Selasa, 3 November 2009
Karawang, Kompas - Keberadaan industri dan pertanian yang mendominasi aktivitas ekonomi warga belum banyak membantu Kabupaten Karawang bebas dari kemiskinan. Faktor budaya dan "miskin warisan" membentuk pola kemiskinan kultural dan natural yang terus berlangsung.
Jumlah rumah tangga miskin di lumbung padi Jawa Barat itu, berdasarkan alokasi beras untuk masyarakat miskin (raskin), mencapai 194.406 rumah tangga pada tahun 2009. Angka itu meningkat dibandingkan dengan tahun 2005 yang mencapai 191.618 rumah tangga.
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jabar mencatat, 211.908 keluarga atau sekitar 36 persen dari total 582.834 keluarga di Karawang tergolong prasejahtera pada tahun 2008. Angka itu meningkat dibandingkan dengan jumlah keluarga prasejahtera tahun 2006 yang mencapai 194.406 keluarga atau sekitar 34 persen dari total 558.949 keluarga.
Kepala Bidang Pemulihan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang Matin A Rajak, Senin (2/11), mengatakan, selain terbentuk karena proses alami (pola natural), angka kemiskinan di Karawang sulit ditekan karena faktor budaya. Kondisi ekonomi sejumlah keluarga tak lekas membaik meski telah beberapa kali mendapat bimbingan dan stimulus dari pemerintah.
"Ada keluarga yang menerima beberapa jenis bantuan kredit, bantuan teknologi tepat guna, bantuan langsung tunai, sekaligus jaminan kesehatan masyarakat miskin beberapa tahun berturut-turut. Namun, mereka tetap miskin, ingin selalu mendapat bantuan, dan tidak mengelola sebagian penghasilannya untuk keperluan produktif," ujarnya.
Sejumlah keluarga mewarisi kemiskinan orangtuanya. Akibat keterbatasan ekonomi, anak-anak mereka putus sekolah, sulit mencari pekerjaan, dan akhirnya jatuh pada lubang yang sama. Mereka umumnya tinggal di desa-desa di pesisir utara Karawang. Ironi
Tingginya angka kemiskinan di Karawang adalah ironi. Dengan luas sawah mencapai 52 persen dari total wilayah dan 87 persen di antaranya berpengairan teknis, Karawang mampu memproduksi 1,137 juta ton gabah kering panen atau 636.978 ton beras per tahun. Jumlah itu menyumbang sekitar 11,08 persen bagi produksi Jabar.
Sektor industri juga terus tumbuh sejak ditetapkan sebagai wilayah pengembangan industri tahun 1989. Kini terdapat sekitar 500 perusahaan yang tersebar di sejumlah kawasan industri di Karawang dan menyerap seperempat angkatan kerja dari total sekitar 800.000 orang.
Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang Banuara Nadeak, meski masih terhitung tinggi, pemerintah daerah optimistis mampu mengurangi angka kemiskinan. Beragam program ditempuh untuk mengangkat indeks pembangunan manusia (IPM) Karawang, yang meningkat dari 68,45 pada tahun 2007 menjadi 69,06 pada tahun 2008.
"Pembangunan diprioritaskan untuk mendongkrak IPM, antara lain melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan yang didukung infrastruktur memadai. Peningkatan IPM secara otomatis mengurangi kemiskinan," ujar Banuara.
Khusus melalui dinas sosial, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menganggarkan dana Rp 19,16 miliar untuk pemberantasan kemiskinan. Program yang dilaksanakan antara lain pelatihan wirausaha bagi wanita rawan sosial ekonomi, pemberian bahan dan alat bagi panti sosial asuhan anak, penurunan jumlah anak jalanan melalui penyuluhan dan pendidikan luar sekolah, serta penyuluhan dan pelatihan bagi anak-anak terpidana, pengidap HIV/AIDS, dan pekerja seks. Sebanyak 23.705 keluarga miskin juga dibina secara intensif oleh fasilitator yang ditunjuk pemerintah daerah. (mkn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar