaran, Arifin menyatakan harus melalui prosedur. Yakni melayangkan surat peringatan (SP) I, II, III, surat perintah bongkar (SPB). "Untuk SP I akan kami berikan hari ini juga. Saya minta warga bersabar sebab pasti akan kami tertibkan," kata Arifin.
JAKARTA Gizi buruk masih menghantui warga Ibukota. Itu sebabnya untuk menekan gizi buruk, Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, membangun Kedai Balitaku yang menyediakan makanan siap saji dengan harga murah.
Kedai yang berlokasi di RW 08 ini diresmikan Wakil Ketua Tim Penggerak (TP) PKK DKI Jakarta Endang Prijanto, Senin (27/4). Menurut Endang, Kedai Balitaku merupakan upaya menekan kerawanan gizi buruk bagi warga tidak mampu. "Sebenarnya konsep tersebut konsep lama. Wacana pembangunannya direncanakan November lalu. Mengingat hari ini merupakan hari gebyar posyandu maka kedai balitaku saya resmikan," kata Endang.
Di dalam kedai ini, kata Endang, disediakan makanan seperti makaroni campuran sayuran dan daging, bubur ayam, jus buah, kue keju campur kacang dan susu dengan harganya Rp500 hingga Rp2.000 per porsi.
Dalam kesempatan itu, Endang sempat menjual aneka jajanan kepada ibu-ibu. Secara sigap dan tanpa sungkan, Endang menuturkan khasiat makanan yang akan dijual kepada ibu-ibu. "Ayo bu beli buburnya. Nilai gizinya sangat baik untuk anak-anak," katanya.
Sedang Lia Widianti Koordinator Gizi Balita Puskesmas Tugu Utara menjelaskan, upaya perbaikan gizi balita tak lepas dari peran masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. "Program perbaikan gizi mengalami peningkatan signifikan. Tahun lalu, dari 3.342 Balita di Tugu Utara, ada 155 Balita di Bawah Garis Merah (BGM), 230 BGT (Bawah Garis Tengah), dan delapan balita gizi buruk," katanya. Namun setelah kedai ini diluncurkan pada April 2009, penanganan BGM menurun jadi 58 balita, BGT menjadi 155, dan gizi buruk menyisakan tiga balita.
PURWAKARTA - Unit Buru Sergap (Buser) Polres Purwakarta mengamankan 25 Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Cirebon dan Majalengka, pagi tadi di pintu Tol Kopo. Mereka terpaksa digiring ke mapolres lantaran tanpa dilengkapi dokumen resmi untuk bekerja di luar negeri.
Para TKW dengan menumpang bus umum Madona Nopol E 7676 H jurusan Jakarta-Kuningan itu dicegat polisi saat hendak memasuki Gerbang Tol Cikampek sekitar pukul 05.00 WIB. Sontak saja seisi penumpang yang rata-rata berusia 17-39 tahun tersebut dibuat kaget. Bahkan, beberapa di antaranya menolak dibawa ke mapolres lantaran hanya sebatas menumpang.
Kecurigaan polisi para TKW ini illegal kian kuat setelah diminta dokumen keberangkatan, tak satu pun bisa menunjukannya. Sehingga petugas langsung menggiringnya ke Mapolres untuk dimintai keterangan.
Pada saat pemeriksaan di Ruang Unit I Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) terungkap bahwa keberangkatan mereka ke luar negeri melalui PT Asami Ananda Mandiri yang berlamat di Jalan Hankam No 07 Jatisampurna Bekasi. Negara tujuan mereka juga beragam, di antaranya Kuwait, Saudi Arabia, dan Jordania.
Sampai menjelang siang, puluhan TKW ini di tampung di barak Dalmas yang berada di sebelah timur Mapolres. Begitu pula bus ikut dimanakan sebagai barang bukti.
Kapolres Purwakarta AKBP Hendro Pandowo melalui Kasat Reskrim AKP I Putu Yuni Setiawan mengatakan, pengamanan TKW ini secara cepat dilakukannya begitu mendapat informasi sekitar pukul 03.00 WIB. Para TKW ini berangkat dari Cirebon dan Majalengka diperkirakan Senin dini hari.
"Kami masih melakukan penyelidikan dan berusaha menghubungi pihak sponsor dan perusahaannya di Bekasi. Sampai siang ini belum ada konfirmasi dari mereka. Kita sebatas ingin memastikan apakah 25 TKW ini dilengkapi dokumen resmi atau tidak,"kata Putu.
Dalam pemeriksaan, lanjutnya, kemungkinan bakal menghadirkan unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat. Sebagai pijakannya jajaran kepolisian berpartokan pada UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Sementara itu, salah seorang TKW Siti Fatimah (17), warga RT 04/02 Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon mengaku tidak tahu sama sekali soal dokumen. Tadinya remaja belia ini hendak mendulang Real di Saudi Arabia. Sehingga sehabis tamat SMP berangan-angan ingin menjadi TKW.
"Saya tidak tahu masalah dokumen. Tadinya saya akan berangkat ke Jakarta menggunakan mobil pribadi bersama sponsor. Berhubung penuh maka bareng dengan TKW lain menumpang bus," ujar Siti sambil tertunduk lesu. (Asep Supiandi/Koran SI/fit)
Kebumen - TKW korban penganiayaan majikanya, Eka Triyulianti yang bekerja sebagai PRT di Singapura datang di RSU PKU Muhammadiyah dalam keadaan koma dan mengalami luka parah. Tulang belakangnya patah dan remuk.
"Dilihat dari lukanya, korban yang datang kesini dua hari lalu mengalami kompresi atau patah tulang paling banyak di bagian tulang belakang akibat benturan keras berkali-kali. Sehingga tulang belakang korban mengalami kompresi (semi remuk), tegas dokter RSU PKU Muhammadiyah Kebumen, Kartika Saridewi, yang mengawasi dan memeriksa korban kepada detikcom, Sabtu (24/4/09) di ruang kerjanya.
Selain luka tulang belakang yang cukup parah, leher korban juga mengalami penyempitan dan perusakan saluran pernafasan. Sebab, koma berkepanjangan korban mengakibatkan korban harus mendapat pertolongan pernafasan lewat leher dan kemudian masuk ke tenggorokan.
"Alat bantu pernafasan yang menurut pengakuan orangtuanya dipasang dari Singapura sampai ke Indonesia inilah yang membuat korban mengalami kerusakan saluran pernafasan di leher dan tenggorokanya," tegas Saridewi.
Untuk kesembuhan, dokter Sari tidak dapat memastikan bisa dalam waktu berapa lama korban bisa sembuh total. Selain kondisi fisik, kondisi kejiwaan korban menurut Saridewi lebih penting.
"Saya melihat secara kejiwaan korban sangat trauma dan mengalami tekanan yang sangat besar dari oranglain. Sebab, korban terlihat masih sangat trauma dan sangat berhati-hati bila berdekatan dengan seseorang," tegas Saridewi tadi.
Kuala Lumpur (ANTARA News) - Dua WNI, satu laki-laki dan perempuan, ditemukan meninggal dunia di lokasi terpisah dengan cara mengerikan, demikian media massa Malaysia, Minggu.
Seorang buruh bangunan bernama Astafi dan berumur sekitar 30 tahun, ditemukan mati dalam keadaan anggota badan yang sulit dikenali sekitar jam 11 siang, Sabtu, di lokasi pembangunan perumahan mewah, Kiara View Mont Kiara.
Menurut kepala polisi Brickfield, Kuala Lumpur, Wan Abd Bari Wan Abdul Khalid, korban ditemukan rekan-rekannya dalam keadaan kritis dan luka parah dan ketika ambulan membawanya ke rumah sakit Astifa meninggal dunia .
Rekan-rekan korban berlarian begitu polisi samapai karena diduga enggan memberikan keterangan yang bisa ditahan sementara di kantor polisi.
Di tempat berbeda, satu mayat wanita dengan identitas WNI juga ditemukan tewas dalam keadaan bugil di atas kasur rumahnya di Plaza Sri Sinar, Segambut, Selangor, Sabtu.
