06 Maret 2009
Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menghargai pengakuan pemerintah atas kegagalannya mengentaskan kemiskinan. Namun, pengakuan ini seharusnya diikuti dengan permintaan maaf Presiden SBY kepada rakyatnya.
"Kita menghargai pemerintah akhirnya mengakui kegagalan mencapai target penurunan kemiskinan. Namun, kita menilai sebaiknya presiden sendiri yang mengumumkan kegagalan memenuhi janjinya itu," kata Ketua Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens.
Hal itu disampaikan Boni dalam jumpa persnya di Jakarta Media Center (JMC) Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).
Hal itu disampaikan LPI terkait pengakuan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional yang tidak mampu menurunkan angka kemiskinan di tahun 2009 pada angka 8,2 persen. Pemerintah hanya mengakui mampu menurunkan angka kemiskinan di tahun ini pada angka 12-13,5 persen.
Menurut Boni, perlunya permintaan maaf SBY ini, karena janji penurunan kemiskinan sudah didokumentasikan dalam aturan Peraturan Presiden (Perpres) No 7/2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.
"Ini akan menjadi tradisi sehat bagi demokrasi bila presiden berani mengumumkan kegagalannya itu. Dan, jauh lebih berani bila presiden meminta maaf kepada pemilihnya," jelasnya.
Boni menyayangkan adanya klaim keberhasilan SBY menurunkan harga BBM tiga kali dan sembako. "Kenyataan harga sembako justru semakin membumbung. Begitu juga klaim kenaikan anggaran pendidikan," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, LPI mengharapkan dalam Pemilu 2009 tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan. Pemilu kali ini, lanjut Boni, bisa menjadi momentum pendidikan politik bagi pemilih untuk menagih apa yang sudah dijanjikan pemimpin.
Orang Miskin Diperkirakan Jadi 14,8 Persen di 2009
Krisis ekonomi global membuat upaya penanggulangan jumlah orang miskin di Indonesia tertahan. Jumah orang miskin tahun 2009 diperkirakan melonjak ke angka 33,714 juta orang (14,8 persen) atau meningkat dari target pemerintah pada level 32,38 juta orang (14 persen).
Demikian disampaikan Sekjen Departemen Sosial Ghazali Husni Situmorang dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2009 di hotel Sanur Paradise, Denpasar, Kamis (5/3).
Husni menambahkan jumlah penduduk miskin terjadi jika laju inflasi ada di level 9 persen dan pertumbuhan ekonomi pada level terparah berdasarkan perhitungan pemerintah 4,5 persen. "Itu artinya laju inflasi lebih tinggi dari target inflasi APBN tahun 2009 yaitu 6,2 persen dan pertumbuhan ekonomi 6 persen," katanya.
Untuk mengantisipasi dampak krisis, departemen keuangan menyiapkan stimulus fiskal sebesar 71 triliun. Fiskal sebesar 11 triliun untuk KUR (kredit usaha rakyat) dan perluasan PNPM (program nasional pemberdayaan masyarakat).
Departemen Sosial mengarahkan program kepada pemberdayaan kelompok miskin produktif yang tergantung dalam kelompok usaha bersama (KUBE).
Sejak tahun 2007, BLPS (bantuan langsung pemberdayaan sosial) telah menjangkau 33 provinsi, 408 kabupaten, 5267 kecamatan, 10.514 desa, 52.560 KUBE serta 525.600 KK.
Program pemberdayaan masyarakat miskin pada tahun-tahun sebelumnya juga terhambat bencana alam yang luar biasa mulai dari musibah tsunami Aceh, Jabar, gempa Yogyakarta, Bengkulu, Papua hingga banjir di wilayah Jawa Timur saat ini. (detikcom/q)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar