28 September 2009

BNP2TKI Buka Layanan Satu Pintu di Lima Provinsi

27 September 2009

Jakarta, (tvOne)

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) segera membuka lima pusat layanan terpadu satu pintu (LTSP) dalam urusan TKI di lima provinsi, menyusul LTSP yang telah berdiri di Mataram (NTB).

Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama Luar Negeri (KLN) BNP2TKI Agusdin Subiyantoro di Jakarta, Minggu (27/9) menyebutkan, LTSP di lima provinsi yang segera dibuka berada di Makassar (Sulsel), Pontianak (Kalbar), Medan (Sumut), Dumai (Riau), dan Cilacap (Jateng).

Ia menyatakan, keberadaan LTSP di Mataram sejak 2008 terbukti dapat memberikan pelayanan kepada calon TKI dan TKI secara lebih mudah, murah, dan nyaman.

Berkat keberadaan LTSP itu, Gubernur NTB M Zainul Majdi mendapat tanda kehormatan "Satyalancana Pembangunan" dalam bidang TKI dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu merupakan catatan sejarah pertama seorang kepala daerah mendapat penghargaan tertinggi itu dalam urusan TKI.

Agusdin mengatakan pemerintah daerah di lima provinsi telah menyetujui keberadaan LTSP bahkan sebagian dari pemerintah daerah itu bersedia menyediakan lahan atau kantor untuk operasionalisasi LTSP.

LTSP adalah sistem layanan terpadu dalam penempatan dan perlindungan TKI yang diprakarsai BNP2TKI bekerja sama dengan pemerintah daerah yang mempertemukan semua unsur terkait kelengkapan dokumen penempatan calon TKI sekaligus perlindungan TKI seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Kependudukan, Imigrasi, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), Kepolisian, Dinas Kesehatan, Asuransi, bahkan perusahaan maskapai penerbangan dalam satu gedung/kantor.

"Dengan LTSP, pelayanan dokumen terhadap calon TKI bisa dilaksanakan lebih mudah, murah, cepat, dan aman, karena semua instansi terkait berada dalam satu gedung sehingga calon TKI tidak perlu hilir-mudik ke berbagai instansi," ujar Agusdin.

Ia menargetkan dalam dua bulan ke depan LTSP di lima provinsi itu mulai beroperasi. Agusdin mengatakan, selain memberikan pelayanan optimal kepada TKI dan calon TKI, LTSP terbukti menjadi solusi efektif mengurangi TKI Ilegal atau menekan wilayah operasi para calo TKI. "Ini semua karena calon TKI merasa diuntungkan oleh keberadaan LTSP," katanya.

Agustin berharap semua pihak bersama-sama saling mendukung dalam penyelenggaraan LTSP demi mengurangi beban calon TKI dalam proses bekerja di luar negeri. Dengan kemudahan itu, katanya, calon TKI bisa berkonsentrasi dalam bekerja dan berorientasi pada produktivitas pengiriman devisa ke Tanah Air. (ant)


Pelayanan TKI Makin Mudah dan Cepat

Sabtu, 26 September 2009

Laporan wartawan KOMPAS Imam Prihadiyoko

JAKARTA, KOMPAS.com -  Hingga akhir tahun ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menargetkan bisa mengoperasikan lima model Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) lagi di sejumlah daerah.


Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama Luar Negeri (KLN) BNP2TKI Agusdin Subiyantoro mengatakan di Jakarta, Sabtu (26 /9). Kelima daerah yang ditargetkan segera mengoperasikan LTSP itu adalah Makassar (Sulawesi Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Medan (Sumatera Utara), Dumai (Riau), dan Cilacap (Jawa Tengah).


"Sebagian besar Pemda yang akan ketempatan LTSP sudah setuju, bahkan sebagian besar bersedia menyediakan lahan atau kantor untuk operasional LTSP tersebut," ujar Agusdin.


LTSP merupakan sistem layanan terpadu pelayanan penempatan dan perlindungan untuk calon TKI yang diprakarsai BNP2TKI bekerja sama pemerintah daerah. LTSP mempertemukan semua unsur pelayanan untuk proses kelengkapan dokumen penempatan calon TKI sekaligus perlindungan TKI.


Mulai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Kependudukan, Imigrasi, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), Kepolisian, Kesehatan, Asuransi, bahkan perusahaan maskapai penerbangan dalam satu gedung/kantor berkedudukan di daerah.


"Dengan LTSP, pelayanan dokumen terhadap calon TKI bisa dilaksanakan lebih mudah, murah, cepat, dan aman, karena semua instansi terkait berada dalam satu gedung sehingga calon TKI tidak perlu hilir-mudik ke berbagai instansi," ujar Agusdin.


Gubernur NTB Raih Satyalancana TKI

Tim Liputan 6 SCTV

25/09/2009

Liputan6.com, Jakarta: Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh. Jumhur Hidayat, Kamis (24/9), mengungkapkan, Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH. M. Zainul Majdi, M.A. akan menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Gubernur NTB mendapatkan anugerah Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan karena keberhasilannya memberikan dukungan dan penyediaan fasilitas berupa sarana Layanan Terpadu satu Pintu (LTSP) dalam penempatan dan perlindungan TKI di wilayah NTB, sehingga pelayanan terhadap calon TKI menjadi mudah, murah, cepat, dan aman. Jumhur menyatakan, pemberian penghargaan terhadap pejabat negara atas upaya pelayanan dalam penempatan dan perlindungan TKI itu merupakan yang pertama kali diberikan Presiden RI.

Ia mengharapkan, penghargaan kepada Gubernur NTB akan memotivasi para pejabat terkait lainnya untuk lebih memudahkan proses pelayanan penempatan dan perlindungan kepada para TKI maupun calon TKI, dengan pelayanan yang maksimum.

Gubernur Nusa Tenggara Barat bersama BNP2TKI memprakarsai pendirian Layanan Terpadu Satu Pintu bagi calon TKI pada akhir 2008. Dengan model LTSP, calon TKI tidak perlu memproses dokumen penempatannya ke berbagai instansi yang tersebar di sejumlah lokasi, karena semua instansi terkait sudah berkantor di satu tempat. Model LTSP untuk TKI yang diresmikan Kepala BNP2TKI itu pada akhirnya membuat pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan TKI yang ada di NTB menjadi lebih mudah, cepat, murah dan aman melalui keterpaduan sistem pelayanan kebijakan.(YUS)



Penghinaan Malaysia Terkait Kehadiran Dua Juta TKI


Mengapa Malaysia Menghina Indonesia? Ternyata Ada Kaitan dengan TKI!

Rabu, 23 September 2009

 BRISBANE, KOMPAS.com - Penghinaan sebagian warga Malaysia terhadap Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehadiran sekitar dua juta pekerja Indonesia di negara tetangga itu.

"Untuk memperbaiki citra bangsa, Indonesia mutlak perlu memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi," kata Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, pada acara ramah tamah dan dialog dengan puluhan mahasiswa dan warga Indonesia di kampus Universitas Queensland (UQ), St Lucia, Selasa malam (22/9).

"Mengapa Malaysia menghina kita? Itu karena ada dua juta orang Indonesia (bekerja-red.) di sana," katanya. Selama Indonesia belum mampu melipatgandakan pertumbuhan ekonomi nasionalnya agar mampu menyerap jutaan orang pencari kerja di Tanah Air, penghinaan bangsa lain terhadap Indonesia sulit dibendung, katanya.

Banyaknya warga Indonesia yang bekerja di berbagai sektor informal di Malaysia dan beberapa negara lain, tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan daya serap lapangan kerja di Tanah Air akibat pertumbuhan ekonomi nasional yang belum mampu menyerap lebih banyak pencari kerja, kata Sofyan Djalil.

Menurut anggota Kabinet Indonesia Bersatu kelahiran Aceh 23 September 1953 ini, dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar tujuh persen, misalnya, jumlah tenaga kerja yang dapat diserap hanya sekitar 2,2 juta orang, sedangkan angka pencari kerja jauh di atas daya serap lapangan kerja yang ada.

Fenomena tenaga kerja Indonesia di sektor informal di luar negeri, seperti pembantu rumah tangga, juga sudah memengaruhi citra RI di kawasan Timur Tengah. "Hanya saja, pengalaman Indonesia mengirim jutaan orang pekerjanya ke luar negeri ini bukanlah hal unik dalam sejarah perkembangan bangsa-bangsa besar di dunia. Jepang pun pernah mengirim para pelacur ke luar negeri dahulu," katanya.

Namun dalam tempo 40 tahun, Jepang mampu memajukan dirinya yang antara lain merupakan hasil dari pengiriman besar-besaran warganya untuk belajar di luar negeri, kata Sofyan Djalil.


                                                                                          Pengalaman Malaysia
     Kemajuan Malaysia saat ini pun tidak terlepas dari strategi pemerintah negeri jiran itu mengirim sebanyak mungkin warganya belajar ke negara-negara industri maju, sehingga sumber daya manusianya kini umumnya "lebih baik" dari Indonesia. "Bahasa Inggris pun tidak masalah bagi mereka," katanya.

Sebaliknya Indonesia menghadapi "bottle neck" (masalah pelik-red.) pada kualitas sumberdaya manusia. "Kualitas sumberdaya manusia adalah masalah besar di Indonesia. Di Indonesia, orang-orang 'qualified' (ahli) sangat terbatas," kata suami akademisi perempuan kenamaan, Dr Ir Ratna Megawangi MSc itu.

Sofyan Djalil mengatakan, sejak tumbangnya rezim Orde Baru tahun 1998 yang mengawali era reformasi, Indonesia mengalami banyak kemajuan dengan reputasi internasional yang menguat, namun bangsa ini masih dihadapkan pada sejumlah "bottle neck" akibat relatif rendahnya mutu sumberdaya manusia dan kelembagaan.

Karena itu, keunggulan sumberdaya manusia lewat pendidikan yang membangun kreativitas anak didik serta pengiriman para pelajar untuk melanjutkan studi mereka hingga ke jenjang doktor di luar negeri, sangat penting bagi pembangunan masa depan bangsa, katanya.

Kepada para mahasiswa Indonesia yang kini melanjutkan studinya di luar negeri, termasuk Australia, ia meminta mereka belajar secara sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin memanfaatkan peluang studi yang ada dengan mengambil mata kuliah-mata kuliah di luar mata kuliah wajib dan elektif studi mereka. "Anda (mahasiswa Indonesia di luar negeri-red) adalah orang-orang terpilih karena tidak banyak warga Indonesia yang mendapat peluang ini," katanya.

Sofyan Djalil dan istri, Dr Ir Ratna Megawangi MSc, berada di Brisbane untuk mengunjungi anak mereka yang kuliah di UQ. Di sela kunjungan pribadinya itu, Sofyan Djalil memenuhi undangan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di UQ (UQISA), Perhimpunan Masyarakat Muslim Indonesia di Brisbane (IISB) dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) Queensland untuk bertatap muka dan berdialog dengan kalangan mahasiswa dan warga.


Teroris Bisa Kabur Lewat PJTKI

Selasa, 22 September 2009

KARIMUN, KOMPAS.com - Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) lewat Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) rawan penyusupan teroris yang berusaha melarikan diri setelah ditetapkan sebagai buronan oleh polisi.
   
Penilaian itu disampaikan Komandan Pos Pendaftaran dan Pendataan Penduduk (Pos Perdaduk) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ajis MY di Tanjung Balai Karimun, Kepri, Senin (21/9).
   
"Para teroris itu bisa saja mendaftarkan diri pada PJTKI dengan mengubah identitas diri agar dapat menghilangkan jejak dari kejaran aparat hukum," kata Ajis.
   
Menurut Ajis, kerawanan itu semakin terbuka jika para pemilik PJTKI ikut berperan memalsukan identitas para teroris itu demi mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak dari perbuatannya. "Pemalsuan identitas itu dapat dilakukan dengan cara membuat KTP 'tembak' untuk keperluan pembuatan paspor, tanpa meneliti identitas aslinya," ujarnya.
   
Dia mengatakan, sebagai salah satu daerah transit para TKI, Karimun memiliki sejumlah PJTKI yang merekrut TKI dari luar daerah, termasuk dari Pulau Jawa yang membuka peluang menyusupnya para teroris melalui jasa perekrutan TKI tersebut.
   
"Kami minta PJTKI tidak asal rekrut tanpa menyelidiki identitas diri setiap calon TKI, apalagi sampai berniat ingin membuat KTP 'tembak' bagi mereka," ujar Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Karimun itu.
   
Dia juga mengimbau segenap perangkat RT, RW, lurah dan camat meneliti setiap warga yang ingin membuat KTP, terutama dalam mewaspadai para teroris yang berusaha melarikan diri ke luar negeri. "Selain bertujuan mencegah lolosnya teroris, pembuatan KTP 'tembak' jelas bertentangan dengan peraturan," tuturnya.
   
Dia menambahkan, sebagai Komandan Perdaduk, pihaknya akan mengawasi dan memperketat pemeriksaan identitas setiap calon TKI yang tiba di pelabuhan domestik TBK untuk memastikan mereka bukanlah teroris yang menjadi buronan. "Biasanya pada saat arus balik Lebaran, banyak calon TKI yang akan transit di Karimun dan selanjutnya berangkat ke luar negeri melalui jasa PJTKI lokal," tuturnya.
   
Lebih lanjut dia mengatakan, pihak Pos Perdaduk akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mewaspadai lolosnya para teroris di daerah itu.


27 September 2009

Pemerintah Pusat belum Pastikan Kelaparan di Yahukimo

Minggu, 27 September 2009
Penulis : Cornelius Eko Susanto

PAPUA--MI: Pemerintah pusat masih meragukan laporan bencana kelaparan di Kabupaten Yahukimo, Papua, yang dikabarkan telah menewaskan 92 penduduk.

Pasalnya, hingga kini, Pemkab Yahukimo belum juga menunjukan data jumlah korban tewas secara valid. Alhasil, pemerintah kesulitan dalam memberikan solusi bentuk bantuan yang ideal.

"Tanpa data yang jelas, kami kesulitan dalam menentukan status bencana. Kalau kami mengirimkan bantuan darurat tanpa ada dasarnya, nanti dalam proses audit, kami akan kesulitan memberikan pertanggungjawaban," ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sugeng Triutomo usai pertemuan antara tim asistensi lintas sektor pemerintah pusat dan pejabat Pemkab Yahukimo, Jumat (25/9), di Swiss-Belhotel Papua, Jayapura, Papua.

Tim asistensi tersebut terdiri dari intansi lintas sektor, seperti BNPB, Kementerian Kesra, Departemen Pertanian, Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri, serta Departemen Kesehatan. Mereka diberi mandat untuk mencari kejelasan terkait laporan Bupati Yahukimo Ones Pahabol yang menyatakan saat ini 26 dari 51 distrik di wilayahnya terancam kekurangan pangan karena gagal panen. Kelaparan telah berlangsung sejak Januari hingga Agustus 2009. Tercatat, 92 orang telah menjadi korban jiwa.

Lantaran Pemkab Yahukimo belum sanggup memberikan kepastian adanya tragedi bencana kelaparan dan bahkan bersilang pendapat dengan Pemprov Papua, maka, lanjut Sugeng, untuk sementara waktu, tim tidak akan tergesa-gesa memberi label status bencana nasional. Kendati demikian, distribusi bantuan ke lokasi tetap terus berjalan, namun dalam bentuk bantuan rutin sesuai dengan mekanisme yang ada. "Pusat nampaknya belum perlu ikut campur. Biar daerah yang menangani," ujarnya.

Dikatakan, untuk persiapan bencana, Depsos telah menyiapkan stok Beras Cadangan Pemerintah (BCP) di tingkat kabupaten sebanyak 100 ton dan provinsi 200 ton. Bupati Yahukimo, lanjut Sugeng, bisa memanfaatkan jatah stok beras di wilayahnya. Bila kurang, tinggal meminta tambahan ke provinsi. Sebelumnya, pusat juga telah memasok bantuan pangan berupa ubi, 500 ton beras, 1.100 kardus mi instan, ikan asin, kecap, dan alat masak. (Tlc/OL-04)

21 September 2009

MAIDS: No merit in RM800 demand

NST Online

2009/09/16

F.H., Kluang

I REFER to your report "Indonesia to seek RM800 salary for maids" (NST, Sept 5).

As a housewife, I consider such a demand to be without merit.

Without even conducting a study to justify the high increase in wages, the Indonesian government believes that whatever demands it makes, we, the local employers, will accept them. Such frivolous demands are unacceptable.

Our government has in the past been so patient over Indonesian maids' demands that their government misconstrues this as a sign of weakness.

We have given in to the maids' demands over several issues, such as giving them a day off each week, regular wage increases, revision of cost structure and agreeing that their passports be held by them.

It will not surprise me if, by next year, their government requests that their maids' monthly wages be increased to RM1,000 and that they be given bonuses and perks .

Those employers who wish to have their domestic helpers' employment extended for another year or two may also be required to provide the maids free return air tickets to their hometown for a holiday, before returning here to continue working at a higher salary.

Many people are not aware that the maids recruited to work in Malaysia are below par compared with those sent to Singapore, Hong Kong, Taiwan and Middle-East countries.

Those are hardworking, reliable and dedicated, hence they deserve to be paid more than their counterparts here.

Over the past years, I have engaged the services of a number of maids whose performance turned out to be dismal. They were not up to handling household chores, such as keeping the house clean, washing clothes, ironing, and taking care of babies and children.

Cooking is one chore they fail in because of their negative attitude. Teaching them is almost next to impossible as most of them are stubborn and not amenable to instructions. When chores are not done, they feign ignorance.

Their government ignores the fact that, with board and lodging and the supply of basic amenities such as toiletries and medical care, the cost we incur per month is more than RM1,000.

Given such inadequacies, would it be fair to make us pay them RM800 per month?


May I also add that it is high time our government put a stop to the proliferation of maids agencies, as some are dishonest. Employers have to pay between RM7,000 and RM8,000 to an agency every time they want to hire a maid.

I have had the unfortunate experience of having three maids run away, probably with the encouragement of the agency.

I have to pay a similar amount for a replacement. This benefits the maid agency and the runaway maids who will receive a substantial commission.

To overcome such problems, I propose that the levy be paid to a statutory body whose duty is to control and manage the funds collected, instead of to the maid agencies.

Payment can be made by monthly contribution until the completion of the maids' contracts. This mode of payment will lighten the financial burden of the employer and, in the event the maids run away, the employers will not lose the whole sum paid as levy.

The agencies can claim their commission from the statutory body. Employers will then no longer be susceptible to being cheated and manipulated as they are now.

From now on, we should not be over-dependent on Indonesia for maids. We should look to Thailand, Cambodia, Laos, Sri Lanka and India.

Who knows, we might get a better deal from those countries.

MAIDS: Try living the hard life of your maid

2009/09/15


NST online


MARISA DEMORI, Ipoh


I REFER to the letter "Anything but a win-win situation for us" (NST, Sept 10), where C.I.A.S. of Shah Alam relates the problems he (or she) faced with his (or her) Indonesian maid. However, since this employer kept the maid in spite of all her shortcomings until she ran away, the employer still must have been better off with the maid than without her.


If this is not true, then there is only one possible solution for C.I.A.S. and those with the same frame of mind: do not get a maid in the first place and do all the work yourself. When you have finished, make sure you reward yourself with exactly the same pay and all the attendant benefits that you used to give your maid, after which feedback will be appreciated.

TKW Depresi Ramaikan Liputan Noordin di RS Polri

18/09/2009

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Puluhan TKW stres meramaikan penantian pencari berita menanti perkembangan nasib empat jenazah teroris di RS Polri. Mereka teriak-teriak tidak jelas meminta difoto.

TKW yang sedang dirawat di ruang rehabilitasi mental RS Polri ini merengek-rengek difoto dan diambil videonya. Mereka seperti terobsesi masuk TV.

Mereka teriak-teriak di jendela ruangan rehabilitasi yang bersebelahan dengan ruang tempat mayat Noordin M Top disemayamkan.

"Daripada nggak ada berita liput kita aja mas," ujar salah satu TKW sembari merayu pencari berita yang hanya tertawa melihat hiburan gratis ini, Jumat (18/9/2009).

TKW lainnya asik berteriak-teriak sendiri. "ahaaaaaa mamak...." ujarnya disambut jitakan teman-temannya.

Menurut Informasi yang dikumpulkan detikcom, RS Polri menerima rehabilitasi TKW ilegal yang agak 'gila'. TKW ini mayoritas dari negara tetangga pengimpor TKW seperti Malaysia.

"Pok apok rame-rame, Belalang kupu kupu, kalo siang minum kopi kalau malam minum susu," ujar salah satu TKW sambil bernyanyi. (van/mad)

Gaji TKW di Malaysia Paling Murah


RIZA FATHONI/HARIAN KOMPAS

 14 September

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Dubes RI untuk Malaysia Da`i Bachtiar menegaskan akan terus mempertahankan kebijakannya bahwa gaji pembantu Indonesia untuk perpanjangan masa kerja minimal 600 ringgit (Rp 1,7 juta) per bulan walaupun dipertanyakan Pemerintah Malaysia.

"Kami akan tetap mempertahankan bahwa majikan Malaysia wajib tanda tangani kontrak kerja antara majikan dan pembantu Indonesia. Gajinya juga harus ada kenaikan minimal 600 ringgit," kata Da`i di Kuala Lumpur.

Gaji pembantu Indonesia di Malaysia adalah yang paling rendah dibandingkan negara lain. Gaji pembantu Indonesia di negeri jiran ini awalnya berkisar antara 400 dan 500 ringgit.

Adapun di Hongkong gaji pembantu Indonesia 1.631 ringgit (3.600 dollar Hongkong), Singapura 737-858 ringgit (300-350 dollar Singapura), Taiwan 1.649 ringgit (15.400 dollar Taiwan), Arab Saudi 564-749 ringgit (600-800 real), Kuwait 1.223 ringgit (100 dinar) per bulan.

Sejak Maret 2009, KBRI mewajibkan majikan Malaysia untuk menandatangani kontrak kerja baru antara pembantu dan majikan.

Selain itu, gaji pembantu ditetapkan sepihak oleh KBRI minimal 600 ringgit. Jika majikan tidak setuju, perpanjangan paspor akan ditolak, pembantunya akan dipulangkan ke Indonesia.

Gaji pembantu Indonesia di Malaysia untuk tahap awal berkisar antara 400 dan 500 ringgit per bulan.

Kebijakan itu menimbulkan reaksi dari Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Menteri Sumber Manusia Subramaniam mengatakan kepada pers akan menanyakan hal ini karena banyak pengaduan dari majikan, pembantu, dan agensi.

Da`i Bachtiar yang juga mantan Kapolri itu mengatakan, para pembantu yang habis masa kontraknya, kontraknya tidak ada perlindungan. Ketika awal bekerja, kepentingan pembantu dilindungi oleh PJTKI. Namun, setelah selesai kontrak kerja, pembantu tidak ada lagi perlindungan.

"Oleh sebab itu, KBRI melindungi mereka dengan mewajibkan majikan menandatangani kontrak baru dan menetapkan gaji baru minimal 600 ringgit per bulan. Jika Kementerian Sumber Manusia Malaysia menanyakan, kami akan menjelaskan hal ini," katanya.

Namun, atase tenaga kerja KBRI Teguh H Cahyono mengatakan, hingga kini belum ada surat atau tim Kementerian Sumber Manusia menanyakan kebijakan ini.

Uang Kiriman TKI Menjelang Lebaran Naik 30 Persen

18 September 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta - Remitansi atau uang kiriman uang lebaran tenaga kerja Indonesia di luar negeri melalui Bank Indonesia meningkat 30 persen dibanding lebaran tahun kemarin. "Ada kenaikan kurang lebih 30 persen dibanding tahun kemarin," papar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno di Bandar Udara Soekarno Hatta, Jumat (18/9)

Total uang kiriman para tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang melalui Bank Indonesia, pada lebaran tahun ini mencapai enam milyar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 6,6 Triliun.

Menurut Erman kini sebagian besar tenaga kerja sudah mengirim uang melalui perbankan. Pernyataan tersebut sesuai dengan inpeksi di Terminal Dua kedatangan Tenaga Kerja Indonesia. "Rata-rata mereka tidak membawa uang ke Indonesia," jelasnya.

Erman Jumat (18/9) hari ini, sekitar satu jam menginspeksi terminal dua, bandara internasional Soekarno Hatta. Selama inspeksi ditemukan tiga tenaga kerja yang bermasalah. "Satu kontrak habis, satu mengundurkan diri dan satu lagi sakit maag," urainya.

Kepala Bidang Operasional Angkasa Pura II Jaya Tahoma Sirait mengungkapkan setiap harinya sekitar 800-1000 orang tenaga kerja Indonesia diluar negeri tiba di Terminal Sayap 2D Bandara Soekarno Hatta. "Puncaknya hari ini, ada sekitar 1.200 orang," jelasnya, Jumat (18/9).

Jumlah penumpang di Terminal 2D menjelang lebaran tahun ini, kata Jaya, naik 8 persen dari tahun lalu.

DIANING SARI


Bandara Juanda Terima Kedatangan 8.141 TKI

18 September 2009

Surabaya, (tvOne)

Bandar Udara Juanda Surabaya, Jawa Timur sejak 1 September 2009 sampai Jumat siang ini menerima kedatangan 8.141 Tenaga Kerja Indonesia (TKI), seiring momen Lebaran 1430 Hijriah yang diisyaratkan pemerintah pada tanggal 20 September.

"Dominasi kedatangan mereka berasal dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Hongkong," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, Indra Wiragana, di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, puncak arus mudik para TKI tersebut ke provinsi ini melalui pintu masuk Juanda terjadi pada H-5 Lebaran (15/9). "Saat itu, jumlah TKI yang datang mencapai 922 orang, padahal ketika hari normal jumlah mereka hanya 240 orang per hari," ujarnya.

Ia merinci, kedatangan para pahlawan devisa itu sejak tanggal 1 September hingga 16 September mencapai 7.242 orang, lalu pada tanggal 17 September naik sebanyak 844 orang per hari. "Namun, sampai pukul 13.00 WIB Jumat ini berdasarkan pantauan kami di `counter` Disnakertrans di Juanda baru 55 orang TKI yang pulang ke Jatim," katanya.

Untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik para TKI di Juanda, ia menyatakan, siap melayani kedatangan mereka dengan mengoperasionalkan "counter"-nya di bandara tersebut selama 24 jam nonstop. "Kami akan menunggu mereka datang hingga penerbangan internasional terakhir yang datang di bandara," katanya.

Secara terpisah, ditemui di Bandara Juanda Surabaya, "Aviation Security" Juanda, Haryono, menambahkan, untuk mengantisipasi lonjakan kedatangan sejumlah maskapai penerbangan menambah frekuensi penerbangan mereka ke Surabaya.

"Semisal, Cathay Pacific yang pada hari Jumat ini meningkatkan frekuensinya menjadi tiga kali penerbangan. Untuk itu, kedatangan pahlawan devisa dari Hongkong ke Surabaya di antaranya pukul 17.00 WIB, pukul 18.00 WIB, dan pukul 19.00 WIB," katanya.

Selain maskapai tersebut, khusus Jumat ini, lanjut dia, pihaknya juga akan menerima kedatangan para TKI yang terbang ke Jatim dengan menumpangi pesawat Silk Air dari Singapura dan Lion Air dari Kuala Lumpur. "TKI dari Singapura akan tiba di Juanda pada pukul 14.30 WIB dan TKI asal Kuala Lumpur tiba pukul 23.20 WIB," katanya.

TKI Asal Grobogan Meninggal di Korsel

18 September 2009


SEMARANG, KOMPAS - Tenaga kerja Indonesia bernama Nur Rozi (28), asal Desa Rajek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, meninggal di Korea Selatan pada Rabu (9/9). Jenazah Nur Rozi tiba di Bandara Ahmad Yani Kota Semarang, Kamis (17/9) siang.


Tenaga kerja formal yang bekerja selama setahun pada sebuah perusahaan mebel di Korea Selatan tersebut dikabarkan meninggal karena kecelakaan kerja. Menurut Purngain (53), paman korban, pihak keluarga telah mendapatkan informasi meninggalnya Nur Rozi pada Kamis (10/9).


"Kami diberi tahu bahwa Nur Rozi meninggal karena jatuh dari lift di tempat kerjanya," kata Purngain yang berada di Bandara Ahmad Yani untuk menjemput jenazah keponakannya tersebut.


Jenazah anak pertama pasangan Kasbi (50) dan Mulyati (40) tersebut diterbangkan dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-300 dengan nomor GA.236 yang berangkat dari Soekarno-Hatta sekitar pukul 11.00 dan tiba di Bandara Ahmad Yani pukul 12.10.


Purngain mengisahkan, sebelum meninggal, Nur Rozi sempat mengirimkan layanan pesan singkat kepada adiknya Abdul Aziz (24) yang kini shock mendengar kabar kakaknya meninggal tersebut. "Orangtuanya juga tidak mau menjemput ke bandara karena masih sedih," kata Purngain.


Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Balai Pelayanan Perlindungan dan Pemberangkatan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah Heri Fuad mengatakan, Nur Rozi diberangkatkan untuk bekerja di Korsel melalui program antara pemerintah Indonesia dan Korsel atau G to G pada Juni 2008.


Karena meninggal akibat kecelakaan kerja, keluarga Nur Rozi mendapatkan biaya asuransi jiwa dari pemerintah sebesar Rp 45 juta. "Yang Rp 5 juta dipotong untuk biaya pemberangkatan dari Jakarta ke Semarang, jadi tinggal Rp 40 juta yang dibayarkan ke keluarga," kata Purgain.


Selain mendapatkan biaya asuransi, Fuad mengakui, keluarga Nur Rozi juga berhak mendapatkan gaji Nur Rozi yang belum diambil dari perusahaan. "Kedutaan Besar RI di Korsel sedang mengurus gaji tersebut," kata Fuad. (ILO)


Tampar TKI, Warga Singapura Didenda Rp41 Juta

18 September 2009

Okezone

SINGAPURA - Seorang ibu rumah tangga asal Singapura, Jumat ini, dinyatakan bersalah karena menampar wajah tenaga kerja Indonesia (TKI). Akibatnya ia harus membayar denda sebesar 6.000 dolar Singapura atau sekira Rp41,2 juta.

Cheah Yow Ling (33) bersalah atas tindakan menyakiti Aseni di kediamannya di Holland Green, 17 Juli lalu. Demikian seperti diberitakan The Straits Times, Jumat (18/9/2009).

Pengadilan mengungkapkan Cheah menampar dan memukul wajah Aseni karena tidak membersihkan tangga alumunium yang sebelumnya digunakan petugas pembersih hama.

Aseni yang sudah bekerja selama empat bulan itu, membawa tangga tersebut ke belakang rumah untuk dibersihkan. Ia juga membawa satu ember air untuk membersihkan ruang yang kotor.

Cheah kemudian menanyakan apakah Aseni sudah membersihkan tangannya. Saat perempuan 25 tahun itu menjawab belum, Cheah meminta Aseni mencuci tangannya di dapur. Saat berjalan ke dapur itulah tangan Cheah menampar ke arah pipi Aseni satu kali.

Kemudian saat Aseni membawa ember ke ruang dalam, Cheah menanyakan apakah bagian lain dari ruang sudah dibersihkan. Aseni menjawab belum. Saat itulah kepala Aseni dipukul dua kali sambil menyebutnya dengan kata "tolol".

Dua hari kemudian Aseni memeriksakan bekas pukulan ke klinik serta melaporkannya ke polisi. Kemudian ia melaporkan penganiayannya kepada polisi pada 21 Juli.

Cheah juga masih harus menunggu dua dakwaan lainnya. Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman hingga tiga tahun dan denda hingga 7.500 dolar Singapura atau sekira Rp51,5 juta.(ton)

Ribuan TKI dari Berbagai Negara Mudik ke Jatim

18 September 2009

SURABAYA | SURYA Online - Ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari berbagai negara pulang mudik ke Jawa Timur (Jatim) untuk merayakan Idul Fitri 1430 Hijriah.

"Biasanya, setiap bulan ada 800-an TKI yang hilir-mudik dari luar negeri ke Jatim, saat mudik naik 30 persen," kata Direktur Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jatim Muh Cholily di Surabaya, Jumat (18/9).

Namun, tambah Cholily, TKI yang mudik itu umumnya dari Hongkong, Singapura, Taiwan, Korea, dan sebagainya. "Kalau dari Malaysia dan Timur Tengah biasanya mudik untuk pulang seterusnya, karena mereka umumnya pulang dengan memanfaatkan arus mudik," katanya.

Menurut Cholily, TKI dari Hongkong, Singapura, Taiwan, Korea, dan sebagainya memang selalu diberi kesempatan untuk pulang kampung saat lebaran. "Itu berbeda dengan TKI di Malaysia dan Timur Tengah yang justru dilarang pulang dan mereka pulang untuk seterusnya pada saat seperti sekarang ini," katanya.
Namun, katanya, ada pula TKI dari Malaysia yang memang pulang karena dideportasi akibat tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan di negeri jiran itu.

"TKI kita yang kena deportasi sejak Januari hingga awal September sudah mencapai 7.000-an orang lebih," jelas Cholily.

Ditanya asal daerah TKI yang mudik lebaran, ia mengatakan, TKI yang mudik lebaran itu umumnya ke Kabupaten Malang, Blitar, Ponorogo, Jember, dan Banyuwangi. "Yang paling banyak memang dari Kabupaten Malang dan yang paling sedikit dari Kota Batu. Mereka umumnya mudik lewat bandara Juanda dan sebagian lewat jalur laut," papar Cholily. ant

Sambut Lebaran, TKI Justru Tidak Terima Gaji 12 Bulan

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

18 September 2009

KENDAL, KOMPAS.com - Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Yayat Rohyati (41) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia tidak menerima gaji selama 12 bulan. Yayat Rohyati, di Kendal, Kamis mengatakan bekerja di Malaysia selama 13 bulan, tetapi hanya menerima gaji sebulan, itu pun diperoleh dengan perjuangan dan hinaan dari majikannya.
    
"Saya selalu dimarahi majikan ketika saya meminta gaji," katanya.    Menurut wanita warga Perumahan Kaliwungu Indah Blok C.5 No.12 A, Kaliwungu Selatan Kendal ini, dia bekerja kepada pengusaha warga Cina yang tinggal di Malaysia bernama Lien Shin Tai. Di rumah itu, dia tinggal bersama majikannya beserta dua anak dan ibu majikannnya. 
    
"Saya diminta merawat ibu majikannya dan mengurus segala keperluan rumah tangga majikannya," katanya.
Setahun pertama bekerja, dia mengaku tidak pernah ada masalah besar dengan majikannya, namun memasuki tahun 2009 satu demi satu masalah muncul, baik dari keluarga yang ada di Kendal maupun dari ibu majikannya.  
"Sejak itu saya sering mendapat telepon dari kampung kalau keempat anak saya sudah tidak diberi nafkah lagi oleh suami saya, Edi Sumadi (50)," katanya. Berawal dari itu, kata dia, Yayat yang selama setahun belum menerima gaji, memberanikan diri untuk meminta gaji kepada majikannya agar dikirimkan uang ke kampung untuk anaknya yang sangat membutuhkan.

Namun, majikannya menolak karena sejak awal majikannya mengatakan akan memberikan gaji setelah kontrak selesai yaitu dua tahun.  "Saya merengek kepada majikan agar anaknya dikirimi uang, akhirnya majikan saya mengirimkan uang ke kampung sebanyak 500 ringgit atau Rp 1,8 juta, uang itu langsung diterima Ny Banon, orang yang mengasuh anak saya," katanya.
    
Setelah kejadian itu, kata dia, masalah selalu muncul menghampirinya. Suatu hari dia diminta majikannya untuk mencangkul di belakang rumah. Namun halaman yang dicangkul menurutnya terlalu lebar, sehingga tidak langsung bisa selesai.
    
"Majikan saya marah dan saya hampir dipukul dengan balok kayu, beruntung saya berhasil menghindar," katanya.
 Beberapa hari berselang, dia kembali mendapat kabar bahwa anaknya masuk rumah sakit, dan dia diminta mengirim uang untuk biaya pengobatan.
    
