BANYUMAS, KOMPAS.com — Pemerintah saat ini sedang menyiapkan dua lokasi transmigrasi di Kalimantan Timur untuk menanggulangi pemulangan massal TKI korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat krisi global. Kedua lokasi itu adalah Simanggaris dan Pulau Sebatik, di Kabupaten Nunukan.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Joko Sidik Pramono, Jumat (27/3), mengatakan, sejauh ini baru Simanggaris yang siap dikembangkan untuk perluasan perkampungan transmigrasi.
"Di Simanggaris, kami akan mendirikan 400 unit rumah baru dan setiap rumah diberikan dua hektar lahan kebun, untuk 400 keluarga," katanya, di sela-sela kegiatannya menandatangani perpanjangan kontrak kerja sama kependidikan bidang ketransmigrasian dengan Universitas Jenderal Soedirman, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas.
Program transmigrasi bagi TKI korban PHK itu, menurut Pramono, sebetulnya merupakan yang kedua kali dilaksanakan pemerintah. Kali pertama dilaksanakan pada tahun 2004 ketika Malaysia melakukan PHK massal. Saat itu ada 113 keluarga TKI yang ditempatkan di Simanggaris. "Hingga sekarang, di Simanggaris sudah ada 1.200 keluarga transmigran," katanya.
Sejauh ini, memang hanya Simanggaris yang disukai karena umumnya para TKI korban PHK itu berkeinginan bekerja sebagai petani perkebunan. Namun, hal itulah yang menjadi kendala saat ini karena jumlah hunian yang disediakan di lokasi transmigrasi itu masih lebih sedikit dari perkiraan jumlah TKI korban PHK yang akan kembali ke Indonesia.
Untuk menanggulanginya, Pramono mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di perbatasan Nunukan-Malaysia, PT Pohon Emas Lestari, agar bisa menambah kuota tenaga kerja untuk program inti-plasma. "Jadi, mereka yang tak memperoleh bagian rumah bisa tetap bekerja di sana sebagai petani kelapa sawit dengan sistem inti-plasma," katanya.
Sementara itu, untuk pengembangan transmigrasi di Pulau Sebatik, diakui Pramono, masih dalam tahap pengkajian karena daerah itu adalah pulau kecil yang sebagian wilayahnya adalah milik Malaysia. Mata pencahariannya pun terbatas pada nelayan, sedangkan para TKI umumnya lebih berm inat bekerja sebagai petani perkebunan.
"Sejauh ini selain pekerjaan sebagai nelayan, kami juga akan mengembangkan program hutan tanaman rakyat di Pulau Sebatik. Modal kerja yang akan kami berikan adalah perahu dan bibit pohon keras," katanya.
MDN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar