Program Beras Miskin Jombang Dinilai Salah Sasaran

 

Selasa, 19 Januari 2010

TEMPO Interaktif, Jombang - Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, M. Saikhu, menilai program pembagian beras miskin (raskin) yang dilakukan Pemerintah Jombang tidak tepat sasaran. Buktinya, sampai saat ini masih ada masyarakat Jombang yang makan nasi karak atau aking. "Pemkab kecolongan," kata dia, Selasa (19/01).

Raskin dinilai tidak tepat sasaran karena data orang miskin di Kabupaten Jombang kurang valid di mana terdapat ketidaksesuaian antara data yang dibuat Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data yang terdapat di kecamatan dan kelurahan. Celakanya, pemerintah manut dengan data dari BPS itu tanpa melakukan survei ke lapangan.

Alhasil, beberapa program penanganan kesejahteraan, seperti raskin, pembagian bantuan langsung tunai (BLT), dan jaminan kesehatan tidak tepat sasaran. Banyak warga yang belum masuk data penerima bantuan tersebut. "Kami mendesak agar Pemkab memperbaiki data ini," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, 120 kepala keluarga di Rukun Warga (RW) 04, Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Jombang, terpaksa mengkonsumsi nasi aking (nasi yang dikeringkan terus dimasak lagi) karena kesulitan membeli beras. Harga beras di desa itu mencapai Rp 6.500 per kilogram. Selain aking, warga juga memasak nasi aking campur empok jagung dan tiwul (makanan terbuat dari gaplek atau singkong yang dikeringkan).

Saikhu yang juga Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan bahwa Pemkab kurang cekatan dalam menangani permasalahan ini. Pembagian raskin seharusnya dibagikan setiap bulan per tanggal 10. Kenyataanya, sampai Minggu kemarin (17/01) beras tidak juga diberikan.

Sebab itu dia berencana memanggil Bidang Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan Pemkab Jombang untuk meminta pertanggungjawaban. Pemanggilan itu saat ini sedang diusulkan ke Ketua Komisi D. Paling lambat, akhir pekan ini sudah mendapat jawaban. "Sehingga pekan depan semua jelas," kata dia.

Semantara itu, Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Jombang mengaku sudah melakukan pengecekan ke Desa Pulosari. Keterangan dari kepala desa setempat juga sudah diminta. Hasilnya memang benar, ada beberapa warga yang memakan nasi aking, "tapi jumlahnya tidak banyak," kata Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Mutu Produk Pangan KKP Jombang, Nusantaran Wijaya.

MUHAMMAD TAUFIK