"Saya minta uang majikan saya lagi, kami tidak diberi uang, justru dimarahi," katanya.  Ia mengatakan karena dia selalu kepikiran anaknya di kampung, dia  berusaha melarikan diri dari majikannya.

Suatu hari majikannya pergi ke China bersama anaknya, sehingga hanya ibu majikan yang tinggal di rumah. Pada saat ibu majikan pergi, dia memanfaatkan waktu itu untuk melarikan diri.
    
Dia minta bantuan KBRI di Kuala Lumpur dan akhirnya dipulangkan ke Jakarta. Di Jakarta dia sempat bekerja sebulan di kantor penampungan TKW. Setelah mendapat bekal, dia memilih pulang ke kampung halaman.
    
"Saya hanya berharap kepada pemerintah agar bisa membantu memperjuangkan hak saya, yaitu gaji 12 bulan yang dibelum diberikan," katanya.
    
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kendal, Sutiyono mengatakan dirinya belum menerima kabar tersebut. Menurut dia, tidak benar kalau pembayaran TKW dilakukan setelah kontrak habis.
    
"Sebelum dikirim, biasanya antara PJTKI dengan majikan ada perjanjian bagaimana hak TKW dan bagaimana hak majikan," katanya.
    
Ia menambahkan, pihaknya meminta korban agar segera melaporkan kasus yang menimpanya ke Disnsosnakertrans setempat agar dirinya bisa menindaklanjuti laporan tersebut."Setelah kita mendapat laporan akan segera kita tindak lanjuti," katanya.

TKI Asal Jateng Mulai Berdatangan di Ahmad Yani

KOMPAS/ RADITYA MAHENDRA YASA

17 September 2009

Laporan wartawan KOMPAS Harry Susilo

SEMARANG, KOMPAS.com - Para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Jawa Tengah mulai berdatangan di Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/9), untuk mudik ke kampung halaman.

Data dari Balai Pelayanan Perlindungandan Pemberangkatan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah menyebutkan terdapat 185 TKI yang mulai datang di bandara ini sejak Minggu (13/9). Pada Rabu (16/9), jumlah kedatangan TKI mencapai 227 orang. Jumlah ini jauh melebihi jumlah kedatangan di hari biasa yang hanya rata-rata 60 orang per hari, kata Diastuti, salah satu petugas BP3TKI Jateng yang mendata di Bandara Ahmad Yani.

Suwarni (32), TKI asal Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal yang bekerja di Arab Saudi, mengakui, mudik ke kampung halamannya hingga awal Oktober. Ingin buru-buru ketemu keluarga. Soalnya diperbolehkan pulang sama majikan hanya tiga tahun sekali, kata Siti yang sudah bekerja selama tiga tahun.

TKI Asal Grobogan Meninggal di Korsel

17 September 2009

SEMARANG, KOMPAS.com - Tenaga kerja Indonesia bernama Nur Rozi (28), asal Desa Rajek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, meninggal di Korea Selatan pada Rabu (9/9) lalu. Jenazah Nur Rozi tiba di Bandara Ahmad Yani Kota Semarang, Kamis (17/9) siang.

Tenaga kerja formal yang bekerja selama setahun pada sebuah perusahaan mebel di Korea Selatan tersebut dikabarkan meninggal karena kecelakaan kerja. Menurut Purngain (53), paman korban, pihak keluarga telah mendapatkan informasi meninggalnya Nur Rozi pada Kamis (10/9). "Kami diberi tahu bahwa Nur Rozi meninggal karena jatuh dari lift di tempat kerjanya," kata Purngain yang berada di Bandara Ahmad Yani untuk menjemput jenazah keponakannya tersebut.

Putra pertama dari pasangan Kasbi (50) dan Mulyati (40) ini diterbangkan dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-300 dengan nomor GA.236 yang berangkat dari Soekarno-Hatta sekitar pukul 11.00 dan tiba di Bandara Ahmad Yani pukul 12.10. Rencananya, setelah tiba di tempat asalnya, Nur Rozi langsung dimakamkan.

Purngain mengisahkan, sebelum meninggal, Nur Rozi sempat mengirimkan layanan pesan singkat kepada adiknya Abdul Aziz (24), yang kini masih shock mendengar kabar kakaknya meninggal tersebut. "Orangtuanya juga tidak mau menjemput ke bandara karena masih sedih," ucap Purngain.

Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Balai Pelayanan Perlindungan, dan Pemberangkatan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah Heri Fuad mengatakan, Nur Rozi diberangkatkan untuk bekerja di Korsel melalui program antara pemerintah Indonesia dan Korsel atau G to G pada Juni 2008.

Karena meninggal akibat kecelakaan kerja, keluarga Nur Rozi mendapatkan biaya asuransi jiwa dari pemerintah sebesar Rp 45 juta. "Yang Rp 5 juta dipotong untuk biaya pemberangkatan dari Jakarta ke Semarang, jadi tinggal Rp 4 juta yang dibayarkan ke keluarga," kata Purgain.

Selain mendapatkan biaya asuransi, Fuad mengakui, keluarga Nur Rozi juga berhak mendapatkan gaji Nur Rozi yang belum diambil dari perusahaan. "Kedutaan Besar RI di Korsel sedang mengurus gaji tersebut," kata Fuad.

Jenazah TKI dari Korsel Tiba di Semarang

17 September 2009

Okezone

SEMARANG - Jenazah Nurozi (28), TKI yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di Korea Selatan, sekira pukul 12.05 WIB tiba di Bandara Ahmad Yani, Semarang, Kamis (17/9/2009).

Jenazah warga RT 06/02, Rajek, Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, itu diterima adiknya bernama Abdul Azis dan pamannya Purnangen (53). Menurut Purnangen, keponakannya itu kerja di sebuah pabrik meubel di Korea Selatan sejak setahun lalu. Keluarga mengetahui Nurozi meninggal dari KBRI di Korsel.

"Kabar yang saya terima Nurozi jatuh dari lift  pada 9 September lalu. Saat itu, dia membawa barang banyak di dalam lift. Teman-temannya sempat berusaha menyelamatkan Rozi dengan mengambil tangga, tapi keponakan saya terlanjur jatuh dulu," papar Purngaen kepada wartawan.

Nurozi mengalami luka parah di bagian pundak dan leher dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi, tak lama berselang Nurozi akhirnya meninggal dunia.

Sementara perwakilan asuransi Mitra Sejahtera mengaku akan memberikan seluruh hak Nurozi yaitu uang senilai Rp45 juta. Jenazah Nurozi setelah turun dari pesawat Garuda Indonesia GA 236 langsung dinaikkan ke mobil jenazah RSD dr Raden Soejati Purwodadi K-9589-BF. Menurut rencana jenazah Rozi akan langsung dimakamkan sore ini di kampung halamannya. (teb)

TKI Mudik Melonjak, Dinas Tenaga Kerja Lakukan Pemantauan

17/09/2009

Zainal Effendi - detikSurabaya

Surabaya - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri mulai berdatangan. Di Bandara Internasional Juanda jumlah TKI yang pulang kampung meningkat cukup tajam.

Dari data yang diperoleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Jawa Timur, jumlah TKI yang mudik mulai tanggal 1-16 September mencapai angka 7.242 Orang.

"Semua TKI yang datang kebanyakan dari Asia Pasifik seperti Malaysia, Hongkong, dan Taiwan," kata Kadisnakertrans Jatim, Indra Wiragana kepada wartawan di sela-sela sidak bersama Gubernur Jatim, Soekarwo di Juanda, Kamis (17/9/2009).

Pada hari biasa, TKI yang pulang jumlahnya sebanyak 240 Orang per hari. Namun pada musim lebaran dalam sehari bisa mencapai 900 Orang lebih.

Indra mengatakan pihaknya membuka counter khusus TKI. Setiap TKI yang datang harus melaporkan diri. Ini kata dia untuk meminimalisir tindak kejahatan serta hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu pihak Airport Duty Manager (ADM) mengatakan pada tanggal 18 dan 19 September mendatang rencananya ada dua pesawat yang mengangkut TKI dari Hongkong dan satu pesawat akan diberangkatkan dari Surabaya ke Johor Baru, Malaysia.

(wln/wln)

TKI Sasaran Empuk Pelaku Pembiusan

17/09/2009

E Mei Amelia R - detikNews

Jakarta - Aparat jajaran Polda Metro Jaya meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pembiusan yang marak menjelang Lebaran. Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba di Tanah Air menjadi sasaran empuk para pelaku pembiusan.

"Sasarannya biasanya para TKI yang baru pulang kerja dari luar negri," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Muhammad Iriawan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jaksel, Kamis (19/9/2009).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Iriawan telah menempatkan anggotanya di sejumlah stasiun, terminal, bandara dan pelabuhan tempat kedatangan atau pemberangkatan pemudik. Dengan pengamanan secara tertutup, anggota Satuan Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) dan Reserse Mobile (Resmob) disebar di titik-titik rawan.

"Tiga puluh persen terbuka dengan mensiagakan anggota berompi. Agar warga merasa aman, oh...ada petugas. Sisanya tertutup," jelasnya.

Peningkatan kecenderungan pembiusan ini, imbuhnya, terjadi menjelang lebaran. Kebutuhan ekonomi menjadi faktor mendasar mengapa pelaku melakukan pembiusan.
 
"Ekonomi faktor utamanya. Itu sudah menjadi kebutuhan hakiki," paparnya.

Iriawan mengimbau masyarakat pemudik agar mewaspadai setiap bentuk aksi pembiusan. Selain berkomplot, pelaku biasanya melakukan aksinya secara terselubung.

"Mereka berbaur dengan penumpang lainnya. Itu yang susah," ungkapnya.
(mei/nrl)

Jelang Lebaran, Pengiriman Uang TKI Melonjak 4 Kali Lipat

17/09/2009

Moh Hartono - detikSurabaya

Sumenep - Kiriman uang TKI asal Kabupaten Sumenep, Madura yang bekerja di berbagai negara melonjak drastis sejak sepekan terakhir. Dari Rp 30 juta setiap harinya saat ini mampu mencapai Rp 150 juta atau meningkat hingga 4 kali lipat dibanding hari-hari biasa.

Tak ayal, Kantor Posindo Sumenep yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo selalu ramai oleh keluarga TKI. Mayoritas TKI asal Sumenep ini berada di Malaysia. Sedangkan TKI yang ada di negara lain semisal Singapura, Brunei Darussalam dan timur tengah lainnya jumlahnya lebih sedikit.

Manager Pelayanan Kantor Pos Kabupaten Sumenep Ahmad Ghazali mengatakan, tidak menutup kemungkinan pengiriman uang dari TKI selama 2 hari ke depan akan lebih besar seiring menjelang lebaran.

"Untuk hari ini dan besok, uang yang dikirim oleh TKI untuk keluarganya mungkin jauh lebih besar di banding hari-hari sebelumnya karena akan segera lebaran," kata Ghazali kepada wartawan di kantornya, Jalan Urip Sumoharjo, Sumenep, Kamis (17/9/2009).

Sementara PT Posindo Sumenep akan membuka pelayanan hingga Sabtu (19/9/2009) mendatang dan akan kembali buka pada, Rabu (23/9/2009) dengan pelayanan terbatas. Sedangkan PT Posindo Sumenep kembali efektif melayani masyarakat 24 September 2009 mendatang.(fat/fat)

266 TKI Bermasalah Mudik Dengan KM Sirimau

17 September 2009


Tanjungpinang, (tvOne)

Sebanyak 266 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah yang diusir Pemerintah Malaysia ikut mudik dengan Kapal Motor (KM) Sirimau dari Pelabuhan Sri Bayintan Kijang, Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

"Mereka adalah TKI/WNI bermasalah yang diusir Pemerintah Malaysia pada Senin (14/9) dan Selasa (15/9) melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang," kata Satgas TKI/WNI bermasalah Kota Tanjungpinang, Raja, Rabu.

Ia mengatakan TKI tersebut sebelumnya ditampung di tempat penampungan TKI/WNI bermasalah di Tanjungpinang sebelum ikut dipulangkan ke daerah masing-masing bersama ribuan pemudik dari Kijang dengan KM Sirimau.

Salah seorang TKI/WNI bermasalah asal Lumajang, Jawa Timur, Guntur mengatakan ikut senang bisa pulang dan berkumpul bersama keluarga saat Lebaran.