Majikannya pertama kali menemukan korban, pada Sabtu sekitar jam 17. Korban adalah tukang cuci, kata kepala polisi Sentul, Kuala Lumpur, Zakaria Pargan, demikian kantor berita Bernama.
Berdasarkan pemeriksaan polisi, korban dibunuh setelah ditusuk dari rusuk kirinya.(*)
JAKARTA - Diduga masih banyak anak di bawah umur korban perdagangan manusia atau human trafficking yang dipaksa bekerja menjadi pelacur di Malaysia.
Hal itu terungkap dari pengakuan Sinta (15) bukan nama sebenarnya yang merupakan korban human trafficking dan berhasil dibebaskan aparat sehingga bisa pulang bertemu orangtuanya.
Menurut Sinta, selama berada di penampungan di Malaysia menyaksikan ratusan anak seusianya yang bernasib sama. "Mungkin ada 150 anak yang ada di penampungan," ujarnya saat berada di kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak yang mempertenmukan dengan orangtuanya, Senin (9/2/2009).
Atas kejadian yang menimpanya itu, Sinta berharap pemerintah memperhatikan anak-anak korban human trafficking. Pasalnya, ia sendiri mengalami guncangan yang hebat karena harus bekerja dan menerima perlakukan yang tidak manusiawi.
Saat ini, Sinta masih menjalani rehabilitasi baik fisik maupun psikologis karena mengalami gangguan akibat pengalaman buruk yang dialaminya.
Saat ditanya apa yang mendorong keberaniannya mengungkap kasus tersebut, menski banyak mendapat ancaman? Dia mengatakan hal itu demi menjaga harkat dan martabat anak Indoensia yang menjadi korban. "Saya tidak mau warga Indonesia dilecehkan. Oleh sebab itu, saya berani mengungkap kasus ini," tuturnya.
Santi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantunya, terutama untuk pendamping dari Yayasan Anak Bangsa yang memberikan dukungan moral dalam mengungkap kasus tersebut. (Isfari Hikmat/Sindo/ram)
JAKARTA - Kerjasama perihal trafficking antara Indonesia dan Malaysia masih cukup sulit terealisasikan. Indonesia dan Malaysia belum dapat menyamakan persepsi untuk memberantas tindak pidana perdagangan manusia ini.
"Kasus ini kan agak kurang menguntungkan bagi Malaysia," ujar Dir I Keamanan dan HubunganTransnasional Mabes Polri, Brigjen Pol Badrudin Haiti, kepada wartawan, Jumat 6 Februari.
Dijelaskan olehnya, TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang ilegal dipekerjakan dan diperlakukan tidak manusiawi di Malaysia. Negeri jiran itu berkilah dan mengatakan kalau TKI tersebut melakukan pelanggaran terhadap keimigrasian karena masuk secara ilegal.
Namun demikian, Indonesia tetap menganggap itu sebagai suatu tindakan eksploitasi dan masuk dalam kegiatan tindak pidana perdagangan manusia.
"Sementara untuk kerja sama harus ada persamaan persepsi, tidak bisa kalau kita saja. Kalau tidak satu persepsi, akan sulit," tegas Badrudin.
Perihal ?Bapak Ayam' atau Samseng di Malaysia, menurut dia, kedatangan Kapolri ke Malaysia beberapa waktu lalu memang ada kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan Malaysia dalam hal ini. Namun, sejauh ini baru ada join statetment saja.
"Join statement sudah, tetapi perlu ada SOP (Standar Operation Procedure), itu yang harus dirumuskan dulu," tutupnya.
Perlu diketahui, kepolisian ,menemukan modus penjualan orang disertai penculikan dalam pengiriman kasus TKI ilegal asal Lampung dan sekitarnya yang dipaksa untuk menjadi pekerja seks di Kuching, Sarawak beberapa waktu lalu.
Kasus tersebut terungkap setelah salah satu korban berinisial SS melarikan diri dan melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. (nov)
JAKARTA - Menanggapi adanya korban perdagangan manusia (Trafficking) yang dilepas oleh pihak Malaysia melalui perbatasan Entikong Kalimantan Barat, memancing Mabes Polri melakukan kunjungan ke Kuching, Sarawak, Malaysia.
Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Polisi Susno Duadji mengatakan, demi mencegah maraknya jual beli manusia (trafficking) di perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, Polri terus menyiagakan anggotanya di sejumlah titik, seperti di Entikong dan empat pintu perbatasan lainnya di Kalimantan Barat.
"Kami menitipkan tanggung jawab polisi yang di perbatasan langsung. Karena Indonesia berbatasan langsung dengan Brunei dan Malaysia," ujarnya kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (27/1/2009).
Susno menegaskan, sebagai orang yang diselundupkan dan dijual, tentu mereka adalah sebagai korban perdagangan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Protokol Palermo yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tentang Trafficking in Person, bahwa yang perlu dihukum adalah penjual dan penyelundup, bukan orang yang dijual atau diselundupkan.
"Karena korban, dia tidak boleh dihukum. Justru dibantu dan diberi kemudahan," pungkas Susno. (amr) (nov)
Jakarta (BCZ) Sebanyak 14 orang Warga Negara Indonesia (WNI) menghadapi ancaman hukuman mati di Arab Saudi. Mereka harus menjalani hukuman itu akibat sejumlah tuduhan kasus pembunuhan yang dituduhkan oleh pengadilan Kerajaan. Sebagian besar dari mereka adalah para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Sampai saat ini mereka berada di sejumlah penjara di dan terancam qishash (hukuman mati pancung, Red)," kata Konsul Jenderal RI di Jeddah, Gatot Abdullah Manshur.
Sebanyak 14 WNI yang terancam hukuman mati itu antara lain, Hafidz bin Kholil Sulam (Tulungagung, Jatim), Siti Zainab binti Duhri Rupa (Bangkalan, Madura), Etty Thoyyib Anwar (Majalengka, Jabar), Suleimah Misnadi (Pontianak, Kalbar), Muhammad Zaini (Madura, Jatim).
Ada juga Saiful Mubarok (Cianjur, Jabar), Aminah binti H. Budi dan Darmawati binti Tarjani (keduanya asal Tapin Rantau, Kalsel), Muhammad Niyan, Abdul Aziz Supiyani, Muhammad Mursyidi, Ahmad Zizi Hatati (kelimanya asal Kalsel), Jamilah binti Abidin Rifi'i alias Juwariyah binti Idin (Cianjur, Jabar), dan Ahmad Fauzi bin Abu Hasan (tak diketahui alamat pasti).
Pada tahun 2008, KJRI Jeddah berhasil membantu proses peringanan hukuman sehingga ada beberapa WNI yang terbebas dari ancaman qishash. Mereka adalah Nurmakin Sabri (Banjarmasin, Kalsel), Idim Dimyati bin Muhtar, Didin bin Ruyani, Udeng Maulana bin Wahyudin, Sumiyati (keempatnya tidak diketahui alamat asal), dan Muhammad Daham Arifin (Kalsel).
"Kami sedang berupaya maksimal agar 14 orang tersebut juga bebas dari hukuman qishahs," ujar Gatot.
Ia menjelaskan, WNI yang masa berlaku izin tinggalnya sudah habis, memiliki kecenderungan untuk melanjadi pelaku tindakan kriminal.
"Apalagi jika yang bersangkutan meninggal dunia, urusannya menjadi rumit," katanya.
Menurut dia, pada tahun 2008 WNI yang masa berlaku izin tinggalnya sudah habis dan dideportasi dari Arab Saudi jumlahnya mencapai 24.020 orang.
Terbanyak berasal dari Jatim yang menyumbang 5.890 orang. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 24.834 orang, sedang Jatim menyumbangkan 7.382 orang. [hta/rm]
JAKARTA – Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Indonesia masih tertinggi di Asia. Padahal, angka ini merupakan salah satu indikator kualitas sebuah negara.
Deputi Bidang Ilmu Pengtahuan Sosial dan kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesi a(LIPI), Prof DR Dewi Fortuna Anwar mengatakan, AKI dan AKB atau yang dalam instilah internasional dikenal dengan Martenal Morality Rate (MMR) di Indonesia masih sangatlah tinggi. Walaupun sudah berhasil di tekan dibawah rata-rata negara berkembang.
