OLEH: IMAN NUR ROSYADI
Serang - Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Provinsi Banten pada pertengahan tahun 2009 mencapai 788.067 orang atau 7,64 persen dari total jumlah penduduk Banten.
Jumlah tersebut menurun jika dibanding dengan periode yang sama pada 2008, yaitu warga miskin yang ada mencapai 816.742 orang atau 8,15 persen dari total penduduk.
Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, Bambang Luarso kepada wartawan, Senin (6/7) mengatakan, jumlah warga miskin di Banten mengalami penurunan sekitar 28.675 orang.
"Namun demikian, telah terjadi kenaikan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Ini mengindikasikan secara rata-rata bahwa pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan. Demikian juga dengan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin besar," ujar Bambang.
Ia mengungkapkan, maraknya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), turut menurunkan jumlah penduduk miskin di Banten. "Penduduk miskin di daerah pedesaan masih lebih banyak dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Pada tahun 2008, sebanyak 54,57% penduduk miskin berada di daerah pedesaan dan tahun ini meningkat menjadi 55,75% yang berada di pedesaan," ujar Bambang.
Mengenai peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, Bambang menyarankan agar pemerintah segera membuka lapangan kerja. "Karena jika begitu faktornya berarti memang manusianya yang tak bisa bersaing. Pemerintah dalam hal ini harus memberikan pelayanan dalam arti memeberikan mereka sumber penghidupan," ujarnya.
Rapat Koordinasi
Sementara itu, Gubernur Banten Atut Chosiyah melakukan rapat koordinasi (rakor) terkait pembangunan dengan bupati dan wali kota se-Banten, salah satunya membahas peningkatan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
Selain itu, rakor tersebut juga membahas Indeks Prestasi Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi. "Rakor ini akan menjadi salah satu dasar kebijakan pemerintah Provinsi Banten untuk mengambil langkah dalam pembangunan di berbagai sektor," ujar Gubernur Banten, di Pemkab Lebak.
Menurut Atut, dalam rakor itu telah dipaparkan oleh BPS kondisi statistik setiap kabupaten dan kota di Banten untuk menjadi bahan peningkatan pembangunan, yang akan dilakukan oleh setiap kabupaten dan kota. "Ini juga sebagai koordinasi yang sangat penting untuk mensinergikan pembangunan di Banten," paparnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar