Pemprov NTB minta proses TKI ke negara Arab dilakukan di daerah sendiri

5 October 2009

Lomboknews.com

MATARAM – Jumlah TKI asal NTB ke Timur Tengah cukup besar. Tahun 2009 ini, sampai bulan September 2009 dari 32.791 orang yang diberangkatkan ke 11 negara, yang ke Saudi Arabia 11.662, Kuwait 36, Jrdania 38, Emirat Arab 137, Oman 206, Qatar 6, Singapura 20, Hongkong 17, Brunei 1. Selebihnya ke Malaysia Barat 22.676 dan Malaysia Timur 182. Tahun 2008 lalu, dari 52.273 TKI NTB sebanyak 29.000an ditempatkan di negara Jazirah Arab.

Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI NTB Komang Subadra menjelaskan bahwa dulu memang semua perusahaan pelaksana penempatan TKI swasta berkantor pusat di Jakarta dan proses penerbitan paspor sebelum dilakukan online di kantor Imigrasi Jakarta. ''Tetapi sekarang sudah ada sembilan kantor pusat PPTKI di NTB dan imigrasi juga sudah online,'' ucapnya. Bahkan pemberangkatan mereka juga bisa dilakukan dari Bandara Internasional Selaparang di Mataram.

Karenanya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta Menteri Hukum dan HAM agar memberikan fasilitas proses keberangkatan para TKI (termasuk TKW) langsung dari Mataram. Sebab, jika diproses melalui Jakarta memberatkan biaya dan resiko yang merugikan apabila terjadi penipuan dan penyiksaan.

Dalam pekan ini, surat Gubernur NTB Muhammad Zainul Madjdi dikirimkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Hukum dan HAM Andi Matalata dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Moh.Jumhur Hidayat. ''Lebih murah kalau semuanya diurus di sini,'' kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Muh.Agus Patria, Senin (5/10) pagi.

Selama ini proses pemberangkatan TKI/TKW asal NTB ke negara-negara di jazirah Arab harus dilakukan di Jakarta sesuai ketentuan pemerintah. Akibatnya, para calon pekerja tersebut menanggung resiko menunggu hingga berbulan-bulan. Mereka diberangkatkan tanpa keterangan yang benar karena kebanyakan menggunakan identitas nama dan alamat yang tidak sebenarnya.

Sebelumnya Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Madjdi mengeluhkan pemrosesan keberangkatan TKI ke Saudi Arabia dan negara Timur Tengah lainnya bukan di NTB tetapi di Jakarta. ''Buntutnya, NTB hanya mendapatkan nama jelek ketika TKInya bermasalah,'' ujar Zainul Madjdi kepada Jumhur Hidayat di Mataram, pekan lalu.

Selain itu, ia juga menduga tidak optimalnya perlindungan TKI oleh perwakilan Indonesia di luar negeri karena kurang bergengsinya mereka yang cenderung kumuh dan tidak terpelajar. Padahal jumlah mereka mencapai ratusan ribu orang. Karenanya, dimintanya BNP2 TKI melakukan pendekatan kepada Departemen Luar Negeri.

Menurutnya pemerintah daerah tidak memiliki otoritas mengenai perlindungan terhadap para TKI di luar negeri. ''Apakah diplomasi hanya diberikan kepada lingkungan yang memberikan profit dan bersih, rapi wangi,'' katanya dalam nada tanya.(*)