Kewirausahaan Sosial, Solusi Atasi Kemiskinan

Kewirausahaan Sosial (1)

Minggu, 1 Maret 2009

Okezone

KEWIRAUSAHAAN sosial (social entrepreneurship) merupakan solusi untuk mengatasi kemiskinan. Sejumlah wirausahawan sosial (social entrepreneur) di seluruh dunia mampu membuktikannya.

Asumsi itulah yang diungkapkan Bill Drayton, pendiri dan Presiden Direktur Ashoka, sebuah asosiasi global para wirausahawan sosial. Menurut dia, kewirausahaan sosial merupakan wadah bagi sektor bisnis dan masyarakat agar bisa bekerja secara bersamaan. Dengan makna yang lebih dalam, setiap orang bisa menjadi agen perubahan yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Kewirausahaan sosial adalah profesi pertama yang terorganisasi secara global," ungkapnya sebagaimana dikutip Ashoka.org. Memang, tanggung jawab seorang wirausahawan sosial sebagaimana diungkapkan Drayton amat berat. Sebab, bukan hanya perubahan sosial yang harus diciptakan, tetapi ia juga harus mampu mengubah sistem yang berlaku di masyarakat.

Oleh karena itu, sangat wajar jika muncul asumsi yang menyebutkan kewirausahaan sosial adalah pertemuan antara pola kapitalisme dan sosialisme. "Perubahan kondisi sosial melalui inovasi-inovasi inilah yang membuat seseorang dinilai layak untuk menjadi wirausahawan sosial," ungkap Direktur Ashoka Indonesia Mira Kusumarini.

Menurut dia, inovasi sosial tersebut diukur dari seberapa besar unsur kebaruan yang dikreasikan seseorang dalam memberikan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Setelah terjadi perubahan paradigma di masyarakat, pemberlakuan pola baru dilaksanakan hingga akhirnya dilakukan inovasi sistem. Namun untuk melakukan inovasi sistem bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab butuh dukungan banyak stakeholder di masyarakat, termasuk peran pemerintah.

"Orang yang dinilai layak mendapatkan penghargaan (award) sebagai wirausahawan sosial terbaik juga dinilai dari personalnya. Apakah dia seorang yang visioner, bagaimana dengan strateginya untuk membuat perubahan? Apakah yang dia lakukan didasarkan pada etika dan memiliki dampak keberlanjutan," paparnya.

Oleh karena itu, Ashoka setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada orang-orang yang dianggap sebagai wirausahawan sosial terbaik. Sejak didirikan pada 1981, hingga saat ini Ashoka telah memberikan penghargaan kepada 2.000 wirausahawan sosial di mana 131 orang (15,26%) di antaranya berasal dari Indonesia.

Dukungan Ashoka kepada wirausahawan sosial di Indonesia adalah dukungan jaringan, penyebarluasan gagasan dan finansial. Selain Ashoka, salah satu lembaga akuntan publik terbesar di dunia Ernest & Young juga memberikan penghargaan kepada wirausahawan sosial setiap tahunnya.

"Ashoka dalam usaha menyebarluaskan inovasi sosial para wirausahawan sosial memberikan kesempatan yang luas untuk berkolaborasi melalui komunitas wirausahawan sosial secara nasional dan global," tambahnya. Di Bangladesh, muncul nama Muhammad Yunus dengan sistem grameen bank yang meraih Nobel Perdamaian pada 2006.

Menurut Mira, Yunus menjadi contoh terbaik bagi wirausahawan sosial karena dia tidak hanya menetapkan pola baru untuk kredit mikro bagi masyarakat kecil, tetapi juga telah menghilangkan gap antara perbankan dengan masyarakat kecil yang selama ini selalu dianggap tidak layak bank (bankable). Namun, kata Mira, ide baru dalam wirausahawan sosial bukan sekadar terbatas pada kredit mikro, tetapi bisa merambah semua sektor usaha dan aspek kehidupan.

"Bahkan saat ini kami sedang mencoba melakukan kampanye kepada kaum muda. Sebab mereka inilah nantinya yang akan mengubah sistem sosial dan sejarah di masa mendatang," kata Mira sembari mengungkapkan bahwa Ashoka akan memberikan penghargaan Young Changemaker Award untuk kaum muda di Indonesia yang berusia di bawah 25 tahun pada pertengahan Maret 2009 mendatang.

Mira menegaskan bahwa wirausahawan bukan merupakan kerja sosial belaka, melainkan bisa menjadi salah satu pilihan karier. Apalagi dalam masa krisis global saat ini. Dampak krisis berimbas pada menghilangnya potensi lapangan kerja hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh karena itu, masyarakat harus berpikir ulang untuk bisa bertahan hidup.

Memilih profesi menjadi wirausahawan sosial dengan cara melibatkan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan misalnya adalah pilihan sangat rasional. Terlebih, selama ini ada dugaan bahwa sumber daya alam Indonesia hanya dinikmati kelompok tertentu dan tidak memedulikan faktor lingkungan dan keberlanjutan.

"Pemerintah seharusnya memberikan banyak ruang untuk semakin tumbuhnya wirausahawan sosial. Sebab mereka ini tidak hanya mencari penghidupan untuk diri sendiri, melainkan membantu memberdayakan masyarakat yang berwawasan lingkungan dan sifatnya berkelanjutan," tandasnya.

Namun, fakta yang ada selama ini, menurut Mira, ketertarikan menjadi wirausahawan sosial di Indonesia masih didominasi relawan dan kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Padahal, sebenarnya ada tiga pihak yang bisa terlibat untuk menjadi wirausahawan sosial, yakni pemerintah, swasta maupun relawan.

Ketertarikan pemerintah untuk menggalakkan wirausahawan sosial belum tampak. Sama halnya di sektor swasta, minat untuk menggalakkan wirausahawan sosial masih minim. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/ CSR) pun baru akhir-akhir ini digembar-gemborkan oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun milik pemerintah di Indonesia.

Bahkan tidak sedikit pula pihak yang meragukan penyaluran dana CSR karena dianggap masih salah sasaran. "Yang kelihatan agak serius melaksanakan CSR adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Sementara perusahaan lokal baik swasta maupun milik pemerintah keseriusannya dalam melaksanakan CSR masih perlu pembuktian lebih lanjut," tambahnya.

Sebenarnya, menurut Mira, program CSR bisa menjadi embrio potensial untuk dikembangkan menuju wirausahawan sosial. Sebab wirausahawan sosial tidak mesti lebih dominan sifat sosialnya. Selain itu, wirausahawan sosial masih tetap mempertimbangkan untung rugi layaknya bisnis lain. Prinsip-prinsip ekonomi seperti efisiensi pendanaan juga diterapkan.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah orientasinya keuntungan itu untuk dinikmati secara pribadi atau bersama-sama masyarakat sekitar. Sebab jika perusahaan-perusahaan sudah mempertimbangkan faktor sosial dalam menjalankan bisnisnya, nantinya tidak ada lagi friksi antara paham sosialisme ala Karl Marx dengan kapitalisme ala Adam Smith.

Sebab keduanya sudah berbaur menjadi satu saling menopang. Contoh paling baik penerapan kewirausahaan sosial yang bisa ditiru menurut Mira adalah Brasil dan India. Sebagai sesama negara berkembang, India dan Brasil telah berhasil menduplikasi banyak praktik kewirausahaan sosial.

Sementara di Indonesia untuk beberapa masa mendatang, praktik ini masih akan didominasi kalangan relawan dan lembaga nonprofit. Memang, tidak menutup kemungkinan sektor swasta dan pemerintah nantinya akan ikut berperan.  (sindo//mbs)