"Saya senang bisa berkumpul lagi bersama keluarga setelah dihukum penjara di Malaysia," kata Guntur yang sudah dua tahun bekerja secara tidak sah di Malaysia.

TKI/WNI bermasalah tersebut berdesak-desakan bersama pemudik lainnya masuk KM Sirimau."Sebagian dapat di dek, tetapi saya dan banyak penumpang lainnya terpaksa di luar," katanya.

Agus, TKI/WNI bermasalah lainnya asal Jawa Timur tidak mempermasalahkan tidak dapat tempat di dalam dek kapal.

"Yang penting saya bisa pulang dan berlebaran di rumah bersama kelaurga," katanya.

General Menager PT Pelni Tanjungpinang, SL Sihombing mengatakan tidak ada perlakuan khusus bagi ratusan TKI/WNI bermasalah tersebut.

"Semua penumpang kapal diperlakukan sama dan tidak ada yang dibedakan," katanya.


BNP2TKI: 100 Ribu TKI Mudik Tahun Ini


Aribowo Suprayogi

16/09/2009

Liputan6.com, Jakarta: Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh. Jumhur Hidayat, memperkirakan sedikitnya 100 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di berbagai negara memanfaatkan momen lebaran tahun ini untuk mudik ke kampung halaman. Peningkatan luar biasa arus mudik TKI ke Tanah Air tersebut, terjadi selama dua pekan jelang Idulfitri.

"Sebagian besar TKI yang mudik berasal dari Malaysia dan negara-negara di Timur Tengah. Mereka ada yang kebetulan habis kontrak kerja, namun sebagian lagi mudik karena cuti Lebaran," kata Jumhur, Rabu (16/9). Menurut Jumhur, sebagian besar TKI mudik menggunakan jalur udara (pesawat udara), dan yang lainnya memakai kapal laut serta jalur darat.

Para TKI yang menggunakan jalur udara saat ini telah memenuhi sejumlah debarkasi di Bandar Udara (Bandara) Soekarno Hatta Jakarta, Bandara Selaparang Mataram, Bandara Adi Soemarmo Solo, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Hasanuddin Makassar, dan beberapa pelabuhan udara internasional lainnya.

Sementara para TKI yang menggunakan jalur laut, tiba di Tanjungpriok Jakarta, Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun dan Belawan, Sumatra Utara, Dumai Riau, Batam Kepulauan Riau, Tanjungperak Surabaya, Nunukan Kalimantan Timur, Tawao Sulawesi Utara, dan beberapa pelabuhan laut yang menerima kedatangan kapal internasional.

Adapun pemudik TKI yang menggunakan jalur darat umumnya tiba di daerah perbatasan, yaitu di Entikong, Kalimantan Barat. "BNP2TKI sudah menyiapkan seluruh jajaran di daerah agar melayani setiap pemudik TKI dengan baik, jangan sampai mereka mengalami kesulitan untuk sampai ke kampung halamannya," tegas Jumhur.

Jumhur mengakui, dibanding tahun sebelumnya ada sedikit penurunan jumlah TKI yang mudik di lebaran tahun ini. Penurunan itu, terkait dengan dampak krisis ekonomi global yang melanda sejumlah negara sejak awal 2009.

Namun dibandingkan dengan arus kedatangan TKI ke Tanah Air secara regular setiap bulannya, jumlah TKI yang mudik pada lebaran ini mengalami peningkatan 100 persen lebih. Biasanya jumlah TKI yang tiba di Indonesia mencapai 1.500 hingga 2.000 orang per hari, tapi kini ada 100 ribu TKI yang pulang ke kampung halaman. Sementara jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri rata-rata mencapai 2.000 orang per hari.(IAN/VIN)

TKI Korban PHK di Malaysia Belum Terima Klaim Asuransi

RIZA FATHONI/HARIAN KOMPAS

16 September 2009

Laporan wartawan KOMPAS Idha Saraswati W Sejati

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di Malaysia awal tahun lalu tak kunjung menerima klaim asuransi mereka. Adapun sebagian TKI lainnya menerima klaim dengan jumlah lebih rendah dari ketentuan.

Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan TKI Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Yogyakarta Diah Andirini, Rabu (16/9), mengatakan, selama Januari hingga Agustus 2009, jumlah TKI asal DIY yang terkena PHK di Malaysia mencapai 512 orang. Dari jumlah itu, baru 209 TKI yang telah menerima klaim asuransi mereka. "Ada yang memang belum dapat. Namun, ada juga yang tidak mau menerima klaim karena jumlahnya tidak sesuai ketentuan," ungkap Diah.

BP3TKI berupaya agar semua TKI bisa mendapat hak mereka. Saat ini, sejumlah TKI mengurus proses klaim asuransi mereka melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

Diah menuturkan, sebagian TKI yang klaim asuransinya telah cair rata-rata mendapat uang antara Rp 2 juta dan Rp 6 juta, tergantung kesepakatan antara TKI dan perusahaan asuransinya. PT Paladin International, misalnya, mencairkan klaim asuransi sebesar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta per orang, PT Grasia Media Utama Rp 4 juta per orang, dan PT Jasa Advisindo Sejahtera (JAS) Rp 2 juta per orang. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dari ketentuan tentang asuransi bagi TKI korban PHK yang jumlahnya mencapai Rp 10 juta.

Pihaknya mendorong agar TKI, perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS), dan perusahaan asuransi duduk bersama untuk membahas pencairan klaim asuransi para TKI. Pencairan klaim dengan nilai di bawah ketentuan tidak menjadi masalah selama TKI yang bersangkutan mau menerima klaim tersebut.  

"Kalau TKI mau terima silakan. Tapi kami (BP3TKI) tidak mau menandatangani karena peraturannya tidak bilang begitu, apalagi sudah ada surat edaran dari BNP2TKI yang menyatakan bahwa pembayaran asuransi harus sesuai peraturan," ungkap Diah.

TKI Tewas, Diduga Korban Bius Penjahat

16 September 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta - Abdulrohman, 30 tahun, tenaga kerja Indonesia asal Banyuwangi, Jawa Timur, tewas di musala pool bus Safari Dharma Jaya Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dini hari tadi (16/9). Diduga korban pembiusan penjahat.

Pria yang bekerja di Arab Saudi ini, tiba di Bandara Soekarno-Hatta kemarin siang. Bersama tiga orang rekannya, mereka berkenalan dengan seorang pria. Selanjutnya menggunakan taksi menuju pool bus Safari Dharma Jaya.

Karena bus berangkat keesokan paginya, mereka terpaksa menginap di musala pool bus itu. Namun baru setengah jam Abdulrohman merebahkan tubuhnya, ia langsung tak sadarkan diri.

"Ia tak bangun saat dibangunkan rekan-rekannya, ternyata sudah meninggal" kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jakarta Selatan Komisaris Subandi, Rabu (16/9).

Saat ini polisi sudah membawa jenazah korban ke kamar mayat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk divisum. Dari keterangan rekan korban, Gani, Abdulrohman sempat minum air pemberian kenalan mereka itu.

"Saat ini pria itu sedang dicari," kata Subandi.

MUSTAFA SILALAHI

TKI Divonis Satu Tahun Penjara dan Dicambuk


RIZA FATHONI/HARIAN KOMPAS

16 September 2009
 

KUANTAN, KOMPAS.com - Nazarudin Kamaruddin (46), tenaga kerja asal Indonesia yang sudah 33 tahun menetap di tanah rantau Malaysia, divonis satu tahun penjara dan enam kali cambuk dengan rotan oleh Pengadilan Tinggi Syariah di Kuantan, Negara Bagian Pahang. Pria lajang ini tertangkap tangan menenggak samsu atau sejenis tuak di Restoran Paramount di Jalan Pasar, Kuantan, pada 27 Agustus.

Media massa Malaysia hari Selasa (15/9) melaporkan, Nazarudin mengaku bersalah di hadapan hukum Datuk Abdul Rahman Md Yunos pada 9 September. Rahman menyatakan, terdakwa mengalami kesulitan finansial dan tidak mampu membayar denda sehingga dijatuhi "hanya" satu tahun penjara dan dicambuk enam kali dengan rotan.

Hukuman tersebut lebih rendah dari hukuman maksimal yang dikenakan kepada setiap pelanggar larangan meminum alkohol. Setiap pelaku tindak pidana pelanggaran seperti ini didenda maksimal 5.000 ringgit (setara Rp 14.177.612) atau penjara selama-lamanya tiga tahun atau keduanya, dan dicambuk enam kali. Nazarudin menjadi orang pertama di Pahang yang dihukum penjara karena minum alkohol di depan publik.

Kata Rahman, vonis tersebut sebagai pelajaran bagi setiap pelaku pelanggaran aturan. Dengan adanya vonis tersebut, status permanent resident (PR) yang diberikan kepada Nazarudin selama ini terancam dicabut.

Rahman juga menegaskan, Nazarudin tidak menghormati Ramadhan dengan tidak berpuasa dan mengonsumsi alkohol di depan publik. Menurut dia, terdakwa yang bermigrasi dari Indonesia sejak umur 13 tahun itu tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hidup tanpa tujuan.

Rahman adalah hakim yang keras, yang pernah menjatuhkan hukuman kepada Kartika Sari Dewi Shukarno, warga Malaysia, dengan denda 5.000 ringgit dan enam kali cambuk karena minum bir di sebuah hotel di Cherating dua tahun lalu. Departemen Agama Pahang akan mengeksekusi hukuman cambuk kepada Kartika, seorang model dan ibu dua anak, setelah Idul Fitri.

Nazarudin, saat ditemui di luar pengadilan, mengungkapkan khawatir status PR-nya akan dicabut setelah divonis hakim. Dia bercerita membeli sebotol samsu seharga 3,20 ringgit (sekitar Rp 10.000) untuk diminum bersama teman-temannya di restoran. Tiba-tiba ada sweeping petugas Departemen Agama Pahang.

Juru bicara Deplu RI, Teuku Faizasyah, menegaskan, setiap warga Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum di negara lain termasuk di Malaysia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal yang bisa dilakukan Deplu ialah melakukan pendekatan agar hukumannya bisa lebih ringan.(AFP/Straits Times Online/CAL)

Arus Mudik TKI mulai Terlihat

RIZA FATHONI/HARIAN KOMPAS

15 September 2009

Laporan wartawan KOMPAS Idha Saraswati W Sejati

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Mendekati hari raya Idul Fitri, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang pulang ke Indonesia semakin bertambah. Mereka rata-rata mengambil cuti untuk merayakan Idul Fitri di rumah masing-masing.

Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan TKI BP3TKI Yogyakarta Diah Andirini mengatakan, berdasarkan pemantauan di Bandara Adisutjipto, mendekati hari raya jumlah TKI yang datang semakin banyak. Jika pada awal puasa jumlahnya mencapai 60 orang per hari, jumlahnya kini mencapai lebih dari 200 orang per hari.

"Kami sampai kesulitan mendata seluruh TKI karena jumlahnya sangat banyak. Bahkan kemarin ada satu pesawat AirAsia yang isinya TKI semua. Sebagian besar TKI bekerja di Malaysia," katanya saat ditemui, Selasa (15/9).

Menurut dia, kebanyakan TKI mengambil cuti selama dua minggu untuk merayakan hari raya bersama keluarga. Di Malaysia mereka bekerja sebagai karyawan pabrik maupun pekerja bangunan.

Ia menambahkan, TKI yang pulang melalui Bandara Adisutjipto justru didominasi TKI luar DIY. Mereka tu run di Yogyakarta, untuk kemudian pulang ke rumah masing-masing di Jawa Tengah, Jawa Timur bahkan Jawa Barat. Turun di Yogyakarta rupanya dianggap lebih aman daripada di Jakarta, makanya kemarin sampai ada TKI asal Indramayu Jawa Barat yang turun di Yogyakarta, tambahnya.

Kiriman uang

Berbeda dengan jumlah TKI pulang kampung yang semakin banyak, pengiriman uang dari TKI melalui kantor pos maupun transfer lewat bank relatif stabil. Selama Agustus, jumlah kiriman uang ke Yogyakarta menc apai sekitar Rp 6,46 miliar. Total jumlah pengiriman uang selama Januari sampai dengan Agustus mencapai Rp 40,6 miliar.

Dibanding tahun lalu yang selama setahun mencapai Rp 39 miliar, tahun ini pengiriman uang oleh memang meningkat. Namun datangnya hari raya Lebaran ternyata tidak berpengaruh, jelasnya

Jelang Lebaran, Kiriman Duit TKI Asal Serang Capai Rp 12 Miliar

15 September 2009


TEMPO Interaktif, SERANG -Dalam seminggu terakhir menjelang Lebaran, pengiriman duit  dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri melalui kantor Pos Cabang Serang, Banten, mencapai Rp 12,4 miliar.  "Jumlah tersebut meningkat 100 persen dari
pekan sebelumnya yang hanya Rp 6 Miliar," kata Kepala Cabang PT Pos Serang Kiagus Muhamad Amran, kepada wartawan, Selasa (15/9).

Menurut Amran, setidaknya sudah ada 4.700 lebih transaksi pengiriman yang dilakukan hasil kerja sama Kantor Pos melalui jasa Western Union (WU). "Kemungkinan masih akan terus bertambah dalam dua hari mendatang," kata Amran.

Dibanding bulan biasa, kata Amran, transaksi pengiriman uang para tenaga kerja Indonesia melalui PT Pos hanya sekitar 4.400 transasi per bulan dengan nilai uang rata-rata Rp14 miliar, "Namun sejak bulan Ramadan, dalam satu minggu bisa mencapai Rp 12 miliar dengan lebih dari 4.000 transaksi," katanya.

Selain pengiriman uang dari TKI yang meningkat, paket pengiriman barang juga meningkat sekitar 30 persen. Kemudian, pengiriman uang di dalam negeri melalui wesel pos pun meningkat sekitar 40 persen dari biasanya 4.000 transaksi setiap bulan dengan nilai uang yang dikirim sekitar Rp 5 miliar menjadi sekirar Rp 7 miliar.

Berdasarkan catatan dokumen pengirimannya,kebanyakan TKI yang mengirim uang adalah
mereka yang bekerja di Arab Saudi, lalu Malaysia dan negara-negara lain di Asia.

MABSUTI IBNU MARHAS


200.000 WNI Mudik Dari Malaysia

Sep 15, 2009


Kuala Lumpur ( Berita ) :  Dubes RI untuk Malaysia Da'i Bachtiar mengatakan, ada sekitar 200.000 warga negara Indonesia, termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mudik Lebaran dari Malaysia.


"Arus mudik dari luar negeri ke Indonesia yang terbesar adalah dari Malaysia. Ada sekitar 200.000 orang, baik menggunakan pesawat atau ferry," kata Da'i ketika meninjau pelabuhan Ferry Port Klang, Selangor, Selasa [15/09] , yang melayani rute Port Klang-Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara dan Dumai, Riau.


"Kami meninjau dan menyapa warga Indonesia yang akan mudik lebaran ke Sumatra untuk menanyakan apakah ada masalah dalam kepulangan mereka ke tanah air," kata Da'i yang didampingi atase perhubungan Sahar Andika Putra.


Kepada setiap warga Indonesia, mantan Kapolri itu menanyakan mau pulang ke mana, apakah ada masalah, san mengingatkan agar berhati-hati dalam perjalanan pulang. Selain itu, Dubes juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1430 H.


"Terima kasih banyak pak atas perhatiannya kepada kami," kata Emmy Effendi Lubis, salah seorang warga Indonesia yang telah menikah dengan warga Malaysia dan akan pergi ke Tanjung Balai Asahan.  "Saya akan Lebaran di Medan sekaligus menengok cucu," katanya.


"Terima kasih pak sudah meninjau arus mudik di Port Klang, semuanya berjalan lancar," kata Amin Siregar, seorang mahasiswa yang studi di Malaysia dan ingin mudik Lebaran via ferry.


Menurut asisten GM NorthPort Capt Ng Ber Toon, ada lima kapal ferry melayani rute Port Klang – Tanjung Balai Asahan dan Port Klang – Dumai. "Rata-rata sekitar 1.500 orang yang mudik dari Port Klang ke Tanjung Balai Asahan," kata Capt Ng.


Namun pada Rabu, 16 September 2009 akan ada 10 kapal beroperasi dan sekitar 3.000 orang setiap hari pergi ke Sumatra. Tiket kapal Ferry ke Tanjung Balai Asahan sebesar 99 ringgit (Rp280.000) per orang dewasa, sedangkan anak-anak 77 ringgit per orang sekali jalan.


Mantan Kapolri itu juga melihat kondisi kapal MV Atlantic Jetstar 1 yang mampu mengangkut 400 orang ke Tanjung Balai Asahan. Kapalnya bagus dan bersih ditambah AC berfungsi dengan baik sehingga terasa nyaman.


Dai mengingatkan jika mau kembali bekerja di Malaysia sebaiknya mengurus izin kerjanya. Jangan datang dengan visa turis, katanya.  ( ant )


Dubes: Sekitar 200.000 WNI Mudik dari Malaysia

15 September 2009


Kuala Lumpur (ANTARA News) - Dubes RI untuk Malaysia Da`i Bachtiar mengatakan, ada sekitar 200.000 warga negara Indonesia, termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mudik Lebaran dari Malaysia.

"Arus mudik dari luar negeri ke Indonesia yang terbesar adalah dari Malaysia. Ada sekitar 200.000 orang, baik menggunakan pesawat atau ferry," kata Da`i ketika meninjau pelabuhan Ferry Port Klang, Selangor, Selasa, yang melayani rute Port Klang-Tanjung Balai Asahan, Sumatra Utara dan Dumai, Riau.

"Kami meninjau dan menyapa warga Indonesia yang akan mudik lebaran ke Sumatra untuk menanyakan apakah ada masalah dalam kepulangan mereka ke tanah air," kata Da`i yang didampingi atase perhubungan Sahar Andika Putra.

Kepada setiap warga Indonesia, mantan Kapolri itu menanyakan mau pulang ke mana, apakah ada masalah, dan mengingatkan agar berhati-hati dalam perjalanan pulang. Selain itu, Dubes juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1430 H.

"Terima kasih banyak pak atas perhatiannya kepada kami," kata Emmy Effendi Lubis, salah seorang warga Indonesia yang telah menikah dengan warga Malaysia dan akan pergi ke Tanjung Balai Asahan.

"Saya akan Lebaran di Medan sekaligus menengok cucu," katanya.

"Terima kasih pak sudah meninjau arus mudik di Port Klang, semuanya berjalan lancar," kata Amin Siregar, seorang mahasiswa yang studi di Malaysia dan ingin mudik Lebaran via ferry.

Menurut asisten GM NorthPort Capt Ng Ber Toon, ada lima kapal ferry melayani rute Port Klang - Tanjung Balai Asahan dan Port Klang - Dumai. "Rata-rata sekitar 1.500 orang yang mudik dari Port Klang ke Tanjung Balai Asahan," kata Capt Ng.

Namun pada Rabu, 16 September 2009 akan ada 10 kapal beroperasi dan sekitar 3.000 orang setiap hari pergi ke Sumatra. Tiket kapal Ferry ke Tanjung Balai Asahan sebesar 99 ringgit (Rp280.000) per orang dewasa, sedangkan anak-anak 77 ringgit per orang sekali jalan.

Mantan Kapolri itu juga melihat kondisi kapal MV Atlantic Jetstar 1 yang mampu mengangkut 400 orang ke Tanjung Balai Asahan. Kapalnya bagus dan bersih ditambah AC berfungsi dengan baik sehingga terasa nyaman.

Dai mengingatkan jika mau kembali bekerja di Malaysia sebaiknya mengurus izin kerjanya. Jangan datang dengan visa turis, katanya. (*)

Konjen Malaysia di Medan Lepas TKI di Polonia


15 September 2009

Okezone


MEDAN - Ketegangan antara masyarakat Indonesia-Malaysia terkait persoalan sejumlah klaim budaya dan wilayah tidak menyurutkan sejumlah TKI untuk tetap mengadu nasib di negeri jiran Malaysia.

Siang ini sebanyak 45 TKI asal Sumatera Utara berangkat menuju Malaysia dari Bandara Polonia Medan. Keberangkatan itu juga dilepas oleh Konsulat Jenderal Malaysia Medan Fauzi Oemar.

Turut hadir dalam acara pelepasan itu BPPP TKI Sumatera Utara Sumadi Mushin dan anggota DPD Parlindungan Purba.

Saat pelepasan Fauzi berpesan kepada para TKI agar tidak khawatir dengan isu-isu miring yang beredar seperti kasus penganiayaan terhadap TKI di Malaysia, dan rendahnya upah.

"Polisi Diraja Malaysia akan melindungi TKI, mengenai upah disesuaikan dengan  pendidikan dan keterampilan TKI. Kami tidak membedakan bangsa (asal pekerja) dari Filipina atau Pakistan atau dari Indonesia, yang pasti kalau ada kemahiran dan pendidikan upah akan disesuaikan," jelasnya.

Sementara itu salah satu TKI asal Langkat Evi Yuyani mengaku berangkat ke Malaysia karena desakan ekonomi untuk membantu orang tua dan menghidupi anaknya, meski di satu sisi merasa sedih tak bisa berlebaran bersama keluarganya.

(Novita Sianipar/Trijaya/fit)

Pemerintah Tidak Maksimal Lindungi Buruh Migran


KOMPAS/AGUS MULYADI

Selasa, 15 September 2009

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dituding sebagai salah satu masalah yang muncul akibat belum maksimalnya kebijakan pemerintah atas perlindungan buruh migran selama 5 tahun terakhir ini.

Demikian disampaikan Direktur Pusat Kajian FISIP Universitas Indonesia, Ida Ruwaida, Selasa (15/9). "Kebijakan pemerintah kurang maksimal, selama ini tidak memprioritaskan agenda perlindungan terhadap pembantu rumah tangga baik domestik dan migran," ujar Ida, di Jakarta.

Selain itu, Ida juga memberikan berbagai catatan atas kinerja Erman Suparno sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dinilai belum mampu memberikan perlindungan bagi buruh migran.

Di antaranya, gagal membentuk kebijakan bilateral dengan negara-negara penerima TKI soal perlindungan tenaga kerja. Kemudian, nota kesepahaman (MoU) yang pernah dibuat antara Indonesia dengan Malaysia tentang penempatan Domestic Workers juga dinilai melanggar Hak Asasi Manusia.

Pemerintah juga tidak mempunyai kemauan politik untuk meratifikasi konvensi PBB 1990 tentang perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya. "Justru pemerintah mendiamkan dan melanggenggkan praktek eksploitasi dan pemerasan di terminal TKI," ujarnya.

Disamping itu, sinergi antara Depnakertrans dan Deplu tidak optimal dalam melakukan diplomasi pembelaan buruh migran yang terancam hukuman mati. "Ini menyebabkan banyak kasus TKI kita dihukum mati di luar negeri," cetusnya.

Konflik antara Depnakertrans dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berkepanjangan juga mengakibatkan terabaikannya perlindungan buruh migran Indonesia sehingga merugikan nasib mereka.

ANI

TKI Bergaji Setara Menteri Mulai Mudik Lebaran

15  September 2009 


TEMPO Interaktif, Surabaya - Menjelang Lebaran, sekitar 7.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) mudik ke Jawa Timur melalui Bandara Juanda, Surabaya. TKI berasal dari berbagai kota itu bekerja Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, dan negara di Timur Tengah.

Gelombang kepulangan mereka sudah terasa. "Paling ramai pada tujuh hari menjelang Lebaran hingga lima hari setelah Lebaran," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Timur Hariyadi Budihardjo.

Ia mengatakan total TKI yang pulang sepanjang 2009 sebanyak 9.067 orang, di mana 7.000 di antaranya mudik saat Lebaran. "Biasanya mereka cuti dua pekan saat Lebaran dan kemudian kembali lagi ke negara tujuan," ujarnya.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan jumlah nasional TKI yang mudik pada Lebaran sebanyak 80-100 ribu. Pada hari normal, jumlah tenaga kerja Indonesia yang pulang ke daerah asal sebanyak 40-50 ribu per bulan.

Ia mengatakan setiap bulan jumlah tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke negara tujuan sebanyak 750 ribu per tahun, sedangkan yang pulang sebanyak 500 ribu orang per tahun. "Jawa Timur adalah penyumbang TKI terbesar," ujarnya.

Menurut Jumhur, pemerintah telah berkomitmen mendorong pengiriman tenaga kerja Indonesia profesional ke negara tujuan, khususnya ke Timur Tengah. "Di Timur Tengah banyak dibutuhkan tenaga kerja di rumah sakit, yaitu perawat dan suster," ujarnya. Gaji perawat dan suster di rumah sakit negeri sebesar Rp 14 juta hingga Rp 18 juta per bulan, di atas gaji bupati maupun menteri yang berkisar Rp 5 sampai 15 juta per bulan.

Berdasarkan laporan majalah Tempo edisi 20 September 2009, penghasilan pejabat sebagaimana yang dikeluarkan bagian keuangan pada Januari 2005, menteri kabinet mendapat gaji pokok Rp 5 juta ditambah tunjangan jabatan Rp 13,6 juta. Sehingga total gaji menteri Rp 18,6 juta per bulan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Jawa Timur Indra Wiragana mengatakan jumlah tenaga kerja Indonesia asal Jawa Timur yang dikirim ke sejumlah negara di Asia-Pasifik serta Timur Tengah mencapai 60 ribu orang pada 2008. Hingga pertengahan tahun ini, jumlah TKI Jawa Timur baru mencapai 17 ribu. "Minimal (jumlah) pengiriman TKI setiap tahun sama dengan tahun lalu," ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan harus ada kepastian perlindungan terhadap TKI yang dikirim. "Tidak hanya mendorong pengiriman, namun juga ada aturan yang pasti," ujarnya. Saat ini pemerintah provinsi, kata Saifullah, sedang mempelajari aturan tentang perlindungan TKI.

DINI MAWUNTYAS


Tiga Pembius TKI Diringkus


Wahyudi

15/09/2009

Liputan6.com, Kendal: Tiga pelaku pembiusan dengan korban tenaga kerja Indonesia dan pemudik dibekuk personel Kepolisian Resor Kendal, Jawa Tengah, Senin (14/9) siang. Mereka adalah Igun Buditama (40 tahun) warga Pemalang, Margo Santoso (35 tahun) warga Indramayu, dan Sumakno (45 tahun) warga Banjarnegara. Mereka ditangkap setelah diketahui melakukan aksinya 16 kali di bandar udara di Jakarta, Semarang, dan terakhir di Kendal.

Mereka biasanya mengincar korban yang baru turun dari pesawat dan menunggu jemputan. Korban yang diantar kemudian diberi obat tidur dosis tinggi yang dimasukkan dalam jamu antimasuk angin. Dari tangan tersangka polisi menyita tiket pesawat, kopor, perhiasan milik korban, senjata api mainan dan sisa ramuan jamu yang digunakan membius korban. Kini polisi masih mengejar satu tersangka lainnya. Selengkapnya saksikan video berita ini.(ADO)

TKI Asal Garut Meninggal di Arab Saudi

14 September 2009

Garut, (tvOne)

Satu lagi tenaga kerja Indonesia asal Garut, Jawa Barat, meninggal di Arab Saudi. Pihak Arab Saudi menyatakan, Dede Supriyatna (28) meninggal dunia pada 3 September 2009 akibat sakit jantung.

Namun, alasan pihak rumah sakit Arab Saudi ditentang pihak keluarga. Dede yang bekerja sebagai sopir di Riyadh, Arab Saudi, diketahui tidak memiliki sejarah penyakit jantung. Dede berangkat ke Riyadh sejak 2 Mei 2009.

"Kami sampai sekarang masih belum mengetahui penyebab kematiannya," kata Hendra, kakak Dede, saat ditemui di rumahnya RT 01/13, Desa Panca Salak, Kecematan Kadungora, Garut, Senin (14/9).

Menurut Hendra, pihak keluarga bahkan sempat mendengar Dede meninggal akibat kecelakaan dan tertembak. "Tapi kami belum mendapatkan keterangan resminya," ujarnya. Atas dasar itu, pihak keluarga meminta perusahaan penyalur tenaga kerja yang mengirim Dede untuk segera membawa pulang jenazah ke Garut.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, Elka Nurhatimah, menyatakan sampai saat ini masih mencari tahu penyebab kematian Dede. Elka mengaku sudah berhubungan dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI dan Kedutaan Besar RI di Arab Saudi. "Mudah-mudahan kematian Dede tidak disebabkan seperti isu yang beredar," ujar Elka.

Peristiwa TKI asal Garut ini bukanlah yang pertama. Pada Juni 2009, Siti Hajar, pembantu rumah tangga yang bekerja di Malaysia mendapatkan musibah. Dia dianiaya majikannya. Bahkan, selama tiga tahun bekerja, Siti tidak diberikan upah. (VIVAnews.com)

Kiriman Uang TKI Capai Rp 9,7 Triliun

KOMPAS/AGUS MULYADI

14 September 2009
Laporan wartawan KOMPAS Aloysius Budi Kurniawan

SAMPANG,KOMPAS - Tahun ini, sekitar 100.000 orang dari total 6 juta tenaga kerja Indonesia di luar negeri mudik Lebaran ke kampung masing-masing. Menjelang Lebaran ini pula, transaksi pengiriman uang dari luar negeri melonjak pesat dari rata-rata Rp 8,3 triliun menjadi Rp 9,7 triliun.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M Jumhur Hidayat mengatakan, khusus pada Hari Raya Lebaran sekitar 100.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) mengambil libur cuti dan pulang ke Indonesia.

Khusus libur Lebaran transaksi pengiriman uang dari luar negeri ( remittance) mengalami kenaikan sekitar Rp 1,4 triliun. Karena itu, dari rata-rata remittance tiap bulan sekitar Rp 8,3 triliun kini saat lebaran naik hingga Rp 9,7 triliun, ucap Jumhur saat melakukan Safari Ramadhan TKI di Sampang, Jawa Timur, Senin (14/9).

Menurut Jumhur, dari total 6 juta TKI di luar negeri muncul remittance sebesar Rp 100 triliun. Sebanyak 4,5 juta TKI tercatat dalam dokumen ketenagakerjaan resmi, sedangkan 1,5 juta TKI tak memiliki dokumen atau ilegal.

TKI Malaysia terbanyak

Berdasarkan data BPN2TKI, jumlah TKI terbanyak berada di Malaysia sekitar 2,5 juta TKI disusul Timur Tengah 1,5 juta TKI, dan negara-nega ra kawasan Asia Pasifik sebanyak 500.000 TKI. Sementara itu, 1,5 juta TKI lainnya tak terdeteksi keberadaannya karena tak memiliki dokumen resmi.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan, potensi devisa dari TKI ternyata sangat besar. Khusus di Jawa Timur, remittance dari para TKI mencapai angka sekitar Rp 30 triliun. Angka ini sama dengan lima kali lipat APBD Provinsi Jatim. Sayangnya, perhatian pada para TKI kadang masih kurang. Masih banyak TKI yang pergi ke luar negeri tanpa dokumen resmi, tuturnya.

Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Jatim mencanangkan program Jatim zero TKI ilegal. Ditargetkan tahun 2012 hingga 2013 mendatang, Jatim terbebas dari TKI ilegal atau tak berdokumen.

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jatim M Cholili mengu ngkapkan, sekitar 10.000 TKI di Jatim menjadi korban penempatan ilegal TKI ke luar negeri. Penyebabnya, terjadi perekrutan TKI di lapangan yang tak terpantau dan tak dibatasi dengan peraturan daerah yang jelas.

H-7 Kiriman Paket dan Duit Naik Tajam



14 September 2009

TEMPO Interakti
f, BANDUNG - Tujuh hari menjelang lebaran, kiriman uang dari luar negeri ataupun dalam negeri meningkat tajam sampai 2 kali lipatnya dibandingkan beberapa hari kebelakang. PT Pos Besar Bandung memprediksi, kenaikan akan mencapai puncak pada Sabtu (19/9). "Saat ini saja paling tidak yang mencairkan uang kiriman mencapai 150 orang perhari." kata Suyud Suhendar Juru Bicara PT Pos Besar Bandung saat ditemui di kantornya, Senin (14/9).

Menurut Suyud, pencairan uang dari luar negeri mencapai Rp 400 juta sampai Rp 500 juta rupiah perharinya. Adapun pengiriman dalam negeri antar kota dengan menggunakan jasa wesel kilat mencapai Rp 250 juta perhari."Paket paket kiriman di bawah 10 kilogram pun sudah mulai banyak dan mengalami lonjakan dibandingkan 10 hari lalu sampai 100 persen,"ujarnya.

Kiriman uang terbanyak didominasi dari TKI yang ada Timur Tengah dan Malaysia. Rata-rata mereka mengirim uang Rp 2 - 5 juta dalam sekali kirim. Adapun jasa wesel kilat, paling rendah Rp 500 ribu. "Pengiriman lebih mendominasi ke wilayah Jabodetabek dan Jawa Tengah" ujarnya.

Pt Pos sendiri akan menambah armada hingga 7 truk menyusul peningkatan jumlah paket. Paket-paket itu paling banyak dikirimkan ke luar Jawa. Pelayanan ini akan dibuka hingga 19 - 23 September."Layanan terbatas, hanya berlangsung di 11 kantor pos disekitar Bandung Raya. PT Pos hanya libur selama 2 hari," akunya.

Pantauan Tempo, masyarakat pengguna jasa pos tampak mengantri loket loket pengiriman jasa pos mulai paket, pembayaran dan pengiriman dokumen lainnya."Ini hanya pakaian untuk keluarga dikampung halaman buat saudara saudara yang masih kecil. Karena saya baru berangkat mudik sehari sebelum lebaran dan biar tidak banyak barang yang harus dibawa." ujar Winda salah seorang pengirim paket saat antri di Kantor Pos Besar Bandung.

ALWAN RIDHA

Unimig: TKI Jangan Takut karena Dilindungi UU Internasional

14/09/2009

Ramdhan Muhaimin - detikNews

Presiden Unimig Indonesia M Iqbal (Foto: Ramdhan)
Kuala Lumpur - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia seringkali ditimpa banyak persoalan yang tidak jarang berbuntut pendeportasian atau persoalan hukum lainnya. Untuk menjaring keluhan dan aspirasi para pekerja tersebut, Union Migran (Unimig) Indonesia melakukan pendekatan melalui buka puasa bersama TKI dalam acara "Orientasi dan Open Rekrutmen".

Lebih dari 80 TKI yang kebanyakan pekerja perempuan menghadiri acara buka bersama Unimig Indonesia di Hotel Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia, Minggu (13/9/2009). Kebanyakan para TKI tersebut bekerja di pabrik elektronik di wilayah Negeri Sembilan.

Presiden Unimig Indonesia Muhammad Iqbal mengatakan, Inimig Indonesia sekarang ini menjadi satu-satunya LSM atau serikat pekerja Indonesia pertama yang beroperasi di Malaysia.

"Karena itu, teman-teman TKI ataupun TKW di Malaysia tidak perlu khawatir untuk mengadukan keluhan dan persoalannya ke unimig. Unimig berbadan hukum resmi dan dilindungi undang-undang internasional. Artinya, hak-hak teman teman juga dilindungi undang-undang internasional," kata Iqbal.

Unimig, lanjut Iqbal, bertujuan menghimpun dan mempersatukan seluruh aspirasi pekerja migran serta mewujudkan persaudaraan dan solidaritas di antara pekerja migran.

"Dan berupaya meningkatkan kesejahteraan anggota serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja serta penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan," cetusnya.

Dia juga mengatakan, TKI di Malaysia jumlahnya mencapai lebih dari 1,2 juta orang. Jumlah itu belum lagi jika ditambah dengan ekspatriat Indonesia yang mencapai lebih dari 5.000 orang dan TKI ilegal yang diperkirakan mencapai lebih dari 600 ribu. Mereka, kata Iqbal, tentu sangat memerlukan adanya pendampingan dan perlindungan yang terus menerus baik dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.

Dia juga menegaskan perlunya para pekerja Indonesia di Malaysia untuk membentuk serikat pekerja sebagaimana yang dilakukan di Tanah Air. Meski bekerja di luar negeri, tidak ada halangan bagi para pekerja Indonesia untuk membentuk serikat pekerja. Karena menurut dia, hak membentuk serikat pekerja tersebut dilindungi oleh undang-undang internasional dan tidak ada undang-undang di Malaysia yang melarang hal tersebut.

