Rabu, 04/02/2009 18:10 WIB
Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang memiliki integritas terendah dalam hal pelayanan publik. Jenis pelayanan yang paling disoroti adalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
"Skor rata-rata bagi DKI dalam hal tersebut adalah 6,24 dari nilai maksimal 10, masih termasuk 15 daerah terendah dalam survei kami," ujar Wakil Ketua Komisi Pemberamtasan Korupsi (KPK) M Jasin di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (4/2/2009).
Jasin juga menganggap upaya pencegahan praktek korupsi di DKI Jakarta masih rendah.
Survei ini dilakukan di 52 kabupaten/kota di 20 provinsi dengan melibatkan jumlah responden sebanyak 6.240 orang. Survei ini dilakukan selama tahun 2008.
Secara umum, KPK juga masih menilai adanya praktek perbedaan perlakuan dalam pemberian layanan kepada publik di daerah, termasuk di DKI.
Dari 31 persen responden menyatakan, pengguna layanan akan dipersulit jika tidak memberikan imbalan atau biaya tambahan pada petugas.
"Masyarakat juga masih menganggapnya sebagai bentuk ucapan terima kasih (54 persen) dan sebagai pelicin proses pelayanan (22 persen)," tambahnya.
Jasin juga menganggap upaya pencegahan praktek korupsi di DKI Jakarta masih rendah. Sebanyak 60 persen responden tidak melihat adanya kampanye antikorupsi di unit layanan yang mereka datangi.
"17 persen responden juga menyatakan sulit mengajukan pengaduan pelayanan instansi," pungkasnya. (mad/nwk)
Link: http://www.detiknews.com/read/2009/02/04/181019/1079623/10/integritas-pelayanan-ktp,-siup,-imb,-pdam-di-dki-jakarta-rendah
Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang memiliki integritas terendah dalam hal pelayanan publik. Jenis pelayanan yang paling disoroti adalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
"Skor rata-rata bagi DKI dalam hal tersebut adalah 6,24 dari nilai maksimal 10, masih termasuk 15 daerah terendah dalam survei kami," ujar Wakil Ketua Komisi Pemberamtasan Korupsi (KPK) M Jasin di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (4/2/2009).
Jasin juga menganggap upaya pencegahan praktek korupsi di DKI Jakarta masih rendah.
Survei ini dilakukan di 52 kabupaten/kota di 20 provinsi dengan melibatkan jumlah responden sebanyak 6.240 orang. Survei ini dilakukan selama tahun 2008.
Secara umum, KPK juga masih menilai adanya praktek perbedaan perlakuan dalam pemberian layanan kepada publik di daerah, termasuk di DKI.
Dari 31 persen responden menyatakan, pengguna layanan akan dipersulit jika tidak memberikan imbalan atau biaya tambahan pada petugas.
"Masyarakat juga masih menganggapnya sebagai bentuk ucapan terima kasih (54 persen) dan sebagai pelicin proses pelayanan (22 persen)," tambahnya.
Jasin juga menganggap upaya pencegahan praktek korupsi di DKI Jakarta masih rendah. Sebanyak 60 persen responden tidak melihat adanya kampanye antikorupsi di unit layanan yang mereka datangi.
"17 persen responden juga menyatakan sulit mengajukan pengaduan pelayanan instansi," pungkasnya. (mad/nwk)
Link: http://www.detiknews.com/read/2009/02/04/181019/1079623/10/integritas-pelayanan-ktp,-siup,-imb,-pdam-di-dki-jakarta-rendah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar