Layanan Kesehatan 40 Ribu Warga Miskin Tertunda

By Republika Newsroom
Jumat, 27 Februari 2009 pukul 23:05:00

 

KLATEN -- Warga miskin (Gakin) untuk sementara ''dilarang'' sakit lebih dulu.  Ini masalahnya,  jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang dialokasi APBD Rp 4 milyar untuk jatah 40 ribu Gakin molor jadwal realisasinya. Semula program pengobatan gratis ini dimulai awal Maret, namun molor hingga batas waktu yang tidak ditentukan kapan bisa dilaksanakan.

Molornya pelaksanaan program Jamkesda terkait dengan pelantikan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) baru Pemkab Klaten. Dulu, program Jamkesda
 melalui mekanisme lelang oleh satuan ULP (Unit Layanan Pelelangan). Sekarang, sehubungan terbentuk SOTK baru program itu dibawah SKPD (Satuan Kerja Pembangunan Daerah), yakni DKK (Dinas Kesehatan Kabupaten).

Kepala DKK, dr Ronny Roekminto MKes, mengakui ada kelambatan program kesehatan masyarakat melalui Jamkesda. Kedepan, kata dia, program Jamkesda tidak lagi dikelola pemkab secara langsung. ''Tapi, langsung ditangani SKPD tersendiri, yakni DKK,'' kata dia kepada wartawan, Jumat. Ronny mengakui, molornya program Jamkesda disebabkan penyusunan SOTK baru.

Masih kata Ronny, proses persiapan lelang Jamkesda tengah dibahas. Proses lelang, sesuai dengan ketentuan sekitar 30 hari.Persiapan lelang sudah dibentuk. Dan, jumlah peserta lelang tidak bakal dibatasi. Siapanpun boleh ikut tender, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku,'' tambah dia tanpa merinci detail ketentuan dan syarat yang dimaksud.

DKK berupaya mempercepat pembahasan program Jamkesda. Diharapkan, akhir Maret, kalau tidak awal April depan bisa dimulai. Artinya, warga miskin yang butuh layanan kesehatan bisa dilayani sebagaimana mestinya. Kuota tahun anggaran 2009 ini, tercatat 40 ribu Gakin. SAda kenaikan 100 persen bila dibandingan dengan tahun 2008 lalu, yakni hanya 27.036 orang. Dan, anggarannya juga naik dari Rp 2,8 milyar tahun 2008, menjadi Rp 4,4 milyar untuk tahun 2009 ini.

Seperti diketahui, program Jamkesda 2008 lalu sempat distop ditengah jalan. Layanan kesehatan gratis sudah ditutup akhir Oktober lalu. Ini lantaran dana program Jamkesda sudah habis. Sementara, minat warga miskin yang ingin berobat terus membengkak. Pemkab, saat itu tak bisa berbuat banyak. Animo masyarakat memeriksa kesehatan terus membengkak. Dan, upaya mencari dana talangan tak terbendung. Akhirnya, program itu langsung di-stop.

Ronny minta masyarakat untuk memahami persoalan yang dihadapi berkait dengan anggaran. Seperti kasus program Jamkesda 2008 sempat macet menjelang akhir tahun. ''Jadi, semua persoalan ini kami harap warga miskin untuk memahami, pemkab tidak bisa meng-akses pelayanan kesehatan gratis lewat program Jamkesda yang ditopang dana APBD,'' tambahnya.

Macetnya program Jamkesda 2009 sudah disosialisasikan ke warga tingkat bawah. Warga di desa-desa diminta untuk menunggu untuk direalisir. Secara anggaran, menurutnya, dana sudah digodog. Hanya saja, belum melalui proses lelang. Tentu saja, struktur DKK sendiri menunggu pelantikan pejabat yang terkait dengan penganggaran. Tentunya melibatkan pimpinan proyek, pelaksana, pengawas, bendahara, dan sebagainya. Kalau semua komponen ini terbentuk, tinggal menunggu proses lelang.

Memang, warga miskin untuk mendapat layanan kesehatan musti bersabar. Program layanan gratis 2008 di stop menjelang akhir tutup  tahun. Sementara, program serupa sekarang yang mestinya berjalan awal Maret, ternyata molor lagi. Jadi, selama Januari, Februari, Maret, ini warga miskin terpaksa merogoh saku sendiri untuk mendapat layanan kesehatan.

Anggota Komisi IV DPRD Klaten, Sri Widodo, banyak berharap awal Maret diupayakan pembahasan Jamkesda selesai. Lebih cepat lebih baik. ''Sehingga layanan kebutuhan akan kesehatan warga miskin dapat berjalan lagi,'' tambah anggota Fraksi PKS ini berharap. eds/pur