Presiden: Menata Pedagang Kakilima Tak Harus Menggusur

Kamis, 05 Februari 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah daerah mengusrus pedagang kakilima  dengan baik. Penataan itu terkait dengan mengatur wilayah perkotaan agar menjadi  tertin dan nyaman. "Melalui menteri dalam negeri, gubernur, bupati, wali kota dihimbau  baik-baik mengelola semuanya," kata Presiden saat memberikan pengarahan di PT Sinar Sosro, Kamis (5/2).

Menurut presiden, mengurus pedagang kakilima  jangan ditafsirkan memindahkan, melarang, menggusur saja. Tapi, harus dipikirkan solusinya seperti apa.  Apalagi, dalam kondisi krisis sekarang ini  banyak karyawan yang kehilangan pekerjaa dan beralih di sektor informal. "Saat ini sekitar 250 ribu orang secara nasional kehilangan pekerjaan. Tetapi tak semuanya pulang ke rumah. Banyak yang  beralih profesi ke sektor informal," katanya.

Presiden meminta kepala daerah memahami situasi ini. "Tolong para wali kota dan bupati memahami situasinya, jangan sampai mereka yang kena PHK dari sektor formal, hdupnya untuk istri dan anaknya begitu saja digusur dan dihalau," katanya.

Presiden Direktur PT Sinar Sosro Joseph S Sosrodjojo menyatakan, penertiban pedagang kakilima oleh pemerintah telah mengurangi omzet penjualan perusahaan minuman kemasan tersebut. Menurut dia,  aparat banyak yang over acting dalam penertiban. "Di DKI saja ada18 ribu yang tergusur," katanya.

Padahal, pendapatan itu  kebanyakan menjual makanan dan minuman kemasan. Pendapatannya lumayan dan melebihi upah minimum regional. Dia berharap pemerintah melakukan penataan dengan baik tanpa menggangu tata kota.

GUNANTO ES