"Tahun 2002 kematian ibu melahirkan mencapai 307 per seratus ribu kelahiran. Angka ini 65 kali kematian Ibu di Singapura, 9,5 kali dari Malaysia. Bahkan, 2,5 kali lipat dari indeks Filipina," papar dia dalam Seminar Revitalisasi Pemikiran Ibu RA Kartini Menuju Satu Abad Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA Budi Kemuliaan, Ahad (26/4).
Padahal, kata dia, MMR merupakan indikator utama yang membedakan suatu negara digolongkan sebagai negara maju atau negara berkembang. Dia menerangkan, rata-rata MMR di dunia, dari seratus ribu kelahiran tingkat kematian ibu mencapai 400.
Sedangkan, negara maju indek MMR-nya 20 kematian per seratus ribu kelahiran. "Rata-rata di negara berkembang 440 kematian ibu per seratus ribu kelahiran," terang dia.
Penyebab tingginya tingkat kematian ibu di Indonesia, menurut dia, antara lain, lantaran budaya patriakal yang masih kental. "Perempuan tidak memiliki kendali penuh atas dirinya. Seringkali dia tidak berkuasa kapan dia harus mengandung, padahal disaat itu mungkin hamil berbahaya bagi dia," ujarnya.
Kemudian, disebabkan kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya akses terhadap informasi, tingginya peranan dukun, dan terbatasnya layanan medis modern.
Alasan tersebut, lanjut Dewi menjadikan landasan utama perjuangan RSIA Budi Kemuliaan. "Juga peristiwa tragis RA Kartini yang meninggal dunia saat melahirkan putra pertamanya membuat kami terus berjuang mencegah kematian ibu melahirkan, di indonesiam," katanya mengharapkan.
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtea (PKS), DR Nursanita Nasution menjelaskan, Jika kita ingin memperbaiki posisi Indonesia di mata internasional, maka perbaiki wajah perempuan Indonesia.
"Bagaimana mungkin kita mengharapkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan bermoral? jika para ibu hamil kekurangan gizi dan anemia," tukasnya. Menurut dia, wanita itu ibarat madrasah. "Jika kita persiapkan dengan baik berarti kita mempersiapkan bangsa yang baik pula," tambahnya.
Dia menyayangkan lebih seabad perjuangan RA kartini, namun Angka kematian Ibu di Indonesia masih yang tertingi di Asia. "Ibarat pesawat yang berpenumpang 300 orang, maka setiap bulan satu pesawat jatuh dan menewaskan seluruh penumpangnya," ujar politikus dan Ibu tujuh orang anak ini.
Dalam kesempatan peringatan menuju 100 tahun RSIA Budi Kemulian tersebut, Direktur Utama RSIA Budi Kemulian, dr Mohammad Baharuddin SPOG mengatakan, Pemikiran RA Kartini lah menginspirasi berdirinya Perkumpulan Budi Kemuliaan hampir seabad yang lalu.
"Sampai saat ini, kami menerapkan pemikiran-pemikiran Kartini dalam memberikan pendidikkan, pelayanan, pelatihan, dan penelitian di bidang kesehatan reproduksi melalui Rumah Sakit Ibu dan Anak dan Akademi Kebidanan Budi Kemualian, " ujarnya.
Perkumpulan Budi Kemulian dalam melakukan pelayanan, kata dia, berprinsip tidak menolak pasien, tidak mengharuskan uang muka, menerima pasien dengan rasa hormat, pemberdayaan pasien dan keluarga, dan kebijakan pelayanan yang dirancang memenuhi kemampuan masyarakat.
"Oleh karena itu, kami melayani pasien dari yang miskin sampai yang berada. Dan, di RSIA Budi Kemuliaan kami tidak membedakan ruang persalian pasien pasien kaya dan miskin," tambahnya.
Misi Perkumpulan Budi Kemuliaan, terang dia, antara lain, merintis dan mengembangkan usaha baru dalam rangka meningkatkan kesehatan, kecerdasan, dan peran serta perempuan dan keluarga./c89/itz