"Dalam hal inilah kehadiran Unimig diperlukan. Karena selama ini upaya perlindungan hanya dilakukan oleh pemerintah yang harus mengurusi jutaan TKI di Malaysia," pungkas dia.

Unimig telah terdaftar sebagai Serikat Pekerja mandiri (NGO) resmi pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Jakarta pada tanggal 2 Februari 2009. Unimig dibentuk atas inisiasi Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia dan Uni Malaysian Liasion Council (UNI-MLC) yang didukung penuh International Labour Organization (ILO).

Pada 21 Maret 2009, Unimig pun resmi berafiliasi ke dalam Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia yang merupakan anggota Union Network International (UNI) yang berpusat di Nyon Switzerland.

(rmd/irw)


Kiriman Uang TKI Sehari Capai Rp 50 Juta

14 September 2009

Meningkat Hingga 80 %

Purworejo, CyberNews. Memasuki H-7 Lebaran, pengiriman uang dari para tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Purworejo di luar negeri melalui layanan western union (WU) di kantor pos meningkat dratis. Dalam sehari rata-rata kiriman antara Rp 40 juta hingga Rp 50 juta.

Kepala Kantor Pos Pemeriksa Purworejo Sutarmo yang dikonfirmasi di kantornya Senin (14/9) mengatakan, kiriman harian itu mengalami lonjakan hingga 80 % dibandingkan pada hari-hari biasa.

"Pada hari-hari biasa, kiriman uang lewat jasa WU rata-rata Rp20 hingga Rp 30 juta. Meningkatnya kiriman ini karena TKI tidak bisa dan hanya mengirimkan uang untuk kebutuhan Lebaran," jelasnya.

Lebih lanjut diungkapkan Sutarmo, lonjakan pengiriman tersebut mulai terjadi sejak lima hari lalu. Uang kiriman itu sebagian berasar dari negara-negara tujuan TKI seperti Arab Saudi, Malaysia, Singapura, dan negara-negara timur tengah lainnya.

Jika dibuat rata-rata bulanan, kiriman uang lewat jasa WU ini juga terlihat melonjak sangat drastis. Sebulan lalu jumlahnya sebesar Rp 800 juta, tapi hingga akhir pekan lalu sudah mencapai Rp 866 juta. "Hingga akhir bulan ini paling tidak bisa di atas Rp 1 miliar," katanya.
   
Pengiriman Paket
Selain WU, peningkatan juga terjadi untuk pengiman paket pos. Bahkan peningkatannya sangat drastis, jika dibanding pada hari-hari biasa mencapai 200%.

Dalam sepekan terakhir, jumlah rata-rata penerimaan mencapai 120 paket perhari, meningkart drastis dibandingkan hari biasa yang hanya sekitar 40-an paket.

Ditanya untuk wesel instan dan wesel prima, Sutamo mengungkapkan layanan itu juga mengalami peningkatan hingga 100 %. Dalam sehari, penerimaaan wesel mencapai 600 lembar untuk wesel prima dan 120-an wesel instan, meningkat dibanding hari biasa yang hanya sekitar 20-30-an lembar.

Diungkapkan Sutarmo, penerimaan wesel bervariasi maksimal Rp25 juta. Sebagian besar penerima wesel dari wilayah selatan, seperti Kecamatan Purwodadi, Ngombol, dan di bagian barat Kecamatan Kemiri.

Pembayaran wesel itu bisa dilakukan di kantor pos kecamatan. "Agar lebih mudah saja, tidak perlu jauh ke Purworejo bisa dilakukan di pelayanan kami yang terdekat." tuturnya.

( Nur Kholiq / CN13 )


Arti Mudik dan Lebaran bagi TKI


DHONI SETIAWAN/KOMPAS.COM

20 September 2009

PAMEKASAN,  KOMPAS.com - "Saya sangat senang karena tahun ini bisa berkumpul dengan anak dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tahun lalu saya berlebaran di tempat kerja di Kuala Lumpur Malaysia," demikian disampaikan Moh Mansur (29) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Dusun Pakong Laok, Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Pamekasan, Jawa Timur, yang kini mudik lebaran ke kampung halamannya di Desa Pakong, sekitar 40 kilometer dari kota Pamekasan.
   
Ayah satu orang anak ini berangkat ke Malaysia menjadi TKI 10 tahun lalu. Bersama lima orang tetangganya, Mansur berangkat ke Malaysia melalui perantara seorang "tekong" yakni orang yang menjadi calo dalam pemberangkatan TKI.
   
Berbeda dengan sebagian TKI ilegal yang sering mendapat perlakukan tidak menyenangkan dari majikannya, suami Nanik ini terbilang beruntung. Sebab selama 10 tahun bekerja di sana bayaran yang ia terima selalu lancar dan majikannya Lio Qion Lay, sangat baik dan perhatian kepadanya.
   
"Saya memang bisa dikatakan mujur. Majikan saya baik dan selama 10 tahun saya memang bekerja ke dia," tuturnya.
   
Akan tetapi, kata dia, selama 10 tahun itu tak selamanya Mansur bernasib mujur. Dua kali ia pernah dideportasi oleh pemerintah Malaysia. "Yang pertama, waktu ada pemutihan dari pemerintah Malaysia bersama ribuan TKI lain dan yang kedua karena dibuang oleh polisi," tuturnya.
   
Pada pemulangan yang pertama, sambung Mansur dirinya dijemput oleh Bupati Pamekasan ke Surabaya, yang waktu itu masih dijabat oleh Drs Dwiatmo Hadiyanto, sedang pada kasus pembuangan yang kedua, ia terpaksa minta bantuan "tekong-nya" karena seluruh uang yang ia bawa dirampas petugas imigrasi Malaysia.
   
"Waktu itu saya membawa uang Rp10 juta, tapi semuanya diambil petugas dan saya pulang ke Indonesia hanya dengan sehelai baju yang melekat di badan," tuturnya.
   
Namun, kejadian itu tidak membuat Moh Mansur kapok, enam bulan setelah pembuangan itu ia berangkat lagi ke Malaysia, dengan tujuan majikan semula, yakni Lio Qion Lay.
   
"Soalnya bayaran di sana lumayan tinggi. Kalau saya dapat 1.700 ringgit atau setara dengan Rp4 juta per bulan," katanya.
   
Layaknya pekerja asal Indonesia pada umumnya, di Malaysia Mansur menjadi pekerja kasar, yakni memasang WC. Kadang juga memperbaiki kerusakan bangunan toko dan mal dan pasar swalayan, milik majikannya.
   
Setiap menerima gaji dari majikannya itu, Mansur tidak lupa menyisihkan sejumlah uang untuk tabungan membuat rumah dan kebutuhan hidup anak dan istrinya. "Kadang saya mengirim Rp1 juta kadang kalau keluarga banyak kebutuhan hingga Rp2 juta. Sisanya untuk tabungan membuat rumah dan kebutuhan hidup saya di Malaysia," terang Mansur.
   
Kini kondisi keluarga Mansur sudah membaik. Rumah bangunan berukuran 7x9 meter yang kini dirinya bersama anaknya Putri (4) dan istrinya Nanik (25) juga merupakan hasil jerih payahnya bekerja sebagai TKI di Negeri Jiran.
   
"Saya akan tinggal di sini lama dan masih akan kembali ke Malaysia pada Februari 2010. Sebab waktu itu majikan saya akan melakukan perayaan di Malaysia," ucapnya.

Kiriman TKI
   
Mudik lebaran, sebagaimana dilakukan TKI asal Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Pamekasan, Madura, Moh Mansur, itu hanya dilakukan sebagian kecil pengais ringggit di Malaysia. Kebanyakan para TKI tersebut memilih mengirim uang kepada keluarganya.
   
Hal itu terbukti dengan meningkatnya pengiriman uang yang dilakukan para TKI di Malaysia melalui biro jasa pengiriman uang yang ada di Pamekasan. Salah satunya seperti kantor pos.
   
Mulai awal Ramadhan hingga sekarang ini kiriman uang dari para TKI asal Pamekasan yang ada di Malaysia mencapai Rp 4,7 miliar. "Jumlah ini tidak termasuk kiriman uang yang ada di kantor-kantor lain seperti bank dan pegadaian. Sebab di sana juga kan menyediakan jasa pengiriman uang TKI,"  kata Kepala Kantor Pos Pamekasan, Slamet Widodo.
   
Menurut data yang dirilis Bank Indonesia (BI) melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Pamekasan, transfer uang yang dilakukan para TKI asal Madura kepada keluarganya pernah mencapai Rp70,3 miliar, hanya dalam hitungan tiga bulan pada tahun 2007.

Rinciannya meliputi di wilayah Kabupaten Bangkalan sebesar Rp40,3 miliar, Sampang Rp513 juta, Pamekasan Rp20,7 miliar, dan Kabupaten Sumenep Rp8,8 miliar.
Jumlah uang yang diterima itu bukan hanya uang ringgit dari Malaysia, melainkan akumulasi dari total pembayaran dari sejumlah negara yakni Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Hongkong, Singapura, Amerika Serikat (AS), dan negara lainnya.
   
Negara yang banyak membantu pendapatan TKI berdasarkan hitungan angka untuk wilayah Jawa Timur meliputi, Arab Saudi (Rp 266 miliar), Malaysia (Rp 115 miliar), Taiwan (Rp 35 miliar), Hong Kong (Rp 25 miliar) dan Singapura (Rp 14 miliar).
   
Sementara devisa yang diperoleh para TKI dari Jatim, yakni mencapai Rp30 triliun dalam satu tahun, jauh lebih tinggi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jatim.
   
Menurut Moh. Jumhur Hidayat, meski devisi para TKI terhadap pemerintah Indonesia tinggi, akan tetapi selama ini pemerintah masih terkesan kurang perhatian terhadap nasib buruh migran asal Indonesia yang berkerja di luar negeri tersebut. Sebab jika pemerintah memberikan perhatian yang serius TKI tidak akan memilih jalur ilegal.
   
"Terus terang jalur legal melalui pemerintah itu pengurusannya rumit dan jauh lebih mahal. Makanya kebanyakan para TKI yang ada di Pamekasan lebih memilih jalur ilegal, seharusnya itu tidak terjadi," kata Jumhur Hidayat di Sampang, belum lama ini.
   
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Herman Priyanto menjelaskan, sebanyak 4.907 orang dari total 10.929 TKI asal Pamekasan yang bekerja di Malaysia memang tidak melalui jalur resmi atau ilegal.
   
"Umumnya para TKI ilegal ini kita ketahui setelah mereka dideportasi dari tempat kerjanya di Malaysia," kata Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Pamekasan, Herman Priyanto.
   
Jumlah itu, merupakan hasil pendataan yang dilakukan Disnakertrans Pamekasan sejak tahun 2004. Rinciannya, pada tahun 2004 sebanyak 1.050 TKI, 2005 tercatat 387 TKI, tahun 2006 sebanyak 1.030 TKI, sedang pada tahun lalu 1.674 TKI dan pada tahun 2008 kini mencapai 766 TKI.
  
Sementara yang melalui jalur resmi atau yang terdaftar di Disnakertrans Pamekasan, hingga bulan September 2009 mencapai 6.022 TKI.
   
Menurut TKI Moh Mansur, dirinya memilik jalur ilegal dengan melalui pelantara tekong karena selain lebih cepat, biayanya juga jauh lebih murah.
   
"Saya hanya keluar biaya Rp4 juta, tapi menurut teman-teman yang melalui jalur resmi itu mencapai Rp12 juta," katanya. Moh. Jumhur Hidayat, menyatakan, TKI yang melakukan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1430 Hijriah ini sekitar 100.000 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.100 TKI berasal dari Jawa Timur.
   
Akan tetapi Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrian dan Pengawasan Ketenagaan, Disosnakertrans Pamekasan Arief Jauhari mengaku, belum mengetahui jumlah pasti tentang TKI Pamekasan yang mudik lebaran.

"Kalau yang ilegal jelas kami tidak tahu. Akan tetapi kalu yang legal kami pasti tahu, akan tetapi hingga saat ini kami belum menerima informasi dari Pemprov Jatim," katanya.