Ratusan Kaki-5 Pasar Ciputat Jadi Sapi Perah Oknum

November 18, 2009

CIPUTAT (Pos Kota) – Ratusan pedagang kaki-5 yang membuka gelaran dan gerobak jalanan di kawasan Pasar Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel) layaknya sapi perahan.

Pasalnya, hampir setiap hari ada uang jago mulai Rp 1000 hingga Rp 3000 belum termasuk sewa tempat jualan.

"Sudah biasa lah bukan cerita baru lagi kalau nanya ada uang punggutan tidak untuk buka jualan di sini," kata Asman, pedagang buah-buahan, di pinggir Jl. Raya Ciputat, Tangsel, Rabu (17/11).

Menurut dia, pedagang juga sudah maklum adanya uang punggutan itu tanpa ada "uang pelicin" tentunya tak bisa buka usaha dan cari makan dengan tenang.

Uang jago atau upeti setiap hari memang dipunggut tiga kali oleh oknum yang bergantian dan jam nya juga bergantian. Memang besarnya tak seberapa hanya Rp 1000 tapi yang meminta tiga kali jadi sehari Rp 3000/pedagang.

"Habis kalau nggak setor atau ngasih uang keamanan dan kebersihan tidak buak usaha di sini," tambah Ny. Warih, pedagang sayuran yang hanya membuka lapak dadakan dengan karung goni bekas.

Buka usaha di luar kawasan pasar saja masih juga dimintai uang apalagi di sekitar areal pasar tersebut. Untuk buka lapak dengan karung goni seperti ini ukuran 2 meter harus bayar uang sewa sebesar Rp 3000 hingga Rp 5000.

Ibu empat anak yang sudah buka jualan sayuran selama 15 tahun lebih, menambahkan kebanyakan yang jualan adalah warga dari kawasan Ciputat dan Pamulang. Mereka hanya buka usaha seadanya dengan mengelar kain atau plastik di badan jalan.

TAK ADA OKNUM KECAMATAN

Ditambahkannya, masalah uang punggutan yang mencapai sekitar lebih dari Rp 6000/hari/pedagang bahkan bisa lebih terbagi untuk kegiatan kebersihan yang diambil dua orang petugas, untuk matrik pasar setempat, sewa lapak dan sewa tempat jualan walaupun berada di depan kantor pelayanan masyarakat.

Sementara itu, Rusdi, staf Kec. Ciputat, membantah bahwa ada oknum staf maupun karyawan kecamatan setempat yang memunggut uang ke pedagang Kaki-5 di kawasan Pasar Ciputat. "Mungkin ada tapi yang jelas bukan dari aparat kecamatan," tuturnya. (anton/dms)