BANYUWANGI | SURYA Online - Bupati Banyuwangi, Ratna Ani Lestari mengakui, kurang memperhatikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Banyuwangi.
"Saya mengakui kurang perhatikan TKI, kecuali ada masalah di luar negeri. Selama ini hanya perhatikan sektor pertanian dan peternakan. Padahal pemkab bisa mendapat dana bergulir dari perekrutan TKI," katanya di pertemuan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan pejabat pemkab setempat di pendopo, Senin (23/2).
Ratna mengakui, pemkab kurang memperhatikan TKI setelah mendengarkan paparan dari kepala BNP2TKI, Mohammad Jumhur Hidayat.
Jumhur mengatakan, calo Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) mendapat Rp 4 juta hingga Rp 5 juta dari setiap TKI. Calo TKI harus diberantas, karena mereka ke desa-desa mencari warga yang dijadikan TKI. Keluarga TKI oleh calo diberi uang Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta.
"Tindakan ini termasuk praktik perdagangan manusia, karena TKI kurang mendapat pelatihan kerja dan bahasa. Akibatnya banyak TKI di luar negeri yang bermasalah, karena kurang pelatihan dan ketrampilan bahasa," katanya menegaskan.
Jumhur meminta Pemkab Banyuwangi memberi kemudahan para TKI ketika mengurus KTP secara mudah, murah, dan cepat. Terkait KTP, Bupati Ratna menyoroti calo TKI yang membuatkan KTP palsu dari kota lain.
"Ketika ada masalah di luar negeri, nanti bingung. Pasalnya, banyak ditemukan data KTP TKI ilegal berbeda dari identitas sebenarnya," katanya menegaskan.
Ratna meminta setiap penduduk terdata dalam SIAK menurut sidik jari dan foto. "Usul ke Mendagri setiap orang tidak bisa membuat KTP baru," katanya mengusulkan.
Ia meminta pemerintah memperketat pemberian perijinan PJTKI. "Bila ada masalah TKI, tinggal panggil PJTKI," tegasnya. ant
Tidak ada komentar:
Posting Komentar