SEMARANG, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengkaji penyebab kemiskinan sebelum meluncurkan program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Hal ini diperlukan agar solusi yang ditawarkan dapat tepat sasaran.
"Harus diketahui dulu akar permasalahannya, baru mencari solusi," ujar pengamat ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Andreas Lako, di Kota Semarang, Selasa (31/3).
Menurut Andreas, kemiskinan dapat terjadi karena banyak hal antara lain faktor sosial budaya, ekonomi, dan struktur masyarakat. "Untuk itu, tidak bisa begitu saja diputuskan bahwa investasi yang dapat menyerap tenaga kerja akan memecahkan masalah kemiskinan," katanya.
Gubernur Jateng Bibit Waluyo menargetkan angka kemiskinan turun, salah satunya mendorong investasi yang dapat menyerap banyak tenaga kerja seperti pembangunan pabrik semen di Pati dan Lapangan Terbang Ngloram di Cepu (Kompas, 31/3).
Dengan mengkaji penyebab kemiskinan, kata Andreas, pemprov dapat mengeluarkan program yang memberikan solusi jangka panjang. Investasi hanya merupakan solusi jangka pendek karena menimbulkan kemiskinan baru dengan mengonversi lahan milik masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.
Secara terpisah, pengamat perkotaan Fakultas Teknik Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menilai, Bibit masih bertumpu pada proyek-proyek mercusuar. Meski nilai investasinya besar, proyek-proyek tersebut hanya memanjakan sekelompok masyarakat yang sudah mampu.
"Misalnya proyek pabrik semen, pembangunannya hanya menelan waktu dua tahun. Tetapi begitu pabrik beroperasi hanya membutuhkan sejumlah tenaga terdidik saja," kata Djoko.
Menurut Djoko, untuk mengurangi penduduk miskin, pemprov harus memperluas peningkatan ekonomi dan nelayan. Program ini bisa diwujudkan dengan perbaikan infrastruktur pertanian dan perikanan yang memberi kemudahan pelaku ekonomi di pedesaan meningkatkan usahanya.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jateng Sriyadhi mengatakan, tahun ini Pemprov Jateng menggelontorkan dana dari APBD Jateng sebesar Rp 1,281 triliun untuk menanggulangi kemiskinan. Dari dana itu, Rp 366,2 miliar untuk pemberdayaan ekonomi produktif seperti pemberian benih dan sarana produksi kepada petani, nelayan, dan peternak, penguatan permodalan usaha kecil, mikro, dan menengah, pembangunan perumahan berbasis masyarakat, serta pembangunan infrastruktur pedesaan.
Anggota Komisi B DPRD Jateng Agna Susila mengatakan, untuk menekan angka kemiskinan, pemprov seharusnya mendorong tumbuhnya sektor informal agar dapat menyerap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat krisis global. (ILO/who)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar