Suara Pembaharuan
[KUPANG] Sebanyak 114 anak di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) menderita gizi buruk. Demi mencegah timbulnya kasus baru, pemerintah melakukan intervensi dengan cara memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu.
"Data gizi buruk tersebut diperoleh melalui kegiatan pelayanan di Pos pelayanan terpadu (Posyandu) di semua Puskesmas di seluruh wilayah Ende sejak Januari 2009," kata Bupati Ende, Don Bosco Wangge ketika ditemui di Kupang, Jumat (3/7) pagi.
Dikatakan, penyebab gizi buruk pada anak-anak itu bervariasi. Bisa akibat pemberian makanan atau pola asupan gizi karena makanan yang diberikan kurang bergizi. Faktor lain, adalah asupan makanan pada anak. Di mana, bisa jadi persediaan makanan bergizi mencukupi, namun karena kesibukan orang tua menyebabkan makanan yang diberikan kepada anak terkesan asal jadi atau asal anak kenyang. Dalam kondisi demikian dipastikan anak akan mengalami gizi buruk.
"Kebiasaan yang ada di kampung atau desa, ketika orang tua pergi ke kebun, anak-anak dipercayakan kepada keluarga atau neneknya. Bisa saja, anak diberikan makanan yang tidak mengandung gizi atau ada anak bayi telah diberikan makanan tambahan, padahal anak itu masih menyusui," imbuhnya.
Pola Makan
Pemicu terjadinya gizi buruk dominan, karena pola asupan makanan. Sesuai standar kesehatan, bayi tidak diperkenankan diberikan makanan tambahan sebelum berusia enam bulan. Karena pada usia tersebut, bayi masih menyusui. Namun, fakta yang terjadi, terkadang orang tua telah memberikan makanan tambahan berupa pisang atau makanan lainnya.
Mestinya, bayi berusia enam bulan hanya diperkenankan menikmati Air Susu Ibu (ASI) ekslusif, tanpa makanan tambahan. Justru pemberian makanan tambahan akan mempengaruhi kondisi tubuh bayi dan dapat berakibat pada terjadinya gizi buruk, katanya.
Ia menambahkan, pihaknya telah mengalosasikan dana Rp 13 juta dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk melakukan intervensi perbaikan gizi. Dana tersebut masih sangat jauh dari cukup untuk ongkos pemulihan secara menyeluruh. Karena itu, intervensi yang dilakukan pemerintah berupa penyuluhan atau edukasi. [120]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar