Rabu, 2 Desember 2009
JAKARTA (Pos Kota) – Warga sepanjang kawasan kumuh rel kereta api (KA) Stasiun Senen – Jakarta Kota – Tanjung Priok meminta pemerintah memenuhi janjinya jika kelak terjadi penggusuran, mereka benar-benar diberi ganti rugi berupa rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
"Kami akan pindah, jika pemerintah menjamin janji mereka benar-benar ditepati. Kami punya KTP DKI. Jadi kami berhak tinggal di rusunawa," cetus Ny. Ida Supratikno, 45, warga pinggir rel Tanjung Priok, Rabu (2/12).
Warga pinggir rel Stasiun Senen, Ny. Evi, 43, meminta penggusuran mendatang harus menusiawi dan jangan main paksa. Ia juga meminta pemerintah benar-benar jujur membantu melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). "Jangan nanti kami dibohongi," cetus Ny. Evi.
Menko Kesra Agung Laksono menegaskan, pemerintah sudah menyiapkan solusi bagi pemindahan warga di kawasan kumuh sepanjang jalur rel kereta api dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Kota hingga Tanjungpriok, serta kawasan di bantaran Sungai Ciliwung.
"Khusus untuk warga yang memiliki KTP DKI Jakarta akan ditampung di rumah susun, sementara yang tidak memiliki KTP DKI akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing secara gratis," kata Menko Kesra Agung Laksono menjawab pertanyaan wartawan usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri membahas kawasan kumuh tersebut.
Khusus untuk warga sepanjang relal KA yang sebanyak sekitar 4.000 kepala keluarga (KK), sebanyak 800 KK setelah didata memiliki KTP DKI Jakarta. "Mereka akan kita tempatkan di Rusun Kampung Bandan, sementara yang tidak berKTP DKI dipulangkan dan disediakan program pemberdayaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, PNPM," tambahnya.
Kawasan jalur kereta api (KA) lintas Jakarta Kota-Tanjungpriok-Pasar Senen telah ditata kembali dan bersamaan dengan itu warga masyarakat yang terkena program ini akan diberdayakan.
Pertengahan Nopember lalu, Menko Kesra bersama Menteri Perhubungan Fredy Numberi, Meneg Perumahan Rakyat Suharso Monoarta dan sejumlah pejabat lainnya dengan KA Wisata Wijayakusuma menelusuri kawasan kumuh di lintas jalur KA Senen- Priok-Senen-Jakarta Kota.
"Bagi mereka yang tidak memiliki KTP Jakarta akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing, misalnya ke Cirebon; sementara warga yang punya KTP akan ditampung di rumah susun," kata Menko Kesra Agung Laksono kepada pers, di Stasiun Jakarta Kota, kala itu.
Bagi warga yang dikembalikan, pemerintah akan memberdayakannya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
"Pokoknya kita akan berusaha keras agar mereka tidak kembali lagi ke Jakarta, karena di desanya sudah ada lapangan pekerjaan," kata Agung Laksono seraya mengemukaan sosialiasinya cukup membutuhkan waktu.
Penataan kawasan jalur KA tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden kepada beberapa menteri terkait dan Gubernur DKI Jakarta pada 8 April yang lalu.
Penataan kawasan tersebut akan diselesaikan sampai tahun 2011, sedangkan dalam jangka pendek pada Desember ini akan diselesaikan penataan jalur KA lintas Priok-Taman BMW sepanjang 2,0 km.
Program ini terkait dengan rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali jalur KA lintas Jakarta Kota-Priok sekaligus bangunan liar dan lingkungan kumuh di sepanjang jalur KA yang dapat mengancam keselamatan operasional KA.
Adapun sasaran penataan jalur tersebut menurut Menko Kesra agar tercipta transportasi yang aman dan selamat melalui penertiban, pemagaran, penyediaan jembatan penyeberangan, pembangunan jalan lingkungan, dan peningkatan ataupun pembanguan jalur KA.
Kedua terciptanya lingkungan sehat dan tertata melalui pembersiha sampah, penyediaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), pembanguan sanitasi, pengadaan air bersih, penyediaan tempat sampah, penyediaan fasilitas oleh raga dan bermain, serta pembuatan taman.
Ketiga terciptanya masyarakat yang bermartabat dengan pemberian pelatihan, penanganan gelandangan, dan pemberdayaan masyarakat dengan PNPM Mandiri.
Kegiatan dilaksanakan dan dibiayai oleh instansi terkait, yakni Departemen Perhubungan, Departemen PU, Depsos, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Pemprov DKI Jakarta dan PT Kereta Api. Sementara Kemenko Kesra dan Kemenko Perekonomian bertindak sebagai koordinator.
Sementara itu, Menhub Fredy Numberi mengemukakan bila penataan kawasan ini berhasil, akan dijadikan model penataan kawasan jalur KA di daerah lain, bahkan di luar Jawa.
Program jangka pendek yang harus diselesaikan adalah pemagaran jalur KA, pembersihan sampah, pembuatan taman, pembuatan MCK, tempat pembuangan sampah, pelatihan, penangaan gelandagangan dan pengemis, pulang kampong gratis dan pemberdayaan masyarakat di daerah asal dengan PNPM Mandiri.
Jumlah anggaran dari berbagai instans terkait yang dialokasikan untuk pelaksanaan program jangka pendek ini sekitar Rp 6,44 miliar. "Saya minta kepada warga agar jangan merusak pagar yang telah dibangun," imbau Menhub Fredy Numberi.
Jumat (4/12) Menko Kesra, menteri maupun pejabat terkait akan mengunjungi kawasan kumuh di bantaran Sungai Ciliwung. "Kalau banjir, yang ditunda dulu karena pakai perahu," tambahnya didampingi Sesmenko Kesra Indroyono Susilo.
(aby/sir)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar