Wapres: Pemerintah Bentuk Badan Khusus Penanggulangan Kemiskinan

Sab, Nov 7, 2009

Nasional

Jakarta ( Berita sore ) :  Wakil Presiden Boediono mengatakan untuk penanggulangan dan pengentasan kemiskinan, pemerintah akan membentuk badan khusus, yaitu Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan (KNPK), yang akan dipimpin langsung oleh wapres.

"Jadi nanti untuk pelaksana akan ada badan tersendiri, yakni; Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan dan saya, wapres, sebagai ketuanya," kata Wapres Boediono saat keterangan pers usai sholat Jumat [06/11] di Jakarta.

Keterangan pers yang baru pertama kali dilakukan Wapres tersebut digunakan untuk menjelaskan berbagai program aksi 100 hari pertama dan lima tahun mendatang.

Menurut Wapres, untuk penanggulangan kemiskinan akan ada beberapa perubahan yang dilakukan pemerintah. Wapres mencontohkan subsidi langsung akan dilakukan perbaikan dengan berfokus pada sasaran keluarga miskin.

"Sistem bantuan sosial bukan tunai lagi, tetapi bersifat bersyarat," kata Wapres.

Wapres mencontohkan peran Puskesmas yang akan diperankan lebih aktif lagi bukan sekadar tempat merawat orang sakit tetapi melakukan pembinaan yang sifatnya prefentif.

Selain itu, tambah Wapres pemberian bantuan akan didasarkan kepada kebutuhan dari rumah tangga miskin tersebut. Misalnya saja satu keluarga yang dibutuhkan adalah biaya anak sekolah, maka yang diberikan bantuan dana sekolah. Sementara ada keluarga lain yang kebutuhannya biaya kesehatan, maka yang akan diberikan bantuan biaya rumah sakit atau yang lainnya.

"Kuncinya targetnya yang jelas, siapa sasarannya dan apa kebutuhannya," kata Wapres.

Namun untuk bisa mengetahui target dan sasaran kebutuhan yang diperlukan, tambahnya harus ada data yang valid dan lengkap. Karena itu, tambahnya, BPS saat ini sedang melakukan pendataan secara rinci mengenai keluarga miskin tersebut.

Menurut Wapres, data tersebut nantinya akan berbentuk sangat rinci hingga ketingkat keluarga-keluarga. "Nanti ada ada database dari seluruh Indonesia, dari tingkat kecamatan, desa, RW maupun RT dan keluarga-keluarga," kata Wapres.

Dalam kesempatan itu Wapres juga menjelaskan target pertumbuhan yang dicanangkan pemerintahan SBY-Boediono lima tahun mendatang di atas tujuh persen. Sementara target penurunan angka pengangguran di patok pada angka lima dan enam 6 persen dari angka sebelumnya sebesar  8,1 persen.

Sedangkan penurunan jumlah penduduk miskin di patok ke kisaran angka delapan sampai 10 persen dari angka sebelumnya sebesar 14 persen.

Untuk mencapai itu semua, tambah Wapres, maka perlu dana investasi hingga Rp2.000 triliun per tahun yang akan dipenuhi dari APBN sebesar 15-19 persen  dan sisanya dari swasta baik dalam maupun luar negeri. ( ant )